DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Maret 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
5.Peraturan... SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2024 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.CPNS;
2. b.PNS;
3. c.Gubernur;
4. d.pimpinan dan anggota DPRD;
5. e.pimpinan badan layanan umum daerah;
6. f.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
7. g.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan bagi PNS, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.TPP sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan:
1. a.bagi guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik, diberikan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan profesi guru; atau
2. b.bagi guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik, diberikan sebesar 1 (satu) bulan tambahan penghasilan guru aparatur sipil.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Tunjangan... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4
(5)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan badan layanan umum/badan layanan umum daerah; dan
2. b.pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah. diberikan sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(7)Tunjangan Hari Raya diberikan bagi PPPK, meliputi:
1. a.gaji pokok PPPK;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum;

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada tanggal 2 April Tahun 2024.
(2)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada tanggal 3 Juni Tahun 2024.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
(5)Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(6)Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD terdiri atas akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5

Pasal 6

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} Hj. DJAMILA, SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19641020 199203 2 012 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 22 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 22 Maret 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…