DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggraan manajemen pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka Romawi I huruf P angka 3, pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;
d.bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengatur percepatan pengoperasian e- government dimaksud dalam Peraturan Gubernur;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan SALINAN 2 Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2);
11.Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur Sulawesi barat beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggra pemerintah daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
5.Perangkat daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Sulawesi Barat;
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat;
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
8.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi secara elektronik ataupun non elektronik;
9.Keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas dan ketersediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintah;
10.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelengaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
11.Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termaksud dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
12.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi secara komunikasi;
13.Electronik Government yang selanjutnya disingkat e-Gov adalah penggunaan teknologi informatika untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan;
14.Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan teknologi informatika;
15.System Electronik Government atau SPBE yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem berbasis elektronik; 4
16.Keamanan Informasi adalah perlindungan informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
17.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government.
18.Basis Data (Data base) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
19.Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
20.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
21.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat computer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
22.Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Gubernur, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan public dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
23.Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau sub domain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
24.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggaraan negara, Pemerintahan, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25.Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga- lembaga komunikasi masyarakat.
26.Pengguna adalah seluruh pemangku kepentingan yang memfaatkan layanan SPBE antara lain Perangkat Daerah, masyarakat, kalangan bisnis, industri, dan lain-lain.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, keterbukaan, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif dalam bentuk pelayanan administrasi yang optimal kepada masyarakat. 5

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yangberdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur melalui fasilitasi, koordinasi, Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan SPBE adalah :

a.menetapkan suatu model pemanfaatan Sistem Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan terkoneksi dalam Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada para pengguna terutama dalam hal kinerja, efektivitas, efisiensi dan keterbukaan;
c.meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
d.mendorong peningkatan partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
e.mencegah perbuatan tindak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi;
f.mengembangkan perdagangan dan perekonomian lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
g.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; dan/atau
h.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 5

Sasaran penyelenggraan SPBE adalah :

a.terwujudnya sistem pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai aksesibilitas terhadap pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta keterbukaan informasi publik;
b.terwujudnya penyelenggraan tata kelola kepemrintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan;
c.tersedianya jaringan informasi dan transaksi pelayanan pubik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan memiliki tingkat keamanan tinggi bagi penggunaan sistem pemerintahan;
d.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan dan pemberian informasi dengan memenuhi azas keterbukaan di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
e.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (stake holders) bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang perencanaan, tatalaksana, pengelolaan, dan pelaporan pemanfatan teknologi informasi. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE yaitu pada Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara terintegrasi dan terinterkoneksi, terutama dalam menyediakan akses informasi, keterbukaan informasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dapat dan mudah diakses oleh publik, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan SPBE berdasarkan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana informatika dan diseminasi informasi yang meliputi :
1. a.Pemanfatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola informatika dan diseminasi informasi yang meliputi :
  1. 1.Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
  2. 2.Layanan naskah dinas;
  3. 3.Layanan manajemen kepegawaian;
  4. 4.Layanan manajemen perencanaan;
  5. 5.Layanan manajemen penganggaran;
  6. 6.Layanan manajemen keuangan;
  7. 7.Layanan manajemen kinerja;
  8. 8.Layanan pengadaan;
  9. 9.Layanan publik berbasis elektronik;
  10. 10.Layanan pengaduan publik;
  11. 11.Layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  12. 12.Layanan whistle blowing system;
  13. 13.Layanan publik instansi pemerintah;
  14. 14.Layanan perizinan terpadu; dan
  15. 15.Layanan pengukuran TPP berbasis kinerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian lingkup dan rincian penyelenggaraan SPBE yang belum diatur pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGRAAN SPBE

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan SPBE, yang meliputi :

a.Penyelenggaraan SPBE yang ditujukan kepada SKPD secara terinterkoneksi dan terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; 7
b.Penyelenggaraan SPBE pada setiap SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan perizinan yang berlaku dan kewenangan serta Pemerintahan melalui instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Penyelenggraan SPBE dengan fungsi penyediaan dan pengelolaan media dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
d.Koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan yang universal di bidang SPBE oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada seluruh SKPD Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat;
e.Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE sesuai dengan kewenangan Gubernur; dan
f.Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media dalam skala di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 8

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan SPBE, Gubernur menyusun suatu Rencana Induk SPBEyang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Gov di lingkungan Pemerintahan untuk mewujudkan keamanan informasi pemerintahan provinsi (cyber province);
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini;
(3)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pda ayat (1) meliputi :
1. a.kerangka pemikiran dasar lembaga (e-Gov conceptual framework);
2. b.cetak biru pengembangan (e-Gov blueprint);
3. c.solusi pertahanan pengembangan (e-Gov roadmap); dan
4. d.rencana implementasi (e-Gov implementation plan).
(4)Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan informasi publik.
(5)Pemerintah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik termasuk dalam penyelenggraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemerintah wajib menjamin penyediaan pelayanan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pegelolaan data dan informasi.
(7)Penyediaan pelayanan informasi publik sebagaimna dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan informasi publik.
(8)Pemerintah menyediakan pusat data terpadu yang terintegrasi dan terinterkoneksi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten melalui jaringan komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.
(9)Setiap SKPD wajib mendukung tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. 8
(10)Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD dan Kabupaten.

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan SPBE, maka Pemerintah Provinsi melalui Dinas melaksanakan tugas dan fungsi :

a.pemberian bimbingan teknis SPBE di bidang sarana teknologi informasi, pelayanan informasi, kinerja operasi teknologi informasi, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah Provinsi sampai dengan Kabupaten;
b.pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan informasi, telekomunikasi cakupan area Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten;
c.pengawasan layanan jasa informatika; dan
d.pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat informatika skala Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 10

Seluruh bentuk penyelenggaraan SPBE di SKPD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…