DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang a. pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD; b. pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2017-2022, akan berakhir pada tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan Diktum KESATU dan Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
12.Peraturan ...
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e.BAB V ...
1. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
2. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
4. 15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
5. 16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
6. 17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

(1)Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
(2)RPD berfungsi sebagai:
1. a.pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD;
2. b.pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan
3. c.instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum;
3. c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis; Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 1 Maret 2022 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR
5. e.BAB V Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perioritas;
7. g.BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
9. i.BAB IX Penutup.
(2)Isi dan uraian RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Pasal 4

RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dapat diubah apabila:

a.hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
c.terjadi perubahan mendasar; dan
d.dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP :19740112 199311 1 001 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 1 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS I - 1 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 9 TAHUN 2022 TANGGAL : 1 MARET 2022 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial. Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023– 2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tetap memperhatikan kondisi, potensi, masalah dan isu–isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023– 2026 memperhatikan:

1.Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
2.Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3.Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017– 2022;
4.Isu–isu strategis yang berkembang;
5.Kebijakan nasional;
6.Regulasi berlaku. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 2 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:
1.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 4
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
30.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
31.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.3.1. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang tercantum Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. 1.3.2. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 yang termuat dalam Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 didasarkan pada visi RPJPD Provinsi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 5 1.3.3. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) pada rentang waktu 4 (empat) tahun, dimana Renstra–PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 4 (empat) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023–2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023– 2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi agar memperhatikan:

a.Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
b.Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing–masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
c.Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
d.Isu–isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
e.Kebijakan nasional;
f.Regulasi yang berlaku;
g.Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah. 1.3.4. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. 1.3.5. Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Sektoral Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:
1. 1.RPJMD dan RTRW Provinsi sekitar;
2. 2.Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs); Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 6
3. 3.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
4. 4.Masterplan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Barat;
5. 5.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (RP3KP) Tahun 2021–2040;
6. 6.RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2026;
7. 7.RAD Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2026
8. 8.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Sulawesi Barat;
9. 9.Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Provinsi Sulawesi Barat serta;
10. 10.Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD HAM) Provinsi Sulawesi Barat. 1.4. Maksud danTujuan 1.4.1. Maksud Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penyesuaian nomenklatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen hasil RPD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama. 1.4.2. Tujuan Selanjutnya, tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 adalah: 1.4.2.1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 1.4.2.2. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang; 1.4.2.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2023–2026; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 7 1.4.2.4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat; 1.4.2.5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD ini; 1.4.2.6. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023–2026; 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 sebagai berikut: serta (3) Kerangka Pendanaan 4 (empat) tahun yang terdiri atas Proyeksi Pendapatan dan Belanja serta Penghitungan Kerangka Pendanaan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 8 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS Dalam bab ini berisi tentang: (1) Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran; serta (2) Arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 4 (empat) tahun. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 1 Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum. BAB ini akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi geografis 0º12' - 3º38' Lintang Selatan dan 118º43'15" - 119º54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka) Dengan batas batas wilayah sebagai berikut:
11. 1.Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
12. 2.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan;
13. 3.Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan;
14. 4.Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah terbentuknya Sulawesi Barat bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat). Dengan semangat "Sipamandar" dan perjuangan yang panjang dari seluruh unsur masyarakat mandar serta dukungan pemerintah maka lahirlah Undang- Undang Nomor 26 tahun 2004 yang menjadi awal sejarah pembentukan Provinsi yang ke-33 di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju. Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, di mana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 2
15. 1.Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2º8'7" - 2º57'50" LS dan 117º3'57" - 119º51'17" BT.
16. 2.Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2º38'45" - 3º38'15" LS dan 118º45'00" - 119º4'45" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
17. 3.Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3º4'10" - 3º32'00" LS dan 118º40'27" - 119º29'41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
18. 4.Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2º39'216" - 3º19'288" LS dan 119º0'216" - 119º38'144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
19. 5.Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 0º40'10" - 1º50'12" LS dan 119º25'26" - 119º50'20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.
20. 6.Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1º43'33" - 2º18'54" LS dan 119º7'35" - 119º52'18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 NO KABUPATEN LUAS (KM 2 ) PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
21. 1.Majene 947,84 5,65
22. 2.Polewali Mandar 1 775,65 10,58
23. 3.Mamasa 3 005,88 17,91
24. 4.Mamuju 4 999,69 29,78
25. 5.Pasangkayu 3 043,75 18,13
26. 6.Mamuju Tengah 3 014,37 17,96 TOTAL (SULAWESI BARAT) 16 787,18 100,00 Sumber: BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Secara administratif, wilayah Provinsi Sulawesi Barat terbagi ke dalam 6 kabupaten, meliputi 69 Kecamatan, 575 Desa dan 75 kelurahan. Kabupaten terluas adalah Mamuju dengan luas wilayah sebesar 4 999,69 (29,78 terhadap luas wilayah provinsi Sulawesi Barat) dan yang terkecil adalah kabupaten Majene dengan luas wilayah sebesar 947,84 dengan luas wilayah provinsi Sulawesi Barat sebesar 5, 65. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini: Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 3 Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 2.1.1.2 Topografi Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 4 Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam. Tabel 2.2 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 5 Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Kabupaten Jumlah Gunung Nama Gunung Tertinggi Ketinggian Gunung (meter) Majene 11 Seteng 1 001 Polewali Mandar 28 Tetuho 1 448 Mamasa 31 Mambulilling 2 873 Mamuju 109 Gandang Dewata 3 037 Pasangkayu 14 Pandabatu 284 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2.1.1.3 Geologi Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuarter. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasangkayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir. Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunung api Talaya. Batuan Gunung api Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal. Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batu pasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, tempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 6 formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat. Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir gampingan, napal tufaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batu gamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batu pasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal. Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batuannya didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batu pasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen. Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi Barat pada umumnya disusun oleh endapan sedimenter di mana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budong- budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batu pasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batu pasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen. Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan lipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 7 Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan flysch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas. Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dn diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:
a.Fold belt aktif di mana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
b.Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basement, paparan karbonat dan batuan sedimen klastik yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
c.Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 8 Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batu an vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps). Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan. Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut di mana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistosen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesa ke arah timur. 2.1.1.4 Hidrologi Sejumlah sungai yang tergolong besar mengaliri wilayah Sulawesi Barat, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengaliri Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing- masing sekitar 150 km. Tabel 2.3 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat Tahun 2021 Nama Sungai Panjang (km) Lokasi Saddang 150 Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar Matakali 28 Polewali Mandar Mambi 95 Polewali Mandar Mandar 90 Polewali Mandar Manyamba 28 Majene Malunda 38 Majene Kaluku 32 Mamuju, Polewali Mandar Karama 150 Mamuju Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 9 dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik. Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber daya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 10 Tabel 2.4 Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju sebesar 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha, juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54 persen dari total wilayah DAS Karama. Adapun data kekritisan Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini: Tabel 2.5 Kondisi Kekritisan DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat DAS Tdk Kritis (ha) % DAS Kritis (ha) % DAS Total DAS (ha) Persen (%) DAS Budong-Budong 260 823 80 65 756 20 326 579 19,3 DAS Karama 260 240 75 84 659 25 344 899 20,4 DAS Karossa 141 362 93 10 024 7 151 386 8,9 DAS Lariang 155 897 93 11 688 7 167 585 9,9 DAS Malunda 66 218 98 1 549 2 67 767 4,0 DAS Mamasa 75 234 84 13 872 16 89 106 5,3 DAS Mamuju 82 415 55 67 066 45 149 481 8,8 DAS Mandar 56 772 61 36 656 39 93 428 5,5 DAS Mapilli 151 659 66 77 983 34 229 643 13,6 DAS Saddang 52 401 73 19 448 27 71 850 4,2 Grand Total 1 303 022 77 388 701 23 1 691 723 100,0 Sumber: Materi Teknis RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 Pengembangan DAS ke depan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktivitas pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penebangan liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisan yang besar. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 11 2.1.1.5 Klimatologi Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumber daya tanah, air dan tanaman. Umumnya, ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horizon atas ke horizon tanah di bawahnya. Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggiran pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pada tahun 2020 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,60°C hingga 35°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,1°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 46,00 persen sampai dengan 100 persen. Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene. Tabel 2.6 Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Bulan Suhu Udara ( 0 c) Kelembaban Udara (%)Minimal Maksimal Rata-Rata Januari 20,60 28,16 35,00 80,03 Februari 21,40 28,30 33,80 80,50 Maret 22,00 28,25 33,40 80,67 April 23,00 28,28 35,00 80,48 Mei 24,00 28,38 34,20 81,70 Juni 23,60 27,93 32,40 79,34 Juli 20,60 27,45 33,60 79,05 Agustus 22,20 28,07 33,00 74,09 September 24,00 28,07 33,00 74,09 Oktober 23,80 28,43 34,20 75,37 November 23,80 28,43 34,40 80,13 Desember 23,40 27,28 33,60 80,91 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.1.1.6 Penggunaan Lahan Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 1.069.989 Ha, Rincian luas kawasan hutan pada masing-masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 12 Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun SK 2020 (hektar) Kabupaten Hutan Lindung Suaka Alam dan Pelestarian Alam Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Dapat Konversi Jumlah Majene 45.052 0 7.627 0 0 52.679 Polewali Mandar 65.814 986 23.036 0 0 89.836 Mamasa 90.151 63.261 49.539 0 368 203.319 Mamuju 128.691 71.883 85.242 41.027 10.851 337.694 Pasangkayu 99.530 612 54.603 2.264 8.988 165.997 Mamuju Tengah 26.795 53.604 111.202 27.639 1.224 220.464 Sulawesi Barat 456.033 190.346 331.249 70.930 21.431 1.069.989 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021
a.Kawasan Lindung Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (2014-2034) seluas 665.763,85 Ha, meliputi:
1. 1.Kawasan Hutan Lindung Luas Kawasan Hutan Lindung di Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 (RTRW Prov. Sulbar 2014-2034) yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 13 Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutang Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM.
2. 2.Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya. Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata, Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut Bala balakang, Taman wisata Goa alam. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 14
3. 3.Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi: a) Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; b) Tsunami di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; c) Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Tengah; d) Rawan Banjir di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; e) Rawan Abrasi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; f) Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat; g) Potensi banjir bandang di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; h) Potensi likuifaksi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; i) Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah; j) Potensi bahaya kekeringan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah.
b.Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Di mana kawasan budidaya Provinsi meliputi : Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya. 2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana Adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2021 relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 15 Tabel 2.8 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Kabupaten Angin Puting Beliung Banjir Banjir Rob Gempa Bumi Tsunami Gempa Bumi dan Tsunami Tanah Longsor Majene 1 3 - 2 - - 3 Polewali Mandar 1 2 - 1 - - 3 Mamasa - 1 - 1 - - 1 Mamuju 2 3 2 2 - - 3 Pasangkayu - 1 - - - - - Mamuju Tengah - 2 - - - - - Sulawesi Barat 4 12 2 4 - - 10 Sumber : BPBD Provinsi Sulawesi Barat 2022 Wilayah rawan bencana sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034 dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro,Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
b.Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala balakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
c.Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simboro, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar(Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulo).
d.Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).
e.Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 16 Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
f.Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene. Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka sepuluh tahun (Tahun 2014 – 2024) atau dua puluh tahun mendatang (Tahun 2014 – 2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan (misalnya) berupa : 1) Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir; 2) Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur); 3) Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong- Budong,Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Simboro, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS Saddang. Curah hujan yang tinggi di Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumber daya lahan yang ada, kawasan tertentu di Sulawesi Barat tergolong rentan terhadap longsor. potensi kekritisan, erosi dan longsor di Sulawesi Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 17 Tabel 2.9 Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas. Nama DAS atau Kelompok DAS Potensi kekritisan Potensi Erosi Potensi longsor Luas (ha) Areal Kriter kritis (ha) ia 65.756 Kritis 84.659 Kritis 10.024 Kritis 11.688 Kritis 1.549 Kritis 13.872 Kritis 67.067 Kr % Rank Kriteria % Rank Kategori Arahan kebijak Konse % Rank Budong-Budong Karama Karossa/Benggoulu Lariang/Pasangkayu Malunda Mamasa Mamuju Mandar Mapilli Saddang (hulu) Tota 326.579 344.899 151.395 167.587 67.767 89.106 149.487 93.462 2 20,1 24,5 6,6 7,0 6 5 9 8 Tinggi-Sgt tinggi Tinggi-Sgt tinggi Tinggi-Sgt tinggi Tinggi-Sgt tinggi 0,2 4,4 0,0 7 Cukup tinggi-Tinggi 2 Cukup ti 8 2,3 10 Tingg 15,6 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 18 Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 2.1.2 Aspek Demografi 2.1.2.1 Jumlah Penduduk Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020 provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.419.229 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 720.187 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 artinya terdapat 103 laki laki untuk setiap 100 perempuan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 19 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (ribu) Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah Sulawesi Barat 2016 166,40 427,48 154,93 272,26 161,03 124,38 1.306,48 2017 169,07 432,69 156,97 279,39 165,24 127,60 1.330,96 2018 171,27 437,66 159,20 286,39 170,20 130,83 1.355,55 2019 173,88 442,58 161,97 293,33 174,47 134,03 1.380,26 2020 174,41 478,53 163,38 278,76 188,86 135,28 1.419,23 Sumber: BPS, Hasil SP2020 Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,72 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,53 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 237 jiwa/km 2 , selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 184 jiwa/km 2 , Kabupaten Pasangkayu 62 jiwa/km 2 , Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa dengan kepadatan yang sama sebesar 56 jiwa/km 2 , serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 45 jiwa/km 2 pada tahun 2020. Grafik 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2020 Sumber: BPS, Hasil SP2020 Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 80,24 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar 16,18 persen serta agama yang minoritas yaitu Katolik, Budha dan Hindu dengan jumlahnya di bawah rata-rata dua persen. Adapun gambaran persentase penduduk menurut Kabupaten dan Agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini. 300 269 250 200 184 150 100 84 100,00 54 56 62 45 50 - Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Sulawesi Barat Tengah Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Distribusi Penduduk (%) 9,5313,3119,6411,51 33,72 12,29 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 20 Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Persentase Penduduk Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya Majene 99,66 0,16 0,10 0,05 0,03 0 Polewali Mandar 95,04 4,13 0,58 0,23 0,02 0 Mamasa 22,72 70,23 4,20 2,82 0,03 0 Mamuju 81,52 16,11 0,67 1,64 0,05 0 Pasangkayu 85,83 7,87 1,60 4,66 0,04 0 Mamuju Tengah 79,04 12,43 1,70 6,56 0,27 0 Sulawesi Barat 80,24 16,18 1,30 2,22 0,06 0 Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Sulawesi didominasi oleh laki-laki di mana perbandingan rasionya sebesar 103. Rasio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda di mana untuk Kabupaten Polewali Mandar mempunyai rasio jenis kelamin di bawah dari nilai 100 (seratus) sebesar 99 untuk Kabupaten Polewali Mandar artinya bahwa untuk setiap seratus penduduk perempuan hanya ada 99 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar berada di Kabupaten Pasangkayu yang sebesar 108 sedangkan untuk kabupaten lainnya dengan nilai rasio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Grafik 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, Hasil SP2020 2.1.2.3 Struktur Usia Penduduk Struktur Usia penduduk di Sulawesi Barat di mana angka terbesar berada pada kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia belum produktif antara 0-14 tahun sebesar 410.133 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 941.277 jiwa serta jumlah penduduk usia tidak produktif >= 65 tahun sebanyak 67.819 jiwa. Disamping itu Struktur Usia Pasangkayu 108 Mamuju Tengah 107 Mamasa 106 Mamuju 105 Sulawesi Barat 103 Majene 100 Polewali Mandar 99 94 96 98 100 102 104 106 108 110 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 21 75+ 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 30 – 34 25 – 29 20 – 24 8.877 9.342 14.170 19.781 10.603 10.106 14.721 20.009 PEREMPUAN LAKI-LAKI 33.914 41.056 33.371 40.311 51.817 57.050 63.083 67.596 15 – 19 69.855 10 – 14 71.331 5 – 9 67.739 0 – 4 70.133 80000,0 50.629 55.410 60.447 64.131 65.138 66.546 66.123 68.261 60000,0 40000,0 20000,0 ,0 20000,0 40000,0 60000,0 80000,0 46.32147.321 26.91527.122 penduduk Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih berada pada struktur umur muda di mana persentase penduduk umur muda jauh lebih tinggi dibanding yang berumur tua. Dari piramida penduduk di bawah ini terlihat bahwa bagian dasar dari piramida yang cukup lebar dan bagian puncak yang sempit mencerminkan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif masih tinggi. Diagram 2.1 Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 0 – 4 70 133 68 261 138 394 5 – 9 67 739 66 123 133 862 10 – 14 71 331 66 546 137 877 15 – 19 69 855 65 138 134 993 20 – 24 67 596 64 131 131 727 25 – 29 63 083 60 447 123 530 30 – 34 57 050 55 410 112 460 35 – 39 51 817 50 629 102 446 40 – 44 47 321 46 321 93 642 45 – 49 41 056 40 311 81 367 50 – 54 33 914 33 371 67 285 55 – 59 27 122 26 915 54 037 60 – 64 19 781 20 009 39 790 65 – 69 14 170 14 721 28 891 70 – 74 9 342 10 106 19 448 75+ 8 877 10 603 19 480 Jumlah 720 187 699 042 1 419 229 Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Apabila dilihat dari struktur usia penduduk penduduk menurut kelompok umur tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif ( 15 – 64 tahun) sebesar 1.068.098 lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 22 sebesar 416,311 jiwa. Proporsi penduduk usia 0 – 14 Tahun turun dari 36,91 persen pada tahun 2020 menjadi 28,90 persen pada tahun 2020. Dalam periode yang sama penduduk usia kerja 15 – 64 tahun meningkat dari 59,64 persen menjadi 66,32 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 3,45 persen menjadi 4,78 persen. Berdasarkan gambaran tersebut struktur umur penduduk Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh generasi milenial (24-39 tahun) sebesar 364,27 ribu jiwa (25,67 persen) dan generasi Z (8-23 tahun) sebesar 432,55 ribu jiwa (30,48 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat telah mengalami bonus demografi. Di mana jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia non produktif. 2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar 10.168,88 Ha. Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan untuk melindungi kepentingan umum. Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Strategi pengembangan kawasan terdiri atas:
a.Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampa Padang – Belang-Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
b.mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
c.mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan),dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 23 Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 2.1.3.1 Kawasan Hutan Produksi Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 423.424 hektar, terdiri dari hutan produksi terbatas 331.249 hektar, hutan produksi tetap 70.930 hektar dan hutan produksi dapat dikonversi 21.063 hektar. Kawasan hutan produksi ini selain pernah dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan (terutama kakao dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, mamuju tengah, dan Pasangkayu). Pada bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali, hanya dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah tangkapan air dari DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana pengembangan Hutan produksi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulbar terdiri atas:
a.Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu,
b.Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
c.Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 24 2.1.3.2 Kawasan Pertanian Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini juga didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km 2 dan lahan perkebunan seluas 3.969,32 km 2 yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut:
a.Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
b.Kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan Hortikultura di Kabupaten Mamasa;
c.Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar;
d.Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
e.Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
f.Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
g.Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu;
h.Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
i.Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. Tabel 2.12 Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Kabupaten Luas Lahan Tahun (Ha) 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 1.426 731 739,54 739,54 739,54 Polewali Mandar 18.453 15.621 16614,71 16614,71 16614,71 Mamasa 12.867 11.853 10176,08 10176,08 10176,08 Mamuju 16.375 7.547 7471,45 7471,45 7471,45 Pasangkayu 3.982 2.255 811,96 811,96 811,96 Mamuju Tengah 11.129 4.209 3671,24 3671,24 3671,24 Sulawesi Barat 64.232,00 42.216,38 39.484,98 39.484,98 39.484,98 Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022 Ket: Tahun 2017 data diambil dari BPS tanpa data spasial, tahun 2018 dan 2019 merupakan data rilis BPN beserta data spasial, Tahun 2020 dan 2021, belum dilakukan update data lahan sawah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 25 Tabel 2.13 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (hektar) Kabupaten Tegal/Kebun Ladang/Huma Sementara Tidak Diusahakan Majene 12 014 7 292 3 316 Polewali Mandar 20 246 17 361 6 488 Mamasa 17 189 16 163 12 350 Mamuju 19 378 8 080 17 686 Pasangkayu 48 517 43 531 11 229 Mamuju Tengah 17 477 3 883 9 486 Sulawesi Barat 134 821 96 310 60 555 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.1.3.3 Kawasan perikanan Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km 2 . Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 (sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka kawasan perikanan terbagi atas:
a.Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
b.Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
c.Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu;
d.Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 26 Tabel 2.14 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Budidaya Laut Tambak Kolam Keramba Jaring Apung Sawah Jumlah Majene 0 315 190 0 0 0 505 Polewali Mandar 354 3.003 473 0 10 25 3.864 Mamasa 0 0 1.743 0 0 10.774 12.517 Mamuju 467 891 1.012 0 0 0 2.369 Pasangkayu 0 2.129 212 0 0 0 2.341 Mamuju Tengah 20 607 350 0 0 0 978 Sulawesi Barat 840 6.945 3.980 0 10 10.799 22.575 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.15 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Perahu Tanpa Motor Perahu Motor Tempel Kapal Motor Majene 862 1.969 1.597 Polewali Mandar 525 1.195 839 Mamasa - - - Mamuju 603 2.704 942 Pasangkayu 366 1.038 95 Mamuju Tengah 151 761 15 Sulawesi Barat 2.507 7.667 3.487 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.1.3.4 Kawasan Peternakan Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW Provinsi Sulawesi Barat antara lain :
a.Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
b.Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Tabel 2.16 Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (ekor) Kabupaten Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Majene - 18 543 176 213 72 514 - - Polewali Mandar - 36 792 408 486 99 087 - 1 155 Mamasa - 9 350 7 316 470 254 - 105 588 Mamuju - 18 883 811 106 15 261 - 30 013 Pasangkayu - 15 775 7 3 5 105 - 4 326 Mamuju Tengah - 13 319 169 101 8 840 - 29 565 Sulawesi Barat - 112 662 8 887 1 379 201 061 - 170 647 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 27 Lanjutan Tabel di atas Kabupaten Ayam Kampung Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik/Itik Manila Majene 194 927 44 780 608 547 18 783 Polewali Mandar 1 913 682 99 158 970 728 210 738 Mamasa 94 165 74 548 18 804 33 445 Mamuju 1 255 146 72 983 860 714 39 807 Pasangkayu 412 692 14 780 573 749 16 856 Mamuju Tengah 1 575 446 39 459 48 288 40 234 Sulawesi Barat 5 446 058 345 708 3 080 830 359 863 Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.1.3.5 Kawasan Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan sumber daya alam diantaranya galian logam meliputi emas, biji besi, perak dll. serta potensi akan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Barat. Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan diantaranya yaitu :
a.Kawasan potensial tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa); tambang bijih besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu); tambang perak (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).
b.Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa).
c.Kawasan potensial tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu; sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau lerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar; tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kab. Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 28 Tabel 2.17 Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi) Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sebaran Lokasi Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (Ha) Status/Sumber Data Majene Kec Ulumanda, Desa Sambabo Logam Bijih Besi (Fe) - - Data KP. Distamben Kab. Majene Kec Pamboang Logam Emas (Au) - - Data KP. Bina Alam Sukses Kec Sendana, Desa Limboro Rambu Panas Bumi 38,9° C - Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014 Kec Ulumanda, Sungai Urekang Panas Bumi 42,3 o C - Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014 Kec Pamboang, Desa Siang Adholang Dhua Panas Bumi 37,9 o C - Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014 Kec Pamboang, S. Loppa Adholang Dhua Panas Bumi 52 o C - Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014 Polewali Mandar Tapango, Desa Tapango Logam Bijih Besi (Fe) 163823,8 3 5,2979 Wilayah IUP PT. Isco Iron, Tahap Operasi Produksi/Survei Logam oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006 Kec Tapango, Desa Tapango Logam Bijih Besi (Fe) 500000,0 0 943 PT. ISCO IRON Kec Tapango, Desa Lapejang Logam Bijih Besi (Fe) - 787 Kec Tapango, Desa Simbalutung Logam Bijih Besi (Fe) - 300 Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, Kec Tapango, Desa Bussu Logam Bijih Besi (Fe) - - Kec Tapango, Desa Takaturung Logam Bijih Besi (Fe) - 1500 Kec Anreapi, Desa Ulugalung Logam Bijih Besi (Fe) - 1750 Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010 Kec Binuang, Desa Mammi Logam Bijih Besi (Fe) 6044,04 2445 Survei Logam Oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006 Kec Matakali, Desa Barumbung Logam Bijih Besi (Fe) - 912 Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010 Kec Campalagian, Desa Sumarrang Logam Emas (Au) - - Penyelidikan Umum/ Lap. Penelitian Umum Oleh PT. Manggis Mitra Minerals 2007 Kec Binuang, Desa Kurma Logam Emas (Au) - 3000 Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 29 Sebaran Lokasi Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (Ha) Status/Sumber Data Distamben Polman, tahun 2010 Kec Mapilli, Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa Logam Emas (Au) - 5000 Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010 Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan Logam Galena (Pb) 1500000 (Terukur) 199 Wilayah KP. Eksploitasi PT. Isco Polman. ReSource dan PT. Inti Karya Polman/ Data KP Distamben Kab.Polman Thn 2009. Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010 Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan Logam Galena (Pb) 3570405 MTon 776 PT. Inti Karya P. Kec Binuang, Desa Batetangga Logam Galena (Pb) - 2000 Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010 Kec Bulo, Desa Sapporakki Panas Bumi 95-97 0 C 4700 Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Terpadu Geologi dan Geokimia Daerah Panas Bumi Lilli Kab. Polman Prov. SulBar Tahun 2010. Laporan Akhir Penyelidikan Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman SulBar 2011. Laporan Akhir Magnetotellurik Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman Prov. Sulbar Tahun 2011. Kec Matangnga, Desa Matangnga Panas Bumi 60,9-84 0 C Kec Matangnga, Desa Matangnga Kec Tapango, Desa Riso/Kalimbua Panas Bumi 47-54 o C - Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Geofisika Terpadu Panas Bumi Daerah Riso Kab. Polman, Prov. Sulbar Tahun 2011. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 30 Sebaran Lokasi Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (Ha) Status/Sumber Data Kec Balanipa, Desa Bala Panas Bumi 38-40 o C - Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009 Kec Mapilli, Desa Batupanga Daala Panas Bumi 46-48 o C - Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kec Mapilli, Desa Andau Panas Bumi 47-49 o C - Kec Alu, Desa Pao - Pao Panas Bumi 45-47 o C - Mamasa Kec Messawa, Desa Batubusa Logam Tembaga Cu) - - Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group,2007 Kec Pana, Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken Logam Tembaga Cu) - - Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010 Kec Pana, Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken Logam Seng (Zn) - - Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010 Kec Tabulahan, Desa Talopak Logam Bijih Besi (Fe) - Hipotesa Wilayah KP. PT. Antam/Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007 Kec Sumarorong, Desa Ratte Bo’te Logam Bijih Besi (Fe) - Hipotesa Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group,2007. Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010 Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle Logam Bijih Besi (Fe) - - Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010. Kec Mamasa, Desa Makuang Pebassian Logam Mangan (Mn) - Hipotesa Kawasan Pertanian/Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010. Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle Logam Mangan (Mn) - - Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010. Kec Mamasa, Desa Sipai Pebassian Logam Pasir Besi - 900 Belum Pernah dikelola/ Inventarisasi Bahan Galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010. Kec Mamasa, Desa Usango, Desa Rambusaratu, Desa Makau, Desa Salu Mokanan Utara, Desa Lindu Hahangan, Desa Uhailano, Desa Rantetangga, Desa Salu Kanan, Desa Mungin, Desa Panas Bumi 51,14 o C - Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Mamasa, 2015 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 31 Sebaran Lokasi Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (Ha) Status/Sumber Data Rantekatoang, Desa Indobanua, Desa Rantekamiri, Desa Tamalatik, Desa Timbu Kanan, Desa Malimbong. Mamuju Kec Bonehau, Desa ButtuAda S. Malotong Logam Emas (Au) - - Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008 Kec Bonehau, Desa Buttu Ada S. Malotong Logam Mangan (Mn) - - Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008 Kec Kalumpang, Desa Karataun (Sungai Karataun) Logam Emas Placer (Au) - - Tambang Rakyat/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008 Kec Kalumpang, Desa Karataun (Batuisi) Logam Emas Primer (Au) - - Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT.PT Mandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam, Kec Kalumpang, Desa Bulo’ Logam Tembaga (Cu) - - Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008 Kec Kalumpang, Nikel (Ni) 47353 604 Survey dan Inventarisasi Potensi Nikel Kecamatan Kalumpang, Kab.mamuju Kec Bonehau, Desa Tamalea Logam Emas Primer (Au) - - Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT. PTMandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam, Kecamatan Bonehau Batu Bara 1900000 96 PT. Bonehau Prima Coal Kecamatan Tapalang Batu Bara Indikasi - Wilayah Perkebunan Masyarakat/ Informasi Distamben Mamuju Kec Tapalang Barat, Desa Tappalang Panas Bumi 53,5 o C - Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012 Kec Simboro, Desa Karema Panas Bumi 47,7 o C - - Kec Kalukku, Kelurahan Bebanga, dusun Ammpallas Panas Bumi 66-71 o C - - Kec Kalukku, Desa Pontanakayyang Panas Bumi 42 o C - - Pasangkayu Kec Tikke, Desa S. Lariang Logam Emas Placer (Au) 103 DAS Lariang. Bekas Kec Tikke, Desa S. Lariang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 32 Sebaran Lokasi Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (Ha) Status/Sumber Data Penambanga n Rakyat/ Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan,
1. 2007.Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam Kab Pasangkayu, Kerjasama Distamben Prov. Sulbar & CV Armedia Consultant, 2009. Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarakedo Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu) - - Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009 Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarakedo Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu) - - Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009 Kec Baras dan Kec Sarudu Batubara - - Wilayah Ekplorasi PT. Tambang sekarsa Adaya/Data Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Dinas PESDM Prov. Sulbar, 2009 Kec Sarudu, Desa Doda Panas Bumi 37,2 o C - Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kab Mamuju dan Pasangkayu Prov. SulBar, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012 Mamuju Tengah Kec Topoyo, Desa Tabolang Logam Seng (Zn) - - Eksplorasi/Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008 Kec Topoyo, Desa Tabolang Logam Mangan (Mn) - - Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008 Kec Tobadak, Desa Panasuan Panas Bumi - - Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 33 Sebaran Lokasi Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (Ha) Status/Sumber Data Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012 Kec Karossa, Desa Sanjango Logam Emas Primer (Au) - - Wilayah Eksplorasi/ Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam di Kab. Mamuju, Kerjasama Distamben Prov. SULBAR & CV. CITRA MULTICON, 2008 Kec Karossa, Desa Sanjango Logam Bijih Besi (Fe) - - Wilayah Penyelidikan Umum/Data Pengelolaan Mineral dan Batubara, Provinsi Sulawesi Barat,2009 Kec Karossa, Desa Sanjango Logam Tembaga (Cu) - - Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008 Kec Karossa, Desa Sanjango Logam Mangan (Mn) - - Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008 Kec Karossa, Desa Sanjango Logam Seng (Zn) - - Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008 Kec Karossa, Desa Sanjango Logam Galena (PbS) - - Wilayah Eksplorasi/Data Pengelolaan Pertambangan dan Mineral, Oleh Dinas PSDM. Prov. Sulawesi Barat, 2009 Kec Tobadak, Desa Sungai Andeang Logam Dasar (Cu, Pb, Zn) - - Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013 Kec Tobadak, Desa Salulekbo Logam Dasar (Cu, Pb, Zn) - - Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013 Kec Tobadak, Desa Salulekbo Logam Emas (Au) - - Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013. Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.1.3.6 Kawasan Industri Paradigma baru pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder hingga ke tersier, untuk lebih meningkatkan nilai tambah, dalam hal ini pengembangan industri. Salah satu ciri daerah yang sudah maju ditandai oleh dominannya kontribusi penciptaan nilai tambah pada kategori industri dibanding kategori lainnya. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta disamping pertambangan dan Gas yang menjadi potensi di Sulawesi Barat, jelas akan sangat mendukung pengembangan industri yang secara nyata akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 34 pengurangan pengangguran dan Kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Rencana pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil telah termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034. Arahan pengembangan industri tersebut antara lain :
a.Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil- hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong.
b.Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
c.Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.
d.Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belang belang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco- Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang. Tabel 2.18 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Industrial Perusahaan Tenaga Kerja Industri Makanan 12 - Industri Tekstil 5 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 1 - Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 1 - Industri Barang Galian Bukan Logam 1 - JUMLAH 20 - Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2021 2.1.3.7 Kawasan Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi daerah. Selain faktor finansial bagi daerah, pengembanan sektor pariwisata juga dinilai menjadi suatu hal yang sangat penting baik sebagai salah satu penyerap tenaga kerja. Salah satu aspek pemegang peranan dalam meningkatkan sektor pariwisata adalah jasa perhotelan. Dalam perekonomian Sulawesi Barat, kegiatan perhotelan tergabung dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain data pertumbuhan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 35 ekonomi, indikator meningkatnya kegiatan perhotelan di suatu wilayah dapat berupa tingkat penghunian. Potensi budaya yang ada Provinsi Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga Pasangkayu, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan landscape alam pegunungan. Berdasarkan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 ditetapkan Rencana Kawasan Pariwisata yang berisi tentang keanekaragaman potensi wisata dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata sosial budaya seperti tarian tarian unik, tenunan khas dan perayaan perayaan tradisional dan wisata minat khusus memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar. Disamping pengembangan wisata di daratan, potensi pengembangan wisata pantai seperti Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju serta gugusan pulau pulau kecil dan terumbu karang di Pulau pulau Ambo di sebelah barat Kabupaten Majene perlu dikembangkan. Pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Belang-belang ke kota Palopo di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan yang menghubungkan kota Mamasa dan kota Makale di Kabupaten Tana Toraja akan memberi dampak pada peningkatan akses jalan ke obyek obyek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.19 Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Jenis Tujuan Wisata Kab Kecamatan Nama Obyek Wisata Kegiatan wisata Arahan Rencana Pengembangan Wisata Alam Mamuju Mamuju Gunung Paken Pemandangan laut dan kepulauan Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah Mamuju Air terjun Tamasapi Air terjun Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah Kalukku Taman Wisata Gentungan Panorama Alam Peningkatan jalan akses Mamuju Pulau Karampuang Wisata Bahari / pasir putih Penataan obyek dan akses dari kota Mamuju Simboro kepulauan Pantai Toangsang Pasir Putih Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata Simboro kepulauan Wisata Pulau Wisata Pulau Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata Majene Tammeroddo Permandian Air panas Limbroo Air Panas Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah Banggae Pembuatan Perahu Sandeq Perahu layar Peningkatan Promosi dan Pelestarian Banggae Pantai Rangas Pasir Putih Penataan kawasan dan jalan akses Banggae Timur Pantai Dato' Pantai dan Tebing Penataan kawasan dan jalan akses Banggae Timur Pantai Barane Pantai Penataan kawasan dan jalan akses Polewali Mandar Anreapi Air terjun Indo Rannoang Air Terjun Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah Binuang Kanang Wisata Agro Penataan kawasan dan jalan akses Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 36 Jenis Tujuan Wisata Kab Kecamatan Nama Obyek Wisata Kegiatan wisata Arahan Rencana Pengembangan Anreapi Bendungan Sekka-sekka Wisata air Pengelolaan obyek dan fasilitas jalan Tinambung Pantai Palippis Wisata Bahari / Panorama Penataan wilayah Binuang P. Gusung Toraya Panorama pantai Penataan wilayah dan sistem transportasi Wonomulyo Pantai Mampie Pantai, Bahari dan Ekowisata Penataan kawasan dan jalan akses Mamasa Sumarorong Air Terjun Liawan Air terjun Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah Messawa Air Terjun Sallokan Air terjun dan Air panas Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Messawa Air Panas Malimbong Air terjun dan Air panas Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Mamasa Air Panas Kole Permandian air panas Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Mamasa Gunung Mambulilling Hiking, Trecking Penataan tracking paths Balla Puncak Mussa’ dan Perkampungan Tradisional Balla Peu’ Panorama dan perkampungan adat Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan Sesena Padang Perkampungan Tradisional Sesena Padang Wisata Alam dan perkampungan tradisional Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan Pasangk ayu Bambaira Goa Ape Wisata Goa Perbaikan jalan akses Pasangkayu Pantai Tanjung Batu Oge' Wisata Pantai / Terumbu karang Perbaikan jalan akses dan promosi wisata Pasangkayu Pantai Tanjung Babia Wisata Pantai Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Baras Pantai Salukaili Wisata Pantai Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Mamuju Tengah Topoyo Air Terjun Kalando Air Terjun Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Karossa Pantai Kambunong Wisata Pantai Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Kec. Pangale Pantai Karama Wisata Pantai Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Budong-Budong Pantai Babana Wisata Pantai Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Karossa Air Terjun Lembah Hopo Wisata Air Terjun Penataan obyek wisata dan aksesibilitas Wisata Budaya Mamuju Pure Kegiatan keagamaan Hindu Promosi event wisata Mamuju Monumen Ahmad Kirang Tugu/Patung Promosi wisata Mamuju Banoa Sibatang Rumah Tradisional Kalumpang Promosi wisata Mamuju Sandeq Race Lomba Perahu Layar Tradisional Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Mamuju Massossor Manurung Pesta Rakyat dan HUT Manakarra Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata Mamuju Festival Pulau Karangpuang Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Pesta Nelayan Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Mamuju Rumah Adat Mamuju Rumah Adat Tradisional Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 37 Jenis Tujuan Wisata Kab Kecamatan Nama Obyek Wisata Kegiatan wisata Arahan Rencana Pengembangan Majene Majene Museum Mandar Museum Promosi wisata Malunda, Sendana dan Banggae Sandeq Race Lomba Perahu Layar Tradisional Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Banggae Makam Raja Raja Makam Promosi wisata Malunda Pa'bandangan Manu' manu' Upacara syukuran panen Promosi wisata Makam Syech Abdul Mannan Makam Promosi wisata Banggae Maulidan Salabose Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata Polewali Mandar Limboro Makam Todilaling Makam Raja I Balanipa Promosi wisata Binuang Makam Sysch Al-Ma'ruf Makam Promosi wisata Campalagian Makam Imam Lapeo Makam Promosi Wisata Campalagian Makam Raja Tie Tie Makam Promosi Wisata Polewali Sandeq Race Lomba Perahu Layar Tradisional Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Polewali Polewali Mandar Internasional Folk & Art Festival (PIFAF) Festival Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Internasional Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Mamasa Prosesi Mangngasa' Adat / kegiatan pertukangan Promosi wisata Balla Makam Tua Tedong-tedong Kuburan adat Promosi wisata Rambu Solo' Pesta pemakaman Promosi wisata Nosu Ritual Mangaro’ Prosesi adat Kematian Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata Mamasa Perayaan HUT Kab. Mamasa Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Ritual Adu Kerbau Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Mamasa Monumen To’Pao Sejarah Perjanjian Kerajaan Pitu Ulunna Salu Dukungan Pelestarian Sejarah dan Promosi Pariwisata Mamasa Rumah Adat Rambusaratu Rumat Tradisional Mamasa Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata Pasangk ayu Bamballamotu Suku Bunggi Adat tradisional Promosi wisata Pasangkayu Sumur tua Parappe' Sumur tua Promosi wisata Pasangkayu Monumen Sejarah Vovasanggayu Monumen Sejarah Promosi wisata Mamuju Tengah Tobadak Festival Bumi Lalla Tassisara Peringatan Hari Bakti Transmigrasi dan Hari Jadi Kab Mamuju Tengah Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Festival Nusantara Tassisara Festival Seni, Budaya, Pariwisata dan Etnis Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata Wisata Minat Mamuju Kalumpang Tenun Sekomandi Tenunan tradisional Promosi wisata dan penataan lokasi pertenunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 38 Jenis Tujuan Wisata Kab Kecamatan Nama Obyek Wisata Kegiatan wisata Arahan Rencana Pengembangan Khusus (Belanj a, Pertunj ukan dan Pendidi kan) Tari Bambamanurun g Tarian adat Promosi wisata Tari Ma'bundu' Tarian adat Promosi wisata Mamuju Daiving Menyelam dan Pemotretan di bawah laut Promosi wisata Majene Banggae Tenun Sutra Mandar Tenunan tradisional Promosi wisata dan penataan lokasi pertenunan Tari Pa'jinang Tarian adat Promosi wisata Tari Pa'dego Tarian adat Promosi wisata Banggae Timur Wisata Pendidikan Universitas Sulawesi Barat Pengembangan dan promosi Bangae Mancing Mania Mancing di laut dalam Promosi wisata Polewali Mandar Tinambung Dan Balanipa Tenun Sutra Mandar Tenunan tradisional Promosi wisata dan penataan lokasi pertenunan Sayyang Pattu'du Tarian adat Promosi wisata Binuang Desa Wisata Batetangnga Perkampungan Tradisional Pembangunan daya tarik, pemberdayaan masyarakat dan Promosi wisata Binuang Kampung Bahasa Inggris Sekolah Tradisional Bahasa Inggris Pengembangan dan promosi Mamasa Mamasa industri souvenir Souvenir Promosi wisata dan penataan lokasi kerajinan dan lokasi pemasaran Tari Bulu Londong Tarian adat Promosi wisata Musik Iyo iyo Musik tradisional Promosi wisata Tari Luya Tarian adat Promosi wisata Tari Pararuk Tarian adat Promosi wisata Tari Burake Tarian adat Promosi wisata Tari Bisu Tarian adat Promosi wisata Tari Simbong Tarian adat Promosi wisata Gunung Mambulilling Lintas Petualangan dan Pendaki gunung Penyediaan akses dan promosi Sungai Mamasa Arung Jerang Pengembangan dan promosi Pasang kayu Tari Mataro Tarian adat Promosi wisata Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 2.1.3.8 Kawasan Permukiman Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
1. 1.Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.
a.Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 39
b.Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih besar atau sama dengan 30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
1. 2.Kawasan Permukiman Perdesaan
a.Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
b.Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung. Tabel 2.20 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri Kontrak/Sewa Lainnya Jumlah Majene 94,27 1,18 4,56 100,00 Polewali Mandar 90,61 1,60 7,80 100,00 Mamasa 86,61 2,18 11,21 100,00 Mamuju 87,50 3,32 9,18 100,00 Pasangkayu 74,79 3,11 22,10 100,00 Mamuju Tengah 88,76 1,31 9,93 100,00 Sulawesi Barat 87,56 2,15 10,29 100,00 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2019, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 45,91 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 32,08 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2020 kontraksi 2,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,31 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam terjadi pada komponen Impor yakni sebesar 14,91 persen. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 40 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Grafik 2.4 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 2016 2017 2018 2019 2020 PDRB Berlaku (Rp. Triliun) 35,95 39,50 43,45 46,36 45,91 PDRB Konstan (Rp. Triliun) 27,52 29,28 31,11 32,87 32,08 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 diprakirakan berada di level 3,0% - 4.0% (yoy) (Bank Indonesia). Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun masih selalu berfluktuasi setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 sampai dengan triwulan III mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 2,54 persen. Meskipun berfluktuasi dan terjadi perbaikan kondisi seiring tumbuhnya perekonomian secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat berada di bawah pertumbuhan rata–rata nasional yaitu sebesar 3,51 persen pada tahun triwulan III tahun 2021. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan termasuk stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah. Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–2021 (persen) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 8 6,39 6,25 8 5,66 7,07 6 6 4 3,51 5,07 5,17 5,02 5,44 4 2 2 2,54 0 -0,74 -2,07 -1,20 0 -2 -2,42 -2 -4 -4 2017 2018 2019 2020 TW I'21 TW II'21 TW III'21 Sulawesi Barat Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 41 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 -4,00 Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun2016– 2020 (persen) Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 2016 6,02 7,32 6,78 7,81 4,03 4,94 2017 6,29 7,01 6,07 7,11 6,37 5,45 2018 6,06 6,19 6,05 6,03 5,28 5,72 2019 6,01 6,22 5,94 5,53 4,46 5,62 2020 -1,38 -1,56 -1,26 -2,08 -2,68 -0,40 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh dengan positif hingga tahun 2019, meskipun mengalami kontraksi di seluruh kabupaten. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan yang paling menurun dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen tahun 2020. Diagram 2.2 Struktur Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 42,57 persen. meskipun jenis lapangan usaha ini masih mendominasi namun semakin mengalami tren penurunan dari tahun 2013 sebesar 47,44 persen yang diakibatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 42 adanya peralihan jenis usaha di masyarakat yang beralih ke sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan lain-lain. Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2021 (persen) LAPANGAN USAHA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tw III Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,08 6,51 6,11 4,62 0,54 3,01 Pertambangan dan Penggalian 10,89 6,37 8,25 5,28 -4,90 11,53 Industri Pengolahan -2,46 7,96 7,51 5,13 -3,52 14,24 Pengadaan Listrik dan Gas 19,66 9,59 7,19 8,29 6,85 2,26 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 6,24 10,05 8,81 9,61 1,63 0,04 Konstruksi 10,85 6,37 4,99 6,65 -13,31 15,73 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,02 5,56 6,16 5,07 -2,60 3,01 Transportasi dan Pergudangan 5,78 5,79 5,66 4,23 -6,47 4,12 Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 9,33 1,55 7,92 9,69 -7,19 5,61 Informasi dan Komunikasi 9,26 9,97 7,86 12,54 5,73 1,14 Jasa Keuangan 14,90 8,61 4,60 3,37 6,76 1,01 Real Estate 5,94 4,59 6,31 7,28 1,90 -0,15 Jasa Perusahaan 4,62 5,33 3,06 7,49 -5,42 -0,81 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,04 3,08 6,79 4,91 -8,61 -21,08 Jasa Pendidikan 10,90 6,20 4,22 8,17 -6,65 -0,52 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,83 6,17 7,43 4,23 2,36 -0,07 Jasa Lainnya 8,90 8,27 5,75 10,53 -5,08 3,46 PERTUMBUHAN PDRB 6,01 6,39 6,26 5,67 -2,42 2,54 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 3,01 persen pada triwulan III tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 Triwulan III hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh mulai berputarnya perekonomian setelah dibukanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,73 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 14,24 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebesar 11,53 persen. Sementara Lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum dalam pertumbuhannya sampai 5,61 persen. Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 28,81 persen dan Mamasa dengan kontribusi terendah sebesar 6,91 persen pada tahun 2020. Persentase kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 43 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 Majene 10,54 10,58 10,62 10,71 10,84 Polewali Mandar 28,60 28,63 28,66 28,80 28,81 Mamasa 6,47 6,40 6,36 6,41 6,48 Mamuju 25,20 25,33 25,33 25,27 25,23 Pasangkayu 22,30 22,26 22,19 22,01 21,73 Mamuju tengah 6,89 6,80 6,84 6,80 6,91 Grafik 2.7 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2016–2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.2.2 Laju Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu 1) Inflasi Inti, di mana Cenderung menetap/persisten (Persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh : 1) Interaksi Permintaan dan penawaran, 2) Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, 3) Ekspektasi inflasi dan pedagang dan konsumen. 2) Inflasi Non Inti, Volatilitasnya tinggi. Dipengaruhi oleh selain faktor fundamental di antaranya : 1) Volatile Food (dipengaruhi oleh shock karena panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik). 2) Administered Price (dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, Tarif Listrik, Tarif Angkutan, dll). Tingkat perubahan indeks tahun kalender dan perubahan indeks tahun ke tahun Desember 2020 di Mamuju adalah inflasi 0,30 persen. Inflasi di Mamuju pada Desember 2020 terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok kesehatan 1,63 persen; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,53 persen; transportasi 0,49 persen; makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen; pakaian dan alas kaki 0,30 persen; Informasi, Komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen; dan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya 0,09 persen. Sementara itu kelompok Rekreasi, Olahraga, dan budaya; Pendidikan; Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga relatif stabil atau tidak mengalami perubahan. Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2017 inflasi Sulawesi Barat sebesar 3,79 persen berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,61 persen. Inflasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 yang sebesar 1,43 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 44 persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 2,72 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi tahunan di Sulawesi Barat sebesar 4,39 persen berada di atas angka nasional sebesar 1,87 persen. Grafik 2.8 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2.2.3 Pendapatan Per Kapita Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk. Grafik 2.9 Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Juta Rupiah) Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 70 60 55,99 59,06 56,94 51,89 47,96 50 40 32,43 34,11 33,31 30 27,51 29,74 20 10 0 2016 2017 2018 2019 2020 Sulbar Nasional 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 3,61 3,13 2,72 3,79 1,68 4,39 1,87 1,80 1,43 1,78 2017 2018 2019 2020 2021 Nasional Sulbar (Mamuju) Grafik 2.10 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2020 (Juta Rupiah) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 45 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2016 pendapatan per kapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 27,51 juta meningkat sebesar 33,31 juta pada tahun 2020 masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 56,94 juta. Rasio Pendapatan Per Kapita antara Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2016 sebesar 57,36 persen meningkat tahun 2020 sebesar 58,50 persen. Untuk wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten di mana Pasangkayu sebesar 58,55 juta dan Mamasa hanya sebesar 18,36 juta rupiah. Tingginya pendapatan per kapita masyarakat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 2.2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,356 angka ini menurun sebesar 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,364, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun belum signifikan. Pasangkayu 58,55 Mamuju 39,99 Polewali Mandar 30,21 Majene 28,60 Mamuju Tengah 23,53 Mamasa 18,36 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Grafik 2.11 Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 46 Mamasa 0,444 Mamuju 0,373 Majene 0,361 Polman 0,345 Pasangkayu 0,314 Mateng 0,314 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Grafik 2.12 Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2.2.5 Kondisi Kemiskinan Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basicneeds approach), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah. 0,500 0,450 0,400 0,391 0,384 0,380 0,381 0,385 0,384 0,350 0,366 0,365 0,364 0,356 0,356 0,339 0,300 2017 2018 2019 Mar 2020 2020 Mar 2021 Sulbar Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 47 Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 11,18 persen pada tahun 2017 (September) menjadi 11,50 persen pada tahun 2020 (September) dan pada tahun 2021 (Maret) kembali mengalami penurunan menjadi 11,29 persen. Pencapaian itu sebuah hal positif meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, namun persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 10,19 persen pada tahun 2021 (September). Rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,05 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,10 poin persentase per tahun. Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2021 tumbuh secara positif Proses vaksinasi dan pembangunan pasca gempa yang berjalan telah meningkatkan aktivitas perekonomian selama tahun 2021 serta bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional sebagian besar telah dicairkan dan disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah. Walaupun persentase kemiskinan terus menurun namun belum sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat yaitu berada di bawah angka 10 persen pada tahun 2021. Grafik 2.13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017–2021 (Persen) Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat sudah mengarah ke perbaikan tingkat kesejahteraan, data Tahun 2021 menunjukkan ada 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum optimal dan belum terintegrasi sehingga perlu membangun model pembangunan kemiskinan secara bottom up sesuai karakteristik masing-masing wilayah di Sulawesi Barat dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar dilakukan secara nyata lintas sektor dan terintegrasi. Pembangunan Kemiskinan diharapkan fokus kepada wilayah perdesaan tanpa mengabaikan kemiskinan pada 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 11,50 11,18 11,22 11,29 10,95 10,87 10,12 10,19 10,14 9,66 9,78 9,22 2017 2018 2019 Mar 2020 2020 Mar 2021 Sulawesi Barat Indonesia Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 48 wilayah perkotaan karena 18 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat berada pada wilayah perkotaan. Grafik 2.14 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2021 (Persen) Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Diagram 2.3 Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 129,37 ribu jiwa atau sekitar 82 persen penduduk miskin berada di perdesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 27,82 ribu jiwa atau sekitar 18 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berada di Perdesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. 27,82 ribu jiwa 129,37 ribu jiwa Perdesaan (82%) Perkotaan (18%) 20 15 13,73 14,34 15,26 15,68 13,38 13,77 10 6,92 7,46 6,79 7,13 5 4,48 4,77 0 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 2020 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 49 Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Ribu) Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 23,48 23,53 23,76 24,12 25,01 Polewali Mandar 69,25 69,68 68,86 68,18 69,32 Mamasa 21,14 21,22 21,64 21,86 22,29 Mamuju 19,11 20,42 20,57 20,65 22,30 Pasangkayu 7,95 7,65 7,42 7,95 8,53 Mamuju Tengah 8,82 9,28 9,16 9,25 9,74 Sulawesi Barat 149,76 151,78 151,40 152,02 157,19 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Tabel 2.23 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen) Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 13,94 13,79 13,72 13,73 14,34 Polewali Mandar 16,05 15,97 15,60 15,26 15,68 Mamasa 13,51 13,38 13,42 13,38 13,77 Mamuju 6,88 7,18 7,06 6,92 7,46 Pasangkayu 4,84 4,53 4,28 4,48 4,77 Mamuju Tengah 6,95 7,14 6,87 6,79 7,13 Sulawesi Barat 11,30 11,25 11,02 10,87 11,29 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Tabel 2.24 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Rupiah) Kabupaten 2017 2018 2019 2020 Mar 2021 Majene 335 248 330 226 332 145 384 344 399.350 Polewali Mandar 351 856 252 429 259 969 401 057 416.443 Mamasa 239 112 249 103 256 544 273 513 283.758 Mamuju 241 616 366 355 376 827 277 078 287.896 Pasangkayu 328 100 349 522 360 362 354 115 367.941 Mamuju Tengah 335 248 236 699 239 592 255 440 265.413 Sulawesi Barat 226 559 324 042 339 942 352 874 364.251 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Grafik 2.15 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 384,084 315,918 324,042 339,942 352,874 149,47 151,78 151,87 159,05 165,99 2017 2018 2019 2020 2021 Garis Kemiskinan (Rp) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 50 Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 garis kemiskinan sebesar 315.918 rupiah per kapita perbulan, naik pada tahun 2021 sebesar 384.084 rupiah per kapita perbulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 149,47 ribu jiwa menjadi 165,99 ribu jiwa pada tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat mulai menurun yang diakibatkan pandemi covid-19. Grafik 2.16 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat sebesar 1,90 atau menurun 0,05 poin dibandingkan 2020, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Barat sebesar 0,50 menurun 0,05 poin dibandingkan 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 2021 dengan turunnya angka P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan, dan juga dengan turunnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil. 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia. Setiap tahun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai gambaran capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 64,30 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 66,36 atau naik sebesar 2,06. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31 dari 34 provinsi, meskipun demikian dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat kedua secara nasional, dengan pertumbuhan sebesar 0,58 persen sedangkan IPM Indonesia hanya tumbuh 0,03 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata- rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan 1,81 1,95 1,90 1,56 1,44 0,45 0,55 0,35 0,50 0,29 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 51 yang cukup baik. Secara keseluruhan semua komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2021, kecuali komponen pengeluaran per kapita. Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–2021 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai kategori level tinggi pada tahun 2021 sebesar 72,29. Kabupaten di Sulawesi Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 68,32 sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 68,03 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 64,23. Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Kabupaten Indeks Pembangunan Manusia 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 65,40 66,01 66,59 66,91 67,29 Polewali Mandar 62,35 63,14 63,74 63,84 64,23 Mamasa 63,92 64,66 65,32 66,02 66,63 Mamuju 66,32 67,11 67,72 68,15 68,32 Pasangkayu 65,67 66,60 67,27 67,79 68,03 Mamuju Tengah 63,64 64,43 65,10 65,71 66,18 Sulawesi Barat 64,30 65,10 65,73 66,11 66,36 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2.2.7 Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya. 72,79 Nasional 202120202019 Sulawesi Barat 20182017 65,10 64,30 66,3666,1165,73 71,39 70,81 71,9471,92 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 52 Grafik 2.17 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Persen) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 angka melek huruf sebesar 92,75 persen dan terus mengalami kenaikan sampai sebesar 93,71 di tahun 2017 akan tetapi mengalami penurunan sebesar 92,85 persen di tahun 2018, naik kembali sebesar 93,59 persen di tahun 2019 dan turun kembali sebesar 93,17 persen di tahun 2020. Tabel 2.26 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Persen) Kabupaten Tahun 2018 2019 2020 Majene 94,07 95,20 95,85 Polewali Mandar 90,39 90,98 91,16 Mamasa 94,66 94,21 92,66 Mamuju 93,15 94,65 93,13 Pasangkayu 95,60 96,46 95,13 Mamuju Tengah 93,58 93,84 94,68 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Angka melek huruf hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, setiap tahunnya masing-masing daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Majene dari 94,07 tahun 2018 menjadi 95,85 di tahun 2020, Kabupaten Mamuju Tengah dari 93,58 tahun 2018 menjadi 94,68 di tahun 2020, serta Kabupaten Polewali Mandar dari 90,39 tahun 2018 menjadi 91,16 di tahun 2020. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Mamasa yang justru mengalami penurunan pada tahun 2018 dari 94,66 menjadi 92,66. Dengan demikian, pada skala provinsi mengalami peningkatan terjadi pada 2018 sebesar 92,85 menjadi 93,17 di tahun 2020 atau naik 0,32 poin. 2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata- rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebesar 7,96 tahun, ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk di 93,71 93,59 93,17 92,85 92,75 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Melek Huruf Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 53 Sulawesi Barat hanya setara SLTP kelas 1 dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,54 tahun. Dalam kurun tahun 2016-2021 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat hanya tumbuh 2,22 persen per tahun sementara nasional tumbuh 1.44 persen per tahun. Kabupaten Majene adalah kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 8,91 pada tahun
1. 2021.Sedangkan kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten yang terendah dengan capaian hanya sebesar 7,44. Grafik 2.18 Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–2021 (Tahun) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Grafik 2.19 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Tahun) Kabupaten Rata-rata Lama Sekolah 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 8,14 8,25 8,52 8,65 8,91 Polewali Mandar 7,09 7,24 7,40 7,41 7,44 Mamasa 7,10 7,22 7,37 7,65 7,88 Mamuju 7,26 7,53 7,69 7,95 7,96 Pasangkayu 7,48 7,68 7,92 7,98 8,09 Mamuju Tengah 7,13 7,23 7,24 7,46 7,51 Sulawesi Barat 7,31 7,50 7,73 7,89 7,96 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2.2.9 Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 13,08 tahun. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat tumbuh 0,70 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 2,22 persen per tahun. Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi yaitu Kabupaten Majene dengan angka sebesar 13,62 yang tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari harapan lama sekolah nasional, juga sejalan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene yang juga tinggi. 8,48 8,54 8,10 8,17 8,34 7,73 7,89 7,96 7,31 7,50 2017 2018 2019 Sulawesi Barat 2020 2021 Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 54 Grafik 2.20 Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Grafik 2.21 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Tahun) Kabupaten Harapan Lama Sekolah 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 13,57 13,58 13,60 13,61 13,62 Polewali Mandar 13,01 13,02 13,05 13,06 13,38 Mamasa 11,41 11,58 11,74 12,05 12,36 Mamuju 13,13 13,14 13,18 13,19 13,24 Pasangkayu 11,37 11,59 11,66 11,93 11,95 Mamuju Tengah 11,57 11,71 11,92 12,23 12,53 Sulawesi Barat 12,48 12,59 12,66 12,77 12,86 Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id 2.2.10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Umur harapan hidup saat lahir merupakan wujud dari indikator kesehatan penduduk. Umur harapan hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir sampai waktu tertentu. Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor tingginya umur harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup sehat dan lain sebagainya. Komponen pembentukan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari dimensi kesehatan tergolong masih rendah, di mana umur harapan hidup tahun pada 2021 sebesar 65,25 tahun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,57 tahun. Akan tetapi tren pertumbuhan umur harapan hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen per tahun jauh di atas rata-rata capaian nasional yang hanya tumbuh 0,19 persen per tahun. Perlahan namun pasti pergerakan umur harapan hidup Sulawesi Barat semakin mendekati umur harapan hidup Nasional. 12,85 12,91 12,95 12,98 13,08 12,77 12,86 12,62 12,48 12,59 2017 2018 2019 2020 2021 Sulawesi Barat Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 55 Grafik 2.22 Angka Harapan Hidup/ Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Tahun) Kabupaten Angka Harapan Hidup 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 60,79 61,05 61,30 61,56 61,77 Polewali Mandar 61,76 61,97 62,18 62,38 62,53 Mamasa 70,48 70,62 70,75 70,87 70,94 Mamuju 66,65 66,94 67,23 67,52 67,77 Pasangkayu 65,33 65,62 65,91 66,20 66,45 Mamuju Tengah 67,52 67,79 68.06 68,30 68,55 Sulawesi Barat 64,34 64,58 64,82 65,06 65,25 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Berdasarkan data BPS tahun 2021 kabupaten Mamasa merupakan kabupaten dengan umur harapan hidup paling tinggi sebesar 70,94 tahun sedangkan kabupaten dengan umur harapan hidup terendah adalah kabupaten Majene dengan umur harapan hidup hanya sebesar 61,77 tahun 2.2.11 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Gizi buruk merupakan kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Balita Gizi Kurang adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi. persentase balita gizi kurang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, pada tabel di bawah ini digambarkan bahwa persentase balita gizi kurang paling rendah adalah Kabupaten Polewali Mandar 3,5 persen, Mamasa 3,8 persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki persentase lebih tinggi daripada Kabupaten lainnya yaitu 9,1 persen. 71,06 71,20 71,34 71,47 71,57 64,34 64,58 64,82 65,06 65,25 2017 2018 2019 2020 2021 Sulbar Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 56 Grafik 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0–59 Bulan Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2020 KABUPATEN JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG BALITA GIZI KURANG (BB/U) JUMLAH % Majene 12.675 810 6,4 Polewali Mandar 32.393 1.118 3,5 Mamasa 7.540 288 3,8 Mamuju 13.211 1.200 9,1 Pasangkayu 11.409 1.021 8,9 Mamuju Tengah 8.846 551 6,2 Sulawesi Barat 86.074 4.988 5,8 Sumber: Buku Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.2.12 Stunting Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sedangkan gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur. Untuk mengetahui pengukuran Stunting dan Gizi buruk tentunya memiliki indikator yang berbeda, stunting sendiri dapat dilihat pengukurannya melalui tinggi badan menurut umur. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dan Tahun 2018, Provinsi Sulawesi Barat menduduki urutan kedua secara nasional angka stunting tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan angka prevalensi stunting sebesar 48,02 persen (Riskesdas 2013), dan 41,60 persen (Riskesdas 2018). Sedangkan pada tingkat kabupaten, sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dan Tahun 2018, untuk Kabupaten Majene angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 58,6 persen dan tahun 2018 sebesar 45,9 persen, Kabupaten Polewali Mandar angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 58,6 persen dan pada tahun 2018 sebesar 38,2 persen, Kabupaten Pasangkayu angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 47,8 persen dan pada tahun 2018 sebesar 34,8 persen, Kabupaten Mamuju angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 47,3 persen dan pada tahun 2018 sebesar 46,6 persen, Kabupaten Mamasa angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 43,2 persen dan pada tahun 2018 sebesar 43,2 persen. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 57 Grafik 2.24 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat Tahun 2013 dan 2018 Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013 & 2018 Grafik 2.25 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat Tahun 2019 dan 2021 Sumber: Survey Status Gizi Indonesia 2019 & 2021 Tren penurunan angka prevalensi stunting berlanjut pada tahun 2019 dan tahun 2021, berdasarkan Laporan Survei Status Gizi Balita (SSGBI) angka prevalensi stunting Sulawesi Barat turun sebesar 1,22 persen atau menjadi 40,38 persen pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 angka prevalensi stunting turun 6,5 persen atau menjadi 33,8 persen. Tren penurunan angka prevalensi stunting tertinggi berada pada kabupaten Mamuju sebesar 13,3 persen sedangkan yang terendah berada pada kabupaten polewali mandar dengan tren penurunan sebesar 3,4 persen. Tren Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang tepat, namun meskipun secara statistik terjadi penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat, angka tersebut masih tinggi jika mengacu kepada standar WHO yakni di bawah 20 persen. Tingginya angka pernikahan dini kemudian rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta perilaku masyarakat yang 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43,6 43,7 45 39,4 40,3 35,7 36 33,8 33,7 35,6 32,1 30,3 28,6 26,3 Mamuju Majene Polewali Sulawesi Barat Mamasa Pasangkayu Mamuju Tengah SSGI 2019 SSGI 2021 70 60 58,6 50 47,3 46,6 48,5 45,9 48 47,8 41,6 43,2 41,6 40 38,2 37,6 34,8 30 20 10 0 0 Mamuju Majene Polewali Sulawesi Barat Mamasa Pasangkayu Mamuju Tengah Riskesdas 2013 Riskesdas 2018 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 58 belum secara maksimal menerapkan hidup sehat menjadi beberapa faktor penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Tabel 2.28 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bidang Kesehatan Tahun 2017–2021 (Persen) URAIAN KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 19,8 N/A N/A N/A Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 19,8 N/A N/A N/A Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe 9,5 N/A N/A N/A Prevalensi anemia pada ibu hamil 22,1 N/A N/A N/A Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 76,75 N/A N/A N/A Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 78,3 91,81 91,30 91,28 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 75,8 N/A N/A N/A Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 80,6 N/A N/A N/A Prevalensi HIV pada populasi dewasa 7 N/A N/A N/A Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk 1,179 N/A N/A N/A Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 100 N/A N/A N/A Unmet need pelayanan kesehatan 5,93 6,36 6,84 N/A Sumber: BPS, bps.go.id 2.2.13 Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 2,98 dan tertinggi berada pada tahun 2020. Pada tahun 2019 TPT Sulawesi Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan TPT sebesar 2,98 Namun sejak pandemi yang terjadi di tahun 2020 angka TPT naik sebesar 3,32 persen meski kembali membaik di tahun 2021 sebesar 3,13 persen. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional yang mencapai 6,49 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 59 Grafik 2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Grafik 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.29 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 Keterangan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas 908 506 934 281 956 647 991 723 1 008 650 Bekerja 622 641 619 395 641 613 672 986 686 540 Pengangguran 19 132 20 227 21 054 23 132 22 210 Angkatan Kerja 641 773 639 622 662 667 692 118 708 750 Bukan Angkatan Kerja 266 283 294 659 293 980 295 605 299 900 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,21 3,16 3,18 3,32 3,13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 66,96 68,46 69,27 70,19 70,27 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021 Rendahnya angka TPT di Sulawesi barat menunjukkan rendahnya angka pengangguran, akan tetapi meskipun demikian angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih cukup tinggi bahkan masih di atas nasional yang hanya sebesar 11,50 persen di Tahun 2020 Ini menunjukkan kontribusi pekerja di Sulawesi Barat terhadap angka 4,26 3,7 3,67 3,15 2,71 2,89 Majene Pasangkayu Polman Mamasa Mateng Mamuju 7,07 6,49 5,50 5,3 5,23 3,21 3,01 2,98 3,32 3,13 2017 2018 2019 2020 2021 Sulbar Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 60 kemiskinan tidak berbanding lurus terhadap menurunnya angka kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena hampir 48 persen tenaga kerja di Sulawesi Barat bekerja disektor pertanian. Umumnya petani di Sulawesi Barat adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,25 hektar sehingga produksi pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan pekerja di Sulawesi Barat hanya bisa terserap di pekerjaan informal yang diberi upah rendah. 2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2016 adalah 96,67 persen naik hingga di tahun 2018 sebesar 96,84 dan turun pada tahun 2020 menjadi 96,68 persen. Dari angka tersebut, terdapat 96,84 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 3,22 persen masih mencari kerja atau pengangguran. Tabel 2.30 Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2016–2020 Keterangan Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Penduduk yang bekerja Jiwa 624 182 595 004 619 395 641 613 672 986 Angkatan Kerja Jiwa 645 671 614 748 639 622 662 667 696 118 Rasio Penduduk yang bekerja % 96,67 96,79 96,84 96,82 96,68 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021 2.2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I setiap tahunnya di Sulawesi Barat, Berdasarkan data di bawah ini, Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tertinggi berada di tahun 2015 yang sebesar 119.136 jiwa, namun berhasil diturunkan pada tahun 2017 hingga menjadi 72.416 jiwa walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 108.890 jiwa. Angka pada Tahun 2020 yang terdiri dari 71.591 jiwa untuk keluarga pra sejahtera sedangkan keluarga sejahtera I sebesar 37.299 jiwa. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 61 Grafik 2.3 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016–2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Ada/Tidak - Ada Ada Ada Ada Persentase PAD terhadap pendapatan % 16,44 16,49 17,78 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 73,31 76,80 73,00 75,00 78,80 Penguatan Cadangan Pangan % 30,05 33,31 33,16 Penanganan Daerah Rawan Pangan % 12,59 14,84 5,00 10,00 5,00 Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id Tabel 2.32 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 10,76 11,07 11,14 3,62 0,26 Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) 7,83 7,81 7,53 N/A N/A Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0,34 0,32 0,32 0,34 0,33 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) 2,3 2,26 2,23 2,24 2,19 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%) 2.08 5.96 5,00 5,00 5,00 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) 10,46 10,39 10,31 10,21 10,19 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) 9,53 10,67 10,79 10,74 10,62 Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri (%) 2.08 5.96 3.11 N/A N/A Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB (%) N/A 0,80 0,20 0,13 0,14 Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id 140.000 119.136 120.000 108.118 108.890 100.000 88.531 80.000 72.416 60.000 40.000 20.000 - 2015 2016 2017 2018 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 62 2.3 Aspek Daya Saing Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan- Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur, juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional (ALKI II). Disamping itu, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional sulawesi maupun nasional. 2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Pengeluaran per kapita merupakan kemampuan daya beli masyarakat yang menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat sebesar 8,736 juta per kapita per tahun di tahun 2017 naik menjadi 9,153 juta per kapita per tahun pada tahun 2021 dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 11,156 juta per kapita per tahun pada tahun 2021. Pengeluaran per kapita Sulawesi Barat tumbuh 1,63 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 1,40 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat. Grafik 2.4 Pengeluaran Per Kapita Di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Juta Rupiah) Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Tabel 2.33 Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, Tahun 2017–2021 (Ribu Rupiah) Kabupaten Pengeluaran Per kapita 2017 2018 2019 2020 2021 Majene 9.559 9.051 10.029 10.056 10.028 Polewali Mandar 7.947 9.904 8.598 8.580 8.548 Mamasa 7.353 8.355 7.769 7.747 7.736 Mamuju 9.019 7.597 9.535 9.500 9.494 Pasangkayu 10.577 9.308 11.094 11.111 11.072 Mamuju Tengah 7.931 10.915 8.501 8.414 8.408 Sulawesi Barat 8.736 8.243 9.235 9.168 9.153 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 11.059 11.299 11.013 11.156 10.420 10.664 9.903 10.150 9.051 9.235 9.168 9.153 8.170 8.260 8.450 8.736 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sulbar Nasional Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 63 Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 triwulan III meningkat hingga 2,54 persen. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 20,18 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 45,91 triliun rupiah pada tahun 2020 sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 20,78 triliun rupiah meningkat menjadi Rp 32,08 triliun rupiah. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB telah mencapai 33,31 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 23,82 juta rupiah. Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan, baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang berdekatan maupun nasional atau internasional. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita) Penduduk Sulawesi Barat memiliki pola konsumsi yang relatif beragam. Pada tahun 2020, menurut golongan pengeluaran tertinggi, terdapat 25,20 persen penduduk dengan antara Rp.500.000,- hingga Rp.749.999,- per kapita sebulan. Sedangkan persentase terendah pada golongan pengeluaran kurang dari Rp.200.000,- sebesar 0,21 persen. Pengeluaran per kapita sebulan di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.34 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Golongan Pengeluaran per Kapita Persentase (%) <200.000 0,21 200.000-299.999 5,81 300.000-499.999 24,55 500.000-749.999 25,20 750.000-999.999 15,74 1.000.000-1.499.999 17,02 1.500.000+ 11,48 Jumlah 100,00 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.35 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2016–2020 Provinsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 2016 2017 2018 2019 2020 Sulawesi Barat 13.966,45 14.632,82 15.370,06 16.029,78 16.114,87 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi berada di Kabupaten Pasangkayu. Dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mamasa. Berikut tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan menurut Kabupaten. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 64 Tabel 2.36 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020 (Rupiah) Kabupaten Makanan Bukan Makanan Jumlah 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Majene 439 781 436 271 372 730 412 845 812 511 849 115 Polewali Mandar 446 767 438 086 403 320 396 024 850 087 834 110 Mamasa 383 632 377 680 277 562 352 928 661 194 730 608 Mamuju 432 473 475 919 375 629 481 937 808 102 957 856 Pasangkayu 516 916 551 553 499 912 515 244 1 016 828 1 066 797 Mamuju Tengah 458 438 476 725 450 459 499 786 908 897 976 512 Sulawesi Barat 445 427 457 059 395 586 436 701 841 013 893 761 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.3.2 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Tabel 2.37 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks yang diterima petani (It) 127,40 131,10 139,42 142,70 122.58 Indeks yang dibayarkan petani (Ib) 118,63 122,60 125,70 127,58 106.32 Nilai Tukar Petani (NTP) 107,40 106,93 110,92 111,85 115.30 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Secara umum, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode yang sama. Nilai tukar produk pertanian tahun 2021 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.38 Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2017–2021 Bulan Nilai Tukar Petani 2017 2018 2019 2020 2021 Januari 106,58 108,89 110,60 109,55 116,92 Februari 106,41 108,16 109,15 111,80 116,67 Maret 105,44 110,12 109,56 110,42 117,03 April 106,00 110,86 111,09 108,91 118,86 Mei 105,63 113,32 112,01 106,41 120,07 Juni 104,65 112,17 113,01 104,34 120,06 Juli 104,42 111,77 113,25 104,76 119,93 Agustus 106,07 111,56 112,29 107,25 121,94 September 107,57 111,43 112,19 109,78 124,79 Oktober 109,05 110,50 112,23 111,80 127,86 November 110,96 112,42 112,68 113,08 130,33 Desember 110,38 109,78 114,04 115,30 129,66 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 65 Selama Tahun 2017 NTP sulawesi Barat terlihat berfluktuatif nilai NTP paling tinggi sebesar 110,96 pada November 2017 dan 130,33 pada November 2021, dan sepanjang tahun 2017 dan 2021 nilai NTP Sulawesi Barat selalu berada di atas 100 baik itu dilihat secara tahunan ataupun bulanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat sudah baik dan tetap harus terus dikembangkan mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan tingkat serapan Tenaga Kerja paling tinggi. 2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan yang paling tinggi adalah pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, sekitar 51,18 persen dan paling rendah adalah pengeluaran untuk pesta dan upacara sekitar 3,18 persen. Diagram 2.4 Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.39 Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Kelompok Komoditas Non Pangan 2016 2017 2018 2019 2020 Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Perumahan, dan fasilitas rumah tangga 169 575 51,64 158 994 48,37 197 395 51,18 190 471 48,15 217 122 49,72 Aneka komoditas dan jasa 66 496 20,25 70 500 21,45 75 310 19,52 77 761 19,66 83 691 19,16 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 20 615 6,28 22 175 6,75 24 926 6,46 27 418 6,93 27 350 1,68 Komoditas tahan lama 45 549 13,87 40 674 12,37 49 722 12,89 60 388 15,27 56 307 12,89 Pajak, pungutan, dan asuransi 16 534 5,04 26 724 8,13 26 118 6,77 26 732 6,76 35 616 8,16 Keperluan pesta dan upacara 9 587 2,92 9 616 2,93 12 247 3,18 12 816 3,24 16 616 3,80 Total 328 356 100 328 683 100 385 717 100 395 586 100 436 701 100 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021 3,80% 12,89% 49,72% 19,16% 8,16% 1,68% Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala Pajak, Pungutan dan Asuransi Aneka Komoditas dan Jasa Komoditas Tahan Lama Keperluan Pesta dan Upacara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 66 Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dalam kurun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pengeluaran makanan lebih besar dibanding pengeluaran Bukan Makanan. Pengeluaran non-pangan per kapita di tahun 2016, sebesar Rp. 328.356,- meningkat sebesar Rp. 436.701,- pada tahun 2020. Tabel 2.40 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan MENURUT Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020 (rupiah) Kabupaten Makanan Bukan Makanan Jumlah 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Majene 439 781 436 271 372 730 412 845 812 511 849 115 Polewali Mandar 446 767 438 086 403 320 396 024 850 087 834 110 Mamasa 383 632 377 680 277 562 352 928 661194 730 608 Mamuju 432 473 475 919 375 629 481 937 808 102 957 856 Pasangkayu 516 916 551 553 499 912 515 244 1 016 828 1 066 797 Mamuju Tengah 458 438 476 725 450 459 499 786 908 897 976 512 Sulawesi Barat 445 427 457 059 395 586 436 701 841 013 893 761 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.41 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2020 (rupiah) Kabupaten Makanan Bukan Makanan 2019 2020 2019 2020 Majene 54,13 51,38 45,87 48,62 Polewali Mandar 52,56 52,52 47,44 47,48 Mamasa 58,02 51,69 41,98 48,31 Mamuju 53,52 49,69 46,48 50,31 Pasangkayu 50,84 51,70 49,16 48,30 Mamuju Tengah 50,44 48,82 49,56 51,18 Sulawesi Barat 52,96 51,14 47,04 48,86 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.3.4 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Ekspor dan impor adalah indikator keterbukaan ekonomi yang menunjukan keterkaitan aktivitas ekonomi suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB dapat digunakan untuk melihat kontribusi aktivitas perekonomian suatu daerah dengan daerah lain terhadap PDRB. Selama kurun waktu 2016-2020, keterbukaan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah tetapi memiliki kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan oleh rasio ekspor-impor Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB, tahun 2016 sebesar 0,14 meningkat menjadi 0,18 tahun 2020. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 67 0,25 0,20 0,20 0,15 0,18 0,18 0,14 0,14 0,10 0,05 - 2016 2017 2018 2019 2020 Grafik 2.5 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Tahun 2016–2020 Sumber: BPS, PDRB Sulawesi Barat menurut Pengeluaran 2016-2020 2.3.5 Angka Kriminalitas Tindak kriminalitas di suatu daerah akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat, berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi di Sulawesi Barat. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi terganggu. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Tabel 2.42 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015–2019 Kepolisian Resort 2015 2016 2017 2018 2019 Majene 280 322 289 333 262 Polewali Mandar 1 151 904 714 434 794 Mamasa 164 125 104 126 137 Mamuju 498 478 390 774 348 Pasangkayu 474 467 386 447 414 Sulawesi Barat 2 290 2 410 2 286 2 139 3 698 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Selama tahun 2015-2019 jumlah tindak pidana di provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun tindak pidana terbanyak adalah pada kasus penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi meningkatnya jumlah kasus pidana yang terproses menunjukkan kemampuan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus dan membuktikan komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi warganya. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 68 Tabel 2.43 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2019 Kepolisian Resort Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen) 2017 2018 2019 Majene 71 62 70 Polewali Mandar 56 52 63 Mamasa 69 71 82 Mamuju 78 53 47 Pasangkayu 64 51 94 Sulawesi Barat 58 54 68 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.44 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2019 Kepolisian Resort 2017 2018 2019 Majene 171 194 151 Polewali Mandar 165 99 179 Mamasa 66 79 85 Mamuju 140 270 119 Pasangkayu 234 263 237 Sulawesi Barat 172 158 268 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Semakin tahun angka kriminalitas semakin meningkat kondisi ini memberikan resiko lebih besar bagi masyarakat untuk terpapar oleh Tindakan kriminalitas. Dalam kurun beberapa tahun resiko tindak pidana meningkat dari 172 di tahun 2017 meningkat sebesar 268 di tahun 2019. Peluang terjadinya tindak kriminalitas tidak lepas dari semakin permisifnya nilai masyarakat, meningkatnya kemiskinan dan semakin tingginya angka pengangguran. 2.3.6 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan) Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun sebaliknya. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Melalui pengelompokkan penduduk berdasarkan usia maka dapat diketahui angkat beban tanggungan di Sulawesi Barat. Angka beban tanggungan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 50,78 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15– Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 69 64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum/tidak produktif (0– 14 tahun dan >65 tahun) Tahun 2020. Beban tanggungan tertinggi di Kabupaten Majene sebesar 56,24 dan terendah di Kabupaten Pasangkayu sebesar 46,75 di Tahun 2020. Adapun grafik beban tanggungan di Sulawesi Barat seperti yang ada di bawah ini. Grafik 2.6 Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 2.4 Aspek Pelayanan Umum 2.4.1 Urusan Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam dan Undang Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana pada pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - 56,24 51,48 60,00 48,70 51,28 46,75 48,83 50,78 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Majene Polman Mamasa Mamuju 0-14 Tahuun 53.951 135.123 43.519 83.225 15-64 Tahun 111.629 315.909 109.877 184.269 65 Tahun + 8.827 27.502 9.987 11.270 Angka B. Tanggungan 56,24 51,48 48,70 51,28 Pasangka Mamuju yu Tengah 54.565 39.750 128.695 90.898 5.601 4.632 46,75 48,83 Sulawesi Barat 410.133 941.277 67.819 50,78 0,00 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 70 meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia.
a.Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2016 s.d. 2020 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun ataupun anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.45 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) SD SMP SMA 2020 106,05 84,67 84,36 2019 107,32 82,71 84,10 2018 108,56 82,36 84,48 2017 110,19 83,02 80,34 2016 106,23 81,00 83,49 Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id Pada tahun 2016–2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat mengalami penurunan di setiap jenjang Pendidikan. Terjadinya penurunan APK pada setiap jenjang tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah karena APM setiap jenjang pun mengalami peningkatan.
b.Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan Data BPS tahun 2020 APM SD mencapai 95,80, untuk SMP/sederajat mencapai 69,98 sedangkan untuk jenjang sekolah menengah mencapai 58,05 Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun 2016–2020 sebagai berikut. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 71 Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SD SMP SMU 2020 95,80 69,98 58,05 2019 95,86 69,36 57,64 2018 95,83 69,43 57,58 2017 95,51 69,40 57,46 2016 95,41 69,10 57,08 Sumber: BPS, bps.go.id Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Persentase APM di Sulawesi Barat masih menunjukkan angka di bawah seratus persen. Hal itu berarti bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah tepat waktu. Dari tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan sehingga dapat dipastikan anak usia sekolah di Sulawesi Barat khususnya jenjang Sekolah Dasar telah mengenyam pendidikan. Terkait APM SMP dan SMU pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan ini terjadi karena intervensi pendidikan khususnya program kembali bersekolah yang dicanangkan oleh Pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
c.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang usia sekolah mengalami peningkatan. Sebagai gambaran angka partisipasi sekolah tertinggi berada pada jenjang SD (7-12 tahun) dengan angka sebesar 98,33 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah dasar atau yang berusia 7- 12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu pada jenjang usia 19- 24 tahun atau perguruan tinggi. Ini mengindikasikan semakin tinggi jenjang Pendidikan maka Angka Partisipasi Sekolah semakin berkurang, ini terlihat dari selisih APS jenjang Pendidikan SD berbanding jenjang Perguruan tinggi yang selisih hingga 75,09 persen, berarti peluang anak usia 7 -12 tahun untuk melanjutkan Pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 25 persen. Data dari tabel di bawah juga menujukkan terjadi selisih yang cukup besar antara jenjang SMP dan SMA yang berarti menunjukkan tingginya anak putus sekolah di jenjang tersebut. Adapun faktor penyebab tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jarak sekolah yang jauh, kemiskinan dan pernikahan dini. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 72 120,00 60,00 40,00 20,00 - 7-12 13-15 16-18 19-24 Tabel 2.47 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 TAHUN 7-12 13-15 16-18 19-24 2020 98.33 90.07 69.84 23.24 2019 98.34 89.92 69.31 23.64 2018 98.25 89.95 68.69 24.10 2017 98.10 89.88 68.03 23.49 2016 98.08 89.93 67.34 22.36 Sumber: BPS, bps.go.id Grafik 2.7 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 98,08 98,10 98,25 98,34 98,33 100,00 89,93 89,88 89,95 89,92 90,07 80,00 67,34 68,03 68,69 69,31 69,84 22,36 23,49 24,10 23,64 23,24 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: BPS, bps.go.id
d.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan dasar dan menengah. Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya semakin rendah ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada. Berdasarkan Neraca pendidikan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2020 ketersediaan satuan Pendidikan di jenjang pendidikan dasar semakin tahun semakin meningkat. Ini ditunjukkan dari jumlah satuan Pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Tabel 2.48 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 73 Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021) Kabupaten Sekolah Murid Guru Rasio Murid-Guru Rasio Murid-Sekolah Majene 171 20 182 1 873 10,78 118,02 Polewali Mandar 333 44 710 3 492 12,80 134,26 Mamasa 261 17 230 2 652 6,50 66,02 Mamuju 309 33 097 2 782 11,90 107,11 Pasangkayu 135 19 519 1 355 14,41 144,59 Mamuju Tengah 116 13 960 1 142 12,22 120,34 Sulawesi Barat 1 325 148 698 13 296 11,18 112,22 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel di atas menggambarkan rasio murid dengan ketersediaan sekolah SD pada lima kabupaten masih cukup tersedia kecuali di Kabupaten Mamasa. Kondisi ini disebabkan jumlah sekolah yang tersedia di jenjang SD berada hampir di setiap desa, ketersediaan sekolah yang memadai menjadi salah satu faktor tingginya angka Angka Partisipasi Sekolah di jenjang sekolah Dasar. Tabel 2.49 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid- Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021) Kabupaten Sekolah Murid Guru Rasio Murid-Guru Rasio Murid-Sekolah Majene 37 7.759 606 12,80 209,70 Polewali Mandar 86 17.444 1.422 12,27 202,84 Mamasa 99 9.050 1.220 7,42 91,41 Mamuju 66 11.810 918 12,86 178,94 Pasangkayu 49 7.704 632 12,19 157,22 Mamuju Tengah 37 4.803 619 7,76 129,81 Sulawesi Barat 374 58.570 5.417 10,81 156,60 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Pada jenjang sekolah menengah pertama rasio murid dan sekolah menujukkan rasio yang cukup tinggi yaitu sebesar 156,60 untuk tahun 2020 ini berarti jumlah sekolah berbanding murid belum mencukupi. Rendahnya APS SMP di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sekolah, sehingga dari jumlah murid SD sebanyak 148.698 yang melanjutkan ditingkat SMP hanya sebanyak 7.759. Olehnya itu pemerintah berupaya menaikkan akses masyarakat terhadap Pendidikan menengah pertama dengan membangun satuan Pendidikan dan penambahan ruang kelas baru. Dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah satuan pendidikan maupun ruang kelas baru pada jenjang SMP. Pada tahun 2016 jumlah SMP hanya sebanyak 369 Di tahun 2020 jumlahnya meningkat sebanyak 377, sedangkan untuk ruang kelas di tahun 2018 hanya sebanyak 4.673 tetapi pada tahun 2020 meningkat sebanyak 5021. Penambahan tersebut tentu saja berkontribusi pada peningkatan APS SMP di Sulawesi Barat. Tabel 2.50 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 74 Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021) Kabupaten Sekolah Murid Guru Rasio Murid-Guru Rasio Murid-Sekolah Majene 16 5.322 434 13,05 335,25 Polewali Mandar 28 9.572 672 14,86 332,97 Mamasa 38 4.619 490 9,45 117,45 Mamuju 24 5.514 391 14,61 239,21 Pasangkayu 14 2.356 192 11,34 163,64 Mamuju Tengah 13 1.515 158 10,92 124,07 Sulawesi Barat 133 28.898 2.337 12,37 217,28 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.51 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid- Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021) Kabupaten Sekolah Murid Guru Rasio Murid-Guru Rasio Murid-Sekolah Majene 7 3.732 270 14,53 543,71 Polewali Mandar 17 8.068 506 17,36 493,35 Mamasa 21 4.223 328 13,78 208,67 Mamuju 21 6.767 451 16,42 344,10 Pasangkayu 12 4.655 318 14,63 387,58 Mamuju Tengah 10 3.215 242 14,70 342,50 Sulawesi Barat 88 30.660 2.115 14,50 348,41 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Grafik 2.8 Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2016–2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Berdasarkan grafik di atas Rasio kebutuhan sekolah berbanding murid di jenjang SMA/SMK masih perlu ditingkatkan, terutama di level SMA di mana rasio murid berbanding sekolah di atas 348,41 persen. Tingginya minat siswa bersekolah di SMA tidak berbanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Sebaliknya SMK dengan jumlah sekolah yang lebih banyak yaitu sebesar 133 mampu menampung siswa sebanyak 28.898. 362,24 348,41 327,80 300,35 291,29 215,23 217,28 195,62 204,56 186,78 171,71 175,82 148,41 175,80 161,77 156,60 127,52 121,30 116,37 112,22 2016 2017 2018 2019 2020 SD SMP SMK SMA Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 75 Selain SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Barat di sektor pendidikan, SLB juga merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020 jumlah SLB sebanyak 25 sekolah menampung 1,308 peserta didik. Tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat bukan hanya disebabkan oleh pernikahan dini tetapi juga banyak disumbang oleh anak disabilitas. Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak disabilitas karena malu dan keterbatasan sarana dan prasarana SLB menjadi salah satu penyebab banyak anak disabilitas tidak mendapatkan hak Pendidikan mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut dinas Pendidikan provinsi melalui bantuan dana DAK menambah akses berupa penambahan ruang kelas baru sebanyak 36 RKB sehingga jumlah Ruang Kelas Baru di SLB menjadi 189 sementara rombel SLB yang di tahun 2018 hanya sebanyak 261 meningkat menjadi 278.
e.Rasio Murid Per Guru Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020, rasio guru terhadap murid di jenjang Pendidikan dasar dan menengah cukup berimbang . Untuk jenjang Pendidikan SD rasio guru dan murid berbanding 1 : 13, SMP 1 : 13 , SMA 1 : 30 , SMK 1 : 13 dan SLB 1 : 5. Data tersebut menggambarkan bahwa rasio ketersediaan guru di Sulawesi Barat cukup baik . Akan tetapi Sebagian besar guru terutama di jenjang menengah lebih banyak diajar oleh tenaga GTT. Sulawesi Barat kekurangan guru PNS terutama di jenjang menengah dengan rasio 1 : 58. Artinya dalam 1 guru PNS mengajar 58 siswa, padahal berdasarkan PP N0 74 tahun 2008 perbandingan guru yang mengajar di jenjang SMA adalah 1 : 20 dan SMK adalah 1 : 15. Untuk menutupi kekurangan guru maka Sebagian sekolah merekrut tenaga GTT. Dalam lima tahun ke depan Sulawesi Barat akan mengalami kekurangan guru di setiap jenjang disebabkan Sebagian guru yang berstatus PNS akan pensiun. Sebagai gambaran kekurangan guru di jenjang SD sebanyak 170 guru, SMP sebanyak 1867, SMA sebanyak 368 guru dan SMK sebanyak 1377 sedangkan yang akan pensiun dalam lima tahun diantaranya SD sebanyak 873, SMP sebanyak 246, SMA sebanyak 81 dan SMK sebanyak 41. Olehnya itu kebijakan pemerintah dengan merekrut tenaga PPPK akan sangat membantu menutupi kekurangan guru di Sulawesi Barat dan melalui pelatihan dan Pendidikan yang intens yang dilakukan akan membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 76 30 25 20 15 10 5 0 Grafik 2.9 Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 SD 17,31 14,23 13,54 11,94 11,18 SMP 10,98 13,52 13,96 11,73 10,81 SMK 28,55 12,15 12,83 12,75 12,37 SMA 22,26 13,05 15,03 15,52 14,50 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.52 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 Keterangan / *) Sumber DataJml % Jml % Jml % Jml % Angka pendidikan yang ditamatkan 274,283 82.59 279,754 85.19 20,19 23,66 Jenjang SD, SMP, SM Penduduk berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) N/A 92,79 N/A 92,85 *) PDSPK Kemdikbud (penerima SUKMA/ Surat Keterangan Melek Aksara) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 80,09 80,25 75,91 78,64 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 91,31 92,02 89,72 92,65 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 886 47.23 1,000 48.22 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik Sekolah pendidikan SLB kondisi bangunan baik 19 16.67 25 27.72 25 25 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 22,602 19.72 22,615 19.46 Jumlah Sekolah PAUD/TK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 451 1,04 19.215 7,93 26.095 2,92 21.421 6,17 *) Buku Data Sektoral 2021 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 328 4,41 17.618 3,49 58.458 0,79 17.865 2,52 *) SIPD-Dikbud Sulbar Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 508 4,19 25.952 1,99 51.508 0,95 16.651 2,82 *) SIPD-Dikbud Sulbar Angka Kelulusan (AL) SD/MI 28,971 90,29 27,230 92,60 91,54 94,70 *) SIPD-Dikbud Sulbar Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 19,066 78,46 20,277 78,83 77,68 68,08 *) SIPD-Dikbud Sulbar Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 14,329 56,17 15,488 37,65 48,20 56,60 *) SIPD-Dikbud Sulbar Angka Melanjutkan (AM dari SD/MI ke SMP/MTs 86,92 93,24 97,30 80,52 *) PDSPK Kemdikbud Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 77 Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 Keterangan / *) Sumber DataJml % Jml % Jml % Jml % Angka Melanjutkan (AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 81,27 90,85 91,46 89,79 *) SIPD-Dikbud Sulbar Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 15,971 75.63 14.821 59,93 16.705 46,68 16.706 41,37 *) PDSPK Kemdikbud (Jenjang SLB, SD, SMP, SM) Guru yang bersertifikasi 7,381 33.09 6,126 29.05 *) PDSPK Kemdikbud Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.2 Urusan Kesehatan
a.Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Indikator angka kematian bayi (AKB) merupakan tolak ukur dalam melihat kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian. Gambaran perkembangan angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir. Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut : Grafik 2.10 Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 20016–2020 400 50,00 350 300 250 379 305 326 323 324 40,00 30,00 200 150 100 8,38 12,40 10,13 12,60 12,50 20,00 10,00 50 0 0,00 2016 2017 2018 Jumlah Kematian Bayi Angka 2019 Kematian B 2020 ayi Sumber: Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 8.38/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 12/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 379 bayi mati menjadi 303 bayi mati pada tahun 2020.
b.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 78 melahirkan dan ibu pada masa nifas. Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (still birth) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari). Grafik 2.11 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2016– 2020 Sumber: Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat. Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2014 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 180/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 153/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 233/100.000 kelahiran hidup, hal ini tentunya harus terus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar. Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2016 sebesar 47 kasus, turun menjadi 39 kasus di tahun 2017 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 68 kasus, kembali turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 49 kasus dan kemudian turun menjadi 46 kasus di tahun 2020.
c.Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, 80 68 300 60 47 49 46 200 39 40 271 193 20 176 192 179 100 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Ibu Jumlah Kematian Ibu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 79 1.965 337 9 1 16 98 59 sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan. Grafik 2.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2020 Rumah Sakit Rumah Sakit Poliklinik Puskesmas Puskesmas Apotek Posyandu Bersalin Pembantu Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 10 Rumah Sakit yang terdiri dari 8 (Delapan) Rumah Sakit Pemerintah dan 2 (dua) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 98, Posyandu sebanyak 1.965. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya. Grafik 2.13 Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tenaga Kesehatan Lingkungan 148 Tenaga Gizi 177 Ahli Teknologi Laboratorium 91 Tenaga Kesehatan Masyarakat 375 Apoteker & Kefarmasian 263 Bidan 2437 Perawat 1855 Dokter Gigi 17 Dokter 246 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 80 Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 263 orang, yang terdiri dari 246 dokter termasuk dokter spesialis dan 17 dokter gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 2.437 orang, perawat sebanyak 1.855 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 263 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.53 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2020 Jumlah Fasyankes Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Farmasi Kes- Mas Kes- Ling Gizi Ahli Teknologi Lab. Medik 153 17 1 130 171 19 26 10 12 6 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (diolah)
d.Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru TBA Positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2010 sebesar 70%. Dalam upaya peningkatan efektivitas pengendalian TB, Sulawesi Barat telah melakukan upaya penguatan DOTS yang merupakan kebijakan nasional dalam pengendalian Tuberkulosis. Kunci utama dalam DOTS yaitu: komitmen, diagnosa yang benar dan baik. Ketersediaan dan lancarnya distribusi obat, pengawasan penderita menelan obat dan pencatatan dan pelaporan penderita dengan baik dan benar dengan sistem kohort. Grafik 2.14 Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 12 32 2 12 13 5 Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali Mandar Majene Mamuju Tengah Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021
e.Angka Kejadian Malaria Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kasus positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malaria yang ada sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 81 300 250 200 150 100 50 0 242 262 146 121 95 2016 2017 2018 2019 2020 berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menekan kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya menghentikan penularan malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Melalui berbagai upaya tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasus positif malaria mengalami penurunan. Sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2017 jumlah kasus positif malaria mengalami penurunan yang signifikan hingga sebesar 95 kasus. Hal ini tentunya sebuah pencapaian yang positif dalam menekan perkembangan kasus Positif Malaria yang ada. Grafik 2.15 Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2016–2020 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021
f.Kepesertaan Jaminan Kesehatan Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 63,49 persen mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebesar 82,83 persen. Hal ini diharapkan dapat dituntaskan sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan oleh nasional. Grafik 2.16 Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2016–2020 76,24 83,64 82,83 63,49 65,11 2016 2017 2018 2019 2020 Ket: Target Nasional Pada Tahun 2019 telah UHC = 100% Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 82 73,39 72,75 59,35 59,48 63,21 2016 2017 2018 2019 2020
g.Akses Sanitasi Layak Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 59,35 persen kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,39 persen dan di tahun 2020 meningkat sebesar 3,68 persen atau berada pada angka 72,75 persen. Meskipun demikian, pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih perlu ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 100 persen. Grafik 2.17 Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2016-2020 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.54 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016–2020 NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2.1 Angka Kelangsungan Hidup bayi 985,07 990,54 990,7 987,40 988,2 2.2 Persentase balita gizi Buruk (%) 24,7 19,00 18,10 Rasio Posyandu Per Satuan balita (balita/posyandu) 16,36 16,36 13 13 13 2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, persatuan penduduk (penduduk/puskesmas/poliklinik) 0,31 0,60 0,60 0,60 0,60 2.3 Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk (Penduduk/Rumah Sakit) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.4 Rasio dokter per satuan Penduduk (Penduduk/dokter) 0,23 0,31 0,16 0,16 0,16 2.5 Rasio tenaga Medis per satuan Penduduk (Penduduk/tenaga medis) 0,23 0,31 0,16 0,16 0,16 2.6 cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 71,83 72 69,9 77,5 66,9 2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 80,44 81,44 78,98 81,4 76,8 2.8 Cakupan Desa/Kelurahan universal Child Immunization (UCI) 78,43 78,57 78,98 81,4 76,8 2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 2.10 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 76 76 89,17 N/A N/A Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 83 NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2.11 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 2.12 cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 25 30 27,32 N/A N/A 2.13 Cakupan Kunjungan bayi 86,98 88 88,31 N/A N/A 2.14 Cakupan Puskesmas 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 2.15 Cakupan Puskesmas Pembantu 37 37 37 37 37 2.16 Angka Kematian Bayi (%) 14,93 12,4 9,3 12,6 11,8 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.
a.Sub Urusan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:
a.Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
b.Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
c.Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha–3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 84 Tabel 2.55 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat PROVINSI SULAWESI BARAT Luas (ha) Kabupaten Mamasa DI. Aralle 2.330 DI. Mambi 2.728 DI. Messawa 1.562 DI. Pana 1.334 DI. Rantebulahan Timur 1.400 DI. Tandukkalua 2.170 Kabupaten Mamuju DI. Papalang - Sampaga 2.245 Kabupaten Mamuju Tengah DI. Tobadak 1.880 Kabupaten Pasangkayu DI. Bantalaka 1.200 Kabupaten Polewali Mandar DI. Lakejo 1.265 DI. Tandung 1.000 Sulawesi Barat 2016 19.114 Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2021 Keterangan: Penjelasan tabel berdasarkan SK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 Tabel 2.56 Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Jenis Lahan Sawah Irigasi Tadah Hujan JumlahIrigasi Teknis Irigasi ½ Teknis Irigasi Sederhana Jumlah Majene - 133 220 353 3.467 4.119 Polewali Mandar 12.396 1.255 880 14.531 5.813 20.972 Mamasa - 1.300 12.717 14.017 2.711 14.947 Mamuju - 659 7.095 7.754 8.596 17.338 Pasangkayu - 900 775 1.675 4.383 6.219 Mamuju Tengah - 0 500 500 12.990 14.929 Sulawesi Barat 12.396 4.247 22.187 38.830 37.960 78.524 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat 2021 Ket: Data 2021 belum tersedia/masih menggunakan data tahun 2017 Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di Kabupaten Mamasa. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 85 Tabel 2.57 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumber Daya Air Tahun 2016–2020 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 3 Pekerjaan Umum 3.1.12 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) 40,82 41,27 43,31 N/A N/A - Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha) 18.270 18.470 19.470 N/A N/A - Luas irigasi kabupaten (ha) 44.757 44.756,54 44.956,54 N/A N/A Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021
b.Sub Urusan Keciptakaryaan Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2020 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.58 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Leding Pompa Air Dalam Kemasan Sumur Terlindung Sumur tak Terlindung Majene 10,95 9,62 37,72 10,95 3,94 Polewali Mandar 13,94 16,49 18,53 19,98 8,35 Mamasa 10,99 3,98 1,24 0,32 1,74 Mamuju 13,53 8,82 28,86 16,61 8,00 Pasangkayu - 13,57 48,42 20,52 2,26 Mamuju Tengah 2,40 15,34 32,57 20,50 14,31 Sulawesi Barat 10,09 12,05 26,22 15,91 6,69 Lanjutan Tabel di atas Kabupaten Mata Air Terlindung Mata Air tak Terlindung Air Permukaan Air Hujan Lainnya Jumlah Majene 18,43 0,79 7,61 - - 100,00 Polewali Mandar 12,36 3,30 6,74 - 0,31 100,00 Mamasa 8,61 23,85 48,08 1,03 0,15 100,00 Mamuju 16,47 5,33 2,19 0,19 - 100,00 Pasangkayu 3,41 0,91 8,83 1,50 0,57 100,00 Mamuju Tengah 5,34 2,78 2,28 4,48 - 100,00 Sulawesi Barat 11,53 5,60 10,91 0,81 0,20 100,00 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 86 Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Sendiri Bersama MCK Umum Tidak Menggunakan Tidak Ada Jumlah Majene 68,65 9,22 8,14 0,29 13,70 100,00 Polewali Mandar 82,11 5,83 1,14 0,57 10,35 100,00 Mamasa 63,88 7,73 12,14 0,40 15,84 100,00 Mamuju 67,26 7,03 2,85 0,00 22,86 100,00 Pasangkayu 73,12 6,44 1,29 0,51 18,64 100,00 Mamuju Tengah 75,13 4,41 1,72 0,50 18,24 100,00 Sulawesi Barat 73,31 6,66 3,76 0,38 15,88 100,00 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Grafik 2.18 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2020, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 73,31 persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban.
c.Sub Urusan Jalan Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan konektivitas Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat penanganan yaitu jalan Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun 2020 dengan panjang 349,67 km, di mana terdapat 39,58 persen dalam kondisi mantap, dan 60,42 persen dalam kondisi tidak mantap. Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Sulawesi Barat, terutama infrastruktur Jalan dan konektivitas karena suatu infrastruktur diperlukan bukan saja untuk meningkatkan daya saing dalam upaya meningkatkan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 73,31 63,48 67,35 23,28 8,96 10,75 0,28 16,36 6,66 2 4 0 ,2 1 7 8 2019 5,23 2020 3,76 Sendiri Bersama Umum Tidak Pakai Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 87 Tabel 2.60 Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (km) Kabupaten Panjang Jalan/Kewangan Negara Provinsi Kabupaten Jumlah Majene 103,30 110,21 621,20 834,71 Polewali Mandar 89,78 146,61 855,36 1 071,75 Mamasa 175,60 115,64 649,77 941,01 Mamuju 144,51 208,35 666,86 1 019,72 Pasangkayu 145,24 15,00 2 598,75 2 758,99 Mamuju Tengah 104,71 48,39 465,88 618,98 Sulawesi Barat 763,17 644,20 5 837,81 7 245,15 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 Tabel 2.61 Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2020 NOMOR RUAS N A M A R U A S PANJANG JAP JKP-1 (KM) (KM) (KM) 001 SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) - PASANGKAYU 51.19 51.19 002 PASANGKAYU - BARAS 54.62 54.62 003 BARAS - KAROSSA 48.23 48.23 004 KAROSSA - TOPOYO 54.67 54.67 005 TOPOYO - TARAILU 41.27 41.27 006 TARAILU - KALUKU 43.84 43.84 007 KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU 28.53 28.53 007 11 K JLN. POROS KALUKU (MAMUJU) 1.25 1.25 007 12 K JLN. HASANUDDIN (MAMUJU) 1.31 1.31 008 BTS. KAB. MAJENE - MAMUJU 37.03 37.03 008 11 K JLN. AHMAD YANI (MAMUJU) 0.41 0.41 008 12 K JLN. KS. TUBUN (MAMUJU) 0.72 0.72 008 13 K JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU) 0.69 0.69 008 14 K JLN. SUDIRMAN (MAMUJU) 1.24 1.24 008 15 K JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU) 1.28 1.28 009 TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU 50.89 50.89 010 BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO 42.79 42.79 010 11 K JLN. A. YANI (MAJENE) 3.82 3.82 010 12 K JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE) 1.35 1.35 011 BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA MAJENE 42.78 42.78 011 11 K JLN. SUDIRMAN (MAJENE) 2.32 2.32 011 12 K JLN. HASANUDDIN (MAJENE) 2.13 2.13 011 13 K JLN. M. YAMIN (POLEWALI) 2.80 2.80 012 BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA POLEWALI 14.07 14.07 012 11 K JLN. ANDI DEPU (POLEWALI) 3.38 3.38 012 12 K JLN. TENGKU UMAR (POLEWALI) 3.70 3.70 012 13 K JLN. A. YANI (POLEWALI) 1.76 1.76 013 SALUBATU - KALUKU 28.11 28.11 014 SALUBATU - MAMBI 45.63 45.63 015 MAMBI – MALABO 27.09 27.09 016 MALABO – MAMASA 13.50 13.50 017 MAMASA - BTS. SULSEL 37.95 37.95 018 MALABO – TABONE 27.09 27.09 019 TABONE – POLEWALI 45.73 45.73 TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL 763.17 213.17 550.00 Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Ket: Sesuai dengan SK. NO. 290/KPTS/M/2015 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 88 Tabel 2.62 Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat NOMOR RUAS NAMA RUAS PANJANG (Km) KABUPATEN Lama Baru 001 5 001 5 BATUISI – BATAS TORAJA 44,64 MAMUJU 003 1 002 1 LAMPA(MAPILLI) – MATANGNGA 45,68 POLMAN 003 2 002 2 MATANGNGA – KEPPE 31,10 POLMAN 004 1 003 1 SALUTAMBUNG - UREKANG 36,46 MAJENE 004 2 003 2 UREKANG – MAMBI 18,58 MAMASA 005 1 004 1 TIKKE - BTS SULTENG 9,50 PASANGKAYU JUMLAH 185,96 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.63 Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat NOMOR RUAS NAMA RUAS PANJANG (Km) KABUPATEN Lama Baru 001 1 001 1 SALUBATU - BONEHAU 28,70 MAMUJU 001 2 001 2 BONEHAU - KALUMPANG 21,97 MAMUJU 001 4 001 3 KALUMPANG BATUISI 15,74 MAMUJU 001 4 BATUISI - BTS LUWU UTARA 42,30 MAMUJU 001 6 JL. MARTADINATA - SUMARE (RANGAS) - BTS. TAPALANG BARAT 55,00 MAMUJU JUMLAH 163,71 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, salah satu fokusnya adalah jalan dan konektivitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai manfaat terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/688/Sulbar/X/2015 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Barat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 349,67 km, selain jalan provinsi, di Sulawesi Barat juga terdapat jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berikut tabel panjang jalan dan nama ruas jalan berdasarkan tingkat kewenangan pada setiap kabupaten di Sulawesi Barat: Ketersediaan infrastruktur tentu saja harus didukung dengan kualitas infrastruktur jalan yang baik atau mantap karena dengan demikian akan memaksimalkan fungsi dan daya ungkit terhadap pertumbuhan yang inklusif. Gambaran kondisi infrastruktur di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.64 Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2014-2020 Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) Kondisi Mantap 567.88 651.82 661.95 669.57 696.30 667.82 675.03 Kondisi Tidak Mantap 4.10 111.35 101.22 93.60 66.87 95.35 88.14 Jumlah 571.98 763.17 763.17 763.17 763.17 763.17 763.17 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di sulawesi barat tahun 2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang 144,86 km, kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 89 Kondisi mantap jalan nasional di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan total pertumbuhan mantap jalan sebesar 44,48 km atau 7 persen dengan rata-rata 14,82 km atau hanya 2 persen. Rendahnya pertumbuhan mantap jalan nasional di Sulawesi Barat semakin diperparah dengan kondisi pada tahun 2019 yang justru terkoreksi ke angka 667,82 km atau 28,48 km dari kondisi mantap jalan tahun 2018, meskipun tahun 2020 kembali mengalami kenaikan 7,21 km atau menjadi 675,03 km. Tabel 2.65 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional Tahun 2020 No Nama Ruas Panjang (KM) Kondisi Jalan Tahun 2019 Kondisi Jalan Tahun 2020 Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Ruas Jalan Provinsi 1 Batuisi – Bts Toraja 44,64 0,00 0,00 0,70 43,94 0,00 1,40 7,00 36,24 2 Lampa (Mapilli) - Matangnga 45,68 39,97 0,00 0,35 5,36 41,46 0,20 3,62 0,40 3 Matangnga – Keppe 31,10 0,10 20,40 3,60 7,00 3,85 10,70 14,60 1,96 4 Salutambung – Urekang 36,46 4,01 9,12 22,83 0,50 7,28 6,91 10,11 12,16 5 Urekang - Tambi 18,58 0,00 5,20 1,60 11,78 1,38 2,20 12,20 2,80 6 Tikke – Bts. Sulteng 9,50 7,45 0,44 1,56 0,05 8,68 0,77 0,05 0,00 Ruas Jalan Strategis Nasional 1 Salubatu – Bonehau 28,70 3,96 5,70 19,05 0,00 5,80 3,85 19,05 0,00 2 Bonehau - Kalumpang 21,97 0,00 16,92 5,05 0,00 0,00 16,92 5,05 0,00 3 Kalumpang – Batuisi 15,74 3,75 0,90 3,50 7,59 6,25 0,00 5,40 4,09 4 Batuisi – Bts. Luwu Utara 42,30 0,00 0,00 2,00 40,30 0,00 0,00 2,00 40,30 5 Jl. Marthadinata - Sumare 55,00 8,62 3,70 37,48 5,21 12,76 8,00 29,04 5,21 Total Panjang Ruas Jalan Provinsi + Jalan Strategis Nasional 349,67 67,84 62,39 97,71 121,73 87,46 50,95 106,11 103,15 % 19,40% 17,84% 27,94% 34,81% 25,01% 14,57% 30,92% 29,50% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel di atas menunjukkan kondisi jalan provinsi tahun 2019 dengan kondisi Mantap sebesar 37,24 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi meningkat menjadi 39,58 persen pada akhir tahun 2020. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukan hasil yang menggembirakan, meskipun pertumbuhannya hanya dikisaran 2 persen, sebaliknya dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya persentase jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap. Panjang jalan provinsi tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan adanya ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu ruas Polewali – Tabone – Malabo dan Ruas Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa – Batas Toraja Utara. Adapun status jalan yang menjadi kewenangan Provinsi antara lain Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi serta jalan Strategis Nasional. Tabel 2.66 Kondisi Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 90 No Nama Ruas Jalan Strategis Provinsi Kecamatan yang dilalui Panjang ruas (Km) Kondisi Jalan Akhir Tahun 2020 KET Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 1 PIRIANG-MAPILLI KEC. LAMPA 48,14 27,996 1 11,604 7,54 2 TIBUNG-ALU KEC. ALU 24,69 0 0,2 8 16,49 3 ALU-TINAMBUNG KEC. ALU 14,79 11,496 0 2,494 0,8 4 SALEPPA-PUAWANG KEC. SALEPPA 6,46 4 0 2,46 0 5 PUAWANG-KATITTING KEC. PUAWANG 6,85 3,967 0,853 2,03 0 6 LOMBONGAN (TALAMBALAO) -PIRIANG KEC. TIBUNG 27,29 3,3 1,5 1 21,49 7 PALLANG PALLANG-TIBUNG KEC. TIBUNG 13,5 2,15 2 4 5,35 8 PAMBOANG-SUMARRANG KEC. PAMBOANG 18,58 0 2 0 16,58 9 SUMARRANG-GALUNG LOMBOK KEC. SUMARRANG 14,38 5,07 2 5,88 1,43 10 AKSES PELABUHAN PASANGKAYU KEC.PASANGKAYU 5,5 0 0 3,1 2,4 11 TABONE - NOSU KEC. TABONE 27,5 7,445 0 0 20,06 12 NOSU - PANA KEC. NOSU 26,7 2,33 0 0 24,37 13 PANA - MAMULLU - MANIPI BARRU KEC. PANA 10 0 0 0 10 14 AKSES BANDARA SUMARORONG KEC. SUMARORONG 1,757 0,1 0 1,657 0 15 TOBADAK (BENTENG) -TOBADAK VII KEC. TOBADAK 21 14,74 0 6,26 0 16 TOBADAK VII - TOBADAK VIII (BTS TOMMO) KEC. TOBADAK 13,19 0 0 13,19 0 17 AKSES PELABUHAN BUDONG-BUDONG KEC. BUDONG-BUDONG 14,2 7,08 0 2 5,12 JUMLAH PJG.JLN STRATEGIS PROVINSI 294,527 89,674 9,553 63,675 131,6 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas, yaitu dengan melakukan penanganan terhadap infrastruktur jalan. Penanganan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.67 Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2020 NO TAHUN PANJANG (KM) 1 2012 3,600 2 2013 13,425 3 2014 12,400 4 2015 53,480 5 2016 14,740 6 2017 18,263 7 2018 13,965 8 2019 11,190 9 2020 9,700 TOTAL 150,763 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan jalan provinsi terus dilakukan setiap tahunnya, meskipun besarannya fluktuatif namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2020 menjadi tahun terberat bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, hal ini disebabkan dengan adanya wabah global yaitu pandemik corona virus yang melanda dunia. Hal tersebut mengakibatkan beban anggaran terfokuskan pada penanganan pandemik dan memaksa pembangunan sektoral dalam hal infrastruktur jalan juga terdampak sangat berat. Tabel berikut kita dapat melihat capaian kinerja pembangunan daerah sub bidang jalan: Tabel 2.68 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jalan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 91 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 3 Pekerjaan Umum 3.9 Panjang jalan dilalui roda 4 (%) 0,39 0,25 0,29 - Jumlah panjang jalan (km) 4.984 3.913,91 4.480,91 - Jumlah penduduk (Orang) 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.260 1.419.229 3,10 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (% 91,06 91,06 91,37 - Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 591 591 593 - Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk 649 649 649 3,11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam) (%) 37,55 39,06 40,56 - Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km) 5.192 5.401 5.609 - Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km) 13.828,71 13.828,71 13.828,71 3,12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%) 11,30 11,42 11,54 - Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) 1.562 1.579 1.596 - Panjang seluruh jalan kabupaten (km) 13.828,71 13.828,71 13.828,71 3,13 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%) 31,61 38,22 42,86 - panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km) 263 318 378 - Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (km) 832 832 882 3,14 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) 38,29 42,07 43,94 - Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km) 152 167 192 - Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km) 397 397 397 3,16 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%) 8,57 14,29 25,71 - Jumlah lokasi Pembangunan turap di Umum wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 3 5 9 - Jumlah saluran wilayah rawan longsor 35 35 35 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 92
d.Sub Urusan Jasa Konstruksi Tabel 2.69 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jasa Konstruksi No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 3 Pekerjaan Umum 3,3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) 0,27 0,23 0,23 - Jumlah tempat ibadah (Buah) 3.538 3.538 3.541 - Jumlah penduduk (Orang) 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.260 1.419.229 3,5 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk (%) 54,90 51,85 54,47 - Jumlah daya tampung tempat Umum pemakaman umum 732.356 799.584 843.571 - Jumlah penduduk (Jiwa) 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.260 1.419.229 3.6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) 5,16 4,75 4,86 - Jumlah daya tampung TPS 68.792,38 73.245,38 75.245,38 - Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.260 1.419.229 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021
e.Sub Urusan Penataan Ruang Tabel 2.70 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 5 Penataan Ruang 5,1 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB (%) 10,78 10,95 11,09 Luas ruang terbuka hijau 71.322,73 72.522,73 73.472,73 Luas wilayah ber HPL/HGB 661.801,73 662.051,73 662.401,73 5,2 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%) 41,46 42,82 44,42 Jumlah bangunan ber - IMB 115.600 119.450 124.000 Jumlah bangunan 278.824 278.949 279.174 5,3 Ruang publik yang berubah peruntukannya (%) 0,06 0,07 0,07 Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) 20 23 25 Jumlah ruang publik yang tersedia (ha) 34.660 34.710 34.785 Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif (ha) 655.562 655.689,56 655.892,93 Luas wilayah Industri (ha) NA Luas wilayah kebanjiran (ha) 5.084,44 5.186,13 5.186,13 Luas wilayah Kekeringan (ha) 20.337,77 20.642,83 20.642,8 Luas wilayah perkotaan (ha) NA Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 93 2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa, sebagai salah satu amanat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Amandemen UUD 1945. Selanjutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni “Rumah yang Layak”, terjangkau dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia masih belum terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap tahunnya tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan. Rendahnya Kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan pertumbuhan kebutuhan rumah, menyebabkan terjadinya backlog di bidang perumahan terus meningkat di mana sebagian besar dari angka tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Faktor kemiskinan dan hal lainnya membuat banyak nya keluarga yang tinggal di rumah/hunian yang tidak layak huni baik dari segi fisik dan non fisiknya.Rumah atau tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan Pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal . sedangkan penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan Backlog rumah. Tabel 2.71 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020 Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga Milik Jumlah Rumah Tangga Milik Backlog Kepemilikan Rumah (Jiwa) (unit) (%) (unit) (unit) 2016 1.306.478 292.792 91,00 266.446 26.346 2017 1.330.961 298.688 88,45 265.811 32.877 2018 1.355.554 304.575 86,85 264.545 40.055 2019 1.380.256 310.500 2020 1.419.229 315.443 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 94 Tabel 2.72 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Tahun Jumlah penduduk (Jiwa) Jumlah Rumah (Unit Rumah) Jumlah rumah layak huni (Unit Rumah) Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah) Persentase Rumah Layak Huni (%) 2017 1,330,961 298.688 218.828 79.860 73,26 2018 1,355,554 304.575 227.251 77.324 74,61 2019 1,380,256 310.009 236.260 73.749 76,21 2020 1,404,904 315.443 246.882 68.561 78,27 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021 Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di tahun 2020 mencapai 78,27 persen, sementara target Tahun 2022 sebesar 79,56 persen Ini berarti pemenuhan target Nasional maupun target Provinsi belum dapat tercapai. Rumah Layak huni mengalami kenaikan sebesar 73,26 persen pada Tahun 2017 menjadi 78,27 persen di tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020 Tahun Jumlah Rumah (Unit) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (Unit) Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) 2017 298.688 181.184 60,66 2018 304.575 191.821 62,98 2019 310.009 221.656 71,50 2020 315.443 229.485 72,75 Sumber: BPS-RI, Susenas 2009-2020 Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan namun masih di bawah capaian Nasional yaitu sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 sementara capaian Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 yaitu sebesar 72,75 persen. Adapun capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 60,66 persen, mengalami peningkatan di tahun 2018 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 95 94,90 92,39 90,12 88,33 84,25 2016 2017 2018 2019 2020 dengan capaian sebesar 62,98 persen. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan capaian sebesar 71,5 persen atau mengalami peningkatan sebesar 8,52 persen dari tahun 2018. Grafik 2.19 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik Tahun 2016–2020 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.74 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Majene 60,56 63,11 58,42 72,09 86,66 Polewali Mandar 67,91 66,10 71,09 82,44 79,63 Mamasa 32,87 34,63 40,15 51,24 26,00 Mamuju 58,89 60,95 59,70 68,39 80,70 Pasangkayu 62,43 62,47 75,04 75,92 75,93 Mamuju Tengah 60,60 58,56 63,36 79,95 72,05 Sulawesi Barat 59,35 59,48 63,21 73,39 72,75 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Grafik 2.20 Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 99,00 98,03 98,66 98,00 97,00 96,40 96,00 95,38 95,00 94,25 94,00 93,00 92,00 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 96 Tabel 2.75 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.7 Rasio rumah layak huni (Jiwa/Rumah) 0,167 0,198 0,202 0,209 0,211 - Jumlah rumah layak huni (Rumah) 220.641 263.835 274.497 286.431 299.365 - Jumlah penduduk (Jiwa) 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.256 1.419.229 3.8 Rasio permukiman layak huni (%) NA 0,999481 0,999483 -Luas permukiman layak huni (Ha) NA 1.448.948 1.448.951 - Luas wilayah permukiman (Ha) NA 1.449.700 1.449.700 3,18 Lingkungan permukiman (%) 1,67 - Luas kawasan kumuh (ha) 5.276 752 752 750 748 - Luas wilayah (ha) 316.338 16.973 16.973 16.973 16.973 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Tabel 2.76 Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2017-2018 Kabupaten Tahun 2017 Tahun 2018 Jumlah (Orang) Rasio Jumlah (Orang) Rasio Majene 990 58,55 1.274 73,09 Polewali Mandar 1.595 36,86 2.458 47,12 Mamasa 1.071 68,23 1.172 56,85 Mamuju 1.231 44,06 1.514 50,11 Pasangkayu 542 32,80 790 37,28 Mamuju Tengah 367 28,76 700 48,02 Total 5.792 7.908 Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.77 Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 97 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Polisi Pamong Praja 148 143 137 140 129 Jumlah Penduduk 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.260 1.419.229 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk 1 :10.000 1 :10.000 1 :10.000 1 :10.000 1 :10.000 Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.78 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Diklat Satpol PP 0 0 30 0 0 Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019 Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada tenaga Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor Satpol PP. Tabel 2.79 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 12 15 20 22 25 Jumlah Pelanggaran K3 127 120 125 124 129 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 9.44 % 100 % 34 % 100 % 91 % Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.80 Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Demo Bidang Politik 2 3 5 7 9 Jumlah Demo Ekonomi 1 3 6 5 2 Jumlah Kasus Pemogokan Kerja 3 4 7 6 4 Jumlah Demo Unjuk Rasa 5 6 12 6 4 Jumlah 11 16 30 34 29 Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.81 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Realisasi Capaian Tahun Ke- 2014 2015 2016 2017 2018 Sulawesi Barat 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.82 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 98 Provinsi Realisasi Capaian Tahun Ke- 2014 2015 2016 2017 2018 Sulawesi Barat 3 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2019 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari tahun 2014 sebanyak 3 kegiatan meningkat menjadi 5 kegiatan pada tahun 2015 sedangkan tahun 2018 sebanyak 4 kegiatan. Tabel 2.83 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Satpol PP 4 Dinas Perhubungan 3 Dinas Perindagkop & UKM 3 Dinas Tenaga Kerja 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Dinas Sosial 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat 1 Bappeda 1 Dinas Kehutanan 3 JUMLAH 24 Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas yang tersebar di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang masing-masing. Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah satu penyebab kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat. Peran PPNS dalam rangka penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat ini penegakan perda masih sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga tahun 2018 penegakan perda yang telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor I tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tabel 2.84 Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA 2017 2018 1 Penegakan PERDA 1 2 - Jumlah penyelesaian penegakan perda 1 2 2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 0 50 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 99 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA 2017 2018 - Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam) 0 0,5 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0,0000 0,0001 - Jumlah mobil pemadam kebakaran 0 2 - Jumlah penduduk (Jiwa) 1.330.961 1.355.554 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 0 50 - Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam) 0 0,5 - Jumlah kejadian kebakaran (kali) 0 1 5 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumber : SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019 2.4.6 Urusan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai- nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diharapkan guna meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 100 Tabel 2.85 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat NO DATA PMKS POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016 HASIL YANG TERTANGANI 2014 2015 2016 2017 2018 1 Balita Terlantar 1.900 Jiwa N/A 32 N/A 56 56 2 Anak Terlantar 8.803 Jiwa 5.180 165 882 1390 1390 3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 153 Jiwa N/A 25 50 3 N/A 4 Anak Jalanan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 Anak Dengan Kedisabilitasan 2.667 Jiwa 8 3 N/A 100 N/A 6 Anak Korban Tindak Kekerasan 138 Jiwa N/A N/A 2 N/A N/A 7 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 10.846 Jiwa N/A N/A N/A 2 104 8 Lanjut Usia Terlantar 7.986 Jiwa 460 1015 100 500 500 9 Penyandang Disabilitas 2.152 Jiwa 280 198 279 120 160 10 Tuna Susila 2100 Jiwa 20 N/A 20 13 N/A 11 Pengemis 559 Jiwa N/A N/A N/A 11 N/A 12 Gelandangan 33 Jiwa N/A N/A N/A N/A N/A 13 Pemulung 283 Jiwa N/A N/A N/A 10 N/A 14 Kelompok Minoritas 77.927 N/A N/A N/A 20 N/A 15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 18.903 Jiwa 25 20 100 50 N/A 16 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 755 KK N/A N/A N/A 50 N/A 17 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 4.280 Jiwa N/A N/A N/A 6 N/A 18 Korban Penyalahgunaan NAPZA 7.214 Jiwa 18 10 90 20 N/A 19 Korban Trafficking 217 Jiwa N/A N/A N/A 20 N/A 20 Korban Tindak Kekerasan 150 Jiwa N/A 20 15 10 N/A 21 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 2020 Jiwa 18 8 50 50 N/A 22 Korban Bencana Alam 29000 Jiwa 1607 2340 5029 200 13000 23 Korban Bencana Sosial 1.537 Jiwa 1061 1800 124 253 700 24 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 6880 Jiwa 160 60 N/A 100 N/A 25 Fakir Miskin 140,761 KK 8154 28398 23.989 200 1860 26 Komunitas Adat Terpencil 12.628 KK 159 50 223 50 66 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2019 Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format di atas tidak ada anggaran. Tabel 2.86 Data potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 NO DATA PSKS JUMLAH PSKS PER KABUPATEN TOTAL PSKSPOLMAN MAJENE MAMUJU MAMASA MATENG MATRA 1 Pekerja Sosial Profesional 1 1 6 1 1 1 11 2 Pekerja Sosial Masyarakat 41 96 32 62 10 13 254 3 Taruna Siaga Bencana 60 57 66 189 49 58 479 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial - LKS Tuna Sosial 1 1 3 1 1 1 8 - LKS Anak 15 9 11 7 1 2 45 - LKS Lanjut Usia 1 1 1 1 1 1 6 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 101 NO DATA PSKS JUMLAH PSKS PER KABUPATEN TOTAL PSKSPOLMAN MAJENE MAMUJU MAMASA MATENG MATRA - LKS Orang Dengan Kecacatan (ODK) 6 5 2 2 1 5 21 - LKS Rehabilitasi Narkotika dan Fsitrofik dan Zat Adiktif (NAPZA) N/A N/A 1 N/A N/A N/A 1 LK Askesos 3 7 5 2 1 1 19 5 Karang Taruna 98 32 120 102 15 30 397 6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 1 1 1 N/A 1 1 5 7 Keluarga Pioner 30 N/A N/A N/A N/A N/A 30 8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat 5 5 10 N/A N/A N/A 20 9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5 5 25 1 5 1 42 10 Penyuluh Sosial N/A N/A N/A 80 N/A N/A 80 11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 16 8 11 17 5 12 69 12 Dunia Usaha (DU yang berpartisipasi dalam CSR) 65 10 75 20 25 39 234 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 102 Tabel 2.87 Capaian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Barat No Indikator SPM Capaian 2014 Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017 Capaian 2018 Juml. % Juml. % Juml. % Juml. % Juml. % 1 Persentase (% ) PMKS skala Provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 37 .660 666.864 5,6 41 .454 666.864 6,2 43 .248 6,5 45 .321 666.864 6,8 47 .465 666.864 7,1 666.864 2 Persentase (% ) Panti sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial 3 54 5,56 3 54 5,56 3 54 5,56 3 54 5,56 3 54 5,56 3 Persentase (% ) Panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 44 54 81,48 44 54 81,48 44 54 81,48 44 54 81,48 44 54 81,48 4 Persentase (% ) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial diluar panti 9 158 5,7 9 158 5,7 9 158 5,7 9 158 5,7 9 158 5,7 5 Persentase (% ) Kabupaten/Kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi 5 5 100 5 5 100 5 6 83,33 5 5 100 3 6 50 6 Persentase (% ) Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi 5 5 100 5 5 100 5 6 83,33 5 5 100 3 6 50 7 Persentase (% ) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial 5 5 100 5 5 100 5 5 100 5 6 83,33 5 6 83,33 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2019 2.4.7 Urusan Ketenagakerjaan Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada keadaan tahun 2020 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 297,36 ribu orang atau 46,35 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor Perdagangan besar dan eceran yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98,55 ribu orang atau sekitar 15,36 persen, kemudian diikuti sektor Jasa Pendidikan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 40,31 ribu orang atau sekitar 6,28 persen. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 103 Tabel 2.88 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian Industri Jasa Jumlah Majene 25 536 15 241 35 989 76 766 Polewali Mandar 84 800 39 026 84 059 207 885 Mamasa 50 963 9 333 21 433 81 729 Mamuju 57 890 21 962 51 027 130 879 Pasangkayu 43 677 9 807 28 329 81 813 Mamuju Tengah 34 500 9 029 26 113 69 642 Total 297 366 104 398 23 9849 641 613 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.89 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-Laki 446 429 456 632 464 088 476 557 478 595 Perempuan 451 535 461 468 470 193 480 090 462 682 Jumlah 897 964 918 100 934 281 956 647 941 277 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2018 dan 2019 didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan besaran proporsi yang cenderung menurun dari 50,33 persen tahun 2018 menjadi 50,18 persen pada tahun 2019. Sedangkan jenis kelamin laki-laki proporsinya cenderung menurun dari 49,67 persen tahun 2018 menjadi 49,82 persen pada tahun 2019 dengan dibarengi bertambahnya penduduk usia kerja. Sementara di tahun 2020 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 50,85 persen dibandingkan jenis kelamin perempuan sebesar 49,15 persen. Tabel 2.90 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016–2020 Pendidikan Angkatan Kerja yang Bekerja 2016 2017 2018 2019 2020 SD/MI ke bawah 342.124 321.065 330.490 317.862 329.641 SMP/MTs 92.302 85.747 91.913 88.641 103.976 SMA/SMK/MA 124.477 122.065 133.929 156.914 158.334 Perguruan Tinggi 65.279 66.127 63.063 78.196 81.035 Total 624.182 595.004 619.395 641.613 672.986 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Pada Tahun 2020, pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 433,62 ribu orang atau sebesar 64,43 persen, yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 329,64 ribu orang atau sebesar 76,02 persen dan pekerja berpendidikan SLTP sebanyak 103,98 ribu orang atau sebesar 23,98 persen. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 104 Grafik 2.21 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Grafik 2.22 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jumlah Keselamatan dan Perlindungan dari tahun 2016 sebanyak 218 Perusahaan menurun menjadi 37 Perusahaan pada tahun 2020. Grafik 2.23 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 15 11 7 6 2016 2017 2018 2019 2020 300 284 252 250 218 200 150 100 50 22 37 0 2016 2017 2018 2019 2020 350.000 329.641 300.000 250.000 200.000 158.334 150.000 103.976 100.000 81.035 50.000 - SD/MI Ke Bawah SMP/MTs SMA/SMK/MA PERGURUAN TINGGI Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 105 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan kebijakan Pemda pada tahun N dari tahun 2016 sebanyak 15 Kasus menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2020, meski demikian jumlah kasus yang terselesaikan sebesar 100 persen. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Grafik 2.24 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Jumlah Laki-Laki sebesar 2.831 dan Perempuan Sebesar 2.556 dari total Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 5.387. Mayoritas PNS di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 merupakan lulusan universitas sebanyak 86,50 persen dari jumlah keseluruhan PNS. 2.4.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan Perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Untuk Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya perbedaan jumlah 0,04 persen pada Tahun 2019 dan 2020. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini. 10.000 4.357 10.000 714 1.000 281 2.253 2.104 1.000 461 100 253 22 183 100 9 98 10 4 10 10 12 1 1 SD SLTP SLTA Diploma I,II Diploma III S1/S2/S3 Laki-laki Perempuan Jumlah 44 5 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 106 Grafik 2.25 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2020 Berdasarkan Tabel di atas, Jumlah Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 sebesar 5.634 orang dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.979 dan Perempuan sebanyak 2.655. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 5.488 dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.939 dan Perempuan sebanyak 2.549 orang pada Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adanya perbedaan sebesar 0,04 persen dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Jika melihat tren perkembangannya bahwa partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan terjadi Penurunan yang tidak signifikan. Tren Perkembangan dimaksud adalah masyarakat pada umumnya sudah melihat partisipasi perempuan di kancah publik sudah mayoritas ada dan mampu melakukan perubahan yang memadai. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan khususnya peningkatan peranan perempuan dalam lembaga pemerintahan dengan melibatkan secara penuh baik holistic dan integrative dan dalam kesetaraan pembangunan.
b.Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tabel 2.91 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Provinsi Realisasi Capaian Tahun Ke- 2014 2015 2016 2017 2018 Sulawesi Barat 92 % 92 % 32,42 % N/A N/A Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2979 2939 2655 2549 Laki-laki Perempuan 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 107
c.Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Terlepas dari Peranan Perempuan dalam Penataan kesejahteraan sosial merupakan cara sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yaitu pemenuhan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Perempuan dan Laki-laki dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Adapun Progres terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengukur IPG dan IDG adalah sebagai berikut: Tabel 2.92 Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Hidup Pengeluaran per Kapita IPM Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR Majene 8.77 8.39 13,50 13,61 59.66 63.35 12 318 9 152 69,43 65,33 Polewali Mandar 7.61 7.01 12,88 13,42 60.45 64.20 11 948 7 297 67,45 61,76 Mamasa 7.96 7.24 11,65 12,67 68.85 72.78 8 435 7 505 67,43 65,94 Mamuju 7.97 7.50 12,58 13,66 65.49 69.44 12 405 6 603 70,85 64,17 Pasangkayu 8.23 7.77 11,93 11,93 64.22 68.06 17 066 6 177 72,22 61,33 Mamuju Tengah 7.55 7.03 12,09 12,89 66.28 70.27 12 759 5 252 70,23 60,64 Sulbar 8.00 7.50 12,73 12,99 63.20 67.02 13 177 6 910 70,21 62,79 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id Berdasarkan Data BPS Tahun 2021 bahwa Pencapaian Komponen IPM Tahun 2020 tercatat mengalami Peningkatan kecuali Komponen Pengeluaran per Kapita hanya disesuaikan. Untuk Angka Harapan Hidup yakni yang baru lahir di Tahun 2020 tercatat memiliki peluang Hidup hingga 65,06 Tahun lebih lama 0,24 Tahun dibandingkan Tahun 2019. Sementara Angka Harapan Lama Sekolah yaitu Anak-anak yang pada Tahun 2020 berusia 7 Tahun memiliki peluang untuk memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,7 Tahun lebih lama 0,15 Tahun dibandingkan Tahun 2019. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah yaitu Penduduk yang berusia 25 Tahun keatas pada Tahun 2020 secara rata-rata telah manempuh pendidikan selama 7,89 tahun lebih lama 0,16 tahun dibandingkan tahun 2019. Untuk tahun 2020 masyarakat Provinsi Sulawesi Barat tercatat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 9,17 juta rupiah per tahun, menurun 67 ribu dibandingkan tahun 2019. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Perkembangan IDG di Provinsi Sulawesi Barat mengalami Stagnan (tidak bergerak) tetapi masih mengalami perkembangan yang memadai antara Tahun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 108 2019-2020 persentasenya adalah 65,92 persen. Pencapaian IDG ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1). Keterlibatan Perempuan di Parlemen, 2). Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan 3). Sumbangan Pendapatan Perempuan. Di tahun 2019, keterlibatan perempuan di parlemen/Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebesar 11,71 persen yang tidak sesuai target sebesar 30 persen. Perempuan sebagai tenaga profesional di Tahun 2020 sebesar 53,26 persen sedangkan sumbangan pendapatan perempuan di tahun 2020 sebesar 36,57 persen (sumber data BPS,2020). Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini. Grafik 2.26 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Uraian Tahun 2019 2020 Majene 20 20 Polewali Mandar 18 18 Mamasa 13 13 Mamuju 10 10 Pasangkayu 10 13 Mamuju Tengah 24 24 Sulawesi Barat 11 11 Indonesia 21 21 Sumber: BPS, bps.go.id Tabel 2.93 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Kabupaten Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 Majene N/A 53.72 50.97 53,41 53,55 Polewali Mandar N/A 61.86 55.16 50,93 57,01 Mamasa N/A 47.66 45.92 50,88 47,60 Mamuju N/A 53.15 54.42 52,97 56,42 Pasangkayu N/A 56.82 51.73 47,20 46,54 Mamuju Tengah N/A 50.60 61.67 54,81 52,05 Sulawesi Barat 52.67 54.93 52.99 51,67 53,26 Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2021 Tabel 2.94 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2020 KABUPATEN TAHUN 2019 2020 MAJENE 39,18 39,47 POLEWALI MANDAR 37,31 37,63 MAMASA 25,87 26,15 MAMUJU 28,40 28,59 PASANGKAYU 19,26 19,42 MAMUJU TENGAH 22,24 22,72 Sulawesi Barat 36,32 36,57 Indonesia 37,10 37,26 Sumber: BPS, bps.go.id
d.Angkatan Kerja Di bawah Umur Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di bawah umur sebesar 42.835 jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 46.465 jiwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 109 800.000 645.671 662.667 696.118 595.004 639.622 600.000 400.000 200.0 Angka Kerja Usia 15-19 Total Angkatan Kerja dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah umur yang bekerja. Grafik 2.27 Angkatan Kerja Menurut Umur 15-19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 00 46.518 39.601 41.487 42.835 46.465 - 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021
e.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Angkatan Kerja merupakan Penduduk usia kerja (15 Tahun) keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Melihat dari jumlah Penduduk provinsi Sulawesi barat berdasarkan Data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 menyebutkan bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419,229 ribu jiwa dengan perbandingan antara Laki-laki sebanyak 720.187 ribu jiwa atau 50,74 persen, Perempuan sebanyak 699,042 ribu jiwa atau 49,26 persen. Untuk mengetahui gambaran penduduk secara ekonomi, maka digunakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif baik yang bekerja, mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan usaha. Sedangkan gambaran TPAK Perempuan merupakan ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan dan bertujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan seperti pada Tabel berikut ini. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 110 Grafik 2.28 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019 – 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Berdasarkan data yang ada jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, di Tahun 2019 berjumlah 252.804 orang sedangkan di Tahun 2020 berjumlah 272.162 orang, ada selisih Penambahan Angkatan Kerja Perempuan sejumlah 19.358 orang. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan UMKM Mandiri berbasis Rumah Tangga. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga oleh Perempuan yang menyebabkan terjadinya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan.
f.Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 juga menyebutkan dalam Misi II Gubernur Sulawesi Barat akan menjadikan 6 (Enam) Kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Adapun beberapa tahap percepatan KLA telah dilakukan diantaranya mulai dari Deklarasi (komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk percepatan KLA di 6 Kabupaten), Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Percepatan KLA. Pencapaian Untuk Kabupaten yang sudah menjadi Kabupaten Layak Anak di Tahun 2021 ada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan progres sebesar 33,3 persen dengan Predikat Pratama dan diharapkan sesuai Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 111 Janji Kerja Gubernur agar 4 Kabupaten lainnya melakukan percepatan Penyusunan KLA seperti Tabel di bawah ini. Diagram 2.5 Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2021 Sumber: DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat 2021
g.Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 di mana jumlah kasus kekerasan pada tahun 2016 sebesar 126 kasus meningkat menjadi 156 kasus pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 24 persen. Demikian halnya dengan jumlah korban anak juga mengalami kenaikan namun berbeda dengan jumlah korban perempuan yang mengalami penurunan serta berdasarkan tempat kejadian paling banyak dilakukan dalam rumah tangga seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 112 140 120 100 80 60 40 20 0 115 86 53 46 46 31 37 12 17 0 1 0 1 4 3 Fisik Psikis Seksual Trafficking Penelantaran 2016 2017 2018 Grafik 2.29 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan anak Tahun 2016-2018 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019 Grafik 2.30 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2016-2018 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019 Grafik 2.31 Jenis kekerasan terhadap Perempuan dan anak Tahun 2016-2018 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019 100 79 80 77 68 60 52 46 51 40 20 14 1 1 4 7 6 3 4 6 0 Rumah Tangga Tempat Kerja Sekolah Fasilitas Umm Lainnya 2016 2017 2018 200 177 156 150 144 126 104 102 100 75 50 39 25 0 Jumlah Kasus Kekerasan Korban Perempuan Korban Anak 2016 2017 2018 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 113 Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenisnya terbesar adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis. Ketiga jenis kekerasan tersebut harus menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghilangkan ataupun mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami peningkatan.
h.Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking Pada aspek penanganan terhadap Kekerasan terhadap perempuan, anak serta perdagangan manusia, hal-hal yang memerlukan perbaikan antara lain melakukan perbaikan layanan dengan meningkatkan efektivitas, prosedur yang jelas dalam menangani kasus sehingga korban tidak merasa didiskriminasi. Adapun Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 berdasarkan Data Simfoni PPA seperti Tabel di bawah ini. Grafik 2.32 Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 Sumber: Simfoni PPA, 2021 Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Barat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah kekerasan yang terdata di data simfoni adalah sebanyak 175 kasus namun pada tahun 2021 jumlah kekerasan menurun sebanyak 85 kasus.
i.Jumlah Penanganan Laporan KDRT Kasus kekerasan dalam rumah tinggi di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 97 kasus menjadi 41 kasus pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2018 hal ini masih mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait perlindungan perempuan dan anak. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 114 Grafik 2.33 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2021 Grafik 2.34 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2021
j.Indeks Pembangunan Gender Isu-isu tentang penyetaraan gender memang akan selalu menjadi perdebatan sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian membawa pada permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini 80 76 70 60 50 40 30 20 10 0 61 44 9 5 2016 2017 2018 2019 2020 200 180 160 140 178 147 120 100 80 60 40 20 0 97 28 31 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 115 menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender. Berikut ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: Tabel 2.95 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Kabupaten Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 2017 2018 2019 2020 Majene 94.55 94.89 95.17 94.42 94,09 Polewali Mandar 90.89 91.22 91.87 91.57 91,56 Mamasa 97.85 98.21 98.53 97.75 97,79 Mamuju 89.15 89.93 90.24 90.64 90,57 Pasangkayu 83.12 83.76 84.15 84.42 84,92 Mamuju Tengah 87.13 87.44 87.90 86.70 86,34 Sulawesi Barat 89.35 89.44 90.05 89.76 89,43 Sumber: BPS, bps.go.id 2021 Tabel 2.96 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Kabupaten Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 2017 2018 2019 2020 Majene N/A 74,51 74,87 75,30 75,56 Polewali Mandar N/A 71,81 75,19 72,21 71,94 Mamasa N/A 52,52 52,59 60,28 60,40 Mamuju N/A 65,34 62,75 58,96 58,58 Pasangkayu N/A 49,23 50,12 50,46 54,13 Mamuju Tengah N/A 62,73 60,88 65,86 66,56 Sulawesi Barat 71,71 73,37 71,95 65,92 65,92 Sumber: BPS, bps.go.id 2021 Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan Pada tahun 2016 nilai IPG sebesar 89,35 persen, meningkat hingga tahun 2019 sebesar 89,76 persen kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 89,43 persen. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun ketimpangan tersebut semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IDG Sulawesi Barat tahun 2020 sebesar 65,92 persen, salah satu komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti yang ditunjukkan pada tabel di Bawah ini. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Sulawesi Barat. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 116 2.4.9 Urusan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat subsistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:
a.Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
b.Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Sulawesi Barat;
c.Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
d.Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat. Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.97 Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Luas Lahan Sawah Luas (Ha) penurunan/ kenaikan lahan sawah Persentase penurunan/ kenaikan lahan sawah 2014 2015 2016 2017 2018 Mamuju 15.826 15.395 15.395 N/A N/A 0 0 Majene 1.247 1.620 1.620 N/A N/A 0 0 Polewali Mandar 17.119 17.628 18.546 N/A N/A 981 (-) 0,05 Pasangkayu 6.353 3.338 4.437 N/A N/A 1.099 (+) 0,33 Mamuju Tengah 11.026 11.189 11.189 N/A N/A 0 0 Mamasa 13.974 12.876 12.876 N/A N/A 0 0 Sulawesi Barat 65.730 62.046 64.063 2.017 0,3 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019 Keterangan: Data 2017 dan 2018 Tidak tersedia Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2014–2018 mengalami peningkatan seperti pada Tabel di bawah. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 117 Tabel 2.98 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 URAIAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Padi (Ton GKG) 548.536 668.362 676.362 300.142,22 319.165,97 Produksi Beras (Kg) 301.695.000 267.674.250 267.674.250 171.491.240 182.360.830 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.256 1.419.229 Konsumsi Per kapita (Kg/Thn) 113,70 112,60 112,60 Kebutuhan Beras (Kg) 148.697.429 145.967.169 145.967.169 Surplus Beras (Kg) 152.997.571 160.332.625 179.575.506 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa Tabel 2.99 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton) URAIAN TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018** Kedelai 3,008 - 4,943 4.216 4.356 Kacang Hijau 0.455 0 4,243 4.360 4.524 Kacang Tanah 0,406 0 0,287 0,329 0,442 Ubi Jalar 8,177 6,005 4,547 8.749 9.987 Gula - - - - - Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2014, yaitu ketersediaan energi 2.388 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 87 gram/kap/hari. Dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 4.983 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,45 gram/kap/hari. Perkembangan ketersediaan energi dan protein per kapita dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.100 Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 URAIAN TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018** Daging 1.378 7.529 10.260 11.025 11.254 Susu - - - - - Telur - - - - - Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2014 – 2018 (k.kal/kap/hr) 2.388 3.447 4.447 4.740 4.983 Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2014– 2018 (gram/kap/hari) 87 97 122,47 113,70 113,45 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 118 Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat dari Tahun 2014 - 2018 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Sulawesi Barat dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel di bawah. Tabel 2.101 Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Kelompok Pangan TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018** Padi-padian 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Umbi-umbian 1,6 1,7 0,6 1,0 1 Pangan Hewani 11,9 13,5 18,9 15,1 14 Minyak & lemak 5,0 5,0 4,4 4,5 5 Buah/biji berminyak 1,0 1,0 1,0 1,0 0,70 Kacang-kacangan 2,4 3,4 4,7 4,3 3 Gula 2,0 2,1 2,5 2,5 2 Sayur & buah 22,0 21,4 17,0 23,4 22 Lain-lain - - 0,0 - 0 Skor PPH Sulbar 70,9 73,14 74,0 76,8 73 Skor PPH Nasional Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi- umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel di bawah. Tabel 2.102 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 URAIAN TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018** Beras (Kg/Kap/Th) N/A 114,76 112,59 109,2 115,1 Umbi-umbian (Kg/Kap/Th) N/A 8,46 7,31 11,3 11,1 Pangan hewani (Kg/Kap/Th) N/A 36,9 45,74 41,8 35,2 Sayur dan buah (Kg/Kap/Th) N/A 68,13 72,61 59,0 72,9 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa Tabel 2.103 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 URAIAN TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018** Padi-padian N/A 1.297,7 1.345,5 1.302,2 1.133,6 Umbi-umbian N/A 28,9 28,4 41,3 42,4 Pangan Hewani N/A 146,4 160 150,7 135,7 Minyak & lemak N/A 171,4 191,1 178,5 194,8 Buah/biji berminyak N/A 53,6 54,6 44,5 27,1 Kacang-kacangan N/A 30,6 36,5 43,0 32,6 Gula N/A 111,3 116,0 106,3 88,9 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 119 URAIAN TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018** Sayur & buah N/A 88,0 78,7 93,7 89,4 Lain-lain N/A 28,7 27,8 24,0 37,4 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa 2.4.10 Urusan Pertanahan Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk. Persentase penduduk yang memiliki lahan baru sekitar 78,65 persen, dengan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,54 persen dari luar Areal Penggunaan Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Tabel 2.104 Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Indikator Capaian Persentase Penduduk yang memiliki lahan 78,65 % Persentase luas lahan bersertifikat 64,54 % dari luas APL Penyelesaian kasus tanah negara 3 Kasus Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulbar 2.4.11 Urusan Lingkungan Hidup
a.Mangrove Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem. Tabel 2.105 Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021 Kabupaten Kondisi Hutan Mangrove (Ha) Jarang Lebat Sedang Total Majene 45,98 87,31 10,51 143,80 Polewali Mandar 95,99 181,25 2,65 279,88 Mamuju 130,36 778,14 16,02 924,52 Pasangkayu 33,78 564,51 4,41 602,70 Mamuju Tengah 107,15 649,58 24,32 781,04 Jumlah 412,25 2.260,79 57,91 2.731,95 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat berdasarkan data di atas terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 120 hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.
b.Terumbu Karang Tabel 2.106 Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat Tahun 2021 Kabupaten Kondisi Terumbu Karang (Ha) Sangat baik Baik Cukup Kurang Luas Total Mamuju 600,00 1.066,00 1.934,00 3.600,00 7.735,00 Majene 0 0 120,58 287,95 408,53 Polewali Mandar 0 477,48 0 371,75 849,23 Pasangkayu 200,07 346,23 250,48 287,95 1.084,73 Mamuju Tengah 0 0 36,00 15,00 51,00 Jumlah 800.07 1,889,71 2.220,48 4.274,70 9.719,96 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019 Ket.: Kondisi Terumbu karang di sulawesi barat untuk 2018 tidak tersedia data dikarenakan Penyusunan Profil di DLH tidak dilaksanakan Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya mencapai 8,23 persen, dalam kondisi baik sebesar 19,44 persen dan kondisi cukup sebesar 22,84 persen serta kondisi kurang sebesar 43,98 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir sebanding dengan kondisi kurang. Hal ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Pasangkayu dan yang sangat kurang yaitu Kabupaten Mamuju.
c.Lahan Kritis Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya lahan kritis yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing–masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan serta penanaman tanaman semusim. Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 121 Tabel 2.107 Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Hektar) Daerah Kawasan Hutan Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis Majene 848,04 3.515,79 41.438,86 5.873,80 0,00 Polewali Mandar 2.895,52 7.459,89 66.974,18 16.914,34 144,38 Mamasa 11.781,11 40.570,77 135.615,07 5.102,30 7.399,22 Mamuju 21.819,37 103.639,93 200.924,90 9.266,29 642,55 Pasangkayu 10.125,55 73.183,77 72.324,18 5.571,59 742,64 Mamuju Tengah 26.390,41 101.576,22 83.686,86 544,17 57,94 Sulawesi Barat 73.860,00 329.946,38 600.964,05 43.272,49 8.986,73 Lanjutan Tabel di atas Daerah Bukan Kawasan Hutan Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis Majene 3.976,90 6.287,85 25.721,20 1.912,38 30,68 Polewali Mandar 33.659,93 17.255,18 54.354,78 7.897,74 264,46 Mamasa 9.294,99 7.404,28 66.480,91 10.281,38 3.808,74 Mamuju 25.693,50 18.352,14 66.814,94 8.269,24 63,49 Pasangkayu 36.756,90 63.034,45 24.943,75 536,62 538,36 Mamuju Tengah 34.772,37 21.364,34 40.589,34 1.107,95 119,87 Sulawesi Barat 144.154,57 133.698,24 278.904,92 30.005,31 4.825,60 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021
d.Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan. Tabel 2.108 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Provinsi/Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Kab. Majene 50,00 N/A 70,00 N/A N/A Kab. Polewali Mandar 42,00 59,33 33,33 46,67 50,00 Kab. Mamasa 48,86 53,43 67,14 47,14 51,82 Kab. Mamuju N/A N/A N/A 50,00 N/A Kab. Pasangkayu 40,00 33,67 55,56 47,50 N/A Kab. Mamuju Tengah N/A N/A N/A 50,00 N/A Prov. Sulawesi Barat 45,84 54,11 52,01 53,20 53,00 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021 Ket: Tahun 2018 pemantauan hanya dilakukan pada 3 sungai di 3 kabupaten yaitu Pasangkayu, Polman dan Mamasa, Tahun 2017 Pemantauan hanya dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Pasangkayu, Polman dan Mamsa, Ika kab. Majene data pemantauan berasal dari Hasil Pemantauan kabupaten Mamasa. Tabel 2.109 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 122 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 45,99 43,97 2016 2017 2018 2019 2020 Provinsi/Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Kab. Majene 99,35 98,92 81,91 84,14 86,87 Kab. Polewali Mandar 99,23 99,33 88,66 87,68 85,51 Kab. Mamasa 99,41 99,61 87,32 92,63 91,48 Kab. Mamuju 99,21 99,57 92,29 92,11 92,88 Kab. Pasangkayu 99,26 99,64 94,53 94,96 92,94 Kab. Mamuju Tengah - 99,64 90,83 88,48 88,62 Prov. Sulawesi Barat 99,29 99,45 89,26 90,00 89,72 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.110 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Provinsi/Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Majene 50,81 52,48 51,60 51,52 58,90 Polewali Mandar 40,62 40,94 39,37 37,25 40,77 Mamasa 67,29 68,48 66,76 68,20 70,50 Mamuju 76,58 70,27 73,66 73,62 82,61 Pasangkayu 63,48 62,50 62,21 62,53 63,17 Mamuju Tengah - 82,23 79,41 79,38 80,13 Sulawesi Barat 67,28 62,82 62,17 62,08 70,52 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir. Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2016-2020 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2017 persentase penanganan sampah tercatat 39,23 persen, akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 22,43 persen. Namun kemudian di tahun 2020, persentase penanganan sampah mengalami meningkat menjadi 43,97 persen. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini. Tabel 2.111 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 39,23 37,12 22,43 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.112 Persentase Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 123 35,00 30,00 32,84 32,33 33,33 25,00 28,50 20,00 15,00 10,00 14,28 5,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 Amdal di Sulawesi Barat Tahun 2014–2018 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.113 Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (TPS) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.114 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021 120,00 100,00 100,00 100,00 86,11 80,00 75,00 64,52 60,00 40,00 20,00 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17,16 17,16 17,52 10,47 9,86 2014 2015 2016 2017 2018 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 124 Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016–2020 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase penduduk berakses air minum 40,90 n/a n/a 71,50 72,75 Persentase Luas permukiman yang tertata 0,00 n/a n/a n/a n/a Persentase Pencemaran status mutu air 8,33 n/a n/a n/a n/a Persentase Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 21,83 n/a n/a n/a n/a Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019 2.4.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk, Rasio Bayi Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, dan Kepemilikan KTP. Adapun capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.116 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016–2020 INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk 686.611 65 713.936 67 796.186 75 837.374 78 866.785 89 Rasio Bayi Berakte Kelahiran 78.325 56 78.926 81 91.635 87 9.109 92 10.322 93 Rasio Pasangan Berakte Nikah 35.345 6 55.854 9 87.562 14 117.036 21 172.776 28 Kepemilikan KTP 1.048.658 65 1.068.957 67 1.068.246 75 1.076.125 78 972.811 89 Kepemilikan Akte Kelahiran/1000 Penduduk N/A N/A 535.753 34,3 4 594.954 38,1 4 626.493 43,55 Kependudukan Skala Provinsi N/A N/A Ada Ada Ada Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sumber: Disas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tertibnya administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah salah satunya dalam bentuk kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada grafik berikut. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 125 Grafik 2.35 Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 Sumber: Disas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021 Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 65 persen pada tahun 2016 menjadi 89 persen pada tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 24 persen. menjadi 93,4 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif. Grafik 2.36 Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021 Selain KTP, kepemilikan akta kelahiran juga sangat penting. Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran pembangunan, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah 100,00 93,00 90,00 78,00 80,00 75,00 70,00 65,00 67,00 60,00 50,00 40,00 2016 2017 2018 2019 2020 1.200.000 1.068.246 1.076.125 1.000.000 972.811 796.186 837.374 866.785 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 126 pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Grafik 2.37 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016– 2020 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021 Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2016- 2020 mengalami peningkatan dari 56 persen menjadi 93 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota); (5) serta kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan kesehatan lainnya). Indikator lain yang capaiannya masih sangat rendah pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu rendahnya rasio Pasangan Berakte Nikah. Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan. 100,00 92,00 93,00 90,00 87,00 81,00 80,00 70,00 60,00 56,00 50,00 40,00 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 127 Grafik 2.38 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun2016– 2020 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021 Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa di Sulawesi Barat kepemilikan akte perkawinan masih sangat rendah. Walaupun mengalami tren peningkatan yang cukup baik namun capaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya antara lain karena perkawinan penduduk muslim tercatat di Kementerian Agama yang pada umumnya tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya perkawinan penduduk non muslim. 2.4.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah mengingat keberadaan pemerintahan desa memiliki arti strategis sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kelembagaan yang berkembang di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Kondisi pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif serta kelembagaan masyarakat yang proaktif dan partisipatif merupakan modal utama pendukung kemajuan desa menuju kemandirian. Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa tertinggal tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan perkebunan rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap. Karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya meniscayakan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan pemandirian desa. Dengan sinergi pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa, yang di dalamnya berinterkoneksi unsur manusia, kelembagaan dan sumber daya alam, dapat diharapkan terkembangkannya teknostruktur desa dalam mengelola potensi lokalitasnya. Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal dengan nama MARASA yang telah menjadi Peraturan Daerah No 42 Tahun 2018 tentang MANDIRI, CERDAS SEHAT. Tujuan dari MANDIRI, CERDAS SEHAT adalah semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa 30,00 28,00 25,00 21,00 20,00 14,00 15,00 9,00 10,00 6,00 5,00 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 128 dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa. Tabel 2.117 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 37,39 42,95 45,39 54,26 61,56 - Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik 215 247 261 312 354 - Jumlah seluruh kantor pemerintahan desa 575 575 575 575 575 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 71 75 83 84 87 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 -Jumlah kelompok binaan PKK 9.993 9.993 9.993 9.993 9.993 -Jumlah PKK 138.556 138.556 138.556 138.556 138.556 LPM berprestasi - Jumlah LPM berprestasi 354 372 412 N/A N/A PKK aktif - Jumlah PKK Aktif 714 714 714 926 926 Posyandu aktif - Jumlah Posyandu aktif 1651 1723 1795 1775 1775 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 575 Desa 575 Desa 575 Desa 575 Desa 575 Desa pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 79 Desa 69 Desa 59 Desa N/A N/A Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa N/A N/A N/A N/A N/A Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat 2.4.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Laju Pertumbuhan Penduduk Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi pengembangan ke depan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 1,90 persen turun menjadi 1,82 persen pada tahun 2019. Dan di tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat naik sebesar 1,98 persen. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 129 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Majene Polewali Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Sulawesi Grafik 2.39 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Mandar Tengah Barat 2016 1,53 1,11 2,04 0,43 2,92 2,47 1,90 2017 1,61 1,22 1,32 2,62 2,61 2,59 1,87 2018 1,30 1,15 1,42 2,50 3,01 2,53 1,85 2019 1,53 1,12 1,74 2,42 2,51 2,45 1,82 2020 1,40 1,85 1,50 1,82 3,35 2,42 1,98 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dikarenakan Kabupaten Mamuju sebagai daerah sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Majene dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan melambat disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 184 jiwa/km 2 . Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419.229 jiwa terdiri dari penduduk laki - laki sebanyak 720.187 jiwa dan perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.98 persen. Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa reproduksinya, di mana untuk Sulawesi Barat angka TFR tahun 2021 sebesar 2,69 merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 6 (enam) dari seluruh provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR (Age Specific Fertility Rate) yang merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1.000 wanita dari kelompok umur tertentu, di mana ASFR untuk kelompok usia muda di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 37 anak per 1.000 perempuan usia 15- 19 tahun dan merupakan angka tertinggi ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dan angka terendah terdapat pada D.I Yogyakarta (9 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 130 Tinggi rendahnya angka TFR ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama penentu fertilitas, yaitu usia kawin pertama (UKP), pemakaian kontrasepsi, lama menyusui eksklusif, aborsi, dan sterilitas. Disamping itu faktor sosial budaya juga berpengaruh. Namun dalam operasionalnya, pencapaian TFR sangat ditentukan oleh kinerja pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) baik di tingkat Pusat dan Provinsi, maupun OPD KB di Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pembinaan kesertaan ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Tabel 2.118 Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan Usia Kawin Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Provinsi ASFR (Age Specific Fertility Rate) TFR Rata- Rata UKP 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Sulawesi Barat 37.5 117.6 144.8 120.8 79.6 31.0 6.8 2.69 N/A Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2022 Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga menjadi hal yang sangat penting.
b.Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2012 sampai 2018 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2012 ke tahun 2014 terjadi penurunan persentase. Namun demikian pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 2.119 Rasio Akseptor KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH AKSEPTOR KB 15 486 25 509 24 683 24 034 18 803 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR 216 025 205 805 203 677 210 044 196 227 RASIO AKSEPTOR KB 7,17 12,39 12,12 11,44 9,58 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 131
c.Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2016 sebesar 74,77 persen mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 64,42 persen dan 70,92 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 75,06 persen, dan di tahun 2020 naik menjadi 77,92 persen sebagaimana tabel di bawah ini. Penurunan pada tahun 2017 terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan. Tabel 2.120 Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Peserta KB Aktif 161,532 132,579 144,442 157.656 152.895 Jumlah Pasangan Usia Subur 216,025 205,805 203,677 210.044 196.227 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 74.77 64.42 70.92 75,06 77,92 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 2.4.15 Urusan Perhubungan
a.Perhubungan Darat Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit, di mana terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar serta tipe B maupun tipe C yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat. Tabel 2.121 Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020 Tipe Terminal 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal Tipe A 2 2 2 2 2 Terminal Tipe B 2 - 1 - - Terminal Tipe C 3 6 6 3 3 Terminal Pembantu 3 2 3 3 3 Jumlah 10 10 12 8 8 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.122 Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 NO NAMA TERMINAL TYPE KETERANGAN I KABUPATEN MAMUJU
a.Simbuang A Berfungsi
b.Pasar Sentral Mamuju C Tidak Berfungsi
c.Tarailu C Berfungsi
d.Tasiu TP Berfungsi II KABUPATEN MAJENE
a.Lutang TP Berfungsi
b.Ammana Wewang C Berfungsi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 132 NO NAMA TERMINAL TYPE KETERANGAN III KABUPATEN POLMAN
a.Tipalayo A Berfungsi
b.Polewali TP Berfungsi Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021
b.Perhubungan Udara Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa. Tabel 2.123 Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2020 URAIAN DIMENSI Landas Pacu (Runway) 2500 m x 45 m Landas Hubung (Taxiway) 75 m x 18 m Landas Parkir (Apron) 20.400 m 2 Overrun 2 x 30 m x 30 m Bahu (Shoulder) 2 x 60 m x 2.500 m Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampa Padang Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi 2,500 meter pada Tahun 2020. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara Tampa Padang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boeing sekelas Garuda. Tabel 2.124 Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2020 URAIAN DIMENSI Landas Pacu (Runway) 1.200 m x 30 m Landas Hubung (Taxiway) 80 m x 15 m Landas Parkir (Apron) 60 m x 40 m Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Mobilitas penduduk melalui bandara Tampa Padang selama tahun 2015- 2018 mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mendukung daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah Provinsi juga membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai penghubung daerah wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah beroperasi dan saat ini melayani rute Makassar- Sumarorong tiga kali seminggu. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 133 Tabel 2.125 Aktivitas Bandara Tampa Padang Mamuju Tahun 2016–2020 Tahun Pesawat (Unit) Penumpang (Orang) Bagasi (Ton) Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat Datang 2016 1 123 1 123 65 249 58 361 269 429 352 468 2017 1 497 1 497 88 218 82 686 441 914 507 642 2018 1 657 1 657 90 379 81 472 469 664 514 300 2019 1300 1300 67 432 61 488 307 736 208 239 2020 669 669 26 976 26 641 85 730 133 301 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.126 Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Tahun 2020 Bulan Pesawat (Unit) Penumpang (Orang) Bagasi (Kg) Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat Datang Januari 115 155 5 130 5 087 15 665 21 333 Februari 118 118 5 650 5 270 15 228 19 516 Maret 102 102 3 962 4 558 9 698 21 496 April 34 34 756 880 1 537 5 029 Mei 5 5 - - - 312 Juni 6 6 - - - - Juli 27 27 822 755 2 999 5 316 Agustus 51 51 1 630 1 751 6 799 10 333 September 50 50 1 760 1 584 6 692 10 598 Oktober 53 53 2 333 2 003 8 170 11 687 November 53 53 2 513 2 534 9 016 14 691 Desember 55 55 2 420 2 219 9 926 12 990 Sulawesi Barat 669 669 26 976 26 641 85 730 133 301 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Pada tahun 2020, arus penerbangan di Bandara Tampa Padang dan Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat masing- masing 669 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 26.976 orang yang berangkat dan penumpang datang 26.641 orang.
c.Perhubungan Laut Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktivitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat. Tabel 2.127 Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2020 URAIAN Dimensi DERMAGA – 1 (Deep = -9 M) 62 X 15 M 2 DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 M) 101 X 15 M 2 DERMAGA – 3 (2015) 100 X 15 M 2 LAPANGAN PENUMPUKAN 108 M2 GUDANG 850 M2 Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Secara umum, jenis pelayaran laut yang diselenggarakan diantaranya adalah pelayaran nasional, pelayaran rakyat, non pelayaran dan pelayaran luar Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 134 negeri. Pada periode 2012–2014, aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, pelayaran ke luar negeri memiliki jumlah paling banyak yakni 41 pelayaran. Pelayaran luar negeri yang ada di Sulawesi Barat masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO. Tabel 2.128 Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Jenis Muatan Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Minyak Sawit Ton 300 774 212 993,14 206 965,13 493 966,94 582 041,50 Biji Sawit Ton 162 723 54 209,41 116 981,07 76 688,48 58 414,61 Karang M3 - - - - - PKO Ton - 17 401,00 2 814,81 11 000,00 23 432,05 Jagung Ton 8 951 9 035,00 7 817,54 9 072,50 8 048,50 Mobil Unit 1 491 1 694,00 1 844,00 1 512,00 1 082,83 Motor Unit 1 471 1 073,00 1 430,00 1 543,00 83,73 Hewan Ekor 8 112 32 290,00 20 425,00 21 680,00 3 520,00 Barang Campuran Ton 3 515 12 991,30 15 897,00 21 611,00 20 440,00 Pisang Ton 1 132 948,00 1 175,00 2 804,33 8 323,00 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 Aktivitas Bongkar Muat Barang di dominasi oleh jenis muatan produk sawit yang terdiri dari minyak sawit dan biji sawit, namun berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 aktivitas bongkar muat untuk minyak sawit mengalami kenaikan di tahun 2020. Berbeda dengan jenis biji sawit yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak biji sawit yang telah dilakukan pengolahan pada beberapa turunan sawit kemudian dilakukan pengiriman. Jenis muatan yang terbesar selanjutnya yaitu Hewan yang biasanya banyak dikirim ke beberapa daerah seperti kalimantan untuk untuk keperluan hari-hari besar. Tabel 2.129 Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020 Jenis Muatan Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Semen Ton 168 564 158 773 195 486,30 543 618,00 137 237,90 Kayu M3 155 125 20,00 20,00 5,00 Ikan Ton 191 56 562,86 640,76 153,23 Tali Bekas Ton - 50 15,00 15,00 82,00 Mobil Unit 1 146 1 180 1 061,00 1 061,00 909,23 Motor Unit 1 430 1 407 1 341,00 1 341,00 118,80 Hewan Ekor 1 641 - - - - Barang Campuran Ton 16 779 18 143 10 443,00 11 133,00 - Pupuk Ton 20 662 13 725 22 755,80 23 155,80 21 026,50 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Untuk Kategori aktivitas bongkar di pelabuhan didominasi oleh jenis muatan semen, yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi terjadi geliat pembangunan infrastruktur di Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 135 Sulawesi Barat. Jenis muatan yang kedua yaitu pupuk yang banyak didatangkan dari daerah lainnya untuk menunjang tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Barat. Tabel 2.130 Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Bulan Pelayaran Penumpang (Orang) Berangkat Datang Januari 277 3 818 2 743 Februari 252 3 249 2 286 Maret 309 3 391 2 961 April 250 - - Mei 154 - - Juni 269 382 367 Juli 230 1 128 1 227 Agustus 215 1 908 1 420 September 268 1 919 1 715 Oktober 270 1 816 2 247 November 270 1 816 2 247 Desember 234 2 000 2 100 Jumlah 2 768 19 919 17 357 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.131 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2016–2020 NO Indikator Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan 2016 2017 2018 2019 2020 Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah penumpang yang tiba (masuk) 17.646.005 1.267.705 758.544 698.333 448.699 Jumlah penumpang yang berangkat (keluar) 8.892.781 1.254.998 960.765 700.861 433.688 Persentase pergerakan kendaraan dan penumpang pada terminal tipe A, B dan C 33,10 17,95 28,46 N/A N/A 2 Rasio Izin Trayek - Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan 177 37 20 N/A N/A 3 Jumlah angkutan Darat Jumlah angkutan Darat yang tiba (Masuk) 219.990 246.061 99.897 112.465 79.360 Jumlah angkutan Darat yang berangkat (Keluar) 199.044 238.930 97.735 109.478 80.260 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.16 Urusan Komunikasi dan Informatika Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 136 Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 93 (Sembilan puluh tiga) yang tersebar di seluruh Kabupaten. Tabel 2.132 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi Internet Kecamatan (PLIK) Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Pusat Layanan Internet Kecamatan Majene 11 Polewali Mandar 26 Mamasa 19 Mamuju 22 Pasangkayu 10 Mamuju Tengah 5 Sulawesi Barat 93 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Tabel 2.133 Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat NO Kabupaten Jumlah Desa 2019 2020 1 Mamuju 5 5 2 Majene 5 5 3 Polewali Mandar 8 6 4 Mamasa 5 5 5 Pasangkayu 4 4 6 Mamuju Tengah 5 5 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021 KIM adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat, dari Masyarakat dan untuk Masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan Informasi. Tabel 2.134 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2019 NO Kabupaten Jumlah KIM 2018 2019 1 Mamuju 14 14 2 Majene 99 99 3 Polewali Mandar 1 1 4 Mamasa 50 50 5 Pasangkayu 1 4 6 Mamuju Tengah 3 3 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten Mamuju Tengah mengalami Peningkatan sebanyak 3 Kelompok Informasi Masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya Masyarakat pada daerah tertentu secara khusus mengelola kelompok informasi yang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 137 bertujuan untuk memperlancar informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi. Untuk Pengguna Pemprov dan OPD jumlah Portal/Website yang Aktif sebanyak 40 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 2 Portal/Website dan untuk Non OPD yang Aktif sebanyak 11 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 3 Portal/Website. Tabel 2.135 Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Provinsi Realisasi Capaian Tahun Ke- Jumlah Aktif Belum Aktif Pemprov dan OPD 40 2 42 Non OPD 11 3 14 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.136 WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2016–2020 Provinsi Realisasi Capaian Tahun Ke- 2016 2017 2018 2019 2020 Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun 2019 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 941 unit. Terdiri dari 614 koperasi aktif dan 301 koperasi tidak aktif. Tabel 2.137 Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Keaktifan Jumlah Aktif Tidak Aktif Majene 105 4 109 Polewali Mandar 250 0 250 Mamasa 77 66 143 Mamuju 0 0 0 Pasangkayu 40 59 99 Mamuju Tengah 49 94 143 Sulawesi Barat 521 223 744 Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Prov. Sulbar 2021 Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 744 unit yang terdiri dari 521 koperasi aktif dan 223 koperasi yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh bahan baku yang sulit didapatkan, Sumber informasi yang terbatas, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan Sumber Daya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 138 Tabel 2.138 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Kategori Usaha Persentase UMKM (%)Mikro Kecil Menengah Tidak diketahui Jumlah Majene 312 1 0 0 313 100,00 Polewali Mandar 5.614 0 0 101 5.715 98,23 Mamasa 117 62 0 3.747 3.926 4,56 Mamuju 4.973 3.765 774 0 9.512 91,86 Pasangkayu 6.891 90 0 1.538 8.519 81,95 Mamuju Tengah 0 287 0 0 287 100,00 Jumlah 17.907 4.205 774 5.386 28.272 78,21 Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.139 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Lapangan Usaha UMK UMB Jumlah Distribusi (%) Majene 41.955 2.609 44.564 15,30 Polewali Mandar 94.580 4.432 99.012 33,99 Mamasa 27.263 835 28.098 9,65 Mamuju 52.734 6.202 58.936 20,23 Pasangkayu 35.106 2.475 37.581 12,90 Mamuju Tengah 22.124 963 23.087 7,93 Jumlah 273.762 (93,99) 17.516 (6,01) 291.278 (100,00) 100,00 Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.140 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 URAIAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Koperasi Aktif (unit) 70,85% 73,50% 75,15% N/A 70,03% Jumlah BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM Jumlah UKM Non BPR/LKM 38150 20330 22150 Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo) 5 UKM 5 UKM 5 UKM Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.18 Urusan Penanaman Modal Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing. Pada kurun waktu 2016-2020, jumlah investor mengalami kenaikan dari tahun ke tahun khususnya dari pada tahun 2020 bertambah sebanyak 24 investor sedangkan tahun 2019 sebanyak 16 investor dari tahun 2018, sedangkan nilai investasi 2018 lebih banyak di tahun 2017. Jika dilihat dari jumlah investor pada tahun yang sama terlihat bahwa pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan karena pada tahun tersebut perusahaan yang berinvestasi adalah yang berskala besar dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 walaupun jumlah investor lebih banyak tetapi jumlah investasi ratarata berskala kecil. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 139 Tabel 2.141 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Uraian Realisasi Capaian Tahun Ke- 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA) 50 Investor 69 Investor 76 Investor 92 Investor 116 Investor Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA 10.52 Triliun 812 M 3.475 M 1.339 M 347 M Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan 191 Izin/NonIzin 145 Izin 214 Izin 219 Izin 218 Izin Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 30 69,10 73,41 44,23 7,91 Lama Proses Perizinan (Rata-rata) 1 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari Jumlah PERDA yang Mendukung iklim Usaha Masih sebatas Pergub N/A N/A N/A N/A Sumber : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021 Grafik 2.40 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Barat Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rasio tenaga kerja menunjukkan berapa rata-rata pekerja yang bekerja pada perusahaan. Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 rasio tenaga kerja tertinggi. Jika dilihat dari jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja maka pada tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut orientasinya adalah bidang yang membutuhkan banyak tenaga kerja sedangkan tahun 2017 dan khususnya tahun 2019 dan 2020 sebagian pekerjaannya dibantu oleh mesin. Kenaikan dan penurunan realisasi investasi PMDN dari tahun 2017 ke 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar 685.04, 376.24, -62.24 dan -70.78. Laporan tersebut berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi kewajiban setiap perusahaan secara berkala. Beberapa perusahaan masih belum mempunyai kesadaran untuk memberikan LKPM karena selain enggan untuk memberikan data realisasinya secara riil juga karena belum ada penerapan pemberian sanksi yang tegas. Penyebab penurunan lainnya adalah tidak ada perusahaan yang menambah modal ataupun aset yang juga turut dilaporkan dalam LKPM. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 140 Tabel 2.142 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Juta Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Realisasi PMA Tahun Evaluasi Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi Persentase Realisasi PMA (%)

(1)(2) (3) (4 = (2-3)/2*100) 2017 152.064,00 278.100,00 -45,32 2018 330.947,79 152.017,49 117,70 2019 152.017,49 330.947,79 -54,07 2020 93.980,18 152.017,49 -38,18 Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.143 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Juta Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tabel 2.144 ahun Realisasi PMA Tahun Evaluasi Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi Persentase Realisasi PMA (%)
(1)(2) (3) (4 = (2-3)/2*100) 2017 660.221,60 84.100,00 685,04 2018 3.144.242,90 660.221,60 376,24 2019 1.187.236,90 3.144.242,90 -62,24 2020 346.925,28 1.187.236,90 -70,78 Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1. a.Persentase Kepemudaan yang Aktif Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2016 sebesar 64 Organisasi Kepemudaan meningkat menjadi 100 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 meningkat menjadi 174. Perkembangan Organisasi Kepemudaan tersebut tentunya harus mendapat dukungan pemerintah terutama dalam pengembangan partisipasi dan potensi pemuda sehingga majunya organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah. Grafik 2.41 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 174 100 100 64 64 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 141 Tabel 2.145 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020 No Kabupaten 2019 Aktif Tidak Aktif Jumlah Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%) 1 Mamuju 27 0 27 100 2 Majene 32 0 32 100 3 Polewali Mandar 17 0 17 100 4 Mamasa 12 0 12 100 5 Pasangkayu 7 0 7 100 6 Mamuju Tengah 5 0 5 100 Sulawesi Barat 100 0 100 100 Lanjutan tabel No Kabupaten 2020 Aktif Tidak Aktif Jumlah Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%) 1 Mamuju 27 0 27 100 2 Majene 32 0 32 100 3 Polewali Mandar 17 0 17 100 4 Mamasa 12 0 12 100 5 Pasangkayu 7 0 7 100 6 Mamuju Tengah 77 2 79 97 Sulawesi Barat 172 2 174 98,85 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021
2. b.Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar 120 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 145. Untuk meningkatkan kader kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader. Grafik 2.42 Perkembangan Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021 160 140 120 100 80 60 40 20 0 145 120 75 75 80 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 142
3. c.Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Cakupan Pembinaan Olahraga Pada tabel di atas menunjukkan jumlah cabang olahraga yang dibina sejak Tahun 2016-2020 sebanyak 3 Cabang Olahraga dibandingkan dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar sebanyak 33 Cabang Olahraga di Tahun 2020. Terdapat peningkatan cabang olahraga yang terdaftar hal ini dikarenakan bertambahnya cabang olahraga yang terdaftar pada KONI Sulawesi Barat sedangkan jumlah cabor yang dibina tidak mengalami penambahan karena adanya kebijakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tabel 2.146 Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Tahun Jumlah cabang olahraga yang dibina Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar Persentase (%) 2016 3 31 9,68 2017 3 32 9,38 2018 3 32 9,38 2019 3 33 9,09 2020 3 33 9,09 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021 Perkembangan klub dan sarana olahraga di Sulawesi Barat masih sangat minim, jumlah klub olahraga dari tahun 2012 hingga tahun 2018 sebesar 20 (dua puluh) klub olahraga dan tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga menjadi hal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menekuni dunia olahraga di Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 jumlah sarana olahraga sebesar 17 unit dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 23 unit, sampai tahun 2018 menurun dan hanya 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi Barat yang terdiri dari 3 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung.
4. d.Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Di Provinsi Sulawesi Barat Pada grafik di bawah ini menunjukkan jumlah pelatih bersertifikasi mengalami kenaikan pada Tahun 2016-2018 dan tidak terjadi perubahan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan sertifikasi pelatih cabang olahraga sebagai akibat dari kondisi pandemi covid-19. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 143 Grafik 2.43 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021
5. e.Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Jumlah keseluruhan atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 30 atlet. Minimnya pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya partisipasi Sulawesi Barat dalam Kejuaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang olahraga binaan. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian prestasi keolahragaan pada tingkat nasional. Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak tahun 2012- 2016, untuk cabang olahraga takraw Sulawesi Barat telah meraih 2 emas; 3 perak; dan 4 Perunggu. Cabang Olahraga silat meraih 2 perunggu dan Cabang Olahraga Dayung telah meraih 4 emas; 1 perak; dan 4 perunggu. Untuk prestasi pada ajang olahraga nasional (PON) Sulawesi Barat hanya meraih 1 perunggu untuk cabang olahraga catur. Hal ini menunjukkan bahwa pembibitan dan regenerasi pada bidang keolahragaan masih sangat minim. Jumlah atlet pelajar yang dibina tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2015-2029. Hal ini dikarenakan jumlah kuota atlet pelajar merupakan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yakni sebanyak 38 orang. Tabel 2.147 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Tahun Jumlah atlet pelajar yang dibina (Orang) 2015 38 2016 38 2017 38 2018 38 2019 38 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021
6. f.Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tertinggi pada Tahun 2017 yaitu Tingkat Nasional sebanyak 30 Orang dan Internasional sebanyak 2 Orang. sedangkan jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan terbanyak pada 200 150 173 173 173 130 100 124 50 - 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 144 Tahun 2017 yaitu 10 medali. Akan tetapi tidak ada atlet yang memenangi kejuaraan dan prestasi selama Tahun 2020. Hal ini diakibatkan tidak adanya atlet yang mengikuti kejuaraan karena kondisi pandemi covid-19. Tabel 2.148 Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Tahun Jumlah Atlet Yang Memenangi Kejuaraan Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Dimenangkan Tingkat Nasional Tingkat Internasional Jumlah Tingkat Nasional Tingkat Internasional Jumla h 2016 20 2 22 6 2 8 2017 30 2 32 8 2 10 2018 7 - 7 5 1 6 2019 13 - 13 2 - 2 2020 0 - 0 0 0 0 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.149 Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020 Kabupaten Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Mamuju 0 0 0 0 0 0 Majene 1 0 0 1 0 0 Polewali Mandar 2 2 0 2 2 0 Mamasa 0 0 0 0 0 0 Pasangkayu 0 0 0 0 0 0 Mamuju Tengah 0 0 0 0 0 0 Sulawesi Barat 3 2 0 3 2 0 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021 Pemuda Pelopor Sulawesi Barat yang mengikuti program kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibagi dalam 7 kategori, Sejak Tahun 2016-2019 kategori sosial budaya menjadi kategori yang paling sering dimenangkan yaitu sebanyak 4 orang lalun kategori pendidikan sebanyak 3 orang dan kategori pengelolaan sumber daya alam sebanyak 1 orang. Tabel 2.150 Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Tahun Pemuda Pelopor di Bidang Jumlah Pendidikan Agama Sosial dan Budaya Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan dan Pariwisata Pangan Teknologi Tepat Guna 2016 0 0 2 0 0 0 0 2 2017 1 0 3 0 0 0 0 4 2018 2 0 0 0 0 0 0 2 2019 3 0 4 1 0 0 0 8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 145
7. g.Sarana dan Prasarana Olahraga Grafik 2.44 Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022 Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih sebatas lapangan yang tersedia di PPLP Sulawesi Barat yaitu 2 (dua) lapangan takraw, 1 (satu) lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung (perahu kano) dan olahraga takraw. 2.4.20 Urusan Statistik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang reliable, up to date,dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisis pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengembangkan program Satu Data Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral perangkat daerah dalam aplikasi SAPOTA yang merupakan System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas. Aplikasi Sapota ini akan diluncurkan di awal Tahun 2022. Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah, instansi dan lembaga terkait di Provinsi Sulawesi Barat. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah. Capaian kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku data sektoral Provinsi Sulawesi Barat. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di provinsi Sulawesi Barat serta buku PDRB yang dituangkan dalam buku seperti tabel di bawah ini: 25 20 20 20 20 20 15 10 8 5 3 3 1 1 2 0 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Klub Olahraga Jumlah Sarana Olahraga Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 146 Tabel 2.151 Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam Angka) Tahun 2017–2020 No Kabupaten Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Mamuju Ada Ada Ada Ada 2 Majene Ada Ada Ada Ada 3 Polewali Mandar Ada Ada Ada Ada 4 Mamasa Ada Ada Ada Ada 5 Mamuju Tengah Ada Ada Ada Ada 6 Pasangkayu Ada Ada Ada Ada Provinsi Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.152 Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) No Kabupaten Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ada/Tidak) 2017 2018 2019 2020 1 Mamuju Ada Ada Ada Ada 2 Majene Ada Ada Ada Ada 3 Polewali Mandar Ada Ada Ada Ada 4 Mamasa Ada Ada Ada Ada 5 Mamuju Tengah Ada Ada Ada Ada 6 Pasangkayu Ada Ada Ada Ada Provinsi Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.153 Jumlah Tabel Data Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Menurut OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020 No Kabupaten Jumlah Tabel Data 2019 2020 1 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 0 1 2 Biro Hukum Sekretariat Daerah 0 1 3 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 0 1 4 Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah 0 2 5 Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 0 4 6 Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah 0 1 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 2 8 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 9 9 Badan Kepegawaian Daerah 1 7 10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 3 11 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 3 12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 3 13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 2 14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 15 Dinas Kesehatan 3 25 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 5 17 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 3 18 Dinas Sosial 4 3 19 Dinas Tenaga Kerja 2 3 20 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 7 21 Dinas Ketahanan Pangan 0 3 22 Dinas Lingkungan Hidup 0 9 23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 33 24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 6 25 Dinas Perhubungan 1 4 26 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 14 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 147 No Kabupaten Jumlah Tabel Data 2019 2020 27 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 3 11 28 Dinas Perkebunan 0 3 29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 0 3 30 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0 5 31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 2 32 Dinas Pariwisata 3 3 33 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 15 34 Dinas Kehutanan 1 6 35 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 2 6 36 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 0 3 37 Dinas Transmigrasi 0 3 38 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3 1 39 Inspektorat 0 5 40 Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat 0 6 41 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2 5 JUMLAH 37 231 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.154 Pengelolaan Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Jumlah Seluruh OPD Jumlah OPD Yang Memiliki Data Sektoral Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2019 41 16 39.02 39.02 2020 41 40 97.56 97.56 2021 41 39 95.12 95.12 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.21 Urusan Persandian Sesuai dengan UU 23/2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar. Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem. 2.4.22 Urusan Kebudayaan Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya di masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal yang ada, pemerintah mempunyai kewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan daerah. Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya, dengan keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59 persen), Toraja (13,95 persen), Bugis (10,79 persen), Jawa (5,38 persen), Suku Mandar (49,15 persen), dan suku lainnya (19,15 persen). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 148 Pentingnya pembangunan bidang kebudayaan sehingga pelaksanaannya termuat dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Urusan Kebudayaan menjadi urusan Wajib bagi pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja. Tabel 2.155 Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 Keterangan Tahun 2017 2018 Jumlah grup kesenian (Grup) 176 185 Jumlah Gedung (Buah) 3 3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 6 11 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. 10 34 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 0 75 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019 Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 45 (empat puluh lima) hingga pada tahun 2015 sebesar 69 (enam puluh sembilan). Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu pemerintah dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 149 Grafik 2.45 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019 Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya tingkat nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.156 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat TAHUN NO. PENETAPAN NAMA KARYA BUDAYA DOMAIN KET 2011 SANDEQ KATINTING Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta Ditetapkan 2013 201300046 SAIYYANG PATTU'DU Seni Pertunjukan Ditetapkan 2014 201400156 PASSAYANG-SAYANG Tradisi dan Ekspresi Lisan Ditetapkan 2014 201400157 SANDEQ Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta Ditetapkan 2015 201500278 LOKA SATTAI /LOKA RO'DO /LOKA ANJOROI Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional Ditetapkan 2015 201500279 KAIN TENUN SUKOMANDI Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional Ditetapkan 2016 201600413 MANGARO Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Ditetapkan 2016 201600414 PERKAWINAN ADAT MANDAR Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Ditetapkan 2016 201600417 MASOSSOR MANURUNG /MANOSSOR Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Ditetapkan 80 75 70 60 54 50 47 40 38 30 25 20 10 0 2014 2015 2016 2017 2018 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 150 TAHUN NO. PENETAPAN NAMA KARYA BUDAYA DOMAIN KET MANURUNG 2016 201600415 KEKE/ PAKEKE Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional Ditetapkan 2016 201600416 CALONG Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional Ditetapkan 2017 201700568 LIPA SAQBE MANDAR Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional Ditetapkan 2018 201800794 MAPPATAMMAQ AL- QURAN Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Ditetapkan 2018 201800795 MAULIDAN SALABOSE Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Ditetapkan 2018 201800796 PUPU Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional Ditetapkan Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.23 Urusan Perpustakaan Perpustakaan merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan terutama masyarakat pelajar, mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu untuk menunjang aktivitasnya. Dengan kata lain perpustakaan sudah memasyarakat, namun kita juga menyadari bahwa sebagian masyarakat yang lain belum mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi perpustakaan, pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi Barat sangat minim terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamasa dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu berdasarkan kurangnya jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini adalah masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi kurang update-nya koleksi buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan dapat dioptimalkan. Tabel 2.157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 No Kabupaten Tahun 2018 Jumlah kunjungan ke perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 1 Majene 18.720 65 0 2 Polewali Mandar 65.341 5.445 350,53 3 Mamasa 2.191 8 220.012 4 Mamuju 24.892 103 120.862 5 Pasangkayu 4.007 334 7.980 6 Mamuju Tengah 500 42 143.272 Sulawesi Barat 115.651 5.997 492.477 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 151 Lanjutan Tabel di atas No Kabupaten Tahun 2019 Jumlah kunjungan ke perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 1 Majene 20.160 70 N/A 2 Polewali Mandar 76.103 317,09 10.702,00 3 Mamasa 2.340 9 189.997 4 Mamuju 117.604 490 0 5 Pasangkayu 2.863 239 7.980 6 Mamuju Tengah 1.616 135 143.272 Sulawesi Barat 220.686 1.259,67 351.951 Lanjutan Tabel di atas No Kabupaten Tahun 2020 Jumlah kunjungan ke perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 1 Majene N/A N/A 174 2 Polewali Mandar 3.528 14,70 478,53 3 Mamasa 2.200 9 163 4 Mamuju 0 0 279 5 Pasangkayu 103 9 189 6 Mamuju Tengah 261 22 135 Sulawesi Barat 6.092 54,30 1.419,22 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jumlah kunjungan paling banyak di perpustakaan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 3.528 orang pada tahun 2020, namun jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2019 yang mencapai 76.103 orang, sedangkan di Kabupaten Mamuju tidak memiliki pengunjung perpustakaan selama tahun 2020. Tabel 2.158 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 Kabupaten Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah Koleksi Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Majene 4.725 - - 9.750 - - Polewali Mandar 7.771 8.057 351 21.342 22.841 730 Mamasa 388 388 388 7.177 7.177 7.177 Mamuju 6.355 783 783 15.840 1.979 1.979 Pasangkayu 3.320 564 - 13.127 4.517 - Mamuju Tengah 426 178 146 2.261 2.585 1.535 Sulawesi Barat 22.985 9.970 1.668 69.497 39.099 11.421 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah se-Sulawesi Barat pada tahun 2020 mencapai 1.668 judul buku dan jumlah koleksi buku sebanyak 11.421 buku, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari data tahun sebelumnya. Jumlah judul buku paling banyak ketersediaannya di Kabupaten Mamuju yang mencapai 783 judul buku pada tahun 2020, sedangkan di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi jumlah judul buku paling sedikit yakni 146 judul buku, sedangkan jumlah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 152 koleksi buku yang tersedia paling banyak di Kabupaten Mamasa yang mencapai 7.177 buku dan di Kabupaten Polewali Mandar jumlah koleksi buku paling sedikit sebanyak 730 buku yang mengalami penurunan cukup signifikan dari data tahun 2019 yang mencapai 22.841 buku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengadaan buku di tahun 2020 untuk tiap kabupaten di Provinsi Sulwesi Barat. Sedangkan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu sampai saat ini belum melaporkan data jumlah koleksi buku dan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2020. Tabel 2.159 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 No Tahun Jumlah Perpustakaan Jumlah Penduduk Rasio (x1000) 1 2018 2.805 1.355.554 2,07 2 2019 2.826 1.380.256 2,05 3 2020 1.807 1.419.229 1,27 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021 dan BPS (diolah) Jumlah perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 mencapai 1.807 unit, sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419.229 orang. Dengan demikian, menunjukkan rasio perpustakaan persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1,27. Tabel 2.160 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Kabupaten Pustakawan Tenaga Teknis Penilai Berser tifikat Tidak Bersertifikat Berser tifikat Tidak Bersertifikat Berser tifikat Tidak Bersertifikat Mamuju 1 - 37 - - - Majene - - 235 - - - Polewali Mandar 2 - 30 - - - Mamasa 3 12 - 5 - 5 Pasangkayu - - 148 - - - Mamuju Tengah - - 37 - - - Sulawesi Barat 6 12 487 5 0 5 Lanjutan tabel di atas Kabupaten Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Persentase Bersertifikat (%)Bersertifikat Tidak Bersertifikat Jumlah Mamuju 38 - 38 100 Majene 235 - 235 100 Polewali Mandar 32 - 32 100 Mamasa 3 22 25 12 Pasangkayu 148 0 148 100 Mamuju Tengah 37 0 37 100 Sulawesi Barat 493 22 515 96 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 153 Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Berdasarkan data di atas, hanya Kabupaten Mamasa yang tingkat persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikat baru mencapai 12 persen. Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Mamasa sudah memiliki tenaga pustakawan yang bersertifikat sedangkan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah hanya memiliki tenaga teknis bersertifikat. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa memiliki jumlah pustakawan bersertifikat terbanyak yaitu 3 Pustakawan dan kabupaten Majene memiliki tenaga teknis bersertifikat terbanyak yaitu 235 di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki tim penilai yang bersertifikat. 2.4.24 Urusan Kearsipan Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparatur pemerintah sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 154
8. a.Tenaga Kearsipan Penyelenggaraan kegiatan kearsipan agar dapat berjalan secara optimal, tentunya harus didukung oleh jumlah dan kualitas tenaga kearsipan yang memadai. Tenaga arsiparis di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat masih sangat minim dan sangat terbatas, di mana dari seluruh kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat, tenaga arsiparis hanya terdapat di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebanyak 2 (dua) arsiparis dengan kategori terampil seperti yang dapat dilihat pada tabel Tabel Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat di atas.
9. b.Sarana dan Prasarana Kearsipan Pencipta arsip dan lembaga kearsipan perlu menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, hal itu berdasarkan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 32, dan pasal 33. Sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sulawesi Barat sangat memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Tabel 2.161 Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2020 Lembaga Kearsipan Jumlah Ketersediaan Jumlah Kebutuhan Tingkat Ketersediaan % LKD Provinsi Sulawesi Barat 0 1 0 LKD Kabupaten Mamuju 0 1 0 LKD Kabupaten Majene 0 1 0 LKD Kabupaten Polewali Mandar 0 1 0 LKD Kabupaten Mamasa 0 1 0 LKD Kabupaten Pasangkayu 0 1 0 LKD Kabupaten Mamuju Tengah 0 1 0 Jumlah 0 7 0 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan Depot Arsip masih sangat tinggi, belum adanya lembaga kearsipan daerah yang memiliki Depot Arsip di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan ketersediaan record center, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, record center hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 155 Tabel 2.162 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Tahun Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah PD Persentas e (%) KET 2018 1 41 2,44 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2019 3 41 7,32 Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah 2020 3 41 7,32 Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 OPD pada tahun 2019 yaitu Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, BKD, Dinas Perpustakaan dan kearsipan, Dinas Pariwisata. Tetapi diantara 5 OPD ini ada beberapa yang menerapkan arsip baku dan berdasarkan TND. Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata telah menerapkan keduanya yaitu menata penyimpanan arsip dengan baku dan juga telah menerapkan TND. Sedangkan OPD yang lain ada beberapa bidang yang menerapkan TND dan ada yang hanya menerapkan penyimpanan arsip secara baku. Tahun 2020 hanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menerapkan arsip baku dan TND karena bidang kearsipan belum mengadakan audit jumlah OPD yang menerapkan arsip baku disebabkan kegiatan mengaudit untuk Tahun 2020 ditiadakan. Tabel 2.163 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 No Tahun Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 1 2018 1 2 2019 2 3 2020 0 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 belum dilaksanakan dikarenakan anggaran pelaksanaan kegiatan dikenakan refocusing akibat pandemi. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sudah dilaksanakan satu kali kegiatan dan tahun 2019 dilaksanakan dua kali kegiatan. 2.4.25 Urusan Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 156 600.000 521.762 500.000 442.563 467.427 385.557 400.000 300.000 200.000 164.487 100.000 - Domestik Mancanegara angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Grafik 2.46 Perkembangan Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 344 723 550 534 140 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jumlah wisatawan Domestik maupun Mancanegara mengalami perkembangan setiap tahunnya pada tahun 2016, jumlah wisatawan domestik sebesar 164.487 meningkat hingga tahun 2019 sebesar 521.762 orang meskipun turun di tahun 2020 menjadi 467.427 orang. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang fluktuatif dari hanya sebesar 344 orang pada tahun 2016 menjadi 534 orang di tahun 2019 kemudian turun drastis menjadi 140 orang di tahun 2020. Turunnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara di tahun 2020 disebabkan diterapkannya pembatasan pergerakan masyarakat dalam melakukan kegiatan karena pandemi yang terjadi di seluruh wilayah. Tabel 2.164 Jumlah Hotel, Kamar Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Uraian Jumlah Hotel Tingkat Penghuni Kamar Hotel Bintang Hotel Non Bintang 2016 147 39,57 28,65 2017 155 28,64 13,27 2018 150 36,70 17,85 2019 149 46,79 17,72 2020 163 22,78 13,19 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di Sulawesi Barat. Pada tahun 2016, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar 147 unit menjadi 163 unit pada tahun 2020. Hal itu menjadi indikator bahwa pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kenaikan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 157 Tabel 2.165 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2016-2019 Kabupaten Tahun 2016 2017 2018 2019 Majene 13 17 45 47 Polewali Mandar 37 40 51 64 Mamasa 27 28 33 35 Mamuju 171 171 62 62 Pasangkayu 53 53 25 33 Mamuju Tengah 60 60 33 35 Sulawesi Barat/Total 361 369 249 276 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan- kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya event Sandeq Race dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 2 tahun belakangan jalurnya dialihkan dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Mamuju. Grafik 2.47 Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan asing 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 3,09 3,93 2,38 1,65 1,24 1,35 1,40 1,00 1,48 1,00 2016 2017 2018 2019 2020 Wisatawan Domestik Wisatawan Mancanegara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 158 maupun domestik yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Barat meningkat setiap tahunnya dan peningkatan jumlah kunjungan tersebut sangat signifikan. kunjungan wisata asing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 723 orang pada tahun 2017 menurun sebesar 543 orang pada tahun 2019 dengan rata-rata lama menginap hanya sehari. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Barat karena belum adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata dengan baik. adapun Kendala pengembangan pariwisata meliputi akses seperti jalan menuju objek wisata serta sarana dan fasilitas untuk para wisatawan yang berkunjung. 2.4.26 Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2019, tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mencapai 337,77 ribu orang atau sekitar 50,19 persen penduduk angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ke depannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.
10. a.Tanaman Pangan Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus menurun. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami penurunan akan tetapi mengalami penurunan kurang lebih sebesar 9 persen di tahun 2017 ke tahun 2020 seperti yang terlihat pada grafik di bawah. Grafik 2.48 Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2016 – 2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 800.000 667.100 600.000 548.536 400.000 326.169 300.142 319.166 200.000 - 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 159 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 121.421 140.841 67.835 62.581 64.657 2016 2017 2018 2019 2020 Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2.166 Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 Komoditas Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
  1. 1.Padi Luas Panen (ha) 121.421,00 140.81,00 67.835.00 62.581.47 64.656.69 Produksi (ton) 548.536,00 667.100,00 326.169.00 300.142.22 319.165.97 Produktivitas (ku/ha) 45,26 47,37 42.86 45.69 46.07
  2. 2.Jagung Luas Panen (ha) 51.346,00 154.173,50 126.695.20 136.166.00 94.396,90 Produksi (ton) 284.213,00 724.222,00 605.163,23 624.811.37 461.254.11 Produktivitas (ku/ha) 55,35 46,97 264.75 264.75 264.75
  3. 3.Ubi Kayu Luas Panen (ha) 1.161,00 1.269,50 821.50 816.00 1.121.00 Produksi (ton) 25.700,00 34.662,00 22.887,65 25.416.03 32.885.62 Produktivitas (ku/ha) 221,36 273,04 1.748.44 1.748.44 1.748.44
  4. 4.Ubi Jalar Luas Panen (ha) 566,00 467,00 376.50 405.40 394.70 Produksi (ton) 6.751,00 5.483,00 5.755.04 6.179.71 7.148.36 Produktivitas (ku/ha) 119,38 117,53 891.63 891.63 891.63
  5. 5.Kacang Tanah Luas Panen (ha) 353,00 342,50 232.40 251.40 201.50 Produksi (ton) 433,00 385,00 391,61 402.64 419.98 Produktivitas (ku/ha) 12,27 11,24 91.75 91.75 91.75
  6. 6.Kedelai Luas Panen (ha) 3.802,00 3.103,20 10.814.60 16.344.30 3.658.90 Produksi (ton) 6.480,00 4.853,00 13.361.48 20.610.32 4.470.96 Produktivitas (ku/ha) 17,04 15,64 78.01 78.01 78.01
  7. 7.Kacang Hijau Luas Panen (ha) 253.00 523.00 304.80. 255.50 465.70 Produksi (ton) 342.00 701.00 518.92 488.82 954.21 Produktivitas (ku/ha) 67.56 68.12 87.85 87.85 87.85 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Grafik 2.49 Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2016-2020 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021 Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 160 padi di Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan produksi padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2018. Hal berbeda terjadi pada tahun 2019, di mana luas area panen padi pada tahun tersebut justru mengalami penurunan diikuti dengan turunnya produksi padi di Sulawesi Barat yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, di mana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen. Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.
11. b.Peternakan Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 95.287 ekor, populasi kambing sekitar 193.944 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.575.252 ekor. Tabel 2.167 Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2021 Komoditas 2017 2018 2019 2020 2021
  1. 1.Populasi (ekor) Sapi Potong 94 015 95 287 96 639 113 380 115 199 Sapi Perah - - - - - Kerbau 7 978 10 167 10 370 8 948 9 412 Kambing 190 708 193 944 194 772 196 680 197 162 Kuda 2 432 1 560 1 578 1 367 1 425 Babi 134 566 134 931 137 106 169 308 174 757 Ayam Ras 1 936 130 2 628 919 2 656 590 2 620 077 2 703 572 Ayam Kampung 4 487 632 4 575 252 4 856 281 4 986 648 4 994 718 Itik 384 671 390 025 396 484 361 543 391 201
  2. 2.Produksi (kg) Daging Sapi Potong 2 854 429 2 266 145 2 287 824 1 704 881 1 748 112 Daging Kerbau - 150 604 205 834 201 942 205 875 Daging Kambing 210 662 212 741 167 780 160 453 158 859 Daging Kuda - - - - Daging Babi 709 775 716 899 682 541 917 065 805 606 Daging Ayam Ras Pedaging 1 755 973 2 384 298 2 733 481 2 160 337 2 192 652 Daging Ayam Kampung 4 837 559 4 932 122 5 380 048 5 75 604 5 384 303 Daging Itik 244 245 245 671 249 742 227 539 246 191 Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 161
12. b.Perkebunan Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat potensial. Adapun produksi dan Produktivitas berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2.168 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Ton) Kabupaten Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa sawit (Rakyat) Kopi Robusta Kopi Arabika Kakao Majene 8.113,00 509,85 - 177,00 42,00 8.554,93 Polewali Mandar 17.493,17 2.586.17 - 699,18 123,14 36.451,62 Mamasa 9,00 - - 1.351,00 1.852,00 7.224,00 Mamuju 2.592,26 361.35 12 568.00 100,32 35,52 11.653,40 Pasangkayu 4.381,00 - 142.320.00 1,53 0,35 5.688,94 Mamuju Tengah 895,50 - 34.700.00 14,00 - 6.703,00 Sulawesi Barat 33.483,93 3.457,37 189.588,00 2.343,03 2.053,01 76.275,89 Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 2.169 Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (ton/ha) Kabupaten Kelapa (dlm) Kelapa Hibrida Kelapa sawit (Rakyat) Kopi Robusta Kopi Arabika Kakao Majene 1.193,09 1.143,16 - 501,42 700,00 905,86 Polewali Mandar 1.123,81 1.512,24 - 782,95 866,57 876,05 Mamasa 600,00 - - 619,72 762,45 664,09 Mamuju 956,43 1.231,76 1.859.00 840,76 248,76 671,91 Pasangkayu 977,79 - 3.784.00 765,00 350,00 726,32 Mamuju Tengah 1.013,01 - 3.200.00 608,70 - 703,36 Sulawesi Barat 1.099,43 1.411,45 3.433,57 656,25 739,85 789,30 Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2021 Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Pada tahun 2020, produksi Kelapa Sawit Sulawesi Barat mencapai 189.588 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing mencapai 142.320 ton dan 34.700 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir mencapai seluruh produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi penurunan produksi Kelapa Sawit dari tahun sebelumnya, yang berakibat menurunnya harga Kelapa Sawit, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menstabilkan harga. Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah Kakao. Pada tahun 2020, produksi kakao di Sulawesi Barat mencapai 76.275 ton. Persebaran kakao paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga 36.451 ton, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamuju yang sebesar 11.653 ton. Kakao yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk pengembangan industri hasil olahan Kakao. Berbagai komoditi di atas tentunya ditunjang oleh luas lahan yang cukup dan pengembangannya masih dapat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 162 dilakukan. Luas lahan masing-masing komoditi tersebut seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.170 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Ha) Kabupaten Kelapa Kelapa sawit Kopi Kakao Majene 7 246 - 413 8 984 Polewali Mandar 17 273 - 1 035 37 109 Mamasa 15 - 4 275 10 949 Mamuju 3 068 5 765 262 15 764 Pasangkayu 4 501 43 925 3 7 732 Mamuju Tengah 995 29 549 23 9 325 Sulawesi Barat 33 101 79 239 6 011 89 863 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Ket: Masih menggunakan data tahun 2019
13. c.Hortikultura Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2017 - 2018, beberapa komoditas tanaman hortikutura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.171 Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2018-2020 Kabupaten 2018 2019 2020 Luas panen (ha) Produksi (ton) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Majene: Bawang Merah 110 3 575 56 2 701 73 2 237 Cabai Besar 57 1 320 49 814 50 518 Cabai Rawit 155 4 116 144 3 673 107 1 219 Kentang - - - - - - Petsai 5 13 7 28 - - Kubis - - 2 7 Tomat 56 1 959 53 682 71 521 Bawang Putih - - - - 151 7 410 Kangkung 56 793 41 647 42 244 Kacang Panjang 68 731 40 373 51 350 Polewali Mandar Bawang Merah 44 1 319 43 1 234 97 3 130 Cabai Besar 217 3 146 137 3 076 150 2 138 Cabai Rawit 159 2 363 91 2 252 97 1 557 Kentang - - - - - - Petsai 53 2 079 35 580 - - Kubis - - - - - - Tomat 83 1 678 72 1 525 76 1 273 Bawang Putih - - - 151 55 Kangkung 83 3 379 115 2 053 97 1 540 Kacang Panjang 77 1 416 105 1 411 133 1 721 Mamasa Bawang Merah 6 125 3 64 16 450 Cabai Besar 9 107 1 100 2 20 Cabai Rawit 30 352 21 237 39 376 Kentang 29 3 310 30 2 888 24 2 580 Petsai 65 753 48 568 - - Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 163 120 99,91 99,91 99,91 100 80 60 40 20 0 2016 2017 2018 Kabupaten 2018 2019 2020 Luas panen (ha) Produksi (ton) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Kubis - 2 15 Tomat 33 230 29 854 42 718 Bawang Putih - 33 1 342 Kangkung 33 487 28 592 68 1 057 Kacang Panjang 30 304 17 373 37 585 Mamuju Bawang Merah 6 360 22 880 7 14 Cabai Besar 126 6 592 145 7 324 265 857 Cabai Rawit 169 7 738 203 9 778 277 880 Kentang - - - - - - Petsai 44 2 090 81 3 157 - - Kubis - - - - - - Tomat 64 5 810 113 7 567 287 837 Bawang Putih - - - - - - Kangkung 64 7 205 211 6 035 292 851 Kacang Panjang 116 2 500 152 5 421 261 806 Pasangkayu Bawang Merah 2 63 4 160 2 86 Cabai Besar 71 9 131 90 8 878 77 6 137 Cabai Rawit 82 10 306 87 9 072 77 5 971 Kentang - - - - - - Petsai 1 47 1 48 - - Kubis - - - - - - Tomat 25 2 819 33 4 000 24 1 671 Bawang Putih - - - Kangkung 25 279 51 608 39 552 Kacang Panjang 31 3 632 64 6 736 59 4 122 Mamuju Tengah Bawang Merah 1 2 1 27 7 184 Cabai Besar 108 2 368 58 1 788 39 1 315 Cabai Rawit 91 1 706 54 1 618 58 2 044 Kentang - - - - - - Petsai 58 594 37 411 - - Kubis - - - - - - Tomat 73 1 286 62 1 989 40 1 468 Bawang Putih - - - - - - Kangkung 73 1 129 69 1 059 68 1 349 Kacang Panjang 93 1 843 74 2 266 62 2 157 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Grafik 2.50 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019 Grafik 2.51 Cakupan Bina Kelompok Petani (Kelompok) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 164 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019 2.4.27 Urusan Kehutanan Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang cukup melimpah. Pada tahun 2020, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar 1.069.989 ha. Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 60 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan Suaka Alam, sementara sisanya merupakan kawasan hutan produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu kayu bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut. Tabel 2.172 Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 Kabupaten Kawasan Suaka Alam Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Jumlah Majene 0 45.052 7.627 0 0 52.679 Polewali Mandar 986 65.814 23.036 0 0 89.836 Mamasa 63.261 90.151 49.539 0 368 203.319 Mamuju 71.883 128.691 85.242 41.027 10.851 337.694 Pasangkayu 612 99.530 54.603 2.264 8.988 165.997 Mamuju Tengah 53.604 26.795 111.202 27.639 1.224 220.464 2020 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989 2019 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989 2018 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989 2017 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989 2016 190.256 456.108 331.154 70.932 21.431 1.069.881 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 8.000 7.462 7.481 7.499 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - 6.716 6.044 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.52 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 165 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - 6.747 0,34 0,34 2016 2017 2018 2019 2020 514,20 499,76 428,50 379,77 360,27 2014 2015 2016 2017 2018 629 640 664 774 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 629 Ha meningkat menjadi 6.747 Ha pada tahun 2018. Grafik 2.53 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2019 Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 428,50 Ha menurun menjadi 360,27 Ha pada tahun 2018. Grafik 2.54 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2016–2020 (Persen) 0,33 0,32 0,32 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 166 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 - Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari tahun 2016 sebesar 0,34 persen menurun menjadi 0,33 persen pada tahun 2020. Grafik 2.55 Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (m 3 ) 2016 2017 2018 2019 2020 Kayu Gergajian 822,00 986,15 1.899,29 723,48 255,03 Kayu Bulat 87,88 2.715,31 6.069,19 5.409,99 478,38 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga saat ini setidaknya telah membentuk 13 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3) Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan. Ketiga hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya hutan yang ada. Berikut ini disajikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Sulawesi Barat beserta dengan potensi yang ada dalam kawasan hutan tersebut. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 167 Tabel 2.173 Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat No Nama KPH Unit Jeni s SK Menteri SK Kelembagaan SK Penetapan Provinsi SK RPHJP Jenis Kelembagaan Luas (Ha) Potensi non kayu potensi Jasa Lingkungan 1 MAPILI UNIT XI KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor. 91 Tahun 2010 SK. 651/Menhut- ll/2010 SK. 6404/MENLHK- KPHL/ PKPHL/DAS.3/11/ 2016 SKPD 77,196 Rotan, murbei, aren, damar Wisata Bahari Palippis dan Labuang, Wisata Tirta bendungan Sekka-Sekka, air terjun Kunyi, Air terjun Limbong, Agrowisata, calon Tahura Indorannuang 2 MAMASA TENGAH Unit VIII KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Bupati Mamasa Nomor. 8 Tahun 2010 SK. 340/Menhut- II/2011 SK. 7584/Menhut- II/Reg.4- 1/2014 UPTD 37,962 Getah Pinus, Rotan, Bambu, Tanaman Seong, Aren, Alpukat, Markisa, Terong Belanda Air Panas Belerang Kanan, Air Terjun Solokan, Air Terjun Mambuliling, Wisata Rohani Pena, Wisata Budaya Kuburan TedongTedong, Wisata Budaya Batu Kumila, Gua Kelelawar di Desa Pasapa Mambu 3 MAMASA BARAT Unit VII KPH P SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK. 341/Menhut- II/2011 SK. 5581/Menhut- II/Reg.4- 1/2014 UPTD 53,555 Getah Pinus, Rotan, Bamboo, Nilam, Siong Air Terjun Sambabo, Permandian Air Panas di Desa Uhelanu, Aliran Sungai Deras Untuk Arum Jeram 4 GANDA DEWATA Unit XII KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7e Tahun 2013 SK. 441/Menhut- II/2012 SK. 7579/Menhut- II/Reg.4- 1/2014 UPTD 157,59 8 Rotan, Damar, Madu, Getah, Nilam Perdagangan Karbon, Wisata Air Terjun Di Hulu Sungai Kinatang, Wisata Alam Pendakian Di Desa Tabulahan, Wisata Religi Dan Wisata Budaya Pada Situs Budaya Tabulahan Di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi Di Kalumpang Dan Situs Palemba Di Kalumpang, Pemanfaatan Air Untuk Produksi Air Kemasan Di Desa Kinatang 5 MALUNDA Unit X KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Bupati Majene Nomor. 1 Tahun 2012 SK. 753/Menhut- II/2012 UPTD 52,071 Rotan, Gaharu, Lebah Madu Permandian Air Panas Tallum Banua, Wisata Alam Arung Jeram Bambangan, Wisata Alam Air Terjun Sambabo, Hutan Pendidikan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 168 No Nama KPH Unit Jeni s SK Menteri SK Kelembagaan SK Penetapan Provinsi SK RPHJP Jenis Kelembagaan Luas (Ha) Potensi non kayu potensi Jasa Lingkungan Baruga Dua, Pengembangan Kegiatan Religi Tallum Banua 6 BUDONG- BUDONG Unit V KPH P SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK. 996/Menhut- II/2013 SK. 817/Menhut- II/Reg.4-1/ 2015 UPTD 167,24 3 Rotan, Damar, Madu Pemandangan Alam, Air Terjun, Sungai 7 LARIANG Unit II KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 15 Tahun 2011 SK. 60/Menhut- II/2011 SK. 7317/Menhut- II/Reg.4- 1/2014 UPTD 57,916 Rotan, Coklat, Sawit 8 KAROSSA UNIT IV KPH P SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK.636/Menlhk- Setjen/2015 UPTD 63,110 rotan, getah getahan, buah buahan, madu lebah wisata alam air terjun, pembangunan agrowisata, potensi pemanfaatan air domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, perdagangan karbon 9 KARAMA UNIT VI KPH P SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK.636/Menlhk- Setjen/2015 SK. 3/PHPL- KPHP/PKPHP/ HPL.0/12/2016 UPTD 156,91 8 rotan, damar, madu pemandangan alam, air terjun, sungai 10 MAMASA TIMUR UNIT IX KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK.840/Menlhk/ Setjen/PLA.0/11 /2016 SK. 4809/MENLHK- KPHL/PKPHL/DA S.3/2019 UPTD 51,086 11 PASANGK AYU UNIT I KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK.730/MENLH K /SETJEN/PLA.0/ 12/2017 UPTD 25,662 12 SARUDU UNIT III KPH L SK.799/ME NHUT- II/2009 Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 SK.80/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/ I/2019 SK. 3575/MENLHK - KPHL/PKPHL /DAS.3/4/2019 UPTD 68,384 13 TAMAN NASIONAL GANDANG DEWATA UNIT XIII KPH K SK.799/ME NHUT- II/2009 - SK.773/MENLH K/ SETJEN/PLA.2/ 10 /2016 - UPTD KLHK 189,20 8 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 169 2.4.28 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, bijih besi, sulfida, serta potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, di mana menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radioaktif atau uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di mana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan Internasional, baik off shore maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi. Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti pada tahun 2013 – 2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk para pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 170 Gambar 2.8 Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Sumber daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional. Adapun kontraktor tersebut adalah sebagai berikut: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 171 Tabel 2.174 Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional KKKS WILAYAH KERJA KAB/ KOTA LUAS WILAYAH KERJA PERKEMBANGAN TERKINI KET MUBADALA PETROLIUM SEBUKU Majene 2,344.9 km2 Produksi Gas Alam mulai Oktober 2013 Kegiatan Proses Penyertaan Modal/Participating Interest antara Kalsel dan Sulbar Aktif (Produksi) Periode Efektif: 22 Sept 1997 – 21 Sept 2027 MUBADALA PETROLIUM WEST SEBUKU Majene 4,933 km² PSC Kontrak tahun 2012 Study Geology Aktif (Eksplorasi) Tanggal efektif KKS: 19 Des 2011 KRISENERGY BV. (BALA BALAKANG) BALA- BALAKANG Mamuju 4.190,96 km² Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 km2 2014 Pergantian nama blok sesuai dengan SK Kem ESDM No.15.K/13/DJM.E/ 2015 Aktif (Eksplorasi) ENI INDONESIA. LTD EAST SEPINGGAN (MANAKARR A MAMUJU 1) Mateng, Pasangkayu Pemprov Sulbar telah diusulkan penggantian nama WK menjadi Blok Manakarra Mamuju 1 Aktif (Eksplorasi) NIKO RECOURCES LIMITED SOUTH EAST GANAL 1 Matra & Mateng Luas Wilayah: Aktif (Eksplorasi) PARE PARE Polewali, Pinrang, Pare-pare 8.373 km2 Proses Lelang MANAKARR A MAMUJU Mamuju, Mateng 6.995 km2 Lelang Reguler 2016 WEST BUDONG Mamuju, Mateng, Matra 1.723 km2 Proses Lelang EAST KENDILO Matra Pemprov Sulbar mengusulkan penggantian Nama WK menjadi Blok Sendana 1 Proses Lelang SOUTH EAST MANDAR Polewali Konsulda WK Baru Migas berlangsung pd 17 Maret 2016 Lelang Reguler 2016 SUREMANA 1 Matra Lalang Reguler Tahun 2016 Lelang Reguler 2016 Pearl Oil KARANA Majene 5.389,68 Km² Survey 2D (2008) Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013 STATOIL KARAMA Mamuju, Mateng 4.287,37 Km2 Sumur Eksplorasi Karama-1&Karama-2 Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013 CONOCO PHILIPS KUMA Mateng, Matra 5086 Km2 SumurEksplorasi Kalukku-1 sda EXXON MANDAR Majene, Polewali Mandar 4.196,25 Km2 Kris-1 32,30 mill laut Putera-1 26,04 mil laut Sultan-1 25,35 mill sda Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 172 KKKS WILAYAH KERJA KAB/ KOTA LUAS WILAYAH KERJA PERKEMBANGAN TERKINI KET MARATHON PASANG KAYU Pasangkayu 4.707,63 Km2 Sumur Ekplorasi Bravo-1 Romeo-1 sda EXXON SUREMANA Pasangkayu 5.339,63 Km2 Sumur Eksplorasi Rangkong-1 Sda HARVEST BUDONG- BUDONG B.V. BUDONG- BUDONG Mamuju, Mateng & Matra Tanggal efektif KKS: 16 Jan 2007 Luas Wilayah Kerja: 2.476,45 km² Proses Terminasi/ Pengembalian Blok Migas Ke pemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Tanggal 5 Juni 2014. Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2014 Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021 Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainnya adalah bahan galian, Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar pada 6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut: Tabel 2.175 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Sebaran Lokasi di Kabupaten Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (ha) Majene
  1. 1.Ulumanda - Desa Sambabo - Sungai Urekang
  2. 2.Pamboang - Pamboang - Desa Siang - Desa S. Loppa
  3. 3.Sendana - Desa Limboro - Desa Ulidang Bijih Besi (Fe) - - Panas Bumi - - Logam Emas (Au) - - Panas Bumi - - Panas Bumi - - - - Panas Bumi 64.531.353 ton 4.287 Batu Bara (Hipotesa) Polewali Mandar
  4. 1.Tapango - Desa Tapango - Desa Lapejang - Desa Simbalutung - Desa Bussu - Desa Takaturung - Desa Riso/Kalimbua
  5. 2.Anreapi - Desa Pasiang dan Desa Papandangan - Desa Ulugalung - Desa Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan
  6. 3.Binuang - Desa Mammi - Desa Kurma - Desa Batetangnga
  7. 4.Matakali Bijih Besi (Fe) 163.823,83 ton 5, Bijih Besi (Fe) - 707 Bijih Besi (Fe) - 300 Bijih Besi (Fe) - - Bijih Besi (Fe) - 1.500 Panas Bumi 41 MWe - Bijih Besi (Fe) 328.525 ton 8 Bijih Besi (Fe) - 1.750 Logam Galena (Pb) 1.500 ton 199 Bijih Besi (Fe) 6.044,04 ton 2.445 Logam Emas (Au) - 3000 Logam Galena (Pb) - 2.000 Bijih Besi (Fe) - 912 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 173 Sebaran Lokasi di Kabupaten Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (ha) - Desa Barumbung
  8. 5.Campalagian - Desa Sumarrang
  9. 6.Mapilli - Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa - Desa Batupanga Daala - Desa Andau
  10. 7.Bulo - Desa Sapporakki
  11. 8.Matangnga - Desa Matangnga
  12. 9.Balanipa - Desa Bala
  13. 10.Alu - Desa Pao-Pao Logam Emas (Au) - - Logam Emas (Au) - 5.000 Panas Bumi - - Panas Bumi - - Panas Bumi 292 Mwe - Panas Bumi 115 Mwe - Panas Bumi - - Panas Bumi - Mamasa
  14. 1.Messawa - - - Desa Batubusa Logam Tembaga (Cu)
  15. 2.Pana - - - Desa Karaka, Ulusalu, Logam Tembaga (Cu) Sapan, Saloan, Paken - - - Desa Karaka, Ulusalu, Logam Seng (Zn) Sapan, Saloan, Paken -
  16. 3.Tabulahan Hipotesa 888 - Desa Talopak Bijih Besi (Fe) - - - Desa Tarinding, Talopak Logam Emas Primer (Au)
  17. 4.Sumarorong - Desa Ratta Bo’te Bijih Besi (Fe) Hipotesa -
  18. 5.Aralle - - Desa Salu Kaiyyang Bijih Besi (Fe) - Logam Mangan (Mn) - -
  19. 6.Mamasa - - Desa Makuang Pebassian Logam Mangan (Mn) Hipotesa - - Desa Sipai Pebassian Logam Pasir Besi 900 - Desa Usango, Panas Bumi - Rambusaratu, Makau, Salu Mokanan Utara, Lindu Hahangan, Uhailano, Rantetangnga, Salu Kanan, Mungin, Rantekatoang, Indobanua, Rantekamiri, Tamalatik, Timbu Kanan, Malimbong
  20. 7.Tabang Logam Emas Primer (Au) - 5.327 - Desa Baka Disura’ Mamuju
  21. 1.Bonehau - Bonehau Batu Bara 3.593.642 ton 1,6 - Desa Buttu Ada Logam Emas (Au) - - Logam Mangan (Mn) - - - Desa Tamalea Logam Emas Primer (Au) 1.073.570 ton -
  22. 2.Kalumpang - Desa Karataun Logam Emas Placer - - Logam Emas Primer (Au) - - - Desa Bulo Logam Tembaga (Cu) - -
  23. 3.Tapalang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 174 100 98,03 98,66 95 90 86,00 85 84,01 83,88 80 75 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik (%) Sebaran Lokasi di Kabupaten Jenis Bahan Galian Sumber Daya Luas Area (ha) - Tapalang Batu Bara Indikasi -
  24. 4.Tapalang Barat - Desa Tapalang Panas Bumi 30 Mwe -
  25. 5.Simboro - Desa Karema Panas Bumi 10 Mwe -
  26. 6.Kalukku - Ampallas Panas Bumi 40 Mwe - - Desa Kona Kaiyyang Panas Bumi 10 MWe - Pasangkayu
  27. 1.Tikke - Desa S. Lariang Logam Emas Placer 103.896 -
  28. 2.Dapurang - Desa Masabo, Tarakedo Logam Emas (Au) - - Logam Tembaga (Cu) - -
  29. 3.Baras Batu Bara - -
  30. 4.Sarudu Batu Bara - - - Doda Panas Bumi - - Mamuju Tengah
  31. 1.Topoyo - Desa Tabolang Logam Seng (Zn)` - - Logam Mangan (Mn) - - - Desa Salulekbo Logam Emas (Au) - -
  32. 2.Karossa - Desa Sanjango Logam Emas Primer (Au) - - Bijih Besi (Fe) - - Logam Tembaga (Cu) - - Logam Mangan (Mn) - - Logam Seng (Zn) - - Logam Galena (PbS) - -
  33. 3.Tobadak - Desa S. Andeang Logam Dasar (Cu, Pb, Zn) - - - Desa Salulekbo Logam Emas (Au) - - - Desa Panasuan Panas Bumi - - Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021 Grafik 2.56 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 175 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 91,43 90,76 87,5 86,19 85,85 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Ketersediaan Daya Listrik 80 70 60 50 40 30 20 10 0 69 71,76 67,14 5 0 2014 2015 2016 2017 2018 Pertambangan Tanpa Izin (%) 2,35 2,32 2,3 2,25 2,25 2,23 2,24 2,2 2,19 2,15 2,1 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Grafik 2.57 Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%) Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019 Grafik 2.58 Pertambangan tanpa Izin (%) Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019 Grafik 2.59 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%) Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 176 2.4.29 Urusan Perdagangan Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekport yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa selama tahun 2014-2018 komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit. Grafik 2.60 Perkembangan Ekspor CPO Melalui Pelabuhan di Sulawesi Barat tahun 2014-2018 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019 CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 nilai ekspor CPO mencapai 236.358 ton. Namun beberapa tahun terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2018 sebanyak 116.981,07 ton. Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif. 250.000,00 236.358,00 212.993,14 206.965,13 200.000,00 173.561,00 150.000,00 141.965,00 100.000,00 50.000,00 - 2014 2015 2016 2017 2018 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 177 Tabel 2.176 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal Indikator CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal 80 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2019 2.4.30 Urusan Perindustrian
14. a.Jumlah Industri dan tenaga kerja Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteran masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Tabel 2.177 Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat tahun 2014-2018 Kabupaten Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja Perusahaan Tenaga Kerja 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Majene 210 265 428 428 428 492 2,033 2,424 2,815 2,770 Polewali Mandar 1,563 4,186 5305 6276 6264 5,470 8,512 10,856 13,200 13,741 Mamasa 591 459 459 459 459 1,727 1,500 1,500 1,500 1,500 Mamuju 585 548 598 692 730 1,795 1,701 1,483 2,965 2,767 Pasangkayu 415 474 479 527 676 1,171 2,386 1,951 1,515 1,912 Mamuju Tengah 273 273 307 307 262 508 508 473 438 438 Sulawesi Barat 3,364 6,205 7576 8644 9236 10,655 16,640 18,687 22,433 23,128 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019
15. b.Kawasan Industri Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Namun ke depan telah direncanakan untuk membangun kawasan industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku, rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 178 RTRW Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa. Tabel 2.178 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian URAIAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 Kontribusi industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri 8.73 6.46 2.08 5.96 3.11 Cakupan Bina kelompok Pengrajin (keg) 60 IKM 60 IKM 60 IKM 60 IKM 60 IKM Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulbar 2019 2.4.31 Urusan Transmigrasi Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman (2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju (2009), UPT Botteng Pasembuk Kab.Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda (2011-2013) dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga dilakukan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008), serta Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, telah direncanakan sejak tahun 2012, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pandangan jauh ke depan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan baru, sebagai cikal bakal pembentukan Desa, Kecamatan dan Kabupaten baru. Untuk Itu Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:
  1. 1.Kawasan Mambi, Kab. Mamasa Luas Penetapan kawasan 24.135 Ha;
  2. 2.Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polman, Penetapan kawasan 14.301 Ha;
  3. 3.Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 90.092 Ha;
  4. 4.Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 109.000 Ha;
  5. 5.Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan, sementara dalam proses perhitungan ulang;
  6. 6.Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 20.000 Ha. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 179 Tabel 2.179 Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina Tahun 2017 – 2018 KABUPATEN/ NAMA UPT POLA/JENIS TRANSMIGRASI TAHUN PENEMPATAN JUMLAH KK JUMLAH JIWA KAB. POLMAN UPT. Piriang Tapiko TU/TPLK 2016 & 2017 78 KK 179 JIWA KAB. MAMASA UPT. Rano TU/TPLK 2015-2018 215 KK 430 JIWA KAB. MAJENE UPT. Tamajannang TU/TPLK 2018 25 KK 78 JIWA UPT. Ulumanda Tandiallo TU/TPLK 2012 - 2013 250 KK 739 JIWA KAB. MAMUJU TENGAH UPT. Saluandeang TU/TPLK 2018 40 KK 104 JIWA KAB. PASANGKAYU UPT. Tanjung Cina Pola Perikanan Tambak 2018 25 KK 84 JIWA KAB. MAMUJU UPT. Sinyonyoi TU/TPLK 2016 50 KK 142 JIWA Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.180 Data Pembangunan Transmigrasi Baru di Sulawesi Barat Tahun 2018 KABUPATEN/ NAMA UPT POLA/JENIS TRANSMIGRASI TAHUN PENEMPATAN JUMLAH KK JUMLAH JIWA KAB. MAMASA UPT. Rano TU/TPLK 2018 40 KK KAB. MAJENE UPT. Tamajannang TU/TPLK 2018 25 KK KAB. MAMUJU TENGAH UPT. Saluandeang TU/TPLK 2018 40 KK KAB. PASANGKAYU UPT. Tanjung Cina Pola Perikanan Tambak 2018 25 KK Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2019 2.4.32 Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km2. Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 180 70,00 60,00 58,00 50,00 50,00 45,00 40,00 40,00 30,00 23,54 20,00 10,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 Tabel 2.181 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Kabupaten Laut Tambak Kolam Majene - 668,9 134,86 Polewali mandar 11.537,35 12.998,07 1.148,50 Mamasa - - 357,55 Mamuju 58.459,25 1.699,27 93,33 Pasangkayu - 5.976,92 571,09 Mamuju Tengah 76,33 5.622,40 61,74 Sulawesi Barat 70.072,936 26.965,56 2.367,07 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019 Pada tahun 2018, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 99.405,56 ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 70 ribu ton, air payau 27 ribu ton dan di air tawar 2 ribu ton. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang paling banyak terjadi pada perikanan laut yang produksinya mencapai 70 ribu ton. Grafik 2.61 Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Persen) Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021 Grafik 2.62 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019 58,00 56,00 56,00 54,00 52,83 53,38 52,00 51,72 50,00 48,43 48,00 46,00 44,00 2016 2017 2018 2019 2020 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 181 1600,00 1475,81 1400,00 1272,25 1200,00 1000,00 913,68 958,86 800,00 712,44 600,00 400,00 200,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.63 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019 Tabel 2.182 Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2018 INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2014 CAPAIAN 2015 CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017 CAPAIAN 2018 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 46,717.40 55,759.30 64,334.90 56,100.28 56,328.18 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 67,548.70 89,729.96 121,650.40 104,320.78 102,501.16 Produksi Olahan (Ton) 1,325.00 3,338.00 4.302.00 10,557.18 5,698.45 Komoditi Ekspor Hasil Perikanan (Ton) 1,890.00 2,438.00 2.763.00 - - Konsumsi Ikan (Kg) 46.80 47.57 48,43 56.00 50.02 Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit) 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org) 1,100,000.00 1,300,000.00 1,390,000.00 109.49 (NTN) 114.77 (NTN) Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan (Rp/bln/org) 1,400,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 94.92 (NTPi) 94.86 (NTPi) Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org) 878,000.00 1,200,000.00 1,362,480.00 1,376,104.8 0 1,389,831.79 Kawasan Konservasi (Ha) 147,307.00 147,307.00 154,00 147,307.39 3 147,307.393 Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau) 3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (%) 16.60 16.60 16,60 16.00 16.00 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019 2.4.33 Urusan Perencanaan Pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 182 pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan topdown process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dimulai dari 2017 pemerintah menggunakan pendekatan money follow function menjadi money follow program adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional maupun prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. RPJMD Perubahan 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Tabel 2.183 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Perencanaan pembangunan 1.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA ada / tidak Ada Ada Ada Ada Ada 1.2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA ada / tidak Ada Ada Ada Ada Ada 1.3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA ada / tidak Ada Ada Ada Ada Ada 1.4 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%) 74,28 98,25 89,89 90,25 90,97 Jumlah program RKPD tahun berkenaan 205 281 249 250 252 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 276 286 277 277 277 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 183 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 205 230 249 250 252 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD 182 230 219 203 209 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 2.4.34 Urusan Keuangan Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar -benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tabel 2.184 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 Keuangan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar 2021 2.4.35 Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 184 diharapkan dapat menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda. Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (strategic human resource management). Tabel 2.185 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021 Jenis Jabatan Bezetting ABK Selisih Jabatan Pimpinan Tertinggi 43 47 4 Jabatan Administrator 223 225 2 Jabatan Pengawas 634 646 12 Jabatan Pelaksana 2.524 0 2.524 Jabatan Fungsional 2.069 0 2.069 Jumlah 5.493 918 4.611 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022 Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (unified system). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini. Tabel 2.186 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020 TAHUN JUMLAH ASN PEMPROV SULBAR (Orang) JUMLAH TOTAL JP (Jam) JUMLAH RATA-RATA JAM PELAJARAN 2017 5.635 121.392 22 2018 5.400 61.608 11 2019 5.488 186.564 34 2020 5.387 33.200 6 Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 185 Tabel 2.187 Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020 NO JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2017 2018 PESERTA JP/ PESERTA JUMLAH JP PESERTA JP/ PESERTA JUMLAH JP 1 KOMPETENSI MANAJERIAL 126 867 109.242 53 867 45.951 DIKLATPIM 126 867 109.242 53 867 45.951 PRAJABATAN/LATSAR CPNS - - 2 KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL 61 100 1.650 181 627 13.860 DIKLAT TOC - 30 87 2.610 DIKLAT PENGADAAN BJ - - DIKLAT P2UPD - 30 120 3.600 DIKLAT SATPOL-PP - 30 150 4.500 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25 30 750 25 30 750 DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD 30 20 600 - DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA - - PENGEMBANGAN WIDYAISWARA 6 50 300 6 200 1.200 DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH - 30 20 600 DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL - - DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN - - DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH - 30 20 600 3 KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL 350 30 10.500 30 50 1.500 DIKLAT REVOLUSI MENTAL - 30 50 1.500 PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL 350 30 10.500 - 4 KOMPETENSI PEMERINTAHAN - - - 1 297 297 PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI - 1 297 297 JUMLAH 537 997 121.392 265 1.841 61.608 Lanjutan Tabel di atas NO JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019 2020 PESERTA JP/ PESERTA JUMLAH JP PESERTA JP/ PESERTA JUMLAH JP 1 KOMPETENSI MANAJERIAL 324 1.378 183.364 40 830 33.200 DIKLATPIM 50 867 43.350 40 830 33.200 PRAJABATAN/LATSAR CPNS 274 511 140.014 2 KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL 17 230 1.700 DIKLAT TOC - DIKLAT PENGADAAN BJ - DIKLAT P2UPD - DIKLAT SATPOL-PP - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10 30 300 DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD - DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA - Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 186 NO JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019 2020 PESERTA JP/ PESERTA JUMLAH JP PESERTA JP/ PESERTA JUMLAH JP PENGEMBANGAN WIDYAISWARA 7 200 1.400 DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH - DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL - DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN - DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH - 3 KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL 30 50 1.500 DIKLAT REVOLUSI MENTAL 30 50 1.500 PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL - 4 KOMPETENSI PEMERINTAHAN - - - PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI - JUMLAH 537 371 1.658 186.564 40 830 Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2021 Jumlah jabatan struktural berdasarkan kondisi struktur organisasi dan tata kerja yang ada dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelaksana yang terisi pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan data kelembagaan pada tahun 2020 jumlah total Eselon I, II, III dan IV sebanyak 919 jabatan, sedangkan menurut kelompok Jabatan ASN sebanyak 858 jabatan. Kemudian Jumlah ASN berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 4.529 jabatan yang terdiri dari 2.133 fungsional umum dan 2.396 funsional teknis. Tabel 2.188 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Funsional Tertentu Pada Instansi Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Tahun Data Kelembagaan (Eselon) Jabatan Menurut Kelompok Jabatan (Eselon) Jabatan Fungsional I II III IV Total I II III IV Total Umum Teknis Total
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2018 1 46 222 637 906 1 38 202 616 857 4.543 - 4.543 2019 1 47 225 646 919 1 42 178 596 817 2.607 2.065 4.672 2020 1 47 225 646 919 1 44 202 611 858 2.133 2.396 4.529 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 187 Eselon/Struktural) polanya diubah dengan sistem melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN. Tabel 2.189 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017–2021 Tahun Jumlah PNSD Kebutuhan Kurang/Lebih Rasio Riil terhadap Kebutuhan 2017 5.635 8.220 Kurang 31,45% 2018 5.400 8.220 Kurang 34,31% 2019 5.488 8.220 Kurang 33,24% 2020 5.387 8.220 Kurang 34,47% 2021 5.493 8.220 Kurang 33,18% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022 Tabel 2.190 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Diklat Tahun 2017–2021 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal (orang) 45 63 3.2 Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas (%) 3,7 2,84 6,76 1,47 11,39 Sumber : BKD dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022 2.4.36 Urusan Penelitian dan Pengembangan Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 070/3521/SJ tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditegaskan bahwa tugas pokok Badan Litbang adalah (1) penyiapan Naskah Akademis/pokok pikiran yang bersinergi dengan propemperda (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) melakukan evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan pembangunan daerah (3) menyiapkan rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu-isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu untuk penguatan kelitbangan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelitbangan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, dilaksanakan secara satu pintu oleh perangkat Litbang Daerah, termasuk kegiatan penyiapan naskah Akademis/pokok pikiran dalam menindaklanjuti program legislasi daerah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 188 Tabel 2.191 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016–2020 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 4 Penelitian dan Pengembangan 4.1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 55 60 83,3 66,67 50 Sumber : Bappeda Litbang (2014-2017) dan Balitbangda (2018-2021) Provinsi Sulbar 2.4.37 Urusan Pengawasan Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. 2.4.38 Urusan Sekretariat Dewan Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 II - 189 penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat. Sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis administrasi saja, namun terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD itu sendiri. Berdasarkan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan dilaksanakan Sekretaris DPRD. Tugas itu, tidak hanya dipahami melalui pendekatan formalistis-birokratis. Namun, pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan yaitu konsep (good Governance). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 1 Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan tersebut diikuti dengan desentralisasi fiskal yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan bagian dana bagi hasil yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dari sumber-sumber penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, selain itu Pemerintah juga melakukan penguatan fiskal daerah dengan penetapan Undang-undang 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga diharapkan terdapat peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini bertujuan agar daerah memiliki kemampuan keuangan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berkaitan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah melalui suatu sistem yang terintegrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Struktur APBD Sulawesi Barat terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 2 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018–2022 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. A. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari: (1) Bantuan/Hibah; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Dana Darurat Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami progress yang baik dengan ditandai peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun anggaran 2018–2021, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik yaitu dari Rp. 1,819 Triliun lebih pada tahun 2018 menjadi Rp. 1,855 Triliun lebih pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 1 persen. Perkembangan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun Anggaran 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut: III - 3Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. Uraian Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 2018 2019 2020 2021 ( Per tgl 22 Des) APBD 2022*) Rp Rp Rp Rp Rp Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 . 1 . 2 Pendapatan Daerah 1.819.085.595.566,52 2.034.819.568.402,74 2.028.512.932.815,55 1.855.994.070.402,41 1% Pendapatan Asli Daerah 301.499.588.174,52 345.208.054.041,74 351.282.034.348,55 349.318.511.432,59 5% . Pajak Daerah 272.232.842.792,30 291.493.654.113,00 289.998.674.686,00 304.889.181.135,00 4% . Retribusi Daerah 7.280.352.395,00 24.203.115.569,00 1.049.116.700,00 2.790.002.960,00 26% 1 . 1 . 3 . Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 6.084.937.047,00 9.215.164.239,00 12.867.247.793,00 11.919.270.227,00 28% 1 . 1 . 4 1 . 2 . 1 . 2 . 1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 1 . 2 . 4 1 . 3 . 1 . 3 . 1 1 . 3 . 2 Lain-Lain PAD yang sah Dana Perimbangan . Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak . Dana Alokasi Umum . Dana Alokasi Khusus (Fisik) Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) DID Lain-Lain Pendapatan yang Sah . Hibah Pendapatan Lainnya . Dana darurat 15.901.455.940,22 20.296.120.120,74 47.366.995.169,55 29.720.057.110,59 41% 1.515.760.142.209,00 1.688.130.947.611,00 1.672.948.374.262,00 1.499.741.105.708,00 0,04% 18.969.754.669,00 13.152.404.952,00 16.257.305.716,00 17.135.120.990,00 -0,55% 1.025.033.063.000,00 1.064.068.728.000,00 968.832.936.000,00 970.759.131.301,00 -1,65% 110.699.226.616,00 179.522.660.610,00 245.374.654.244,00 144.715.492.092,00 19% 342.808.097.924,00 395.302.993.049,00 434.066.232.302,00 350.689.697.325,00 2% 18.250.000.000,00 36.084.161.000,00 8.417.246.000,00 16.441.664.000,00 39% 1.825.865.183,00 1.480.566.750,00 4.282.524.205,00 6.934.453.261,82 77% 324.000.000,00 336.000.000,00 3.440.452.000,00 6.934.453.261,82 343% 1.501.865.183,00 1.144.566.750,00 842.072.205,00 - -25% - - - - - 1 . 3 . 3 1 . 3 . 4 1 . 3 . 5 . Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan - - - Pemerintah Daerah lainnya**) - - . Dana Penyesuaian dan otonomi khusus***) - - - - - Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 . III - 4Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Lanjutan Tabel 3.1 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 5 2.100.000.000.000 2.050.000.000.000 2.000.000.000.000 1.950.000.000.000 15 10 5 1.900.000.000.000 1.850.000.000.000 - 1.800.000.000.000
(5)1.750.000.000.000
(10)Pendapatan Daerah Pertumbuhan Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan data di tabel 3.1, perkembangan dan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 cenderung mengalami penurunan. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada kurun waktu tahun 2019–2020 sebesar 0,31 persen dan kembali terjadi penurunan pada kurun waktu tahun 2020–2021 sebesar -8,50 persen. Penurunan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dampak kondisi pandemi Covid 19. Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 1.700.000.000.000 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Daerah 1.819.085.595.566 2.034.819.568.402 2.028.512.932.815 1.855.994.070.402 Pertumbuhan - 11,86 -0,31 -8,50 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaanya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Berdasarkan data pada tabel 3.1 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018–2021 menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen dari sebesar Rp.301.499.588.174,52,- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.349.318.511.432,59 pada tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 6 360.000.000.000 16 350.000.000.000 14 340.000.000.000 12 330.000.000.000 10 320.000.000.000 8 310.000.000.000 6 300.000.000.000 4 290.000.000.000 2 280.000.000.000 -
(2)Sulawesi Barat bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 270.000.000.000 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Asli Daerah 301.499.588.175 345.208.054.042 351.282.034.349 349.318.511.433 Pertumbuhan - 14,50 1,76 -0,56 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain bertujuan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018–2022 pada Tabel 3.1, menunjukkan bahwa dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,515 Triliun menjadi sebesar Rp. 1.499 Triliun pada tahun

2021.Pertumbuhan Dana Perimbangan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 7 1.750.000.000.000 15 1.700.000.000.000 10 1.650.000.000.000 5 1.600.000.000.000 - 1.550.000.000.000 1.500.000.000.000

(5)1.450.000.000.000 (10)
(15)Dana Perimbangan Dana Perimbangan Pertumbuhan 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 140 120 -
(20)
(40)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pertumbuhan Grafik 3.3 Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 1.400.000.000.000 2018 2019 2020 2021 1.515.760.142.209 1.688.130.947.611 1.672.948.374.262 1.499.741.105.708 Pertumbuhan - 11,37 -0,90 -10,35 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 bersumber dari Hibah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi Pertumbuhan APBD Tahun Anggaran 2018–2022 pada tabel 3.1, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah tergambarkan fluktuatif karena penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimiliki oleh Daerah, melainkan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018–2021 dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut. Grafik 3.4 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 - 2021 100 80 60 40 20 - 2018 2019 2020 2021 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.825.865.183 1.480.566.750 4.282.524.205 6.934.453.262 Pertumbuhan - -18,91 131,58 109,62 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 8 B. Belanja Daerah Belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018–2022, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan pengaturan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada struktur belanja daerah. Jika didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada SKPD seperti belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Untuk mengukur kinerja keuangan masa lalu, masih dilakukan pengukuran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan data tabel 3.1 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diperuntukkan pada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,70 persen. dari sebesar Rp. 544.770.783.281,02 - pada tahun 2018 menurun menjadi Rp.589.485.885.620,00- pada tahun 2021. Perkembangan Belanja Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018–2021 dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.9 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 9 600.000.000.000 590.000.000.000 580.000.000.000 7 6 5 570.000.000.000 4 560.000.000.000 3 550.000.000.000 540.000.000.000 2 530.000.000.000 1 - Belanja Daerah Belanja Daerah Pertumbuhan Pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 520.000.000.000 2018 2019 2020 2021 544.770.783.281,02 579.477.951.684,94 580.640.975.563,13 589.485.885.620,00Pertumbuhan - 6,37 0,20 1,52 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) C. Pembiayaan Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pembiayaan daerah terdiri atas:

1.Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2.Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). Berdasarkan data tabel 3.1, Pembiayaan Provinsi Sulawesi Barat. menunjukan tren meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 39,94 persen dari sebesar Rp.21.161.769.368,26- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.46.225.023.856,- pada tahun 2021. Perkembangan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018–2021 dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.10 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 10 Pertumbuhan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 50.000.000.000 140 45.000.000.000 120 40.000.000.000 100 35.000.000.000 30.000.000.000 80 25.000.000.000 60 20.000.000.000 40 15.000.000.000 20 10.000.000.000 5.000.000.000 - 2018 2019 2020 2021 Pembiayaan Daerah 21.161.769.368,26 46.760.448.400,00 46.225.023.856,00 46.225.023.856,00 Pertumbuhan - 120,97 -1,15 - Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) 3.1.2 Neraca Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut: III - 11Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Tabel 3.2 Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 ASET ASET LANCAR 55.278.508.070,13 56.011.389.972,26 185.618.953.338,30 118.193.238.105,78 126.907.671.826,56 Kas di Kas Daerah 44.797.384.371,47 40.560.235.360,35 128.352.382.471,09 83.881.386.031,63 91.643.605.740,52 Kas di Bendahara Penerimaan 1.561.554.300,00 129.197.811,00 38.714.100,00 4.687.500,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 262.182.469,00 1.007.164.169,00 802.308.171,80 13.966.241.259,40 3.105.284.886,77 Kas di Dana Kapitasi JKN 45.219.700,00 121.311.585,00 156.153.112,00 40.544.577,00 83.047.708,00 Kas di Bendahara BOS 360.957.261,40 Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD 6.408.286.916,00 Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi 2.478.761.900,00 3.356.361.069,00 2.726.690.985,00 Penyisihan Piutang Pajak Beban di Bayar di Muka 150.618.398,66 255.808.677,91 393.080.575,41 387.578.723,75 103.534.053,67 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya 1.766.255.800,00 1.766.255.800,00 1.766.255.800,00 Persediaan 8.461.548.831,00 11.458.910.469,00 50.753.698.039,00 15.419.853.229,00 23.436.699.460,20 Jumlah Aset Lancar 55.278.508.070,13 56.011.389.972,26 185.618.953.338,30 118.193.238.105,78 126.907.671.826,56 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non-Permanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan III - 12Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Investasi Non-Permanen Lainnya Investasi Dana Bergulir 1.832.449.250,00 1.832.449.250,00 1.832.449.250,00 1.832.449.250,00 1.832.449.250,00 Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir (1.832.449.250,00) (1.832.449.250,00) (1.832.449.250,00) (1.832.449.250,00) (1.832.449.250,00) Investasi Dana Bergulir Netto Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 18.000.000.000,00 28.000.000.000,00 41.874.949.647,00 42.512.827.173,00 Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang 10.000.000.000,00 18.000.000.000,00 28.000.000.000,00 41.874.949.647,00 42.512.827.173,00 ASET TETAP Tanah 283.904.629.878,00 354.647.598.378,00 399.524.182.934,00 444.116.291.341,00 456.742.505.268,00 Peralatan dan Mesin 390.380.083.588,02 561.848.017.714,48 640.865.548.318,36 705.599.707.922,74 855.122.957.014,55 Gedung dan Bangunan 607.232.656.020,84 1.028.300.283.603,98 1.321.788.645.978,31 1.470.230.349.796,53 1.570.635.915.133,07 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 730.991.826.600,18 921.040.506.702,18 984.166.875.489,18 1.157.352.984.498,75 1.250.033.419.757,82 Aset Tetap Lainnya 108.796.571.465,68 16.026.368.662,86 17.950.482.582,86 17.197.420.432,10 21.074.002.243,10 Konstruksi dalam Pengerjaan 141.744.120.417,59 238.591.728.435,19 77.008.229.771,67 24.510.018.051,31 16.823.526.986,31 Akumulasi Penyusutan (480.626.174.274,72) (774.329.645.186,31) (970.743.486.283,79) (1.140.211.111.249,17) (1.432.639.303.308,81) Jumlah Aset Tetap 1.782.423.713.695,59 2.346.124.858.310,37 2.470.560.478.790,59 2.678.795.660.793,26 2.737.793.023.094,04 DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Tuntutan Perbendaharaan 180.000.000,00 180.000.000,00 Tuntutan Ganti Rugi 753.824.155,00 753.824.155,00 753.824.155,00 753.824.155,00 753.824.155,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud 21.042.910.225,20 16.163.039.407,40 15.805.855.806,40 17.335.770.955,40 13.048.700.261,60 Kas yang dibatasi penggunaannya 763.172.500,00 174.350.000,00 6.215.586.282,50 Aset Lainnya 29.631.998.865,61 60.292.655.503,11 56.346.216.049,91 55.614.241.901,93 48.256.812.825,73 Jumlah Aset Lainnya 51.608.733.245,81 77.389.519.065,51 73.849.068.511,31 74.058.187.012,33 68.454.923.524,83 JUMLAH ASET 1.899.310.955.011,53 2.497.525.767.348,14 2.758.028.500.640,20 2.912.922.035.558,37 2.975.668.445.618,43 III - 13Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Pegawai 2.261.179.177,00 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) 198.534.589,00 291.902,00 3.298.557.273,17 Utang Bunga 715.077.398,59 1.649.124.092,18 1.343.735.763,00 1.197.051.563,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 27.441.629.217,00 46.225.023.856,00 46.225.023.856,00 46.225.023.856,00 Pendapatan diterima dimuka Utang Belanja 1.427.334.947,00 9.026.120.797,90 Utang transfer 270.274.821,08 1.437.832.643,38 Utang Kepada Pihak Ketiga 20.418.021.910,74 Utang Jangka Pendek Lainnya 30.734.209.837,00 53.726.762.497,00 20.003.748.800,07 23.948.170.612,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 33.075.156.771,59 91.843.928.506,08 69.174.499.764,82 69.010.341.062,45 74.668.803.304,17 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 115.562.559.629,00 106.396.847.385,00 Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya 84.202.633.618,00 155.502.565.563,00 161.787.583.485,00 151.000.000,00 1.325.513.678,50 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 84.202.633.618,00 155.502.565.563,00 161.787.583.485,00 115.713.559.629,00 107.722.361.063,50 JUMLAH KEWAJIBAN 117.277.790.389,59 247.346.494.069,08 230.962.083.249,82 184.723.900.691,45 182.391.164.367,67 EKUITAS DANA JUMLAH EKUITAS DANA 1.782.033.164.621,94 2.250.179.273.279,06 2.527.066.417.390,38 2.728.198.134.866,92 2.793.277.281.250,76 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.899.310.955.011,53 2.497.525.767.348,14 2.758.028.500.640,20 2.912.922.035.558,37 2.975.668.445.618,43 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 14 Perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,42 persen dari sebesar Rp.1.899.310.955.011,53 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar Rp 2.975.668.445.618,43 pada tahun 2020. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Berikut data pencapaian selama kurun waktu tahun 2016–2020: a) Aset Lancar mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 50,94 persen dengan nilai aset tahun 2020 sebesar Rp.126.907.671.826,56; b) Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 46,66 persen dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.42.512.827.173,00; c) Aset tetap meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,89 persen dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.2.737.793.023.094,04; dan d) Aset Lainnya meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,20 persen dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.68.454.923.524,83. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan jumlah Kewajiban Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016–2020, dengan pertumbuhan rata- rata per tahun sebesar 20,75 persen dari sebesar Rp.117.277.790.389,59 meningkat menjadi sebesar Rp.182.391.164.367,67 a) Kewajiban Jangka Pendek mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 40,24 persen dengan nilai kewajiban pendek pada tahun 2020 sebesar Rp.74.668.803.304,17; b) Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 13,33 persen dengan nilai kewajiban jangka panjang pada tahun 2020 sebesar Rp.107.722.361.063,50; 3.1.2.1 Analisis Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Berikut rasio neraca daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 adalah sebagai berikut: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 15 Tabel 3.3 Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 Rasio Likuiditas Rasio Lancar 1,67 0,61 2,68 1,71 1,70 Rasio Quick 1,42 0,49 1,95 1,49 1,39 2 Rasio Solvabilitas Rasio Total Hutang terhadap Total Aset 0,06 0,10 0,08 0,06 0,06 Rasio Hutang terhadap Modal 0,07 0,11 0,09 0,07 0,07 3 Rasio Aktivitas Rata-rata umur piutang 0,37 0,34 0,34 0,31 0,31 Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah) Berdasarkan data pada tabel 3.3, pada rasio likuiditas sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan baik nilai rasio lancar maupun rasio quick masih berada diatas angka 1, kondisi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio solvabilitas sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjangnya, baik nilai rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal cenderung berfluktuatif, meningkat pada kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2017, namun kembali menurun pada tahun 2018 dan konstan pada kurun waktu tahun 2019–2020, kondisi pertumbuhan rasio solvabilitas yang cenderung konstan menunjukkan peranan hutang terhadap perkembangan aset dan modal belum cukup berpengaruh. 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemampuan fiskal daerah (fiscal capacity) menjadi faktor yang penting dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum serta pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2018–2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan pada upaya mengoptimalkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 16 termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terbukti hingga saat ini yakni mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas yang tergambar dalam informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah diarahkan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa kegiatan strategis yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:

a.Pada tahapan ekstensifikasi, telah dilakukan penyusunan Peraturan Daerah di bidang pendapatan, masing-masing:
1. 1.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. 2.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. 3.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. 4.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. 5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
b.Pada tahapan intensifikasi, upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan mengintensifkan dan mengefektifkan kegiatan:
1. 1.Pelaksanaan Program ABM (Anugrah Buat Masyarakat) dalam bentuk pembebasan denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 17
2. 2.Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah (perbaikan/renovasi tempat pelayanan, penambahan akses pelayanan pajak dan retribusi daerah);
3. 3.Melakukan penyesuaian regulasi terkait Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak BBNKB serta regulasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha;
4. 4.Peningkatan kualitas SDM;
5. 5.Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah, lintas Pemerintah Daerah/ sektor/SKPD.
6. 6.Peningkatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah;
7. 7.Penegakan Sanksi;
8. 8.Peningkatan inovasi pelayanan kepada masyarakat diantaranya penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Drive Thru, Samsat Keliling dan Serambi;
9. 9.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik (SMS info pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran retribusi);
10. 10.Pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
11. 11.Sosialisasi peraturan perundang-undangan di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selama kurun waktu tahun 2018–2021, kebijakan belanja daerah APBD Provinsi Sulawesi Barat diutamakan untuk:
12. 1.Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus- menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
13. 2.Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
14. 3.Menerbitkan regulasi tentang Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan.
15. 4.Menambah Alokasi Belanja Tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 18
16. 5.Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan
17. 6.Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2017–2022. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan pada dokumen RPJMN Tahun 2017–2022. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah merupakan instrumen dalam pencapaian visi dan misi pembangunan serta memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah yang dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, pemerintah daerah wajib memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam kurun waktu 2017–2022 Pemerintah Sulawesi Barat telah berupaya memperbaiki komposisi belanja ke arah belanja yang mendukung pada penyelenggaraan urusan pemerintah wajib dan pilihan serta belanja prioritas yang mendukung pemenuhan target pembangunan pada rencana pembangunan RPJMD Tahun 2017–2022. 3.2.1.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar beban APBD untuk membiayai kebutuhan aparaturnya yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dalam mengambil kebijakan pembelanjaan APBD khusus untuk sektor kebutuhan aparatur pada periode berikutnya. Tabel 3.3 dan tabel 3.4 dibawah ini akan menampilkan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. III - 19Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Tabel 3.4 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 No Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) per tgl 22-12- 2021 A Belanja Tidak Langsung 511.112.126.643,00 527.799.474.077,45 526.563.190.124,50 464.437.509.673,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 352.508.131.676,00 356.807.968.344,00 364.371.963.759,00 357.643.797.117,00 2 Belanja Tambahan Penghasilan *) 145.375.797.976,00 157.514.476.884,45 148.817.668.016,50 97.599.602 2022*) (Rp 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah*) 5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah B Belanja Langsung 1 Belanja Honorarium PNS*) 2 Belanja Honorarium Non PNS 3 Belanja Uang Lembur *) 4 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS*) 6 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 7 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai**) 8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya* 9 Belanja Pakaian Khusus dan Ha 10 Belanja Perjalanan Dinas 11 Belanja Perjalanan 12 Belanja Pem 13 Bela 6.130.000.000,00 - 7.098.196.991,00 - 522.547.865.830,32 4.400.370.000,00 1.656.362.000,00 - 513.460.000,0 5.156 5.832.996.000,00 - 7.644.032.849,00 - 635.177.935.500,99 3.856.432.3 39.46 5.842.000.000,00 - 7.531.5 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 20 Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Presentase (a) (b) (a)/(b)x100% 1 Tahun Anggaran 2018 1.033.659.992.473,32 1.943.669.175.666,91 53% 2 Tahun Anggaran 2019 1.162.977.409.578,44 2.172.743.037.054,89 54 % 3 TaHun Anggaran 2020 1.105.246.711.963,20 2.116.167.034.879,51 52 % 4 Tahun Anggaran 2021 per tgl 22-12-2021 807.486.883.080,42 2.408.073.757.748,00 34 % 5 Tahun Anggaran 2022*) Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan jika dilihat dari sisi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, namun meningkat dari sisi belanja modal yang peruntukannya pada peningkatan sarana prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Jika dilihat persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2018–2021, untuk tahun 2018 persentase kebutuhan belanja untuk aparatur mencapai 53 persen dari total pengeluaran daerah sedangkan untuk tahun 2019 meniingkat menjadi 54 persen. Pada tahun 2020 persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah kembali menurun menjadi 52 persen pada tahun 2020 kemudian menurun kembali menjadi 34 persen pada tahun 2021. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun–tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat periode Tahun 2023–2026 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 III - 21 Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit atau Pendapatan Daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Adapun Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2018–2021, defisit riil APBD Provinsi Sulawesi Barat menunjukan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018 data menunjukkan terjadi surplus sebesar 41,3 Miliar sedangkan pada tahun 2019 terjadi defisit sebesar 31,4 Miliar. Pada tahun 2020 terjadi defisit sebesar 35,8 Miliar dan pada tahun 2021 terjadi surplus APBD yaitu sebesar 188,1 Miliar. Defisit Riil APBD pada kurun waktu tahun anggaran 2019–2020 kemudian ditutupi seluruhnya oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Tabel 3.6 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 III - 22Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) Per Tgl 22- 12-2021 2022*) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.819.085.595.566,52 2.034.819.568.402,74 2.028.512.932.815,55 1.855.994.070.402,41 Dikurangi realisasi 2 Belanja Daerah 1.746.622.067.295,98 2.006.026.015.781,60 2.016.633.004.265,66 1.621.667.060.968,66 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 31.133.965.964,00 60.225.023.856,00 47.725.023.856,00 46.225.023.856,00 A Defisit Riil 41.329.562.306,54 -31.431.471.234,86 -35.845.095.306,11 188.101.985.577,75 Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 41.817.617.023,35 129.324.330.602,89 97.892.859.368,03 61.024.110.459,00 5 Pencairan Dana Cadangan - - - - 6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang diPisahkan - - - - 7 Penerimaan Pinjaman Daerah - - 37.059.311.612,00 75.000.000.000,00 8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 46.202.378.525,00 - - - 9 Penerimaan Piutang Daerah - - - B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 88.019.995.548,35 129.324.330.602,89 134.952.170.980,03 136.024.110.459,00 A-B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 129.349.557.854,89 97.892.859.368,03 99.107.075.673,92 324.126.096.036,75 Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 III - 23Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No Uraian Proporsi dari total defisit riil 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) per Tgl 22-12-2021 2022*) (%) Defisit Riil 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 23,95 100 0,72 25,59 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - 27,68 74,41 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah 76,05 - - - 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - - - - Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 1 Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan. Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di wilayah Sulawesi. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut. 4.1. Permasalahan Pembangunan Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Sulawesi Barat yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaran urusan pemerintahan. 4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro 4.1.1.1. Melambatnya Kinerja Ekonomi Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat mengalami penurunan dan perlambatan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,62 persen, menurun menjadi 6,25 persen di tahun 2018. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 2 Memasuki tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen, meskipun di tiga tahun tersebut pertumbuhannya masih berada di atas rata-rata nasional. Namun memasuki periode tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami kontraksi minus 2,42 persen bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang juga mengalami kontraksi minus 2,07 persen pada saat itu. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih terjadi hinggga saat ini. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga berdampak pada sektor ekonomi di daerah. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional, akan mempengaruhi kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, hal ini sebagai dampak dari menurunnya sisi permintaan dan penawaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya pembatasan sosial yang berdampak pada gangguan logistik barang. Dampak covid-19 sangat terasa pada tahun 2020, hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan terjadinya kontraksi pada beberapa lapangan usaha. Terdapat sebanyak 10 lapangan usaha mengalami kontraksi diantaranya adalah lapangan usaha konstruksi (-13,31%), disusul Administrasi Pemerintahan (-8,61%), penyediaan akomodasi dan makan minum (-7,19%), jasa pendidikan (-6,65%), Transportasi dan Pergudangan (-6,47%), Jasa perusahaan (- 5,42%), Jasa lainnya (5,08%), Pertambangan dan Penggalian (-4,90%), Industri Pengolahan (-3,52%), Perdagangan (-2,60%). Sedangkan lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif antara lain Pengadaan Listrik dan Gas (6,85%) hal ini didukung oleh kebijakan Work From Home yang meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga, selanjutnya adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (6,76%), Informasi dan Komunikasi (5,73%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (2,36%), Real Estate (1,90%), Pengadaan Air dan pengelolaan sampah (1,63%), serta pertanian yang menjadi kontributor terbesar ekonomi di Sulawesi Barat hanya tumbuh sebesar 0,54 persen di tahun 2020. Penurunan kinerja sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir dan puncaknya pada tahun 2020, sangat dipengaruhi oleh penurunan produksi, produktivitas dan permasalahan nilai tambah sektor pertanian yang belum berjalan optimal. Hal itu kemudian memberi dampak terhadap melambatnya kinerja ekonomi secara keseluruhan di Sulawesi Barat. Belum optimalnya pengelolaan komoditi hulu hingga ke hilir, mulai dari upaya penerapan teknologi, penyiapan SDM, sarana prasarana, dan akses pasar menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan intervensi kebijakan dalam memaksimalkan sektor tersebut agar dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kedepan khususnya di Sulawesi Barat. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 3 4.1 Tabel Pohon Masalah “Melambatnya Kinerja Ekonomi” Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - Melambatnya Kinerja Ekonomi - Belum Optimalnya Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian. - Belum optimalnya pengelolaan komoditi sektor pertanian. - Rendahnya penerapan teknologi Pertanian. - Rendahnya SDM Pertanian. - Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana produksi. - Minimnya penggunaan teknologi untuk peningkatan dan pengolahan produk hasil Pertanian. - Masih rendahnya akses terhadap pemasaran produk. - Belum maksimalnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. - Terbatasnya akses terhadap sumber permodalan. 4.1.1.2. Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin Standar hidup dan daya beli masyarakat masih menjadi permasalahan utama di Sulawesi Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi baik perkotaan dan perdesaan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan masyarakat menjadi masalah yang dapat menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Standar hidup dan kualitas hidup penduduk dapat dilihat melalui ukuran Pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita penduduk di Sulawesi Barat menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dimana pada tahun 2017 sebesar 29,6 juta dan di tahun 2019 meningkat menjadi 34,1 juta. Memasuki tahun 2020 pendapatan perkapita mengalami penurunan menjadi 33,3 juta, hal ini seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19. Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat meskipun mengalami fluktuasi namun masih berada dalam tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan data indeks gini rasio atau ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebesar o,339 poin mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,366 poin. Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, dimana gini rasio perkotaan sebesar 0,451 poin dan gini rasio perdesaan 0,326 poin tahun 2021. Terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dan akses terhadap modal usaha, rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta tingginya ketimpangan kekayaan diantara masyarakat. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 4 Standar hidup juga sangat erat kaitanya dengan masalah kemiskinan di Sulawesi Barat yang cukup tinggi masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 kemiskinan sebesar 11,18 persen dan mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 10,95 persen, namun memasuki tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,50 persen, sebuah angka yang cukup tinggi dalam capaian kurun waktu lima tahun terakhir, hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya pendemi covid-19 yang sangat berdampak pada masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan. Kemudian pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada angka 11,85 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 165,99 ribu jiwa. Adapun penduduk miskin terbesar berada pada wilayah perdesaan sebesar 82,31 persen dan miskin perkotaan sekitar 17,69 persen. Tingginya penduduk miskin di Sulawesi Barat, disebabkan oleh belum maksimalnya upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pada wilayah kantong kemiskinan, selain itu masih rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat ekonomi bawah, belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial serta belum optimalnya pengelolaan data Kemiskinan yang memiliki validitas tinggi yang dapat menjadi rujukan intervensi kebijakan. Dari total penduduk miskin yang ada, sebanyak 71,7 persen diantaranya berada pada 3 kabupaten yaitu Majene, Mamasa dan Polewali Mandar sehingga intervensi perlu dioptimalkan pada tiga kabupaten prioritas tersebut. Permasalahan rendahnya standar hidup juga erat kaitanya dengan rendahnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Belum optimalnya pengembangan investasi dan lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja secara besar menyebabkan kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi tingkat pengangguran di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 3,21 persen, menurun menjadi 2,98 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,32 persen dan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 yaitu sebesar 3,13 persen, dengan jumlah pengangguran sebanyak 22,21 ribu jiwa. Kondisi pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran di Sulawesi Barat. Adapun tingkat pengangguran terbesar berada di Kabupaten Majene sebesar 4,26 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2,71 persen. Meskipun pengangguran di Sulawesi Barat masih tergolong rendah, hanya saja kualitas dari tenaga kerja kita masih perlu mendapat perhatian, dimana pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sebesar 64,43 persen atau sekitar 433,6 ribu jiwa. Selain itu, masih rendahnya kompetensi dan skill tenaga kerja dan minimnya pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja serta belum optimalnya pendidikan vokasi dan peningkatan wirausaha baru menjadi mata rantai permasalahan dalam peningkatan produktivitas dan lapangan usaha masyarakat di Sulawesi Barat. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 5 4.2 Tabel Pohon Masalah “Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin” Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin - Tingginya Angka Kemiskinan. - Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat. - Rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat ekonomi bawah. - Belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial. - Belum optimalnya pengelolaan Data Kemiskinan yang Valid. - - Masih Adanya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat. - Rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dan akses terhadap modal usaha. - Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. - Tingginya ketimpangan kekayaan. - - Masih Rendahnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. - Belum Optimalnya pengembangan Investasi dan Lapangan Usaha yang dapat menyerap tenaga Kerja. - Masih rendahnya Kompetensi dan Skill Tenaga kerja. - Minimnya sertifikasi tenaga kerja. - Belum optimalnya pendampingan bagi tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). - Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru. 4.1.1.3. Masih rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pertumbuhan IPM selalui tumbuh positif. Pada tahun 2017 sebesar 64,30 poin meningkat menjadi 66,36 poin pada tahun 2021. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat masih berada pada kategori level sedang dan masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 72,29 poin yang sudah dalam kategori level tinggi. Belum signifikannya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada nilai indeks yang masih rendah. Komponen Indeks Pembangunan Manusia dari sektor pendidikan yaitu Rata- rata lama sekolah, dimana RLS di Sulawesi Barat mencapai 7,96 tahun berada di Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 6 bawah rata-rata nasional sebesar 8,54 tahun. Komponen berikutnya adalah Harapan Lama Sekolah. HLS di Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 13,08 tahun. Permasalahan utama yang terkait sektor pendidikan di Sulawesi Barat yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan serta perlunya perubahan pola pikir dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan data angka anak tidak sekolah yang masih tinggi sebesar 10,25% atau sekitar 32 ribu anak di Sulawesi Barat yang tidak bersekolah, merupakan yang tertinggi di Kawasan Regional Sulawesi. Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Barat sebesar 65,25 tahun sementara nasional sebesar 71,57 tahun. Rendahnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kematian bayi sebesar 303 kasus, kematian balita sebesar 325 kasus, dan jumlah kematian Ibu sebesar 46 kasus di tahun 2020. Beberapa permasalahan di sektor kesehatan sangat berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas, perilaku hidup bersih dan sehat yang belum berjalan secara ideal, terbatasnya Sumberdaya Manusia bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan yang berkompeten. Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih (22,93%) dan masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses sanitasi layak (27,25%), faktor yang kedua adalah Perilaku Kesehatan, diantaranya proporsi persalinan di fasilitas kesehatan baru mencapai 68,50% (Riskesdas 2018), masih tingginya pernikahan usia anak mencapai 19,20% tertinggi ke-tiga secara nasional. Faktor selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan terkait dengan penyediaan Akses dan Fasilitas Kesehatan dimana berdasarkan data bahwa Akses Desa/Kelurahan menuju rumah sakit sebesar 46,7%, Rumah sakit bersalin 15,0%, Puskesmas 74,9%, Poliklinik 37,7%, dan Akses Desa/Kelurahan menuju ke tempat Dokter sebesar 63,1% (Podes 2018, TNP2K) dan selanjutnya adalah faktor keturunan yang hanya berkontribusi sebesar 5 persen terhadap derajat kesehatan. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat juga disebabkan oleh tingginya angka stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 48,02 persen dan pada tahun 2018 angka stunting turun menjadi 41,8 persen, merupakan yang tertinggi kedua secara nasional. Pada tahun 2021 berdasarkan data SSGI Kemenkes, angka stunting mengalami penurunan sebesar 33,8 persen, penurunan tersebut juga diikuti oleh penurunan daerah lainnya yang juga secara masif melakukan kebijakan penanganan stunting, hal itu menyebabkan stunting di Sulawesi Barat meskipun mengalami penurunan namun masih menempati urutan kedua secara nasional di bawah Nusa Tenggara Timur. Stunting sangat erat kaitanya dengan upaya pemenuhan gizi, dimana masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi serta sektor terkait lainnya seperti sanitasi dan air bersih yang berkualitas juga sangat mempengaruhi permasalahan stunting. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 7 4.3 Tabel Pohon Masalah “Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia” Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia. - Masih Rendahnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. - Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. - Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. - Masih rendahnya jumlah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). - Masih rendahnya pemenuhan SPM Bidang Pendidikan. - Minimnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. - Masih terbatasnya ketersediaan SDM kesehatan yang berkompeten. - Masih rendahnya tingkat akreditasi pelayanan kesehatan. - - Tingginya Angka Prevalensi Stunting - Masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi. - Minimnya akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih yang berkualitas. - Masih tingginya angka pernikahan usia dini. 4.1.1.4. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan Tata kelola pemerintah yang baik merupakan inti dari sebuah pemerintahan, terutama dalam mengimplementasikan pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta sinergi yang baik antara pemerintahan dan masyarakat. untuk Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 8 mencapai pemerintahan yang baik harus memperhatikan empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu accountability, transparency, predictability, dan participation. keempat hal itu, akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan di daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Rendahnya tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset, pengawasan, SDM aparatur, manajemen pangadaan barang dan jasa serta yang terkait dengan perizinan. Kualitas pelayanan publik yang baik juga sangat menentukan berjalannya tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya untuk pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan dan upaya penataan organisasi pemerintahan. Hal lain yang juga terkait adalah akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, manajemen perencanaan dan pelaksanaan kinerja birokrasi. Capaian Indeks reformasi birokrasi di Sulawesi Barat telah mengalami peningkatan dari “CC” di tahun 2017 menjadi “B” di tahun 2019. Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan, dan pelayanan publik. 4.4 Tabel Pohon Masalah “Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan” Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan - Masih Rendahnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah. - Belum optimalnya pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). - Masih rendahnya sistem manajemen SDM Aparatur. - Belum optimalnya manajemen pengadaan barang dan jasa. - Belum optimalnya manajemen perizinan. - - Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik. - Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan. - Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. - Belum optimalnya penataan organisasi. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 9 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - - Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. - Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar. - Belum optimalnya manajemen perencanaan pembangunan daerah. - Masih rendahnya pengelolaan kinerja organisasi. 4.1.1.5. Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan Dalam mendukung berbagai kinerja pembangunan, maka dibutuhkan dukungan infrastruktur sebagai penunjang. Pembangunan infrastruktur dilakukan berbasis wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan daerah agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur saat ini juga difokuskan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah antar kabupaten khususnya dalam membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra produksi komoditi yang ada di Sulawesi Barat. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah masih menjadi masalah utama di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang masih tergolong muda, masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan berbagai infrastruktur konektivitas. Aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sangat mempengaruhi distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Kondisi mantap jalan provinsi baru mencapai 39,58 persen pada tahun 2020 dan sepertinya sulit memenuhi target akhir di tahun 2022. Disamping itu fasilitas keselamatan jalan masih sangat rendah serta infrastruktur telekomunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau daerah khususnya di wilayah perdesaan di Sulawesi Barat. Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 2 pelabuhan udara, namun hanya satu yang sementara beroperasi dengan kapasitas yang belum optimal dan masih perlu pengembangan. Adapun pelabuhan laut di Sulawesi Barat sebanyak 17 Pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan pengumpul sebanyak 2 unit, pelabuhan pengumpan regional sebanyak 4 unit dan pelabuhan pengumpan lokal sebanyak 11 unit, sebagian besar pelabuhan dalam kondisi belum seluruhnya memenuhi standar dan masih dibutuhkan pengembangan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan Infrastruktur Dasar Masyarakat juga masih menjadi kendala di Sulawesi Barat. Infrastruktur dasar masyarakat yang utama dan harus dipenuhi dengan layak adalah masalah perumahan dan pemukiman yang menjadi kebutuhan dasar. Jumlah rumah layak di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebanyak 263.835 rumah dan meningkat di tahun 2020 menjadi 299.365 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka rasio rumah layak huni baru mencapai 0,211 jiwa/rumah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 10 Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila rumah memiliki sanitasi yang baik. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 mencapai 59,48 persen dan meningkat menjadi 72,75 di tahun 2020. Masih rendahnya capaian tersebut perlu mendapat perhatian karena sanitasi yang layak sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum di Sulawesi Barat juga masih sangat rendah dimana air untuk air leding baru mencapai 10,09 persen, dan air dalam kemasan mencapai 26,22 persen. Dan untuk infrastruktur listrik di Sulawesi Barat sudah menggambarkan kondisi cukup baik dimana rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,95 persen namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan terutama penyediaan infrastruktur listrik pada daerah yang terisolir dengan kondisi rumah tangga miskin yang masih besar. Pembangunan yang baik tentunya harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat berada pada angka 74,29 di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjaga degradasi lingkungan di Sulawesi Barat. Beberapa hal yang sangat terkait dengan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup antara lain tingginya degradasi lingkungan pada wilayah pesisir. Sulawesi Barat yang merupakan wilayah pesisir sangat rentan terhadap terjadinya degradasi lingkungan pada wilayah tersebut, hal itu bisa terjadi jika kebijakan pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan ekosistem di wilayah pesisir khususnya hutan mangrove di Sulawesi Barat. Permasalahan lainnya adalah masih tingginya luas lahan kritis yang belum tertangani serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis yang dapat menimbulkan pencemaran. Pengelolaan sumberdaya alam tanpa memperhatikan lingkungan akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, yang akan memicu terjadinya bencana banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi. Lingkungan dan ekosistem yang terjaga akan meminimalisir terjadinya bencana. Hal in sangat menunjang bagi upaya mitigasi bencana di Sulawesi Barat. sebagaimana kita ketahui bahwa Sulawesi Barat memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak daerah ini dari sisi geologis dan geografis. Berdasarkan nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun, Provinsi Sulawesi memiliki nilai indeks tertinggi secara nasional yaitu sebesar 166,49 berada pada ketegori tinggi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Provinsi Sulawesi Barat juga diperhadapkan pada kondisi bencana gempa bumi yang terjadi pada Januari tahun 2021 yang lalu bermagnitudo 6,2. Upaya pemulihan pasca bencana tersebut belum berjalan secara optimal dan menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan intervensi dari pemerintah terutama dalam reskonstruksi pasca bencana tersebut. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 11 4.5 Tabel Pohon Masalah “Minimnya aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan” Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - Minimnya Aksesibilitas Ifrastruktur yang berkelanjutan. - Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah. - Masih rendahnya jalan provinsi dalam kondisi mantap. - Minimnya fasilitas keselamatan jalan provinsi. - Masih minimnya cakupan sinyal telekomunikasi di wilayah perdesaan. - - Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Masyarakat. - Masih rendahnya rumah tangga dengan akses air minum layak. - Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. - Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang terlayanani listrik (PLN dan non-PLN). - Masih rendahnya rumah layak huni masyarakat. - - Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. - Tingginya degradasi lingkungan pada wilayah pesisir. - Tingginya luas lahan kritis yang belum tertangani. - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis. - Masih tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana. - Belum optimalnya sistem pemulihan pasca bencana. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 12 4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Penyelenggaran Urusan Pemerintahan 4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1) Pendidikan
a.Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (7,89 tahun) dan rendahnya harapan lama sekolah (12,77 tahun) pada tahun 2020.
b.Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat dan jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sebesar 69,84 persen sedangkan angka partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi hanya sebesar 23,24 persen.
c.Masih kurangnya kuantitas guru pada jenjang Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
d.Masih rendahnya kualitas guru, khususnya guru yang profesional (guru yang telah memiliki sertifikat pendidik).
e.Belum meratanya distribusi guru pada semua jenjang pendidikan
f.Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 2) Kesehatan
a.Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah Kasus kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 46 Kasus sedangkan untuk kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 303 Kasus. Angka kasus kematian Ibu dan Bayi belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 kasus untuk Jumlah Kematian Ibu dan 257 kasus untuk Jumlah Kematian Bayi.
b.Tingginya angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen di atas angka rata-rata nasional yaitu 24,4 Persen serta menempati urutan kedua tertinggi secara nasional.
c.Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas serta terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan.
d.Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular.
e.Belum maksimalnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan baru mencapai angka 87,93 persen.
f.Belum maksimalnya akses terhadap sanitasi layak. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat baru mencapai 77,07 persen.
g.Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan provinsi yaitu sebesar 349,67 dimana pada tahun 2020 Kondisi jalan yang tidak mantap sebesar 60,42 persen atau sepanjang 211,27 km sedangkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 13 yang berada pada kondisi mantap sebesar 39,58 persen atau sepanjang 138,39 km.
b.Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.
c.Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum, pada tahun 2020 masih terdapat 26,22 persen rumah tangga menggunakan air kemasan.
d.Tingginya kerusakan jaringan irigasi, pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik hanya sebesar 43,31 persen atau 19.470 hektare dari 44.956,54 hektar.
e.Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah dan drainase).
f.Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional, pada tahun 2018 persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk baru mencapai 9,8 persen.
g.Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang
h.Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pada tahun 2018 persentase rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB baru mencapai 11,09 persen.
i.Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi. 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga tahun 2018 sebesar 40.005 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 98.511 unit pada tahun 2020.
b.Belum optimalnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase akses terhadap sanitasi layak di Sulawesi Barat sebesar 77,07 persen tahun 2020. 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat a) Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran; 1) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat. 2) Masih kurangnya tenaga yang mengikuti diklat PPNS dan diklat dasar Satpol PP. 3) Belum Optimalnya penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat. b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1) Belum tersedianya peta rawan bencana Daerah. 2) Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana sebagai langkah dalam mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. 3) Minimnya sarana prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 14 6) Sosial
a.Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
b.Belum terintegrasinya upaya penanggulangan kemiskinan;
c.Masih rendahnya kualitas penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang sosial;
d.Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
e.Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
f.Belum maksimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja
a.Kurangnya lapangan kerja, terlihat dari tingginya pencari Kerja Terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 3.318, sedangkan lowongan kerja terdaftar sebanyak 543, penempatan atau pemenuhan tenaga kerja sebanyak 1.372.
b.Rendahnya Kualitas tenaga kerja terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang ditamatkan masih di dominasi SMP ke bawah yaitu sebanyak 412.430 jiwa atau 62,83 persen, selanjutnya untuk SMA dan SMK 150.440 jiwa atau 22,92 persen, dan yang memiliki Pendidikan Tinggi yaitu Diploma dan Universitas 93.510 jiwa atau 14,25 persen pada tahun 2020. 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG dan penerapan Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Barat;
b.Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);
c.Masih tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2020 mencapai 5,28 persen dibandingkan pada tahun 2019 3,46 persen;
d.Tingginya pernikahan usia anak di Sulawesi Barat berada pada urutan ke tiga secara nasional di tahun 2020;
e.Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
f.Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
g.Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus. 3) Pangan
a.Pangan belum terdistribusikan dengan baik;
b.Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
c.Masih terdapatnya daerah rawan pangan.
d.Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 15
e.Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.
f.Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar dan bermutu. 4) Lingkungan Hidup
a.Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air.
b.Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
c.Tingginya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
d.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
e.Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. 5) Pertanahan
a.Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
b.Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
c.Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan;
d.Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T); 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
b.Belum optimalnya pengendalian penduduk;
c.Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
d.Tingginya penduduk rentan administrasi kependudukan; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
b.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
c.Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
d.Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna. 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Belum maksimal cakupan layanan KB;
b.Belum optimalnya ketahanan keluarga;
c.Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
d.Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja; 9) Perhubungan
a.Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
b.Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 16
c.Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun angkutan sungai dan penyeberangan;
d.Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau. 10) Komunikasi dan Informatika
a.Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
b.Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;
c.Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah;
d.Belum optimalnya layanan e-Goverment secara holistik dan dikelolanya data sebagai aset strategis. 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Keterbatasan SDM Pelaku Koperasi dan Pelaku Usaha.
b.Rendahnya Ketersediaan data valid koperasi dan UKM.
c.Lemahnya Informasi, akses pasar dan Pembiayaan untuk pengembangan usaha.
d.Rendahnya akses dan fasilitasi pembinaan Koperasi dan UMKM secara digital.
e.Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)belum berjalan secara optimal. 12) Penanaman Modal
a.Belum optimalnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP dikarenakan Sarana dan Prasana yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan.
b.Terbatasnya SDM yang memahami dengan baik konsep pelayanan perizinan, kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
c.Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi infrastruktur dasar, penerapan regulasi terkait kemudahan berusaha berbasis resiko;
d.Tidak maksimalnya pelaksanaan promosi diakibatkan oleh kurang updatenya data potensi sektor prioritas;
e.Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN; 13) Kepemudaan dan Olahraga
a.Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
b.Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
c.Tingginya trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
d.Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
e.Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
f.Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
g.Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 17 14) Statistik
a.Belum maksimalnya pelaksanaan satu data,
b.Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
c.Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat. 15) Persandian
a.Belum maksimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik.
b.Belum optimalnya penerapan tanda tangan digital. 16) Kebudayaan
a.Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
b.Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
c.Masih rendahnya promosi budaya lokal.
d.Rendahnya minat generasi muda untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal. 17) Perpustakaan
a.Minat baca masyarakat masih rendah, ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah yang semakin menurun, ini dikarenakan masyarakat sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada membaca langsung di Perpustakaan Daerah.
b.Keterbatasan sarana dan prasarana.
c.Kurangnya tenaga fungsional pustakawan.
d.Kurangnya koleksi judul buku menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses. 18) Kearsipan
a.Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
b.Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
c.Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. 4.1.2.3. Permasalahan Menurut Urusan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan
a.Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
b.Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Budidaya;
c.Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
d.Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan;
e.Kurangnya penganekaragaman produk olahan berbahan baku ikan.
f.Sistem rantai dingin belum optimal;
g.Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial / kawasan; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 18
h.Tingginya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
i.Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan. 2) Pariwisata
a.Belum optimalnya promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.
b.Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum multi stakeholders;
c.Belum optimalnya fasilitas pendukung kepariwisataan;
d.Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal.
e.Masih kurangnya investasi sektor pariwisata. 3) Pertanian
a.Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
b.Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
c.Masih terbatasnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian;
d.Terbatasnya sarana dan prasarana produksi peternakan;
e.Terbatasnya petugas kesehatan hewan;
f.Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
g.Masih rendahnya kemitraan usaha pertanian dengan pelaku agribisnis, baik pada usaha hulu (budidaya) maupun usaha hilir (pengolahan dan pemasaran).
h.Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat.
i.Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian. 4) Kehutanan
a.Masih terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan;
b.Belum efektifnya pengelolaan hutan lestari mendukung perekonomian daerah.
c.Belum optimalnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB.
d.Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan baik karena konflik tenurial kawasan hutan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan.
e.Sarana prasarana operasional kesatuan pengelolaan hutan yang belum memadai.
f.Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia, kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial dalam mengelola potensi hutan.
g.Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
h.Belum optimalnya Pelestarian dan Perlindungan sumberdaya alam hayati. 5) Energi dan Sumberdaya Mineral
a.Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
b.Rasio elektrifikasi belum mencapai 100 persen dan masih rendahnya rasio desa berlistrik; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 19
c.Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
d.Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI). 6) Perdagangan
a.Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah.
b.Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi.
c.Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang.
d.Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan. 7) Perindustrian
a.Masih rendahnya daya saing industri;
b.Belum Optimalnya Pengolahan Bahan Baku Lokal;
c.Belum Optimalnya Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
d.Validitas data Industri Kecil Menengah Masih Rendah.
e.Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan SDM pembina industri. 8) Transmigrasi
a.Masih terdapat lokasi transmigrasi yang belum clean and clear;
b.Infrastruktur transportasi di lokasi transmigrasi kurang memadai;
c.Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigran;
d.Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan transmigrasi;
e.Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi transmigrasi. 4.1.2.4. Unsur Penunjang 1) Perencanaan
a.Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah;
b.Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana.
c.Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara optimal dalam dokumen perencanaan.
d.Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kurang tersedia. 2) Keuangan
a.Laporan pertanggungjawaban keuangan terkadang masih belum tepat waktu;
b.Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan para bendahara OPD terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 20
c.Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah;
d.Belum sepenuhnya bendahara bersertifikat dalam penatausahaan keuangan;
e.Belum optimal pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi BMD. 3) Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
a.Kinerja aparatur perlu ditingkatkan;
b.Belum optimalnya pembinaan pegawai dalam penerapan perundang- undangan dan peraturan kepegawaian;
c.Belum terpenuhinya kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
d.Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap OPD;
e.Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kediklatan. 4) Penelitian dan Pengembangan
a.Kurangnya desiminasi hasil kelitbangan kepada stakeholders;
b.Belum optimalnya pengembangan SIDa;
c.Masih minimnya pengembangan SDM bidang kelitbangan;
d.Belum adanya pejabat fungsional peneliti di OPD terkait. 4.1.2.5. Unsur Pendukung 1) Sekretariat Daerah
a.Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa.
b.Belum optimalnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B pada tahun 2020.
c.Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.
d.Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap regulasi di daerah.
e.Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan implementasi kerjasama daerah. 2) Sekretariat DPRD
a.Program kerja DPRD telah tersusun dan terintegrasi dalam melaksanakan fungsinya, namun koordinasi antar eksekutif dan legislatif kadang belum berjalan dengan baik. 4.1.2.6. Unsur Pengawasan 1) Inspektorat
a.Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di beberapa OPD.
b.Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 21 4.2. ISU STRATEGIS 4.2.1. ISU GLOBAL A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals), yang telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. Sustainable Development Goals dimulai dari kesepakatan dari pertemuan dunia pada saat September 2015 melalui agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan- perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs dilakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 169 target dan 17 Tujuan antara lain : Tanpa Kemiskinan (No Poverty); Tanpa Kelaparan (Zero Hunger); Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-Being); Pendidikan Berkualitas (Quality Education); Kesetaraan Gender (Gender Equality); Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation); Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industri, Inovation and Infrastructure); Berkurangnya Kesenjangan (Reduce Inequalities); Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Comunities); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumtion and Production); Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action); Ekosistem Lautan (Life Below Water); Ekosistem Daratan (Life on Land); Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace Justice and Strong Institution); Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals). Implementasi dan capaian SDGs tentunya sangat diharapkan dan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan yang baik antara para pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, juga diperlukan pengembangan sumberdaya dan kapasitas dalam pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan yang ada, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, disamping alokasi anggaran dari pemerintah maupun swasta untuk mendukung setiap tujuan pembangunan yang akan dicapai. Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan/SDGs ditandai dengan lahirnya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 22 Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Peraturan Gubernur tersebut memuat kebijakan, strategi, program dan anggaran daerah dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan pencapaian target pada setiap indikator SDGs yang telah ditetapkan. B. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS- CoV-
1. 2.Virus tersebut pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019. Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yaitu suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentu saja negara-negara yang telah terjangkit harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari penyebaran virus Corona, tidak hanya kesehatan manusia, COVID-19 juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari hasil capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 2,42 persen di tahun 2020. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya konsumsi rumah tangga dalam PDRB pengeluaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat, demikian juga dengan investasi tentunya mengalami penurunan terutama pada sektor infrastruktur yang banyak mengalami relokasi anggaran, disamping itu ekspor juga mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya permintaan global khususnya CPO yang menjadi produk ekspor terbesar di Sulawesi Barat. Dampak lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait angka kemiskinan, Sulawesi Barat selama ini secara konsisten telah menurunkan kemiskinan pada angka 10,95 persen, apabila dampak virus COVID-19 terlambat diatasi maka kemiskinan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus COVID-19 baik kesehatan, ekonomi dan sosial menuntut daerah untuk melakukan berbagai langkah-langkah dan inovasi tatanan normal baru. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi saat ini sedikit membaik, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,54 persen pada triwulan III, hal itu menandakan bahwa pemerintah telah berupaya dengan baik dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19, yang dilakukan melalui intervensi sektor kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial, serta program vaksinasi yang berjalan lancar di seluruh kabupaten. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 3,13 persen. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik di tengah tantangan pandemi covid-19. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 23 C. Perubahan Iklim (global warming/climate change) Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem- ekosistem pantai. Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisispasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Olehnya itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 24 D. Pengarusutamaan Gender Isu gender akan selalu menjadi permasalahan, sepanjang kaum perempuan belum merasakan hak-haknya dan tidak ada lagi pembangunan yang bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan jika tidak tertangani akan membawa permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan kesetaraan dalam aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan permasalahan. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik terhadap peran dalam pembangunan maupun peran dalam ekonomi dan politik dapat dihitung melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yang memperhatikan ketimpangan Gender. Indikator kedua adalah Indeks Pemberdayaan Gender yang merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Barat sebesar 89,76 persen pada tahun 2020. Nilai capaian tersebut kurang dari 100 persen yang berarti bahwa capaian perempuan lebih kecil dari capaian laki-laki namun masih tergolong tinggi. Sedangkan untuk nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Barat sebesar 65,92 persen pada 2020. E. Revolusi Industri 4.0 Dunia industri global sedang memasuki era baru yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 atau yang juga dikenal sebagai era digital. Industri 4.0 merupakan fase baru di revolusi industri yang fokus pada interkonektivitas, otomatisasi, machine learning, dan real time data. Meskipun begitu, dampak dari revolusi industri tidak hanya pada pekerja industri saja namun saat ini semua orang menjadi bagian dari era digital 4.0. Indonesia telah secara aktif memasuki era baru yang ditandai dengan bergeraknya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis. Fenomena ini bisa kita lihat dengan semakin banyaknya perusahaan- perusahaan berbasis digital. Perusahaan tersebut ini menawarkan cara berbisnis baru yang tidak kita temukan puluhan tahun lalu. Sebagai contoh adalah bagaimana peran digitalisasi pada masa pandemi covid-19 yang menunjang segala aktivitas kita disaat adanya pembatasan sosial. Ciri utama pada era industri 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting yang terhubung ke internet yang bisa dimaksimalkan untuk membantu bisnis termasuk membaca tren permintaan konsumen, mencari target pasar yang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 25 tepat hingga mengoptimalkan harga yang sangat penting dalam peningkatan industrialisasi di daerah. Peluang pengembangan industri 4.0 harus segera diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Barat, dimulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah di Sulawesi Barat, selanjutnya adalah upaya digitalisasi sektor industri dan UMKM sehingga dapat menunjang seluruh aktivitas dan pemasaran produk di seluruh wilayah. Peluang dalam pengembangan industri 4.0 juga berada pada Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh besar di tengah teknologi digital, upaya menciptakan wirausaha baru berbasis digitalisasi sangat penting untuk mendukung perkembangan revolusi industri 4.0. 4.2.2. ISU NASIONAL A. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Salah satu misi Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kualitas manusia menjadi salah satu fokus yang harus segera ditangani, hal ini juga sesuai dengan arahan presiden untuk melakukan percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang tertuang dalam salah satu agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumberdaya Manusia dalam RPJMN 2020-2024 meliputi manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas dan daya saing. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94) dan Selama 2010–2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Barat masih sebesar 66,36 poin berada di bawah rata-rata nasional, dengan komponen harapan lama sekolah sebesar 12,86 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,96 tahun, angka harapan hidup 65,25 tahun, dan pengeluaran perkapita sebesar 9,1 juta perkapita pertahun. Banyaknya permasalahan terkait pembangunan manusia di Sulawesi Barat menjadi faktor masih rendahnya kualitas pembangunan manusia saat ini, beberapa permasalahan tersebut diantaranya masih tingginya angka stunting yang mencapai 33,8 persen merupakan yang tertinggi kedua secara nasional, selanjutnya adalah tingginya pernikahan usia anak sebesar 19,2 persen berada pada urutan ke-tiga secara nasional serta tingginya permasalahan anak tidak sekolah yang mencapai 10,25 persen dan merupakan yang tertinggi di Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 26 wilayah Regional Sulawesi. Upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024, harus menjadi perhatian Pemerintah daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun sinergi kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui program-program strategis guna menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas. B. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Kebijakan Nasional pada misi ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan, hal ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 agenda pembangunan dimana agenda yang ke-2 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pembangunan kewilayahan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI- KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Isu strategis utama pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020- 2024 adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,0 persen, Kawasan Barat Indonesia sebesar 10,3 persen, dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen), (b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa, terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan, dan (e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. Ketimpangan wilayah juga menjadi permasalahan di Provinsi Sulawesi Barat, ketimpangan antar wilayah kabupaten atau antara desa dan kota menjadi kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa daerah di Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan kondisi geografis, sumberdaya alam, kondisi fiskal, sumberdaya manusia, infrastruktur, kebijakan daerah, serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah akan lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Ketimpangan wilayah erat kaitanya dengan Kondisi kemiskinan daerah tesebut. Sulawesi Barat memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi sebesar 11,85 persen masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,71 persen. Kemiskinan di Sulawesi Barat sangat didominasi oleh kemiskinan perdesaan yang sebesar 82,31 persen atau Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 27 sekitar 138,3 ribu jiwa dan kemiskinan perkotaan hanya sebesar 17,69 persen atau sekitar 27,72 ribu jiwa. Besarnya jumlah ketimpangan dan kemiskinan di wilayah perdesaan dipengaruhi oleh kondisi atau wilayah Desa tersebut. Berdasarkan data indeks desa membangun tahun 2020 dari 575 desa yang ada di Sulawesi Barat terdapat sekitar 10.96 persen atau sekitar 63 desa dengan kategori sangat tertinggal, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 139 desa dalam kondisi sangat tertinggal. Adapun Desa tertinggal sebanyak 42,96 persen atau sebanyak 247 desa, yang juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 298 desa dalam kondisi tertinggal. Untuk kategori desa berkembang tahun 2020 sebanyak 41,39 persen atau sekitar 238 desa, telah berhasil ditingkatkan dari tahun 2018 yang hanya mencapai 133 desa. Sedangkan desa Maju sebanyak 4,52 persen atau sekitar 26 desa, yang juga berhasil ditingkatkan dari tahun 2018 yang hanya memiliki 5 desa dengan kategori maju. Dan yang terakhir adalah kategori desa Maju yang hingga tahun 2020 baru terdapat satu desa dengan kategori Maju. Persentase desa tertinggal (tertinggal dan sangat tertinggal) telah berhasil diturunkan dari 76 persen di tahun 2018 menjadi 53 persen di tahun
2. 2020.Penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program strategis yang telah diarahkan untuk pembangunan dan pemerataan di wilayah perdesaan. Dukungan pemerintah pusat melalui dana desa dan program strategis pemerintah provinsi dan kabupaten sangat berdampak terhadap upaya penurunan persentase desa tertinggal. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sejak tahun 2018 telah berjalan dalam mengurangi kesenjangan dan mengatasi permasalahan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan adalah melalui program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA). Program Marasa merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan yang dilakukan melalui integrasi dan sinergi program dan kegiatan strategis lintas sektor yang berbasis di desa. Konsistensi pelaksanaan program Marasa tersebut juga telah mendapatkan award melalui penghargaan daerah terbaik Indonesia Award 2021 pada kategori economic recovery strategy terutama dalam inisiatif pemberdayaan digital pada masa pandemi covid-19. Program Marasa dan berbagai program strategis lainya diharapkan dapat terus dikembangkan dalam upaya mengurangi disparitas antara wilayah, meningkatkan sumberdaya manusia, menciptakan kemandirian desa yang berbasis potensi, serta pada gilirannya akan mengeluarkan desa dari kondisi kemiskinan dan ketertinggalan. C. Standar Pelayanan Minimal Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang memuat pengaturan terkait jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 28 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan SPM di daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 202 tentang penerapan standar pelayanan minimal sebagai pengganti dari permendagri 100 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Adapun urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:
3. 1.Pendidikan; - Pelayanan pendidikan menengah; - Pelayanan pendidikan khusus;
4. 2.Kesehatan; - Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; - Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. 3.Pekerjaan umum dan penataan ruang; - Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
6. 4.Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
7. 5.Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
8. 6.Sosial. - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah agar mampu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM yang telah ditetapkan. Dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 29 adanya SPM harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar ataupun pelayanan publik yang sama di setiap daerah akan dapat diwujudkan. D. Bonus Demografi Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70% berada pada usia produktif antara 15-64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif yaitu berada pada usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020-2045. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030. Kondisi ini perlu dijadikan sebagai peluang khususnya di Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia usia produktif dalam menghadapi tantangan pasar bebas tenaga kerja. Penyiapan Sumberdaya manusia yang unggul perlu dipersiapkan sejak saat ini, Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. E. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur Salah satu isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu merespon cepat terhadap hal itu. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara akan memicu investasi baru pada daerah sekitar dan akan membuka akses lapangan kerja. Posisi Sulawesi Barat yang berdekatan langsung dengan Ibu Kota Negara dan memiliki letak yang sangat strategis, berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang yang membentang dari Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi. Dimana jalur ini sangat cocok dilalui oleh kapal niaga besar dan merupakan jalur pelayaran internasional dan jalur ekspor dan impor barang internasional sehingga sangat strategis dalam mendukung konektivitas tol laut. Sulawesi Barat juga diharapkan bisa berperan dalam memasok berbagai kebutuhan ibu kota baru yang sedang mempersiapkan infrastruktur termasuk pangan, tenaga kerja, energi, dan sebagainya. Dalam rangka menangkap peluang atas pemindahan Ibu Kota Baru, diperlukan beberapa persiapan dan strategi diantaranya mengoptimalkan potensi sumberdaya alam khususnya sektor pertanian dalam rangka pemenuhan logistik dan pangan di Ibu Kota Baru. Pemerintah Sulawesi Barat juga perlu menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul, kompeten dan kompetitif dalam menghadapi persaingan tenaga kerja. Selanjutnya adalah percepatan Pengembangan jaringan transportasi laut dan udara di Sulawesi Barat dalam mendukung konektivitas Wilayah terutama ke Ibu Kota Negara dan daerah sekitarnya. Peningkatan akses jalan, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten yang akan membuka akses ke sentra produksi, sentra industri dan distribusi ke terminal dan pelabuhan. Dan yang terakhir adalah Mendorong Sulawesi Barat sebagai salah satu pusat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 30 pertumbuhan baru melalui Penguatan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta Pengembangan Mamuju Smart Forest City yang berbasis ekosistem, ekologi, serta adaptif bencana yang nantinya akan menjadikan Mamuju sebagai supporting city dan pengembangan beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Barat untuk mendukung Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. 4.2.3. ISU REGIONAL SULAWESI A. Konektivitas Wilayah Pulau Sulawesi Wilayah regional Sulawesi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Terdapat 3 (tiga) sektor utama yang menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian regional sulawesi, yaitu sektor pertanian, pertambangan, serta perdagangan dan jasa. Komoditi perkebunan yang paling dominan di Wilayah Sulawesi adalah kakao, dimana memasok sekitar 65 persen lebih produksi kakao secara nasional. Selain itu, Sulawesi memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung kedelai, dimana pada tahun 2020, Sulawesi tercatat sebagai produsen tanaman pangan terbesar kedua setelah pulau jawa. Demikian pula sektor perikanan, wilayah Sulawesi merupakan salah produsen perikanan terbesar di Indonesia. Untuk mendukung pergerakan barang dan sumberdaya yang ada tersebut, maka dibutuhkan pengembangan konektivitas antar wilayah di regional sulawesi melalui pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara. Pembangunan infrastruktur Perhubungan laut didukung oleh wilayah Sulawesi yang berada di Koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II dan ALKI III) yang sangat berpotensi dalam meningkatkan perdagangan barang baik Domestik maupun Internasional. Wilayah Sulawesi juga merupakan wilayah pengembangan strategis infrastruktur pada WPS 27 (Mamuju-Makale-Palopo- Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi) serta WPS 28 (Makassar-ParePare-Mamuju). Pengembangan konektivitas telah dilakukan melalui pengembangan rel kereta api trans sulawesi yang nantinya akan menghubungkan Makassar-Manado. Proyek Perkeretaapian saat ini berada pada trase Makassar-Parepare merupakan pengembangan tahap pertama Jaringan Kereta Api Nasional Trans Sulawesi yang termuat dalam RPJMN 2020-2024, yang pembangunannya dimulai dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mempunyai pola perjalanan penumpang dan barang terbesar dari provinsi lainnya berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dengan adanya jalur kereta api atau prasarana yang dibangun, diharapkan penyediaan layanan transportasi penumpang dan transportasi barang yang direncanakan dapat segera terwujud dan manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera terealisasi. Untuk itu peran dari semua Provinsi se-Sulawesi dalam mendukung percepatan pembangunan konektivitas sangat diharapkan melalui perencanaan yang terpadu, terintegrasi serta komprehensif untuk percepatan konektivitas wilayah di regional sulawesi. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 31 B. Konflik Perbatasan Konflik tapal batas daerah yang berbatasan langsung biasanya terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, politik dan sosial budaya. Munculnya sengketa tapal batas antara daerah akan menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik horizontal baik itu antar masyarakat maupun antar pemerintahan daerah. Kondisi itu juga akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik oleh daerah kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa tapal batas dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Selain permasalahan tapal batas di wilayah perbatasan daratan, wilayah yang juga sering mengalami konflik perbatasan adalah wilayah kepulauan. Pulau-pulau kecil terluar yang ada di Sulawesi Barat umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu lokasi terluar yang umunya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana, akses menuju pulau-pulau tersebut juga sangat terbatas sehingga menjadi penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada pada daerah tersebut sangat rendah yang kemudian memicu penduduk untuk berpindah wilayah. Konflik perbatasan antar provinsi yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat yang pernah terjadi yaitu sengketa tapal batas antara Sulawesi Barat (Kabupaten Majene) dengan Kalimantan Selatan (Kabupaten Kota baru) terkait Pulau Lerelerekang yang memiliki potensi blok migas yang telah menuai titik temu dimana pemerintah pusat memutuskan menyerahkan pengelolaan sejumlah blok migas dekat Pulau Lere-lerekang kepada Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua provinsi ini telah menyepakati membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama yang memiliki saham masing-masing 50% untuk blok Lere-lerekang dengan partisipasi interestnya dikelola bersama oleh kedua provinsi. Sengketa tapal batas yang saat ini masih berlangsung adalah tapal batas antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah yaitu antara Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala. Walaupun telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2018 tentang Batas daerah kabupaten pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, namun tetap menjadi sengketa dan sementara akan dilakukan fasilitasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri terkait tapal batas tersebut. Sengketa tapal batas antar daerah perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah agar lebih fokus dalam membangun wilayah terpencil dan terluar maupun wilayah kepulauan terutama pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik secara maksimal sehingga masyarakat yang berada pada wilayah tersebut juga dapat merasakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. C. Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Sulawesi Sulawesi adalah salah satu pulau yang paling rawan Bencana khususnya gempa. Pulau ini menjadi pertemuan tiga lempeng utama yang menimbulkan dampak geologi yang sangat kompleks dan beragam. Ketiga lempeng besar Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 32 tersebut yakni lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan-tenggara, dan lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina. Pulau Sulawesi tersusun atas tatanan struktur geologi yang aktif bergerak dengan kecepatan pergeseran yang berbeda-beda. Berdasarkan buku Peta Sumber dan bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional Kementerian PUPR. Pulau Sulawesi diketahui memiliki pergeseran yang berbeda-beda. Adapun di utara Sulawesi tercatat mengalami pergeseran geodetik berkisar 42-50 mm/tahun. Di darat terdapat sesar Gorontalo yang memiliki pergeseran 11 mm/tahun. Sedangkan dari arah timur yang bergerak ke arah sesar Sorong mengalami pergerakan yang cukup signifikan berkisar 32 mm/tahun. Pada bagian tengah Sulawesi juga terdapat sesar Palukoro yang masih aktif bergerak dengan pergeseran geodetik 41-45 mm/tahun, dan pergeseran geologi 29 mm/tahun. Sesar Palukoro sebagai sesar dengan besar pergeseran tinggi dengan kegempaan yang rendah, Selanjutnya ke arah timur Sulawesi terdapat sesar Matano dengan pergeseran sekitar 20 mm/tahun. Gempa bumi besar yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Sulawesi yaitu di Kabupaten Donggala dan Kota Palu berkekuatan 7,4 magnitudo tahun 2018 yang menyebabkan sunami dan menyebabkan ratusan korban jiwa dan harta benda. Gempa bumi juga pernah terjadi di Sulawesi Barat yaitu tahun 2021 berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi pada tanggal 15 Januari 2021. Pusat gempa berada di 7 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di sebagain besar bagian barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju yang memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Guncangan gempa ini dirasakan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, sebagian daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan di Kalimantan. Upaya penanganan pasca gempa bumi di Sulawesi Barat perlu mendapat perhatian terutama dalam pembangunan kembali atau rekonstruksi berbagai infrastruktur dasar dan pemerintahan di Sulawesi Barat Berdasarkan kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sulawesi Barat memiliki indeks resiko bencana tertinggi sebesar 166,49 poin dengan kategori tinggi. Berdasarkan kajian tersebut terdapat beberapa ancaman bencana di Sulawesi Barat diantaranya Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Pada tingkat kabupaten, Majene memiliki tingkat resiko bencana tertinggi sebesar 216,08 poin dan yang terendah adalah kabupaten Polewali Mandar sebesar 140,81 poin. Pengukuran Indeks Resiko Bencana terdiri dari tiga komponen diantaranya (i) Komponen Bahaya terkait dengan probabilitas dan intensitas, selanjutnya adalah (ii) Komponen Kerentanan terkait dengan kondisi sosial meliputi kepadatan penduduk dan kelompok rentan, kondisi ekonomi meliputi luas lahan produktif, PDRB persektor, kondisi Fisik meliputi rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis, serta kondisi lingkungan yang meliputi hutan lindung, mangrove, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 33 hutan alam, semak dan rawa. Selanjutnya adalah (iii) komponen Kapasitas terkait dengan kapasitas masyarakat yang meliputi pengaruh kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. selanjutnya terkait dengan 71 Indikator secara umum meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Dari seluruh komponen yang telah dijabarkan, komponen kerentanan dan kapasitas perlu mendapat dukungan intervensi, khususnya dalam menyiapkan berbagai program strategis untuk penanganan resiko bencana. Besarnya potensi bencana di Pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi tantangan dan peluang pembangunan, untuk itu pemerintah perlu mengupayakan pembangunan yang lebih adaptif, responsif, antisipatif dalam mitigasi bencana alam termasuk gempa bumi. Selain itu, salah satu peluang yang dapat diambil adalah dengan menjadikan Sulawesi Barat sebagai pusat studi kebencanaan nasional. D. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antar Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahaan di daerah, oleh karena itu daerah dituntut lebih proaktif dan melakukan inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama antar daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah Sulawesi Barat akan menjalin kerjasama dengan beberapa wilayah di Regional Sulawesi dan Kalimantan diantaranya dengan Sulawesi Selatan terkait dengan kerjasama di Bidang Pariwisata yang terintegrasi dengan berbagai destinasi wisata, selanjutnya adalah kerjasama antar Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini sudah berjalan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi di perairan laut antara Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah kota Balikpapan dengan konsep kerjasama perdagangan Sumberdaya Alam “Ma’balu” (Mamuju- Balikpapan-Palu). Serta rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Gorontalo dalam bidang peningkatan sumberdaya alam serta beberapa daerah lainnya yang saat ini sementara dalam tahap penjajakan. Berbagai program kerjasama perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholder Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 IV - 34 terkait, terutama dalam penyediaan data dan sharing program yang akan dilakukan secara terintegrasi, sehingga upaya untuk peningkatan pembangunan dari seluruh sektor dapat kita wujudkan bersama. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 V - 1  Pembangunan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:
9. 1.Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha,
10. 2.Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman.  Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
11. 1.Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata.
12. 2.Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata.
13. 3.Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal).  Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaran- sasaran pokok sebagai berikut:
14. 1.Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestarikannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan lokal serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat; terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 V - 2
15. 2.Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi. Penyelenggaraan pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya telah membuahkan hasil yang diharapkan, meskipun masih terdapat target-target yang belum tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Dalam Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Tahun 2025 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinis Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasara akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan diuraikan dalam tabel 5.1. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 V - 3 Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Perkiraan Target Capaian Kondisi Akhir Sumber Data 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 T.1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEBUDAYAAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA POIN 66,36 67,06 68,16 69,36 70,36 71,56 71,56 BPS SS.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Poin 66.36 67.06 68.16 69.36 70.36 71.56 71.56 BPS SS.2. Menurunnya Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting Persen 33.80 31.80 28.70 26.70 23.50 20 20 KEMENKES RI T.2. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI PERSEN -2,42

(2020)(2,5 - 3,5) 4.50 5.10 5.80 6.70 6.70 BPS SS.3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah Pertumbuhan Ekonomi Persen -2,42
(2020)(2,5 - 3,5) 4.50 5.10 5.80 6.70 6.70 BPS SS.4. Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin Tingkat Kemiskinan Persen 11.85 11.23 10.72 10.25 9.73 9.06 9.06 BPS Laju Inflasi Persen 4.39 3.5±1 3±1 2.6±1 2.3±1 2±1 2±1 BPS Pendapatan Perkapita Juta Rupiah/Kapita/ Tahun 36.17 39.28 42.65 46.31 50.29 54.61 54.61 BPS SS.5. Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat Indeks Gini Rasio Poin 0.366 0.355 0.350 0.346 0.338 0.325 0.325 BPS Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 V - 4 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Perkiraan Target Capaian Kondisi Akhir Sumber Data 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 SS.6. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3.13 3.05 2.98 2.76 2.45 1.95 1.95 BPS T.3. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN PERSENTASE LAYANAN INFRASTRUKTUR PERSEN 72.13 73.55 75.88 77.82 79.56 81.30 81.3 BAPPEDA SS.7. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Persen 42.18 45.19 48.19 50.19 53.19 56.19 56.19 DINAS PUPR Cakupan Desa yang Terlayani Sinyal Telekomunikasi Persen 68.87 73.22 81.91 90.6 95.82 100 100 DINAS KOMINFOPERS Tingkat Layanan Fasilitas Perhubungan Persen 70.95 71.19 73.10 74.52 75.71 76.43 76.43 DINAS PERHUBUNGAN SS.8. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak Persen 58.89 58.90 59 59.10 59.21 59.31 59.31 BPWP Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Persen 87.56 88.81 91.31 92.56 95.06 97.56 97.56 BPS Persentase Elektrifikasi Persen 97.83 97.96 98.1 98.21 98.32 100 100 DINAS ESDM Persentase Rumah Layak Huni Persen 78.61 79.56 79.58 79.59 79.6 79.61 79.61 DINAS PERMUKIM SS.9. Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Indeks Risiko Bencana Poin / Kategori 166,49 / Tinggi
(2020)166 / Tinggi 161 / Tinggi 158 / Tinggi 153 / Tinggi 144 / Sedang 144 / Sedang BNPB Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 V - 5 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Perkiraan Target Capaian Kondisi Akhir Sumber Data 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 T.4. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA INDEKS REFORMASI BIROKRASI POIN / KATEGORI 60,04 / B
(2020)62,86 / B 66,86 / B 70,16 / BB 74,66 / BB 80,16 / A 80,16 / A KEMENPAN-RB RI SS.10. Meningkatnya Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Poin / Kategori 78 / Baik 78,5 / Baik 79 / Baik 79,5 / Baik 80 / Baik 80 / Baik 80 / Baik KPK RI SS.11. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel Nilai SAKIP Poin / Kategori 63,14 / B
(2020)66,29 / B 70,29 / BB 73,54 / BB 77,54 / BB 80,54 / A 80,54 / A KEMENPAN-RB RI Opini BPK terhadap LKPD Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPK RI Indeks SPBE Poin 2.04 2.20 2.35 2.55 2.80 3 3 KEMKOMINFO SS.12. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 0 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan per tahunnya yang akan dilaksanakan selama empat tahun kedepan maka perlu ditetapkannya strategi dan arah kebijakan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perumusan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 6.1. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 1 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 2 Tabel 6.1 Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 Sasaran Strategi Arah Kebijakan TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEBUDAYAAN SS.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 1. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, serta Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Angka Kesakitan

1.Peningkatan Akses Pendidikan 2. Penguatan Program Tangani Total Anak Tidak Sekolah (Portal ATS)
3.Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Sekolah 5. Peningkatan Kualitas dan Akses Pemerataan Layanan Kesehatan 6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Kesehatan yang Promotif dan Preventif
7.Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan SS.2. Menurunnya Prevalensi Stunting 1. Menguatkan Intervensi Sensitif dan Spesifik dalam Percepatan Penurunan Stunting
1.Pemenuhan Akses Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
2.Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih
3.Penurunan Angka Perkawinan Anak
4.Peningkatan Peran Kelembagaan Posyandu 5. Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH SS.3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah 1. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan 1. Peningkatan Upaya Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Dukungan Infrastruktur Penunjang 2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan melalui Penguatan Kapasitas Nelayan, Dukungan Sarana Prasarana dan Peningkatan Sistem Rantai Dingin 3. Peningkatan Pengawasan Sarana Prasarana Pertanian, Pemanfaatan Teknologi, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 3 Sasaran Strategi Arah Kebijakan 4. Peningkatan Hilirisasi Pengelolaan Komoditas berbasis Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan) melalui Dukungan Sarana Prasarana pada Proses Produksi dan Pengolahan serta Pengembangan Digitalisasi UMKM
5.Peningkatan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran 6. Penguatan SDM Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah melalui Pelatihan dan Pendampingan serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro SS.4. Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin 1. Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu dan Menyeluruh 1. Peningkatan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan dengan Fokus pada Peningkatan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantong-kantong Kemiskinan 2. Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat 3. Penguatan Sistem data dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan SS.5. Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat 1. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Menurunkan Ketimpangan Kekayaan 1. Penguatan Industri Kecil Strategis Berbasis Rakyat, Fasilitasi terhadap Modal Usaha dan Memaksimalkan Potensi Lokal
2.Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Penerapan Pajak/Subsidi, Peningkatan Program Afirmasi yang Efektif dan Fasilitasi Kredit UMKM Pertanian SS.6. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Memperluas Kesempatan Kerja, Mendorong Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja serta Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah 1. Peningkatan Investasi serta Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah 2. Meningkatkan Kompetensi dan Skill Tenaga Kerja melalui Pelatihan, Sertifikasi dan Kemitraan dengan Dunia Industri 3. Penguatan Vokasional dalam Kerangka link and match dengan Dunia Usaha dan Industri 4. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 4 Sasaran Strategi Arah Kebijakan TUJUAN 3 : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN SS.7. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah 1. Peningkatan Kondisi Mantap Jalan Provinsi pada Kategori Rusak Ringan 2. Peningkatan Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Wilayah Perdesaan
3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi SS.8. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Masyarakat 1. Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak 2. Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak
3.Peningkatan Elektrifikasi Rumah Tangga
4.Peningkatan Rumah Layak Huni Masyarakat SS.9. Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan, Pesisir dan Laut
2.Optimalisasi Pengelolaan Sampah 3. Optimalisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis 4. Penurunan Tingkat Kerentanan terhadap Bencana melalui Peningkatan Kapasitas
5.Pengembangan Sistem Pemulihan Pasca Bencana TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA SS.10. Meningkatnya Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.Optimalisasi Manajemen Penganggaran Daerah
2.Optimalisasi Manajemen Aset Daerah
3.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
4.Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5.Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6.Optimalisasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
7.Optimalisasi Manajemen Perizinan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 5 Sasaran Strategi Arah Kebijakan SS.11. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel 1. Meningkatkan Kapabilitas Kinerja Birokrasi 1. Optimalisasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Peningkatan Manajemen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 3. Optimalisasi Manajemen Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 4 Peningkatan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SS.12. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
3.Peningkatan Kualitas Pelayanan pada SAMSAT
4.Optimalisasi Penataan Organisasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 6 6.2. Arah Kebijakan Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 7 Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif (Berbasis Nomenklatur PMDN 86/2018) Provinsi Sulawesi Barat Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 MENINGKAT KAN PEMBANGU NAN MANUSIA YANG BERKEBUDA YAAN INDEKS PEMBANG UNAN MANUSIA POIN 66.36 67.06 68.1 6 186,908,578,329.65 69. 36 139,270,297,982.78 70.36 190,083,323,188.32 71.5 6 202,207,283,711.16 71.56 202,207,283,711.16 1 1 Meningkatny a Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Indeks Pembangun an Manusia Poin 66.36 67.06 68.1 6 171,955,892,063.28 69. 36 128,128,674,144.16 70.36 174,876,657,333.26 71.5 6 186,030,701,014.27 71.56 186,030,701,014.27 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejur uan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B Perse n 71.22 75 84.7 5 150,633,361,447.43 88. 99 112,240,718,550.28 93.44 153,191,951,823.93 98.1 1 162,962,894,088.50 98.11 162,962,894,088.50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi Perse n 75.4 82.94 87.0 9 859,779,460.32 89. 70 640,643,370.72 92.39 874,383,286.67 95.1 6 930,153,505.07 95.16 930,153,505.07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA Perse n 35.02 40.05 44.0 6 687,823,568.25 48. 46 512,514,696.58 53.31 699,506,629.33 58.6 4 744,122,804.06 58.64 744,122,804.06 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 8 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Menengah Perse n 69.31 72.775 5 100 1,719,558,920.63 100 1,281,286,741.44 100 1,748,766,573.33 100 1,860,307,010.14 100 1,860,307,010.14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Khusus Perse n 78.72 82.656 100 1,031,735,352.38 100 768,772,044.86 100 1,049,259,944.00 100 1,116,184,206.09 100 1,116,184,206.09 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidika n Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusik an Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan Perse n 75.05 78.80 82.7 4 1,375,647,136.51 86. 88 1,025,029,393.15 91.22 1,399,013,258.67 95.7 8 1,488,245,608.11 95.78 1,488,245,608.11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi PTK 1288 1418 1548 1,375,647,136.51 169 8 1,025,029,393.15 1828 1,399,013,258.67 1958 1,488,245,608.11 1958 1,488,245,608.11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 9 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggar akan Sesuai Peraturan Perundang- Undangan Perse n 30.7 45.04 49.5 4 1,031,735,352.38 54. 50 768,772,044.86 59.95 1,049,259,944.00 65.9 4 1,116,184,206.09 65.94 1,116,184,206.09 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditas i Perse n 86.11 87.96 91.6 6 5,158,676,761.90 94. 44 3,843,860,224.32 96.3 5,246,299,720.00 99.0 7 5,580,921,030.43 99.07 5,580,921,030.43 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) Angk a 234 210 195 2,579,338,380.95 179 1,921,930,112.16 163 2,623,149,860.00 150 2,790,460,515.21 150 2,790,460,515.21 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angk a 10,29 9,28 8.38 1,203,691,244.44 7.5 6 896,900,719.01 6.82 1,224,136,601.33 6 1,302,214,907.10 6 1,302,214,907.10 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Bayi Usia 0- 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Perse n 78 82 84 859,779,460.32 86 640,643,370.72 88 874,383,286.67 90 930,153,505.07 90 930,153,505.07 Dinas Kesehatan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 10 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Perse n 50 60 70 1,031,735,352.38 80 768,772,044.86 85 1,049,259,944.00 90 1,116,184,206.09 90 1,116,184,206.09 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Kab/Kota yang Melaksanak an Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Usia 15 Tahun Keatas Perse n 60 70 80 515,867,676.19 85 384,386,022.43 90 524,629,972.00 95 558,092,103.04 95 558,092,103.04 Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase Kabupaten dengan Ketersediaa n Obat Esensial Perse n 90.27 92.27 95 515,867,676.19 97 384,386,022.43 98 524,629,972.00 99 558,092,103.04 99 558,092,103.04 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Perse n 33 40 45 687,823,568.25 50 512,514,696.58 55 699,506,629.33 60 744,122,804.06 60 744,122,804.06 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Perse n 58 60 63 687,823,568.25 66 512,514,696.58 69 699,506,629.33 72 744,122,804.06 72 744,122,804.06 Dinas Kesehatan 1 2 Menurunnya Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting Perse n 33.8 31.8 28.7 14,952,686,266.37 26. 7 11,141,623,838.62 23.5 15,206,665,855.07 20 16,176,582,696.89 20 16,176,582,696.89 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Perse n 78 83.8 86.7 1,495,268,626.64 89. 6 1,114,162,383.86 92.5 1,520,666,585.51 95.4 1,617,658,269.69 95.4 1,617,658,269.69 Dinas Ketahanan Pangan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 11 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani Perse n 35.3 38 45 971,924,607.31 50 724,205,549.51 55 988,433,280.58 60 1,051,477,875.30 60 1,051,477,875.30 Dinas Ketahanan Pangan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan Kg/Ka pita 60.45 63 66.5 635,489,166.32 68 473,519,013.14 70 646,283,298.84 72.5 687,504,764.62 72.5 687,504,764.62 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prevalansi Balita Wasting Perse n 7.1 6.8 6.3 4,485,805,879.91 6 3,342,487,151.59 5 4,561,999,756.52 4 4,852,974,809.07 4 4,852,974,809.07 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas yang Melaksanak an Surveilans Gizi Perse n 47.9 58.4 69 747,634,313.32 79 557,081,191.93 90 760,333,292.75 100 808,829,134.84 100 808,829,134.84 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Ibu Hamil Mendapatka n Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar Perse n 76.49 85.25 86.3 822,397,744.65 87 612,789,311.12 88.4 836,366,622.03 89 889,712,048.33 89 889,712,048.33 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembaranga n (SBS) Perse n 28 33 36 971,924,607.31 39 724,205,549.51 44 988,433,280.58 50 1,051,477,875.30 50 1,051,477,875.30 Dinas Kesehatan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 12 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Dip eriksa Kualitas Air Minum sesuai Standar Perse n 65.38 70 80 448,580,587.99 85 334,248,715.16 90 456,199,975.65 100 485,297,480.91 100 485,297,480.91 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Prevalensi Perkawinan Anak Perse n 17.12 16.5 16 1,495,268,626.64 15. 5 1,114,162,383.86 15 1,520,666,585.51 14.5 1,617,658,269.69 14.5 1,617,658,269.69 Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Posyandu Aktif Perse n 92 93.5 96 1,009,306,322.98 97 752,059,609.11 98 1,026,449,945.22 100 1,091,919,332.04 100 1,091,919,332.04 Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa memiliki Regulasi Perkawinan Anak Perse n 5 15 25 523,344,019.32 30 389,956,834.35 40 532,233,304.93 50 566,180,394.39 50 566,180,394.39 Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Kabupaten yang Melaksanaa n Pembinaan Posyandu Aktif Perse n 33 50 60 149,526,862.66 70 111,416,238.39 85 152,066,658.55 100 161,765,826.97 100 161,765,826.97 Dinas Kesehatan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 13 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Persentase Konsistensi Program Intervensi Stunting dalam Dokumen RKPD Perse n 60 70 80 1,196,214,901.31 85 891,329,907.09 90 1,216,533,268.41 95 1,294,126,615.75 95 1,294,126,615.75 Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah 2 MENINGKAT KAN KEMANDIRIA N EKONOMI DAERAH PERTUMBU HAN EKONOMI PERS EN -2,42
(2020)(2,5 - 3,5) 4.5 163,545,006,038.44 5.1 121,861,510,734.93 5.8 166,322,907,789.78 6.7 176,931,373,247.27 6.7 176,931,373,247.27 2 3 Meningkatny a Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomia n Daerah Pertumbuh an Ekonomi Perse n -2,42
(2020)(2,5 - 3,5) 4.5 57,240,752,113.45 5.1 42,651,528,757.23 5.8 58,213,017,726.42 6.7 61,925,980,636.54 6.7 61,925,980,636.54 Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian Persentase Ketersediaa n Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian Perse n 70 70 75 22,642,790,000.00 78 24,680,714,000.00 80 26,815,023,900.00 82 28,651,545,365.00 82 28,651,545,365.00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian Persentase Ketersediaa n Sarana Perkebunan Perse n 25 25 25 2,441,084,038.00 25 2,582,666,912.00 25 2,732,461,593.00 25 2,890,944,365.00 25 2,890,944,365.00 Dinas Perkebunan Program Pengelolaan Hutan Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Perse n 0.33
(2020)0.34 0.35 15,000,000,000.00 0.3 6 17,000,000,000.00 0.36 19,000,000,000.00 0.37 21,000,000,000.00 0.37 21,000,000,000.00 Dinas Kehutanan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Areal D.I. Kewenanga n Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik Perse n 33.32 34.72 37.1 7 11,000,000,000.00 39. 89 13,250,000,000.00 42.08 15,000,000,000.00 45.1 17,750,000,000.00 45.1 17,750,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 14 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pengembang an Kawasan Transmigrasi Persentase Perkembang an Permukiman Transmigras i Mandiri (PDRB) Perse n 42 43 45 5,000,000,000.00 46 5,500,000,000.00 50 5,700,000,000.00 52 6,000,000,000.00 52 6,000,000,000.00 Dinas Transmigrasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perse n 2 1.5 2 20,947,000,000.00 2 18,947,000,000.00 2 18,947,000,000.00 3 18,947,000,000.00 3 18,947,000,000.00 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perse n 1 2 2 5,021,000,000.00 2 4,547,500,000.00 2 5,257,000,000.00 2 5,340,200,000.00 2 5,340,200,000.00 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah Perse n 70 70 75 6,564,690,000.00 78 6,754,011,500.00 80 6,587,643,025.00 82 6,347,372,258.75 82 6,347,372,258.75 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengemban gan Kawasan Perkebunan Perse n 15 15 15 12,020,580,045.00 15 12,717,773,688.00 15 13,455,404,562.00 15 14,235,818,027.00 15 14,235,818,027.00 Dinas Perkebunan Program Penyuluhan Pertanian Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Korporasi dan Kawasan Pertanian Strategis Perse n 60 65 75 11,600,000,000.00 78 13,275,000,000.00 80 15,186,215,000.00 82 17,369,187,500.00 82 17,369,187,500.00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 15 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Penyuluhan Pertanian Persentase Kelembagaa n Petani yang Menerapkan GAP dan GHP Perse n 60 65 75 3,600,000,000.00 78 3,900,000,000.00 80 3,268,000,000.00 82 3,488,000,000.00 82 3,488,000,000.00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Tergabung dalam Korporasi Petani Perse n 30 30 30 3,434,033,300.00 30 3,633,207,231.00 30 3,843,933,250.00 30 4,066,881,379.00 30 4,066,881,379.00 Dinas Perkebunan Program Penyuluhan Pertanian Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengemban gan Komoditi Perkebunan Perse n 35 35 35 2,123,390,000.00 35 2,246,546,620.00 35 2,376,846,324.00 35 2,514,703,411.00 35 2,514,703,411.00 Dinas Perkebunan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaa n Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri Perse n 2 2 5 6,000,000,000.00 8 7,000,000,000.00 12 8,000,000,000.00 15 9,000,000,000.00 15 9,000,000,000.00 Dinas Kehutanan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaa n Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS Perse n 32.79 32.79 35 2,000,000,000.00 40 2,000,000,000.00 45 2,000,000,000.00 50 2,000,000,000.00 50 2,000,000,000.00 Dinas Kehutanan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 16 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri Persentase Pencapaian Sasaran Pembangun an Industri termasuk Turunan Indikator Pembangun an Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP Perse n 10 10 15 3,100,000,000.00 20 3,900,000,000.00 25 4,600,000,000.00 30 5,150,000,000.00 30 5,150,000,000.00 Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal Perse n 13 15 21.0 5 1,200,000,000.00 26. 32 1,360,000,000.00 26.32 1,440,000,000.00 26.3 2 1,495,000,000.00 26.32 1,495,000,000.00 Dinas Ketahanan Pangan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Perse n -46.47 2 2 3,211,400,000.00 3 6,400,228,000.00 3 6,400,228,000.00 3 6,400,228,000.00 3 6,400,228,000.00 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengembang an Ekspor Pertumbuha n Nilai Ekspor Non Migas Perse n 20,79 24,4 27,8 5 2,800,000,000.00 28, 71 3,900,000,000.00 30,77 4,300,000,000.00 32,3 5 5,100,000,000.00 32,35 5,100,000,000.00 Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM 2 4 Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin Tingkat Kemiskinan Perse n 11.85 11.23 10.7 2 32,709,001,207.69 10. 25 24,372,302,146.99 9.73 33,264,581,557.96 9.06 35,386,274,649.45 9.06 35,386,274,649.45 Laju Inflasi Perse n 4.39 3.5±1 3±1 24,531,750,905.77 2.6 ±1 18,279,226,610.24 2.3±1 24,948,436,168.47 2±1 26,539,705,987.09 2±1 26,539,705,987.09 Pendapatan Perkapita Juta Rupi ah/Ka pita/T ahun 36.17 39.28 42.6 5 8,177,250,301.92 46. 31 6,093,075,536.75 50.29 8,316,145,389.49 54.6 1 8,846,568,662.36 54.61 8,846,568,662.36 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 17 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Perkembang an Status Desa Perse n 33 44.71 56.4 8 5,868,000,000.00 68. 25 6,093,000,000.00 80.01 6,273,000,000.00 91.7 8 6,543,000,000.00 91.78 6,543,000,000.00 Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Meningkatny a Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perse n 10 15 25 1,200,000,000.00 29 1,500,000,000.00 35 1,600,000,000.00 30 1,800,000,000.00 30 1,800,000,000.00 Dinas Pariwisata Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Penduduk yang Mendapatka n Jaminan Kesehatan Perse n 87.93 90.03 92.1 3 15,555,635,045.00 94. 23 16,037,859,731.00 96.33 16,535,033,383.00 98.4 3 17,047,619,417.00 98.43 17,047,619,417.00 Dinas Kesehatan Program Rehabilitasi Sosial Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Perse n 20 20 47 5,500,000,000.00 47 3,500,000,000.00 53 6,000,000,000.00 60 7,000,000,000.00 60 7,000,000,000.00 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Pengolahan Data DTKS Perse n 46.9 60 60 4,500,000,000.00 60 4,500,000,000.00 60 4,500,000,000.00 60 4,500,000,000.00 60 4,500,000,000.00 Dinas Sosial 2 5 Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat Indeks Gini Rasio Poin 0.366 0.355 0.35 16,354,500,603.84 0.3 46 12,186,151,073.49 0.338 16,632,290,778.98 0.33 8 17,693,137,324.73 0.338 17,693,137,324.73 Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro dan Kecil Perse n 17 17 20 1,000,000,000.00 25 1,250,000,000.00 30 1,500,000,000.00 35 1,750,000,000.00 35 1,750,000,000.00 Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 18 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Meningkatny a Koperasi yang Berkualitas Perse n 50 60 76 1,000,000,000.00 80 1,250,000,000.00 83 1,500,000,000.00 86 1,750,000,000.00 86 1,750,000,000.00 Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perse n 0.02 0.02 0.02 300,000,000.00 0.0 2 350,000,000.00 0.02 400,000,000.00 0.02 450,000,000.00 0.02 450,000,000.00 Dinas Tenaga Kerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD Perse n 1.02 98 94 6,000,000,000.00 96 7,000,000,000.00 98 8,000,000,000.00 100 9,000,000,000.00 100 9,000,000,000.00 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Program Pengembang an UMKM Meningkatny a Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha Perse n 20 20 25 2,000,000,000.00 30 2,250,000,000.00 35 2,500,000,000.00 40 2,750,000,000.00 40 2,750,000,000.00 Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM 2 6 Meningkatny a Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Penganggu ran Terbuka Perse n 3.13 3.05 2.98 24,531,750,905.77 2.7 6 18,279,226,610.24 2.45 24,948,436,168.47 1.95 26,539,705,987.09 1.95 26,539,705,987.09 Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal Perse n 38.86 39 39.5 1,150,000,000.00 40 1,225,000,000.00 40.5 850,000,000.00 41 700,000,000.00 41 700,000,000.00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Perse n 11 11.5 12 1,000,000,000.00 12 1,200,000,000.00 12 1,500,000,000.00 12 1,700,000,000.00 12 1,700,000,000.00 Dinas Pariwisata Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi Perse n 11.43 11.44 11.4 5 740,000,000.00 11. 47 840,000,000.00 11.48 940,000,000.00 11.4 9 1,130,000,000.00 11.49 1,130,000,000.00 Dinas Tenaga Kerja Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 19 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi Perse n 41.35 42 43 530,000,000.00 44 540,000,000.00 45 550,000,000.00 46 600,000,000.00 46 600,000,000.00 Dinas Tenaga Kerja Program Pengelolaan Pendidikan Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA Perse n 35,02 40.05 44.0 6 600,000,000.00 48. 46 600,000,000.00 53.31 600,000,000.00 58.6 4 600,000,000.00 58.64 600,000,000.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembang an UMKM Meningkatny a Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha Perse n 20 20 25 2,000,000,000.00 30 2,250,000,000.00 35 2,500,000,000.00 40 2,750,000,000.00 40 2,750,000,000.00 Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM 3 MENINGKAT KAN AKSESIBILIT AS INFRASTRU KTUR YANG BERKELANJ UTAN PERSENTA SE LAYANAN INFRASTR UKTUR PERS EN 72.127 483 73.547 211 75.8 8361 204,431,257,548.05 77. 824 83 152,326,888,418.67 79.55 9184 207,903,634,737.23 81.2 9979 6 221,164,216,559.08 81.29 9796 221,164,216,559.08 3 7 Meningkatny a Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Perse n 42.18 45.19 48.1 9 84,838,971,882.44 50. 19 63,215,658,693.75 53.19 86,280,008,415.95 56.1 9 91,783,149,872.02 56.19 91,783,149,872.02 Program Penyelenggar aan Jalan Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Perse n 42.18 45.19 48.1 9 84,838,971,882.44 50. 19 63,215,658,693.75 53.19 86,280,008,415.95 56.1 9 91,783,149,872.02 56.19 91,783,149,872.02 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 20 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Cakupan Desa yang Terlayani Sinyal Telekomuni kasi Perse n 68.87 73.22 81.9 1 3,066,468,863.22 90. 6 2,284,903,326.28 95.82 3,118,554,521.06 100 3,317,463,248.39 100 3,317,463,248.39 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Penyediaan Layanan Telekomunik asi Desa Perse n 68.87 73.22 81.9 1 2,146,528,204.25 90. 6 1,599,432,328.40 95.82 2,182,988,164.74 100 2,322,224,273.87 100 2,322,224,273.87 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program Penataan Desa Tingkat Layanan Komunikasi dan Informasi Pemerintaha n Desa Perse n 68.87 73.22 81.9 1 919,940,658.97 90. 6 685,470,997.88 95.82 935,566,356.32 100 995,238,974.52 100 995,238,974.52 Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Tingkat Layanan Fasilitas Perhubung an Perse n 70.952 381 71.190 476 73.0 9524 4,088,625,150.96 74. 523 81 3,046,537,768.37 75.71 4286 4,158,072,694.74 76.4 2857 1 4,423,284,331.18 76.42 8571 4,423,284,331.18 Program Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubunga n Darat Perse n 63.57 64.29 67.1 4 1,635,450,060.38 69. 29 1,218,615,107.35 70.71 1,663,229,077.90 71.4 3 1,769,313,732.47 71.43 1,769,313,732.47 Dinas Perhubunga n Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubunga n Laut Perse n 79.17 79.17 80 2,453,175,090.58 80. 83 1,827,922,661.02 81.67 2,494,843,616.85 83.3 3 2,653,970,598.71 83.33 2,653,970,598.71 Dinas Perhubunga n 3 8 Meningkatny a Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak Perse n 58.89 58.9 59 12,265,875,452.88 59. 1 9,139,613,305.12 59.21 12,474,218,084.23 59.3 1 13,269,852,993.55 59.31 13,269,852,993.55 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 21 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Perse n 58.89 58.9 59 12,265,875,452.88 59. 1 9,139,613,305.12 59.21 12,474,218,084.23 59.3 1 13,269,852,993.55 59.31 13,269,852,993.55 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Perse n 87.56 88.81 91.3 1 8,177,250,301.92 92. 56 6,093,075,536.75 95.06 8,316,145,389.49 97.5 6 8,846,568,662.36 97.56 8,846,568,662.36 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Perse n 87.56 88.81 91.3 1 8,177,250,301.92 92. 56 6,093,075,536.75 95.06 8,316,145,389.49 97.5 6 8,846,568,662.36 97.56 8,846,568,662.36 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Elektrifikasi Perse n 97.83 97.96 98.1 14,310,188,028.36 98. 21 10,662,882,189.31 98.32 14,553,254,431.61 100 15,481,495,159.14 100 15,481,495,159.14 Program Pengelolaan Ketenagalistri kan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Perse n 97.83 97.96 98.1 5,724,075,211.35 98. 21 4,265,152,875.72 98.32 5,821,301,772.64 100 6,192,598,063.65 100 6,192,598,063.65 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengelolaan Energi Terbarukan Persentase Desa yang Teraliri Listrik Perse n 93.85 94.62 96.1 5 8,586,112,817.02 96. 92 6,397,729,313.58 98.46 8,731,952,658.96 100 9,288,897,095.48 100 9,288,897,095.48 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase Rumah Layak Huni Perse n 78.61 79.56 79.5 8 36,797,626,358.65 79. 59 27,418,839,915.36 79.6 37,422,654,252.70 79.6 1 39,809,558,980.63 79.61 39,809,558,980.63 Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Tidak Layak Huni Perse n 12.83 12.26 12.2 5 36,797,626,358.65 12. 25 27,418,839,915.36 12.24 37,422,654,252.70 12.2 3 39,809,558,980.63 12.23 39,809,558,980.63 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 22 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 3 9 Meningkatny a Ketahanan Bencana yang Berkelanjuta n Indeks Risiko Bencana Poin / Kate gori 166,49 / Tinggi
(2020)166 / Tinggi 161 / Ting gi 40,886,251,509.61 158 /Tin ggi 30,465,377,683.73 153/T inggi 41,580,726,947.45 144/ Sed ang 44,232,843,311.82 144/S edan g 44,232,843,311.82 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 75.72 75.92 76.4 5 8,177,250,301.92 78. 5 6,093,075,536.75 79.75 8,316,145,389.49 80.5 8,846,568,662.36 80.5 8,846,568,662.36 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Hutan Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi Ha 5.06 6.39 7.74 10,000,000,000 9.1 10,000,000,000 10.46 10,000,000,000 11.8 1 10,000,000,000 11.81 10,000,000,000.00 Dinas Kehutanan Program Pengelolaan Persampahan Persentase Penanganan Sampah Perse n 60 62.5 65 1,226,587,545.29 66 913,961,330.51 68.5 1,247,421,808.42 70 1,326,985,299.35 70 1,326,985,299.35 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Layanan Penanganan Limbah B3 Medis Perse n 60 61.25 65 2,044,312,575.48 67. 5 1,523,268,884.19 70 2,079,036,347.37 75 2,211,642,165.59 75 2,211,642,165.59 Dinas Lingkungan Hidup Program Penanggulan gan Bencana Tingkat Kapasitas Penanggula ngan Bencana Daerah Perse n 60 61 67.5 11,243,719,165.14 70 8,377,978,863.03 75 11,434,699,910.55 85 12,164,031,910.75 85 12,164,031,910.75 Badan Penanggula ngan Bencana Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 23 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Perse n 100 100 100 3,066,468,863.22 100 2,284,903,326.28 100 3,118,554,521.06 100 3,317,463,248.39 100 3,317,463,248.39 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi Perse n 100 100 100 1,022,156,287.74 100 761,634,442.09 100 1,039,518,173.69 100 1,105,821,082.80 100 1,105,821,082.80 Dinas Kesehatan Program Pengembang an Perumahan Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi Perse n 8.56 8.18 8.17 6,132,937,726.44 8.1 6 4,569,806,652.56 8.2 6,237,109,042.12 8.16 6,634,926,496.77 8.16 6,634,926,496.77 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat Perse n 100 100 100 5,110,781,438.70 100 3,808,172,210.47 100 5,197,590,868.43 100 5,529,105,413.98 100 5,529,105,413.98 Dinas Sosial Program Penyelenggar aan Jalan Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana Perse n 100 100 100 1,860,324,443.69 100 1,386,174,684.61 100 1,891,923,076.11 100 2,012,594,370.69 100 2,012,594,370.69 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 24 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak yang Memerlukan Perlindunga n Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar Perse n 45.81 55.57 65.3 3 1,001,713,161.99 75. 09 746,401,753.25 84.85 1,018,727,810.21 94.6 1 1,083,704,661.14 94.61 1,083,704,661.14 Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 4 MEWUJUDK AN PEMERINTA HAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAW A INDEKS REFORMAS I BIROKRASI POIN / KATE GORI 60,04 / B
(2020)62,86 / B 66,8 6 / B 29,204,465,364.01 70, 16/ BB 21,760,984,059.81 74,66 /BB 29,700,519,248.18 80,1 6/A 31,594,888,079.87 80,16 /A 31,594,888,079.87 4 1 0 Meningkatny a Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Poin / Kate gori 78 / Baik 78,5 / Baik 79 / Baik 10,805,652,184.68 79, 5/B aik 8,051,564,102.13 80/B aik 10,989,192,121.82 80/B aik 11,690,108,589.55 80/Ba ik 11,690,108,589.55 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Ketepatan Waktu terhadap Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Perse n 85 90 95 1,080,565,218.47 97 805,156,410.21 99 1,098,919,212.18 100 1,169,010,858.96 100 1,169,010,858.96 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Perse n 44.31 46 48 864,452,174.77 50 644,125,128.17 55 879,135,369.75 60 935,208,687.16 60 935,208,687.16 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD Perse n 102 98 94 1,296,678,262.16 96 966,187,692.26 98 1,318,703,054.62 100 1,402,813,030.75 100 1,402,813,030.75 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 25 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Penyelenggar aan Pengawasan Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 3 3 972,508,696.62 3 724,640,769.19 3 989,027,290.96 3 1,052,109,773.06 3 1,052,109,773.06 Inspektorat Daerah Program Kepegawaian Daerah Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalit as ASN Poin 14.17 15 17 1,620,847,827.70 18 1,207,734,615.32 20 1,648,378,818.27 22 1,753,516,288.43 22 1,753,516,288.43 Badan Kepegawaia n Daerah Program Kepegawaian Daerah Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalit as ASN Poin 14.86 16 17 324,169,565.54 18 241,546,923.06 20 329,675,763.65 22 350,703,257.69 22 350,703,257.69 Badan Kepegawaia n Daerah Program Kepegawaian Daerah Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalit as ASN Poin 5 5 5 216,113,043.69 5 161,031,282.04 5 219,783,842.44 5 233,802,171.79 5 233,802,171.79 Badan Kepegawaia n Daerah Program Kepegawaian Daerah Persentase Tata Kelola Manajemen ASN Perse n 55.7 60 70 648,339,131.08 75 483,093,846.13 80 659,351,527.31 85 701,406,515.37 85 701,406,515.37 Badan Kepegawaia n Daerah Program Pengembang an Sumber Daya Manusia Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalit as ASN Poin 7.43 10 10 2,161,130,436.94 11 1,610,312,820.43 12 2,197,838,424.36 13 2,338,021,717.91 13 2,338,021,717.91 Badan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Perse n 100 100 100 864,452,174.77 100 644,125,128.17 100 879,135,369.75 100 935,208,687.16 100 935,208,687.16 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 26 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pelayanan Penanaman Modal Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha Perse n 2.33 0.76 1.08 756,395,652.93 1.0 6 563,609,487.15 1.05 769,243,448.53 1.56 818,307,601.27 1.56 818,307,601.27 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4 1 1 Meningkatny a Birokrasi yang Kapabel Nilai SAKIP Poin / Kate gori 63,14 / B
(2020)66,29 / B 70,2 9 / BB 3,796,580,497.32 73, 54/ BB 2,828,927,927.78 77,54 /BB 3,861,067,502.26 80,5 4/A 4,107,335,450.38 80,54 /A 4,107,335,450.38 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Renstra dan Renja pada Bobot diatas 21% Perse n 67.5 78.57 85.7 1 2,277,948,298.39 88. 09 1,697,356,756.67 95.23 2,316,640,501.36 100 2,464,401,270.23 100 2,464,401,270.23 Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Program Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB Perse n 9.52 14.28 19.0 4 1,518,632,198.93 23. 8 1,131,571,171.11 28.57 1,544,427,000.91 33.3 3 1,642,934,180.15 33.33 1,642,934,180.15 Biro Organisasi Opini BPK terhadap LKPD Kate gori WTP WTP WTP 1,460,223,268.20 WT P 1,088,049,202.99 WTP 1,485,025,962.41 WTP 1,579,744,403.99 WTP 1,579,744,403.99 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP Perse n 90 95 100 1,460,223,268.20 100 1,088,049,202.99 100 1,485,025,962.41 100 1,579,744,403.99 100 1,579,744,403.99 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Indeks SPBE Poin 2.04 2.2 2.35 7,301,116,341.00 2.5 5 5,440,246,014.95 2.8 7,425,129,812.04 3 7,898,722,019.97 3 7,898,722,019.97 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Tingkat Pemenuhan Pengelolaan SPBE Perse n 40.8 44 47 7,301,116,341.00 51 5,440,246,014.95 56 7,425,129,812.04 60 7,898,722,019.97 60 7,898,722,019.97 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VI - 27 Kode Tujuan/Sasar an/ Program Prioritas Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Sas aran/ Program) Satua n Kondi si Awal 2021 Perkir aan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggun gjawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Rp. (Juta) Tar get Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targ et Rp. (Juta) Targe t Rp. (Juta)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4 1 2 Meningkatny a Pelayanan Publik yang Prima Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 0 100 100 5,840,893,072.80 100 4,352,196,811.96 100 5,940,103,849.64 100 6,318,977,615.97 100 6,318,977,615.97 Program Pelayanan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelengg araan PTSP Perse n 87.00 (Baik) 89.00 (Sanga t Baik) 89.0 0 (San gat Baik) 876,133,960.92 90. 00( San gat Bai k) 652,829,521.79 90.00 (San gatB aik) 891,015,577.45 92.0 0(Sa ngat Baik ) 947,846,642.40 92.00 (Sang atBai k) 947,846,642.40 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Pelanggan Perse n 90 90 90 2,920,446,536.40 90 2,176,098,405.98 90 2,970,051,924.82 90 3,159,488,807.99 90 3,159,488,807.99 Rumah Sakit Umum Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan SAMSAT Perse n 90 90 92 1,460,223,268.20 94 1,088,049,202.99 96 1,485,025,962.41 98 1,579,744,403.99 98 1,579,744,403.99 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Program Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+ Perse n 0 0 33.3 584,089,307.28 33. 3 435,219,681.20 66.67 594,010,384.96 100 631,897,761.60 100 631,897,761.60 Biro Organisasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VII - 1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 merupakan penjabaran perencanaan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025. Kerangka pendanaan yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan dapat diproyeksikan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 berikut: Tabel 7.1.Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi Sulawesi Barat Uraian Pertum buhan (%) Proyeksi 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2025 (Rp) 2026 (Rp) PENDAPATAN DAERAH 2,051 1.858.744.890.976,00 1.900.271.725.695,00 1.935.689.495.610,00 1.975.485.172.557,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,473 419.600.742.896,00 446.429.956.135,00 467.252.944.356,00 492.305.073.591,00 Pajak Daerah 5,601 351.188.245.375,00 374.641.052.534,00 393.839.155.860,00 413.531.113.652,00 Retribusi Daerah 6,468 3.917.680.000,00 4.286.064.000,00 4.500.367.200,00 4.725.385.560,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,000 13.510.610.182,00 14.186.140.691,00 14.895.447.725,00 15.640.220.111,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4,673 50.984.207.339,00 53.316.698.910,00 54.017.973.571,00 58.408.354.268,00 PENDAPATAN TRANSFER 1,000 1.438.052.148.080,00 1.452.432.669.560,00 1.466.956.996.254,00 1.481.626.566.216,00 Transfer Pemerintah Pusat 1,000 1.438.052.148.080,00 1.452.432.669.560,00 1.466.956.996.254,00 1.481.626.566.216,00 Dana Perimbangan 1,000 1.436.553.733.290,00 1.450.919.270.622,00 1.465.428.463.327,00 1.480.082.747.960,00 Dana Transfer Umum 1,000 997.187.183.430,00 1.007.159.055.264,00 1.017.230.645.816,00 1.027.402.952.274,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1,000 15.276.111.630,00 15.428.872.746,00 15.583.161.473,00 15.738.993.088,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1,000 981.911.071.800,00 991.730.182.518,00 1.001.647.484.343,00 1.011.663.959.186,00 Dana Transfer Khusus 1,000 439.366.549.860,00 443.760.215.358,00 448.197.817.511,00 452.679.795.686,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 1,000 249.726.530.910,00 252.223.796.219,00 254.746.034.181,00 257.293.494.523,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 1,000 189.640.018.950,00 191.536.419.139,00 193.451.783.330,00 195.386.301.163,00 Dana Insentif Daerah 1,000 1.498.414.790,00 1.513.398.938,00 1.528.532.927,00 1.543.818.256,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13,013 1.092.000.000,00 1.409.100.000,00 1.479.555.000,00 1.553.532.750,00 Hibah 13,013 1.092.000.000,00 1.409.100.000,00 1.479.555.000,00 1.553.532.750,00 Dana Darurat - - - - Lain-lain Pendapatan - - - - BELANJA DAERAH 6,342 1.609.598.234.892,00 1.990.904.248.195,00 1.826.322.018.110,00 1.892.151.839.224,00 BELANJA OPERASI 1,655 1.195.663.117.477,00 1.360.832.086.804,00 1.181.672.642.383,00 1.232.681.867.985,00 Belanja Pegawai 1,000 689.511.562.996,00 696.406.678.627,00 703.370.745.413,00 710.404.452.867,00 Belanja Barang dan Jasa 2,596 422.534.481.389,00 384.146.743.507,00 402.666.492.430,00 451.190.854.412,00 Belanja Bunga -46,533 18.735.352.900,00 14.099.310.074,00 8.132.462.852,00 2.233.560.185,00 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VII - 2 Uraian Pertum buhan (%) Proyeksi 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2025 (Rp) 2026 (Rp) Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah 81,360 63.463.920.192,00 264.733.198.596,00 66.027.862.568,00 67.348.419.819,00 Belanja Bantuan Sosial 2,000 1.417.800.000,00 1.446.156.000,00 1.475.079.120,00 1.504.580.702,00 BELANJA MODAL 32,759 212.015.323.861,00 416.135.477.099,00 420.296.831.871,00 424.499.800.190,00 Belanja Modal Tanah 1,000 18.316.956.000,00 18.500.125.560,00 18.685.126.816,00 18.871.978.084,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,000 72.239.456.315,00 72.961.850.878,00 73.691.469.387,00 74.428.384.081,00 Belanja Modal Bangunan dan Gedung 119,75 6 28.349.549.718,00 129.633.045.215,00 130.929.375.667,00 132.238.669.424,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 51,997 66.016.440.583,00 167.676.604.989,00 169.353.371.039,00 171.046.904.749,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1,000 27.092.921.245,00 27.363.850.457,00 27.637.488.962,00 27.913.863.852,00 Belanja Aset Lainnya - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 5,000 11.324.563.051,00 11.890.791.204,00 12.485.330.764,00 13.109.597.302,00 Belanja Tidak Terduga 5,000 11.324.563.051,00 11.890.791.204,00 12.485.330.764,00 13.109.597.302,00 BELANJA TRANSFER 5,195 190.595.230.503,00 202.045.893.088,00 211.867.213.092,00 221.860.573.747,00 Belalnja Bagi Hasil 5,526 178.595.230.503,00 190.045.893.088,00 199.867.213.092,00 209.860.573.747,00 Belanja Bantuan Keuangan 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Desa - - - - SURPLUS / (DEFISIT) 249.146.656.084,00 -90.632.522.500,00 109.367.477.500,00 83.333.333.333,00 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 200.000.000.000,00 - - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya - - - - Pencairan Dana Cadangan - 200.000.000.000,00 - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Penerimaan Pembiayaan Lainnya - - - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN 249.146.656.084,00 109.367.477.500,00 109.367.477.500,00 83.333.333.333,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 49.146.656.084,00 109.367.477.500,00 109.367.477.500,00 83.333.333.333,00 Penyertaan Modal Daerah - - - - Pembentukan Dana Cadangan 200.000.000.000,00 - - - Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - - - - PEMBIAYAAN NETTO -249.146.656.084,00 90.632.522.500,00 -109.367.477.500,00 -83.333.333.333,00 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) - - - - Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 4 tahun kedepan (2023- 2026) dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan kebijakan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VII - 3 ditetapkan kebijakan alokasi indikatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dilkelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I (KPI), Kelompok Prioritas II (KP II), dan Kelompok Prioritas III (KP III), Kelompok Prioritas I mendapat Prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas II mendapat alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I terpenuhi kebutuhan dananya begitupun dengan Kelompok Prioritas selanjutnya. Kapasitas riil tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pada program prioritas kurun waktu 2023 sampai 2026 yang dapat dilihat pada tabel 7.2 dan tabel 7.3 berikut. Tabel 7.2.Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. Uraian Proyeksi 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2025 (Rp) 2026 (Rp)

1.Pendapatan 1.858.744.890.976,00 1.900.271.725.695,00 1.935.689.495.610,00 1.975.485.172.557,00
2.Pencairan Dana Cadangan - 200.000.000.000,00 - -
3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran - - - - TOTAL PENERIMAAN (1+2+3) 1.858.744.890.976,00 2.100.271.725.695,00 1.935.689.495.610,00 1.975.485.172.557,00 Dikurangi:
4.Belanja Pegawai 618.934.849.273,45 618.934.849.273,45 618.934.849.273,45 618.934.849.273,45
5.Belanja Tidak Terduga 11.324.563.051,00 11.890.791.204,00 12.485.330.764,00 13.109.597.302,00
6.Belanja Bunga 18.735.352.900,00 14.099.310.074,00 8.132.462.852,00 2.233.560.185,00
7.Belanja Bagi Hasil 178.595.230.503,00 190.045.893.088,00 199.867.213.092,00 209.860.573.747,00
8.Pembentukan Dana Cadangan 200.000.000.000,00 - - -
9.Pembayaran Pokok Utang 49.146.656.084,00 109.367.477.500,00 109.367.477.500,00 83.333.333.333,00 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 782.008.239.164,55 1.155.933.404.555,55 986.902.162.128,55 1.048.013.258.716,55 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Tabel 7.3.Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. Uraian Proyeksi 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2025 (Rp) 2026 (Rp) KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 782.008.239.164,55 1.155.933.404.555,55 986.902.162.128,55 1.048.013.258.716,55
1.Prioritas I 428.846.709.879,11 594.843.776.673,50 619.121.157.962,65 672.671.075.930,72
2.Prioritas II 130.112.142.368,32 133.033.020.798,65 135.498.264.692,70 138.283.962.078,99
3.Prioritas III 223.049.386.917,12 228.056.607.083,40 232.282.739.473,20 237.058.220.706,84 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VII - 4 7.2. Program Perangkat Daerah Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh PD ke dalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.4. berikut: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 37 Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023 s/d Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) X X XX X XX 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai SAKIP Lingkup OPD Poin 60,44 62,5 64,5 147.212.595.365,30 66,5 150.517.360.675,04 68,5 153.306.608.052,31 70,5 156.458.425.666,51 70,5 156.458.425.666,51 Semua OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Persen 60 65 75 699.325.736.020,35 80 706.441.169.338,67 90 713.591.185.949,82 100 720.835.014.578,10 100 720.835.014.578,10 Semua OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Poin 53,02 58 65 25.516.849.863,32 70 26.089.675.850,34 85 26.573.145.395,73 100 27.119.460.448,86 100 27.119.460.448,86 Semua OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Persen 60 65 75 13.739.842.234,09 85 14.048.286.996,34 95 14.308.616.751,55 100 14.602.786.395,54 100 14.602.786.395,54 Semua OPD 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 02 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B Persen 71,22 75 84,75 150.633.361.447,43 88,99 112.240.718.550,28 93,44 153.191.951.823,93 98,11 162.962.894.088,50 98,11 162.962.894.088,50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi Persen 75,4 82,94 87,09 859.779.460,32 89,70 640.643.370,72 92,39 874.383.286,67 95,16 930.153.505,07 95,16 930.153.505,07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Presentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA Persen 35,02 40,05 44,06 1.287.823.568,25 48,46 1.112.514.696,58 53,31 1.299.506.629,33 58,64 1.344.122.804,06 58,64 1.344.122.804,06 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Bertasipasi dalam Pendidikan Menengah Persen 69,31 72,7755 100 1.719.558.920,63 100 1.281.286.741,44 100 1.748.766.573,33 100 1.860.307.010,14 100 1.860.307.010,14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Warga Negara Usia 4 18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persen 78,72 82,656 100 1.031.735.352,38 100 768.772.044,86 100 1.049.259.944,00 100 1.116.184.206,09 100 1.116.184.206,09 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 03 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku Persen 60,1 66,11 71,40 1.500.000.000,00 77,11 1.650.000.000,00 83,28 1.815.000.000,00 89,94 1.996.500.000,00 89,94 1.996.500.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan Persen 75,05 78,8025 82,74 1.375.647.136,51 86,88 1.025.029.393,15 91,22 1.399.013.258,67 95,78 1.488.245.608,11 95,78 1.488.245.608,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi PTK 1288 1418 1548 1.375.647.136,51 1698 1.025.029.393,15 1828 1.399.013.258,67 1958 1.488.245.608,11 1958 1.488.245.608,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang- Persen 30,7 45,04 49,54 1.031.735.352,38 54,50 768.772.044,86 59,95 1.049.259.944,00 65,94 1.116.184.206,09 65,94 1.116.184.206,09 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan Persen 7554 6900 7107 1.066.050.000,00 7462 1.119.352.500,00 7835 1.175.320.125,00 8227 1.234.086.131,25 8227 1.234.086.131,25 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi Persen 86 88 91,66 5.158.676.761,90 94 3.843.860.224,32 96 5.246.299.720,00 99 5.580.921.030,43 99,07 5.580.921.030,43 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) Angka 234 210 195 2.579.338.380,95 179 1.921.930.112,16 163 2.623.149.860,00 150 2.790.460.515,21 150 2.790.460.515,21 Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka 10,29 9,28 8,38 1.203.691.244,44 8 896.900.719,01 7 1.224.136.601,33 6 1.302.214.907,10 6 1.302.214.907,10 Dinas Kesehatan Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persen 78 82 84 859.779.460,32 86 640.643.370,72 88 874.383.286,67 90 930.153.505,07 90 930.153.505,07 Dinas Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Persen 50 60 70 1.031.735.352,38 80 768.772.044,86 85 1.049.259.944,00 90 1.116.184.206,09 90 1.116.184.206,09 Dinas Kesehatan KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 38 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Usia 15 Tahun Keatas Persen 60 70 80 515.867.676,19 85 384.386.022,43 90 524.629.972,00 95 558.092.103,04 95 558.092.103,04 Dinas Kesehatan Prevelansi Balita Wasting Persen 7 7 6,3 4.485.805.879,91 6 3.342.487.151,59 5 4.561.999.756,52 4 4.852.974.809,07 4 4.852.974.809,07 Dinas Kesehatan Persentase Pukesmas yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persen 48 58 69 747.634.313,32 79 557.081.191,93 90 760.333.292,75 100 808.829.134,84 100 808.829.134,84 Dinas Kesehatan Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar Persen 76 85 86,3 822.397.744,65 87 612.789.311,12 88 836.366.622,03 89 889.712.048,33 89 889.712.048,33 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Persen 28 33 36 971.924.607,31 39 724.205.549,51 44 988.433.280,58 50 1.051.477.875,30 50 1.051.477.875,30 Dinas Kesehatan Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Persen 65 70 80 448.580.587,99 85 334.248.715,16 90 456.199.975,65 100 485.297.480,91 100 485.297.480,91 Dinas Kesehatan Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Persen 88 90 92,13 15.555.635.045,00 94 16.037.859.731,00 96 16.535.033.383,00 98 17.047.619.417,00 98,43 17.047.619.417,00 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Persen 100 100 100 3.066.468.863,22 100 2.284.903.326,28 100 3.118.554.521,06 100 3.317.463.248,39 100 3.317.463.248,39 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Persen 100 100 100 1.022.156.287,74 100 761.634.442,09 100 1.039.518.173,69 100 1.105.821.082,80 100 1.105.821.082,80 Dinas Kesehatan 1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Persen 58 60 63 687.823.568,25 66 512.514.696,58 69 699.506.629,33 72 744.122.804,06 72 744.122.804,06 Dinas Kesehatan 1 02 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial Persen 90,27 92,27 95 515.867.676,19 97 384.386.022,43 98 524.629.972,00 99 558.092.103,04 99 558.092.103,04 Dinas Kesehatan 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Persen 33 40 45 687.823.568,25 50 512.514.696,58 55 699.506.629,33 60 744.122.804,06 60 744.122.804,06 Dinas Kesehatan Persentase Kabupaten yang Melaksanaan Pembinaan Posyandu Aktif Persen 33 50 60 149.526.862,66 70 111.416.238,39 85 152.066.658,55 100 161.765.826,97 100 161.765.826,97 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat Indeks Kepuasan Pelanggan Persen 90 90 90 2.920.446.536,40 90 2.176.098.405,98 90 2.970.051.924,82 90 3.159.488.807,99 90 3.159.488.807,99 Rumah Sakit Umum Daerah Capaian Mutu Kinerja Pelayanan Rawat Inap Persen 12 60 65 300.000.000,00 70 315.000.000,00 80 330.750.000,00 80 347.287.500,00 80 347.287.500,00 Rumah Sakit Umum Daerah Capaian Kelas RS Persen C B B 315.000.000,00 B 330.750.000,00 B 347.287.500,00 B 364.651.875,00 B 364.651.875,00 Rumah Sakit Umum Daerah Capaian Akreditasi RS Persen Utama Paripurna Paripurn a 1.050.000.000,00 Paripurn a 1.102.500.000,00 Paripurna 1.157.625.000,00 Paripurna 1.215.506.250,00 Paripurna 1.215.506.250,00 Rumah Sakit Umum Daerah Persentase Jumlah Sarana Prasarana dan Sediaan Farmasi yang Sesuai Ketentuan Persen 41 58 70 3.634.620.225,00 78 3.816.351.236,25 85 4.007.168.798,06 95 4.207.527.237,97 95 4.207.527.237,97 Rumah Sakit Umum Daerah Persentase Penerapan SIM RS Persen 80 85 85 400.000.000,00 90 420.000.000,00 95 441.000.000,00 95 463.050.000,00 95 463.050.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah 1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih Minimal 20 Jam Setahun Persen 19,6 50 70 2.300.000.000,00 80 2.415.000.000,00 90 2.535.750.000,00 95 2.662.537.500,00 95 2.662.537.500,00 Rumah Sakit Umum Daerah 1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik Persen 33,32 34,72 37,17 11.000.000.000,00 39,89 13.250.000.000,00 42,08 15.000.000.000,00 45,1 17.750.000.000,00 45,1 17.750.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten Persen 0 30 80 250.000.000,00 100 280.000.000,00 100 300.000.000,00 100 330.000.000,00 100 330.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Persen 0 0 60 50.000.000,00 80 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Kawasan Perkantoran yang Termanfaatkan Persen 69,0476 71,42857 73,81 25.000.000.000,00 76,19 27.000.000.000,00 78,57 29.000.000.000,00 80,95 31.000.000.000,00 80,95 31.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 39 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 03 09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase Luas Wilayah di Kawasan Strategis yang Dikembangkan Persen 0,1 0,2 0,3 10.000.000.000,00 0,4 12.500.000.000,00 0,5 15.000.000.000,00 0,6 17.000.000.000,00 0,6 17.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Persen 42,18 45,19 48,19 84.838.971.882,44 50,19 63.215.658.693,75 53,19 86.280.008.415,95 56,19 91.783.149.872,02 56,19 91.783.149.872,02 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana Persen 100 100 100 1.860.324.443,69 100 1.386.174.684,61 100 1.891.923.076,11 100 2.012.594.370,69 100 2.012.594.370,69 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli di Provinsi Sulawesi Barat Persen 28,2667 32,26667 38,93 2.230.000.000,00 48,93 3.230.000.000,00 62,27 3.930.000.000,00 78,93 4.730.000.000,00 78,93 4.730.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an terhadap RTRW Provinsi Persen 50 52,5 55 2.600.000.000,00 60 2.100.000.000,00 65 1.950.000.000,00 70 2.200.000.000,00 70 2.200.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 02 Program Pengembangan Perumahan Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi Persen 8,556 8,176 8,17 6.132.937.726,44 8,16 4.569.806.652,56 8,16 6.237.109.042,12 8,16 6.634.926.496,77 8,16 6.634.926.496,77 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 03 Program Kawasan Permukiman Presentase Rumah Tidak Layak Huni Persen 12,834 12,264 12,25 36.797.626.358,65 12,25 27.418.839.915,36 12,24 37.422.654.252,70 12,23 39.809.558.980,63 12,23 39.809.558.980,63 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 04 05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Persen 58,89 58,9 59 12.265.875.452,88 59,1 9.139.613.305,12 59,21 12.474.218.084,23 59,31 13.269.852.993,55 59,31 13.269.852.993,55 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Persen 87,56 88,81 91,31 8.177.250.301,92 92,56 6.093.075.536,75 95,06 8.316.145.389,49 97,56 8.846.568.662,36 97,56 8.846.568.662,36 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 05 02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Persen 100 100 100 9.100.000.000,00 100 10.200.000.000,00 100 8.875.000.000,00 100 8.975.000.000,00 100 8.975.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 05 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten Persen 100 100 100 2.775.000.000,00 100 2.775.000.000,00 100 2.775.000.000,00 100 2.775.000.000,00 100 2.775.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 Program Penanggulangan Bencana Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Persen 60 61 67,5 11.243.719.165,14 70 8.377.978.863,03 75 11.434.699.910,55 85 12.164.031.910,75 85 12.164.031.910,75 Badan Penanggulangan 1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial 1 06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Pemberdayaan Persen 33,36 47,64 46,4286 2.000.000.000,00 46,43 2.000.000.000,00 53,57 4.000.000.000,00 60,71 5.000.000.000,00 60,71 5.000.000.000,00 Dinas Sosial 1 06 03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan Persen 100 100 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 Dinas Sosial 1 06 04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Persen 20 20 47 5.500.000.000,00 47 3.500.000.000,00 53 6.000.000.000,00 60 7.000.000.000,00 60 7.000.000.000,00 Dinas Sosial 1 06 05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Pengolahan Data DTKS Persen 47 60 60 4.500.000.000,00 60 4.500.000.000,00 60 4.500.000.000,00 60 4.500.000.000,00 60 4.500.000.000,00 Dinas Sosial 1 06 06 Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat Persen 100 100 100 5.110.781.438,70 100 3.808.172.210,47 100 5.197.590.868,43 100 5.529.105.413,98 100 5.529.105.413,98 Dinas Sosial 1 06 07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Persen 100 100 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Dinas Sosial 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 2 07 03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 0,0215 0,0216 0,02 300.000.000,00 0,02 350.000.000,00 0,02 400.000.000,00 0,02 450.000.000,00 0,02 450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi Persen 11,43 11,44 11,45 740.000.000,00 11,47 840.000.000,00 11,48 940.000.000,00 11,49 1.130.000.000,00 11,49 1.130.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 40 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 07 04 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Persen 41,35 42 43 530.000.000,00 44 540.000.000,00 45 550.000.000,00 46 600.000.000,00 46 600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja 2 07 05 Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan Persen 87,79 87,79 87,79 1.075.000.000,00 89,02 1.025.000.000,00 90,25 1.050.000.000,00 91,47 1.075.000.000,00 91,47 1.075.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja 2 07 06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Persentase Pengawasan Perusahaan Persen 8,82353 3,921569 12,35 670.000.000,00 14,12 840.000.000,00 17,65 920.000.000,00 21,18 1.010.000.000,00 21,18 1.010.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja 2 08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 2 08 02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 65,92 66,2 66,5 350.000.000,00 67,2 450.000.000,00 68,2 600.000.000,00 70,2 700.000.000,00 70,2 700.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 89,43 90,25 91,5 400.000.000,00 92,5 500.000.000,00 93,5 600.000.000,00 95 700.000.000,00 95 700.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persenatse ARG pada Belanja Langsung APBD Persen 3,5 5,2 7 250.000.000,00 8,73 300.000.000,00 10,5 350.000.000,00 12,3 400.000.000,00 12,25 400.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 03 Program Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) Persen 56,68 66,44 76,2 1.150.000.000,00 85,96 1.450.000.000,00 95,76 1.650.000.000,00 100 1.750.000.000,00 100 1.750.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Persen 56,68 51 46 400.000.000,00 41 650.000.000,00 36 750.000.000,00 35 850.000.000,00 35 850.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah Persen 30 50 60 400.000.000,00 70 500.000.000,00 80 600.000.000,00 90 700.000.000,00 90 700.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak Persen 33,3 50 50 400.000.000,00 75 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 07 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar Persen 45,81 55,57 65,33 1.001.713.161,99 75,09 746.401.753,25 84,85 1.018.727.810,21 94,61 1.083.704.661,14 94,61 1.083.704.661,14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Ketahanan Pangan 2 09 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Persentase Revitalisasi Infrastruktur Pascapanen Pangan Utama Persen 0 0 70 2.350.000.000,00 90 2.692.500.000,00 95 2.695.125.000,00 100 2.697.881.250,00 100 2.697.881.250,00 Dinas Ketahanan Pangan KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 41 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 09 03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persen 78 83,8 86,7 1.495.268.626,64 89,6 1.114.162.383,86 92,5 1.520.666.585,51 95,4 1.617.658.269,69 95,4 1.617.658.269,69 Dinas Ketahanan Pangan Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal Persen 13 15 21,05 1.200.000.000,00 26,32 1.360.000.000,00 26,32 1.440.000.000,00 26,32 1.495.000.000,00 26,32 1.495.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan Persen 3498 3500 3550 200.000.000,00 3600 250.000.000,00 3650 300.000.000,00 3700 350.000.000,00 3700 350.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Angka Kecukupan Protein (AKP) Persen 76,28 76 77 250.000.000,00 77,5 320.000.000,00 78 350.000.000,00 78,5 380.000.000,00 78,5 380.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Umbi- Nilai 1,07 1,09 2 1.280.000.000,00 2,1 1.300.000.000,00 2,2 1.320.000.000,00 2,3 1.400.000.000,00 2,3 1.400.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Hewani Nilai 8,8 9,5 12,5 880.000.000,00 15 920.000.000,00 17,5 1.350.000.000,00 20 1.360.000.000,00 20 1.360.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Sayur dan Nilai 18,47 20 22,5 860.000.000,00 23,5 890.000.000,00 25,5 1.360.000.000,00 28,5 1.580.000.000,00 28,5 1.580.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani Persen 35,3 38 45 971.924.607,31 50 724.205.549,51 55 988.433.280,58 60 1.051.477.875,30 60 1.051.477.875,30 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 05 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan Persen 1 0,85 0,92 1.200.000.000,00 0,93 1.200.000.000,00 0,94 1.200.000.000,00 0,95 1.200.000.000,00 0,95 1.200.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan 2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 10 03 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Persen 100 100 100 30.000.000.000,00 100 15.000.000.000,00 100 32.000.000.000,00 100 35.000.000.000,00 100 35.000.000.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Persen 100 100 100 150.000.000,00 100 1.200.000.000,00 100 400.000.000,00 100 575.000.000,00 100 575.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 75,72 75,92 76,45 8.177.250.301,92 78,5 6.093.075.536,75 79,75 8.316.145.389,49 80,5 8.846.568.662,36 80,5 8.846.568.662,36 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Layanan Penanganan Limbah B3 Medis Persen 60 61,25 65 2.044.312.575,48 67,5 1.523.268.884,19 70 2.079.036.347,37 75 2.211.642.165,59 75 2.211.642.165,59 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Persen 16,67 23,81 35,71 600.000.000,00 35,71 450.000.000,00 35,71 750.000.000,00 35,71 500.000.000,00 35,71 500.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Persen 2 2 2 225.000.000,00 2 260.000.000,00 2 295.000.000,00 2 330.000.000,00 2 330.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Persen 15 13 17 120.000.000,00 17 130.000.000,00 17 140.000.000,00 17 150.000.000,00 17 150.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Persen 100 100 100 300.000.000,00 100 225.000.000,00 100 250.000.000,00 100 400.000.000,00 100 400.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan Presentase Penanganan Sampah Persen 60 62,5 65 1.226.587.545,29 66 913.961.330,51 68,5 1.247.421.808,42 70 1.326.985.299,35 70 1.326.985.299,35 Dinas Lingkungan Hidup 2 12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Pependudukan Persen 99,67 100 91,3 2.122.000.000,00 93 1.870.000.000,00 95 1.902.000.000,00 98 2.001.000.000,00 98 2.001.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 12 03 Program Pencatatan Sipil Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 99,85 95 90 700.000.000,00 94 700.000.000,00 97 700.000.000,00 100 700.000.000,00 100 700.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 12 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi Persen 99,9 95 0,26 1.043.000.000,00 0,28 1.043.000.000,00 0,29 1.043.000.000,00 0,3 1.043.000.000,00 0,3 1.043.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 12 05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Dokumen Kependudukan yang Persen 100 95 30 80.000.000,00 35 80.000.000,00 38 80.000.000,00 42 80.000.000,00 42 80.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 02 Program Penataan Desa Tingkat Layanan Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Persen 68,87 73,22 81,91 919.940.658,97 90,6 685.470.997,88 95,82 935.566.356,32 100 995.238.974,52 100 995.238.974,52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 42 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 13 03 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase Kerjasama Desa Persen 10 10 25 490.000.000,00 50 520.000.000,00 75 550.000.000,00 100 580.000.000,00 100 580.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa memiliki Regulasi Perkawinan Anak Persen 0,05 0,15 0,25 523.344.019,32 0,3 389.956.834,35 0,4 532.233.304,93 0,5 566.180.394,39 0,5 566.180.394,39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa Persen 33 44,71 56,48 5.868.000.000,00 68,25 6.093.000.000,00 80,01 6.273.000.000,00 91,78 6.543.000.000,00 91,78 6.543.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Presentase Posyandu Aktif Persen 0,92 93,5 0,96 1.009.306.322,98 0,97 752.059.609,11 0,98 1.026.449.945,22 1 1.091.919.332,04 1 1.091.919.332,04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persen 55 60 65 1.555.000.000,00 70 1.675.000.000,00 80 1.760.000.000,00 90 1.880.000.000,00 90 1.880.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 2 14 02 Program Pengendalian Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 1,82 1,79 1,76 1.100.000.000,00 1,73 1.100.000.000,00 1,7 1.100.000.000,00 1,67 1.100.000.000,00 1,67 1.100.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) TFR (Rata-rata Anak yang Dilahirkan pada usia 15-49 Tahun) Persen 2,69 2,65 2,6 800.000.000,00 2,56 800.000.000,00 2,52 800.000.000,00 2,48 800.000.000,00 2,48 800.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mCPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern) Persen 49,5 50,3 50,7 51,1 51,5 51,9 51,9 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) Persen 12,1 11,6 11 10,5 9,8 9,4 9,4 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) Persen 37,3 37 32 27 22 20 20 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Prevalensi Perkawinan Anak Persen 17,12 16,5 16 1.495.268.626,64 15,5 1.114.162.383,86 15 1.520.666.585,51 14,5 1.617.658.269,69 14,5 1.617.658.269,69 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan 2 15 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Persen 63,5714 64,28571 67,1 1.635.450.060,38 69,3 1.218.615.107,35 70,7 1.663.229.077,90 71,4 1.769.313.732,47 71,4 1.769.313.732,47 Dinas Perhubungan Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Persen 100 100 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 800.000.000,00 100 800.000.000,00 100 800.000.000,00 Dinas Perhubungan 2 15 03 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persen 79,1667 79,16667 80 2.453.175.090,58 80,83 1.827.922.661,02 81,67 2.494.843.616,85 83,33 2.653.970.598,71 83,33 2.653.970.598,71 Dinas Perhubungan 2 15 05 Program Pengelolaan Perkeretaapian Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Perkeretaapian Sulawesi Barat Persen 100 100 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 800.000.000,00 100 800.000.000,00 Dinas Perhubungan 2 16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 2 16 02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Persen 85 80 85 5.076.775.063,00 85 5.327.024.884,00 85 5.654.185.424,00 85 6.004.435.589,00 85 6.004.435.589,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 43 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 16 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa Persen 68,87 73,22 81,91 2.146.528.204,25 90,6 1.599.432.328,40 95,82 2.182.988.164,74 100 2.322.224.273,87 100 2.322.224.273,87 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Tingkat Pemenuhan Pengelolaan SPBE Persen 40,8 44 47 7.301.116.341,00 51 5.440.246.014,95 56 7.425.129.812,04 60 7.898.722.019,97 60 7.898.722.019,97 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 2 17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2 17 05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Persen 50 60 76 1.000.000.000,00 80 1.250.000.000,00 83 1.500.000.000,00 86 1.750.000.000,00 86 1.750.000.000,00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2 17 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 17 17 20 1.000.000.000,00 25 1.250.000.000,00 30 1.500.000.000,00 35 1.750.000.000,00 35 1.750.000.000,00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2 17 08 Program Pengembangan UMKM Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha Persen 20 20 25 4.000.000.000,00 30 4.500.000.000,00 35 5.000.000.000,00 40 5.500.000.000,00 40 5.500.000.000,00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2 18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Persen 38,86 39 39,5 1.150.000.000,00 40 1.225.000.000,00 40,5 850.000.000,00 41 700.000.000,00 41 700.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 18 03 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal Persen 10 10 10 750.000.000,00 12 350.000.000,00 15 400.000.000,00 20 500.000.000,00 20 500.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 18 04 Program Pelayanan Penanaman Modal Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha Persen 2,33 0,76 1,08 756.395.652,93 1,06 563.609.487,15 1,05 769.243.448,53 1,56 818.307.601,27 1,56 818.307.601,27 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan PTSP Persen 87.00 (Baik) 89.00 (Sangat Baik) 89.00 (Sangat Baik) 876.133.960,92 90.00 (Sangat Baik) 652.829.521,79 90.00 (Sangat Baik) 891.015.577,45 92.00 (Sangat Baik) 947.846.642,40 92.00 (Sangat Baik) 947.846.642,40 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 18 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal Persen 50 60 90 400.000.000,00 90 430.000.000,00 100 475.000.000,00 100 475.000.000,00 100 475.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 18 06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Persen 90 90 100 100.000.000,00 100 110.000.000,00 100 120.000.000,00 100 130.000.000,00 100 130.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan 2 19 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persen 54,55 45,45 54,55 4.480.000.000,00 54,55 2.780.000.000,00 63,64 4.580.000.000,00 72,73 4.630.000.000,00 72,73 4.630.000.000,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 19 03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Jumlah Insan Olahraga yang Terlibat pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Orang 32 115 209 6.450.000.000,00 189 6.500.000.000,00 247 7.100.000.000,00 258 7.550.000.000,00 258 7.550.000.000,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 19 04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif Lembaga 7 7 7 1.400.400.000,00 7 900.000.000,00 7 2.000.000.000,00 7 1.450.000.000,00 7 1.450.000.000,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 2 20 02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat Persen 85 80 100 1.853.775.050,00 100 1.708.638.600,00 100 17.086.386,00 100 1.708.638.600,00 100 1.708.638.600,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 2 21 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal Persen 100 100 100 2.907.135.843,00 100 3.624.081.093,00 100 4.473.149.929,00 100 5.449.365.032,00 100 5.449.365.032,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 02 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan Persen 80 84,8 90,14 2.000.000.000,00 92,85 2.200.000.000,00 95,63 2.420.000.000,00 98,50 2.662.000.000,00 98,50 2.662.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 44 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 22 03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan Persen 65 71,5 76,00 1.000.000.000,00 78,28 1.100.000.000,00 80,63 1.210.000.000,00 83,05 1.331.000.000,00 83,05 1.331.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 04 Program Pembinaan Sejarah Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan Persen 77,31 85,041 87,59 3.000.000.000,00 90,22 3.300.000.000,00 92,93 3.630.000.000,00 95,71 3.993.000.000,00 95,71 3.993.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Persen 80,5 88,55 91,21 750.000.000,00 93,94 825.000.000,00 96,76 907.500.000,00 99,66 998.250.000,00 99,66 998.250.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 06 Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Cagar Budaya yeng Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan Persen 85 89,25 91,04 1.000.000.000,00 92,86 1.100.000.000,00 94,71 1.210.000.000,00 96,61 1.331.000.000,00 96,61 1.331.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 23 02 Program Pembinaan Perpustakaan Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Persen 1,86 1,875 2,5 2.055.000.000,00 3 2.750.000.000,00 4 3.135.000.000,00 5 4.500.000.000,00 5 4.500.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 23 03 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Persentase Peningkatan Serah Simpan KCKR menjadi Koleksi Nasional Persen 50 50 50 350.000.000,00 50 350.000.000,00 50 350.000.000,00 50 350.000.000,00 50 350.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 24 02 Program Pengelolaan Arsip Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan di Persen 53,49 60 60 1.325.000.000,00 62 7.625.000.000,00 65 1.850.000.000,00 70 1.325.000.000,00 70 1.325.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Urusan Pemerintahan Pilihan 3 25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat Persen 60 65 75 1.215.000.000,00 80 1.065.000.000,00 90 1.097.000.000,00 100 1.095.000.000,00 100 1.095.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persen 2 1,5 2 20.947.000.000,00 2 18.947.000.000,00 2 18.947.000.000,00 3 18.947.000.000,00 3 18.947.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Persen 1 2 2 5.021.000.000,00 2 4.547.500.000,00 2 5.257.000.000,00 2 5.340.200.000,00 2 5.340.200.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Persen 97 100 100 1.705.000.000,00 100 1.763.700.000,00 100 1.833.000.000,00 100 96.000.000,00 100 96.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita 60,45 63 66,5 635.489.166,32 68 473.519.013,14 70 646.283.298,84 72,5 687.504.764,62 72,5 687.504.764,62 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Persen -46,47 2 2 3.211.400.000,00 3 6.400.228.000,00 3 6.400.228.000,00 3 6.400.228.000,00 3 6.400.228.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata 3 26 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Jumlah Kamar Terjual Persen 36 40 45 3.634.333.467,50 33,75 2.708.033.571,83 45 3.696.064.617,50 47 3.931.808.294,39 47 3.931.808.294,39 Dinas Pariwisata 3 26 03 Program Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Persen 11 11,5 12 1.000.000.000,00 12 1.200.000.000,00 12 1.500.000.000,00 12 1.700.000.000,00 12 1.700.000.000,00 Dinas Pariwisata 3 26 04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persen 10 15 25 1.200.000.000,00 29 1.500.000.000,00 35 1.600.000.000,00 30 1.800.000.000,00 30 1.800.000.000,00 Dinas Pariwisata 3 26 05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kompetensinya Persen 0 15 25 3.634.333.467,50 18,75 2.708.033.571,83 25 3.696.064.617,50 30 3.931.808.294,39 30 3.931.808.294,39 Dinas Pariwisata 3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian Persen 70 70 75 22.642.790.000,00 78 24.680.714.000,00 80 26.815.023.900,00 82 28.651.545.365,00 82 28.651.545.365,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah Persen 70 70 75 6.564.690.000,00 78 6.754.011.500,00 80 6.587.643.025,00 82 6.347.372.258,75 82 6.347.372.258,75 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persen 70 70 75 4.007.750.000,00 78 4.367.750.000,00 80 4.758.750.000,00 80 5.183.850.000,00 80 5.183.850.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 45 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan Persen 70 70 75 78 80 80 80 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persen 70 70 75 2.225.000.000,00 78 2.225.000.000,00 80 2.225.000.000,00 80 2.225.000.000,00 80 2.225.000.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Persen 60 65 75 11.600.000.000,00 78 13.275.000.000,00 80 15.186.215.000,00 82 17.369.187.500,00 82 17.369.187.500,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP Persen 60 65 75 3.600.000.000,00 78 3.900.000.000,00 80 3.268.000.000,00 82 3.488.000.000,00 82 3.488.000.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Perkebunan 3 27 02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan Persen 25 25 25 2.441.084.038,00 25 2.582.666.912,00 25 2.732.461.593,00 25 2.890.944.365,00 25 2.890.944.365,00 Dinas Perkebunan 3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan Persen 15 15 15 12.020.580.045,00 15 12.717.773.688,00 15 13.455.404.562,00 15 14.235.818.027,00 15 14.235.818.027,00 Dinas Perkebunan 3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Luas Lahan Penerapan Perlindungan Tanaman Perkebunan Ha 1200 1200 1200 404.302.560,00 1200 427.752.108,00 1200 452.561.730,00 1200 478.810.310,00 1200 478.810.310,00 Dinas Perkebunan Tingkat Pengendalian Bencana Tanaman Perkebunan Kategori Cukup Cukup Cukup 204.302.000,00 Cukup 216.151.516,00 Cukup 228.688.304,00 Cukup 241.952.226,00 Cukup 241.952.226,00 Dinas Perkebunan Tingkat Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan Kategori Cukup Cukup Cukup 1.040.205.600,00 Cukup 1.100.537.525,00 Cukup 1.164.368.701,00 Cukup 1.231.902.086,00 Cukup 1.231.902.086,00 Dinas Perkebunan 3 27 06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Persen 50 50 50 269.737.080,00 50 285.381.831,00 50 301.933.977,00 50 319.446.148,00 50 319.446.148,00 Dinas Perkebunan 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Tergabung dalam Korporasi Petani Persen 30 30 30 3.434.033.300,00 30 3.633.207.231,00 30 3.843.933.250,00 30 4.066.881.379,00 30 4.066.881.379,00 Dinas Perkebunan Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan Persen 35 35 35 2.123.390.000,00 35 2.246.546.620,00 35 2.376.846.324,00 35 2.514.703.411,00 35 2.514.703.411,00 Dinas Perkebunan 3 28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan 3 28 03 Program Pengelolaan Hutan Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Persen 0.33
(2020)0,34 0,35 15.000.000.000,00 0,36 17.000.000.000,00 0,36 19.000.000.000,00 0,37 21.000.000.000,00 0,37 21.000.000.000,00 Dinas Kehutanan Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi Ha 5,06 6,39 7,74 10.000.000.000,00 9,1 10.000.000.000,00 10,46 10.000.000.000,00 11,81 10.000.000.000,00 11,81 10.000.000.000,00 Dinas Kehutanan 3 28 04 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Persen 32,79 32,79 35 2.000.000.000,00 43 2.000.000.000,00 45 2.000.000.000,00 48 2.000.000.000,00 48 2.000.000.000,00 Dinas Kehutanan 3 28 05 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri Persen 2 2 5 6.000.000.000,00 8 7.000.000.000,00 12 8.000.000.000,00 15 9.000.000.000,00 15 9.000.000.000,00 Dinas Kehutanan Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS Persen 32,79 32,79 35 2.000.000.000,00 40 2.000.000.000,00 45 2.000.000.000,00 50 2.000.000.000,00 50 2.000.000.000,00 Dinas Kehutanan 3 28 06 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan Persen 65 70 70 500.000.000,00 73 600.000.000,00 75 700.000.000,00 78 800.000.000,00 78 800.000.000,00 Dinas Kehutanan 3 29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 02 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi Persen 0 0 0 800.000.000,00 5 800.000.000,00 7 600.000.000,00 9 600.000.000,00 9 600.000.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 03 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan Persen 20 20 25 400.000.000,00 25 400.000.000,00 25 400.000.000,00 25 450.000.000,00 25 450.000.000,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 05 Program Pengelolaan Energi Terbarukan Persentase Desa yang Teraliri Listrik Persen 93,8462 94,61538 96,1538 8.586.112.817,02 96,9231 6.397.729.313,58 98,461538 8.731.952.658,96 100 9.288.897.095,48 100 9.288.897.095,48 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 06 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persen 97,83 97,96 98,1 5.724.075.211,35 98,21 4.265.152.875,72 98,32 5.821.301.772,64 100 6.192.598.063,65 100 6.192.598.063,65 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 46 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 3 30 05 Program Pengembangan Ekspor Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Persen 20,79 24,4 27,85 2.800.000.000,00 28,71 3.900.000.000,00 30,77 4.300.000.000,00 32,35 5.100.000.000,00 32,35 5.100.000.000,00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam Persen 10 10 15 3.100.000.000,00 20 3.900.000.000,00 25 4.600.000.000,00 30 5.150.000.000,00 30 5.150.000.000,00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 3 32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi 3 32 02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis Persen 80 82 85 2.000.000.000,00 90 2.500.000.000,00 95 2.700.000.000,00 97 2.800.000.000,00 97 2.800.000.000,00 Dinas Transmigrasi 3 32 03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya Persen 90 97 95 6.000.000.000,00 96 7.000.000.000,00 97 8.000.000.000,00 98 9.000.000.000,00 98 9.000.000.000,00 Dinas Transmigrasi 3 32 04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri (PDRB) Persen 42 43 45 5.000.000.000,00 46 5.500.000.000,00 50 5.700.000.000,00 52 6.000.000.000,00 52 6.000.000.000,00 Dinas Transmigrasi 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4 01 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 4 01 01 Program Administrasi Umum Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum Persen 100 100 100 117.264.233.624,57 100 134.703.868.668,25 100 156.353.019.490,88 100 179.384.713.732,31 100 179.384.713.732,31 Biro Umum 4 01 02 Program Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB Persen 10 14 19,04 1.518.632.198,93 24 1.131.571.171,11 29 1.544.427.000,91 33 1.642.934.180,15 33,33 1.642.934.180,15 Biro Organisasi Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mnimal B+ Persen - - 33,3 584.089.307,28 33 435.219.681,20 67 594.010.384,96 100 631.897.761,60 100 631.897.761,60 Biro Organisasi 4 01 03 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Persen 100 100 100 2.685.731.000,00 100 2.865.130.000,00 100 3.049.411.000,00 100 3.356.920.000,00 100 3.356.920.000,00 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4 01 04 Program Kesejahteraan Rakyat Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Persen 100 100 100 30.547.501.000,00 100 31.286.563.900,00 100 32.446.810.000,00 100 33.198.039.400,00 100 33.198.039.400,00 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4 01 05 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum Persen 100 100 100 2.000.000.000,00 100 2.100.000.000,00 100 2.200.000.000,00 100 2.300.000.000,00 100 2.300.000.000,00 Biro Hukum 4 01 06 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persen 100 100 100 1.200.000.000,00 100 1.200.000.000,00 100 1.200.000.000,00 100 1.200.000.000,00 100 1.200.000.000,00 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 4 01 07 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Persen 100 100 100 864.452.174,77 100 644.125.128,17 100 879.135.369,75 100 935.208.687,16 100 935.208.687,16 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 01 08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan Persen 100 100 100 1.400.000.000,00 100 1.400.000.000,00 100 1.400.000.000,00 100 1.400.000.000,00 100 1.400.000.000,00 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 4 02 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 4 02 01 Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat Persen 94,63 95 95 72.565.560.000,00 95,5 74.742.526.800,00 96 76.984.802.604,00 96,5 79.294.346.682,12 96,5 79.294.346.682,12 Sekretariat DPRD 4 02 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persen 98,68 98,8 99 50.817.110.000,00 99,12 52.341.623.300,00 99,33 53.911.871.999,00 99,5 55.529.228.158,97 99,5 55.529.228.158,97 Sekretariat DPRD 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5 01 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 47 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 5 01 02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Renstra dan Renja pada Bobot diatas 21% Persen 67,5 78,57 85,71 2.277.948.298,39 88,09 1.697.356.756,67 95,23 2.316.640.501,36 100 2.464.401.270,23 100 2.464.401.270,23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 01 03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program Intervensi Stunting dalam Dokumen RKPD Persen 0,6 0,7 0,8 1.196.214.901,31 0,85 891.329.907,09 0,9 1.216.533.268,41 0,95 1.294.126.615,75 0,95 1.294.126.615,75 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 02 Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Ketepatan Waktu terhadap Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Persen 85 90 95 1.080.565.218,47 97 805.156.410,21 99 1.098.919.212,18 100 1.169.010.858,96 100 1.169.010.858,96 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP Persen 90 95 100 1.460.223.268,20 100 1.088.049.202,99 100 1.485.025.962,41 100 1.579.744.403,99 100 1.579.744.403,99 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 44,31 46 48 864.452.174,77 50 644.125.128,17 55 879.135.369,75 60 935.208.687,16 60 935.208.687,16 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD Persen 102 98 94 7.296.678.262,16 96 7.966.187.692,26 98 9.318.703.054,62 100 10.402.813.030,75 100 10.402.813.030,75 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan SAMSAT Persen 90 90 92 1.460.223.268,20 94 1.088.049.202,99 96 1.485.025.962,41 98 1.579.744.403,99 98 1.579.744.403,99 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 03 Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas Poin 14,17 15 17 1.620.847.827,70 18 1.207.734.615,32 20 1.648.378.818,27 22 1.753.516.288,43 22 1.753.516.288,43 Badan Kepegawaian Daerah Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 14,86 16 17 324.169.565,54 18 241.546.923,06 20 329.675.763,65 22 350.703.257,69 22 350.703.257,69 Badan Kepegawaian Daerah Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 5 5 5 216.113.043,69 5 161.031.282,04 5 219.783.842,44 5 233.802.171,79 5 233.802.171,79 Badan Kepegawaian Daerah Persentase Tata Kelola Manajemen ASN Persen 55,7 60 70 648.339.131,08 75 483.093.846,13 80 659.351.527,31 85 701.406.515,37 85 701.406.515,37 Badan Kepegawaian Daerah 5 04 Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 7,43 10 10 2.161.130.436,94 11 1.610.312.820,43 12 2.197.838.424,36 13 2.338.021.717,91 13 2.338.021.717,91 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 05 Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 05 02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan sebagai Bahan Kebijakan Persen 60 65 75 2.000.000.000,00 80 2.000.000.000,00 90 2.250.000.000,00 100 2.500.000.000,00 100 2.500.000.000,00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 07 Penghubung Badan Pengubung Provinsi 5 07 02 Program Pelayanan Penghubung Tingkat Layanan Penghubung Persen 100 100 100 1.892.600.000,00 100 1.987.230.000,00 100 2.091.323.000,00 100 2.038.992.610,00 100 2.038.992.610,00 Badan Penghubung Provinsi 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 6 01 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 6 01 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 3 3 972.508.696,62 3 724.640.769,19 3 989.027.290,96 3 1.052.109.773,06 3 1.052.109.773,06 Inspektorat Daerah 6 01 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti Persen 100 100 100 2.000.000.000,00 100 2.000.000.000,00 100 2.000.000.000,00 100 2.000.000.000,00 100 2.000.000.000,00 Inspektorat Daerah 8 Unsur Pemerintahan Umum 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 100 100 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Persen 100 100 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 BAB VII - 48 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Indikator Kinerja Program (Outcome ) Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 8 01 04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Hasil Pengawasan Organisasi Persen 100 100 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persen 100 100 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kondisi Waspada Nasional, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Persen 100 100 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPD Tahun 2023- 2026 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (outcome). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi: Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangangan Pendapatan (Indeks Gini). Indikator kinerja makro tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat. Penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel 8.1 dan tabel 8.2 sebagai berikut : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 VIII - 1 VIII - 2Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat NO Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Perkiraan Target Capaian Kondisi Akhir Penanggungjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 66.36 67.06 68.16 69.36 70.36 71.56 71.56 BPS 2 Prevalensi Stunting Persen 33.80 31.80 28.70 26.70 23.50 20 20 KEMENKES RI 3 Pertumbuhan Ekonomi Persen -2,42
(2020)(2,5 - 3,5) 4.50 5.10 5.80 6.70 6.70 BPS 4 Tingkat Kemiskinan Persen 11.85 11.23 10.72 10.25 9.73 9.06 9.06 BPS 5 Laju Inflasi Persen 4.39 3.5±1 3±1 2.6±1 2.3±1 2±1 2±1 BPS 6 Pendapatan Perkapita Juta Rupiah/Ka pita/Tahun 36.17 39.28 42.65 46.31 50.29 54.61 54.61 BPS 7 Indeks Gini Rasio Poin 0.366 0.355 0.350 0.346 0.338 0.325 0.325 BPS 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3.13 3.05 2.98 2.76 2.45 1.95 1.95 BPS 9 Persentase Layanan Infrakstruktur Persen 71.40 73.13 75.28 77.28 78.93 80.83 80.834 BAPPEDA 10 Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Persen 42.18 45.19 48.19 50.19 53.19 56.19 56.19 DINAS PUPR 11 Cakupan Desa yang Terlayani Sinyal Telekomunikasi Persen 68.87 73.22 81.91 90.6 95.82 100 100 DINAS KOMINFOPERS 12 Persentase Layanan Fasilitas Perhubungan Persen 65.854 68.293 68.902 70.732 71.341 73.171 73.171 DINAS PERHUBUNGAN VIII - 3Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 NO Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Perkiraan Target Capaian Kondisi Akhir Penanggungjawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 13 Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak Persen 58.89 58.90 59 59.10 59.21 59.31 59.31 BPWP 14 Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Persen 87.56 88.81 91.31 92.56 95.06 97.56 97.56 BPS 15 Persentase Elektrifikasi Persen 97.83 97.96 98.1 98.21 98.32 100 100 DINAS ESDM 16 Persentase Rumah Layak Huni Persen 78.61 79.56 79.58 79.59 79.6 79.61 79.61 DINAS PERMUKIM 17 Indeks Risiko Bencana Poin / Kategori 166,49 / Tinggi
(2020)166 / Tinggi 161 / Tinggi 158 / Tinggi 153 / Tinggi 144 / Sedang 144 / Sedang BNPB 18 Indeks Reformasi Birokrasi POIN / KATEGO RI 60,04 / B
(2020)62,86 / B 66,86 / B 70,16 / BB 74,66 / BB 80,16 / A 80,16 / A KEMENPAN-RB RI 19 Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Poin / Kategori 78 / Baik 78,5 / Baik 79 / Baik 79,5 / Baik 80 / Baik 80 / Baik 80 / Baik KPK RI 20 Nilai SAKIP Poin / Kategori 63,14 / B
(2020)66,29 / B 70,29 / BB 73,54 / BB 77,54 / BB 80,54 / A 80,54 / A KEMENPAN-RB RI 21 Opini BPK terhadap LKPD Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPK RI 22 Indeks SPBE Poin 2.04 2.2 2.35 2.55 2.8 3 3 KEMKOMINFO 23 Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 0 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA VIII - 4Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1.1 Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Persen 88 90 92,13 94,23 96,33 98,43 98,43 Dinas Kesehatan 1.2 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 1.3 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 1.4 Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Persen 58 60 63 66 69 72 72 Dinas Kesehatan 1.5 Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial Persen 90,27 92,27 95 97 98 99 99 Dinas Kesehatan 1.6 Indeks Kepuasan Pelanggan Persen 90 90 90 90 90 90 90 Rumah Sakit Umum Daerah VIII - 5Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.1 Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik Persen 33,32 34,72 37,17 39,89 42,08 45,1 45,1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.2 Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Persen 42,18 45,19 48,19 50,19 53,19 56,19 56,19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.3 Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.4 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli di Provinsi Sulawesi Barat Persen 28,267 32,2667 38,93 48,93 62,27 78,93 78,93 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3.1 Persentase Pemberdayaan Sosial Persen 33,36 47,64 46,429 46,43 53,57 60,71 60,71 Dinas Sosial 3.2 Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 4 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 4.1 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan Persen 87,79 87,79 87,79 89,02 90,25 91,47 91,47 Dinas Tenaga Kerja VIII - 6Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 5 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 65,92 66,2 66,5 67,2 68,2 70,2 70,2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 89,43 90,25 91,5 92,5 93,5 95 95 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 6.1 Persentase Revitalisasi Infrastruktur Pascapanen Pangan Utama Persen 0 0 70 90 95 100 100 Dinas Ketahanan Pangan 6.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persen 78 83,8 86,7 89,6 92,5 95,4 95,4 Dinas Ketahanan Pangan 6.3 Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal Persen 13 15 21,05 26,32 26,32 26,32 26,32 Dinas Ketahanan Pangan 6.4 Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Umbi-umbian Nilai 1,07 1,09 2 2,1 2,2 2,3 2,3 Dinas Ketahanan Pangan 6.5 Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Hewani Nilai 8,8 9,5 12,5 15 17,5 20 20 Dinas Ketahanan Pangan 6.6 Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Sayur dan Buah Nilai 18,47 20 22,5 23,5 25,5 28,5 28,5 Dinas Ketahanan Pangan VIII - 7Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 6.7 Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani Persen 35,3 38 45 50 55 60 60 Dinas Ketahanan Pangan 6.8 Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan Persen 1 0,85 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 Dinas Ketahanan Pangan 7 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 7.1 Persentase Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.1 Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa Persen 33 44,71 56,48 68,25 80,01 91,78 91,78 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8,2 Presentase Posyandu Aktif Persen 92 93,5 96,00 97,00 98 100 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.1 Persentase Prevalensi Perkawinan Anak Persen 17,12 16,5 16 15,5 15 14,5 14,5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana VIII - 8Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 10 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 10.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan PTSP Persen 87.00 (Baik) 89.00 (Sangat Baik) 89.00 (Sangat Baik) 90.00 (Sangat Baik) 90.00 (Sangat Baik) 92.00 (Sangat Baik) 92.00 (Sangat Baik) Dinas Penanaman Modal dan PTSP 11 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 11.1 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Persen 1 2 2 2 2 2 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12.1 Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Tergabung dalam Korporasi Petani Persen 30 30 30 30 30 30 30 Dinas Perkebunan 13 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 13.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Persen 33
(2020)34 35 36 36 37 37 Dinas Kehutanan 13.2 Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS Persen 32,79 32,79 35 40 45 50 50 Dinas Kehutanan 14 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 14.1 Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya Persen 90 97 95 96 97 98 98 Dinas Transmigrasi VIII - 9Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 15 Keuangan 15.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan SAMSAT Persen 90 90 92 94 96 98 98 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1 Persentase Kawasan Perkantoran yang Termanfaatkan Persen 69,048 71,4286 73,81 76,19 78,57 80,95 80,95 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.2 Persentase Luas Wilayah di Kawasan Strategis yang Dikembangkan Persen 10 20 30 40 50 60 60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.3 Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an terhadap RTRW Provinsi Persen 50 52,5 55 60 65 70 70 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2.1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Dinas Tenaga Kerja 2.2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi Persen 11,43 11,44 11,45 11,47 11,48 11,49 11,49 Dinas Tenaga Kerja VIII - 10Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 3.1 Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Persen 15 13 17 17 17 17 17 Dinas Lingkungan Hidup 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4.1 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Persen 63,571 64,2857 67,1 69,3 70,7 71,4 71,4 Dinas Perhubungan 4.2 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Persen 79,167 79,1667 80 80,83 81,67 83,33 83,33 Dinas Perhubungan 4.3 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Perkeretaapian Sulawesi Barat Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perhubungan 5 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.1 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Persen 50 60 76 80 83 86 86 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 5.2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 17 17 20 25 30 35 35 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 5.3 Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha Persen 20 20 25 30 35 40 40 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM VIII - 11Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 6 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal Persen 38,86 39 39,5 40 40,5 41 41 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 6.2 Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal Persen 10 10 10 12 15 20 20 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.1 Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persen 54,55 45,45 54,55 54,55 63,64 72,73 72,73 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7.2 Jumlah Insan Olahraga yang Terlibat pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Orang 32 115 209 189 247 258 1050 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 8 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 8.1 Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat Persen 60 65 75 80 90 100 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.2 Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Persen -46,47 2 2 3 3 3 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 9 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9.1 Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persen 10 15 25 29 35 30 30 Dinas Pariwisata VIII - 12Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 9.2 Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kompetensinya Persen 0 15 25 18,75 25 30 30 Dinas Pariwisata 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 10.1 Luas Lahan Penerapan Perlindungan Tanaman Perkebunan Ha 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Dinas Perkebunan 10.2 Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan Persen 35 35 35 35 35 35 35 Dinas Perkebunan 11 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 11.1 Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri Persen 2 2 5 8 12 15 15 Dinas Kehutanan 12 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 12.1 Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi Persen 0 0 0 5 7 9 9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 13.1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Persen 20,79 24,4 27,85 28,71 30,77 32,35 32,35 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM VIII - 13Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 14 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 14,1 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP Persen 10 10 15 20 25 30 30 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 15 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 15.1 Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis Persen 80 82 85 90 95 97 97 Dinas Transmigrasi 16 Sekretariat Daerah 16.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB Persen 10 14 19,04 24 29 33 33,33 Biro Organisasi 16'1 Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mnimal B+ Persen - - 33,3 33 67 100 100 Biro Organisasi 17 Perencanaan 17.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Renstra dan Renja pada Bobot diatas 21% Persen 67,5 78,57 85,71 88,09 95,23 100 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17.2 Persentase Konsistensi Program Intervensi Stunting dalam Dokumen RKPD Persen 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 0,95 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah VIII - 14Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 18 Inspektorat Daerah 18.1 Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 3 3 3 3 3 3 Inspektorat Daerah ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Urusan Bidang Pendidikan 1.1 Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B Persen 71,22 75 84,75 88,99 93,44 98,11 98,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2 Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi Persen 75,4 82,94 87,09 89,70 92,39 95,16 95,16 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.3 Presentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA Persen 35,02 40,05 44,06 48,46 53,31 58,64 58,64 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.4 Persentase Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang Bertasipasi dalam Pendidikan Menengah Persen 69,31 72,7755 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.5 Persentase Warga Negara Usia 4- 18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Persen 78,72 82,656 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan VIII - 15Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1.6 Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Persen 60,1 66,11 71,40 77,11 83,28 89,94 89,94 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.7 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan Persen 75,05 78,8025 82,74 86,88 91,22 95,78 95,78 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.8 Jumlah PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi PTK 1288 1418 1548 1698 1828 1958 1958 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.9 Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Persen 30,7 45,04 49,54 54,50 59,95 65,94 65,94 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.10 Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan Persen 7554 6900 7107 7462 7835 8227 8227 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2.1 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi Persen 86 88 91,66 94,44 96,30 99,07 99,07 Dinas Kesehatan 2.2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) Angka 234 210 195 179 163 150 150 Dinas Kesehatan 2.3 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka 10,29 9,28 8,38 8 7 6 6 Dinas Kesehatan VIII - 16Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.4 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persen 78 82 84 86 88 90 90 Dinas Kesehatan 2.5 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Persen 50 60 70 80 85 90 90 Dinas Kesehatan 2.6 Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Usia 15 Tahun Keatas Persen 60 70 80 85 90 95 95 Dinas Kesehatan 2.7 Prevelansi Balita Wasting Persen 7 7 6,3 6 5 4 4 Dinas Kesehatan 2.8 Persentase Pukesmas yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persen 48 58 69 79 90 100 100 Dinas Kesehatan 2.9 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar Persen 76 85 86,3 87 88 89 89 Dinas Kesehatan 2.10 Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Persen 28 33 36 39 44 50 50 Dinas Kesehatan 2.11 Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar Persen 65 70 80 85 90 100 100 Dinas Kesehatan 2.12 Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Persen 33 40 45 50 55 60 60 Dinas Kesehatan 2.13 Persentase Kabupaten yang Melaksanaan Pembinaan Posyandu Aktif Persen 33 50 60 70 85 100 100 Dinas Kesehatan VIII - 17Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2.14 Capaian Mutu Kinerja Pelayanan Rawat Inap Persen 12 60 65 70 80 80 80 Rumah Sakit Umum Daerah 2.15 Capaian Kelas RS Persen C B B B B B B Rumah Sakit Umum Daerah 2.16 Capaian Akreditasi RS Persen Utama Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Rumah Sakit Umum Daerah 2.17 Persentase Jumlah Sarana Prasarana dan Sediaan Farmasi yang Sesuai Ketentuan Persen 41 58 70 78 85 95 95 Rumah Sakit Umum Daerah 2.18 Persentase Penerapan SIM RS Persen 80 85 85 90 95 95 95 Rumah Sakit Umum Daerah 2.19 Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih Minimal 20 Jam Setahun Persen 19,6 50 70 80 90 95 95 Rumah Sakit Umum Daerah 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten Persen 0 30 80 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.2 Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Persen 0 0 60 80 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VIII - 18Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.1 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi Persen 8,556 8,176 8,17 8,16 8,16 8,16 8,16 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.2 Presentase Rumah Tidak Layak Huni Persen 12,834 12,264 12,25 12,25 12,24 12,23 12,23 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Persen 58,89 58,9 59 59,1 59,21 59,31 59,31 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Persen 87,56 88,81 91,31 92,56 95,06 97,56 97,56 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.1 Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Persen 100 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5.2 Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten Persen 100 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.1 Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah Persen 60 61 67,5 70 75 85 85 Badan Penanggulangan Bencana Daerah VIII - 19Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 7 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.1 Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Persen 20 20 47 47 53 60 60 Dinas Sosial 7.2 Persentase Pengolahan Data DTKS Persen 47 60 60 60 60 60 60 Dinas Sosial 7.3 Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 7.4 Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 8 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 8.1 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Persen 41,35 42 43 44 45 46 46 Dinas Tenaga Kerja 8.2 Persentase Pengawasan Perusahaan Persen 8,8235 3,92157 12,35 14,12 17,65 21,18 21,18 Dinas Tenaga Kerja VIII - 20Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 9 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.1 Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Persen 3,5 5,2 7 8,73 10,5 12,3 12,25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) Persen 56,68 66,44 76,2 85,96 95,76 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.3 Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Persen 56,68 51 46 41 36 35 35 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.4 Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah Persen 30 50 60 70 80 90 90 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.5 Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak Persen 33,3 50 50 75 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, VIII - 21Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.6 Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar Persen 45,81 55,57 65,33 75,09 84,85 94,61 94,61 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 10.1 Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan Persen 3498 3500 3550 3600 3650 3700 3700 Dinas Ketahanan Pangan 10.2 Angka Kecukupan Protein (AKP) Persen 76,28 76 77 77,5 78 78,5 78,5 Dinas Ketahanan Pangan 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11.1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup 11.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 75,72 75,92 76,45 78,5 79,75 80,5 80,5 Dinas Lingkungan Hidup 11.3 Persentase Layanan Penanganan Limbah B3 Medis Persen 60 61,25 65 67,5 70 75 75 Dinas Lingkungan Hidup 11.4 Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Persen 16,67 23,81 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 Dinas Lingkungan Hidup 11.5 Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Persen 2 2 2 2 2 2 2 Dinas Lingkungan Hidup 11.6 Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup VIII - 22Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11.7 Presentase Penanganan Sampah Persen 60 62,5 65 66 68,5 70 70 Dinas Lingkungan Hidup 12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.1 Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Pependudukan Persen 99,67 100 91,3 93 95 98 98 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.2 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 99,85 95 90 94 97 100 100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.3 Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi Persen 99,9 95 0,26 0,28 0,29 0,3 0,3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.4 Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Persen 100 95 30 35 38 42 42 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.1 Tingkat Layanan Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Desa Persen 68,87 73,22 81,91 90,6 95,82 100 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.2 Persentase Kerjasama Desa Persen 10 10 25 50 75 100 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.3 Persentase Desa memiliki Regulasi Perkawinan Anak Persen 0,05 0,15 0,25 0,3 0,4 0,5 0,5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.4 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persen 55 60 65 70 80 90 90 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VIII - 23Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 1,82 1,79 1,76 1,73 1,7 1,67 1,67 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.2 TFR (Rata-rata Anak yang Dilahirkan pada usia 15-49 Tahun) Persen 2,69 2,65 2,6 2,56 2,52 2,48 2,48 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.3 mCPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern) Persen 49,5 50,3 50,7 51,1 51,5 51,9 51,9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.4 Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) Persen 12,1 11,6 11 10,5 9,8 9,4 9,4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.5 ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) Persen 37,3 37 32 27 22 20 20 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, VIII - 24Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 15.1 Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perhubungan 16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 16.1 Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persen 85 80 85 85 85 85 85 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 16.2 Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa Persen 68,87 73,22 81,91 90,6 95,82 100 100 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tingkat Pemenuhan Pengelolaan SPBE Persen 40,8 44 47 51 56 60 60 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 17 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 17.1 Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha Persen 2,33 0,76 1,08 1,06 1,05 1,56 1,56 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 17.2 Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal Persen 50 60 90 90 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 17.3 Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Persen 90 90 100 100 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP VIII - 25Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 18 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif Lembaga 7 7 7 7 7 7 7 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 19 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 19.1 Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat Persen 85 80 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 20 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 20.1 Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 21 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 21.1 Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan Persen 80 84,8 90,14 92,85 95,63 98,50 98,50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 21.2 Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan Persen 65 71,5 76,00 78,28 80,63 83,05 83,05 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 21.3 Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan Persen 77,31 85,041 87,59 90,22 92,93 95,71 95,71 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan VIII - 26Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 21.4 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Persen 80,5 88,55 91,21 93,94 96,76 99,66 99,66 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 21.5 Persentase Cagar Budaya yeng Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan Persen 85 89,25 91,04 92,86 94,71 96,61 96,61 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 22.1 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Persen 1,86 1,875 2,5 3 4 5 5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22.2 Persentase Peningkatan Serah Simpan KCKR menjadi Koleksi Nasional Persen 50 50 50 50 50 50 50 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22.3 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 22.4 Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan di Bidang Kearsipan Persen 53,49 60 60 62 65 70 70 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 23 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 23.1 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persen 2 1,5 2 2 2 3 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 23.2 Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan Persen 97 100 100 100 100 100 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 23.3 Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita 60,45 63 66,5 68 70 72,5 72,5 Dinas Kelautan dan Perikanan VIII - 27Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 24 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 24.1 Persentase Jumlah Kamar Terjual Persen 36 40 45 33,75 45 47 47 Dinas Pariwisata 24.2 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Persen 11 11,5 12 12 12 12 12 Dinas Pariwisata 25 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 25.1 Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian Persen 70 70 75 78 80 82 82 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25.2 Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah Persen 70 70 75 78 80 82 82 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25.3 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persen 70 70 75 78 80 80 80 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25.4 Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan Persen 70 70 75 78 80 80 80 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25.5 Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persen 70 70 75 78 80 80 80 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25.6 Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis Persen 60 65 75 78 80 82 82 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan VIII - 28Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 25.7 Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP Persen 60 65 75 78 80 82 82 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25.8 Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan Persen 25 25 25 25 25 25 25 Dinas Perkebunan 25.9 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan Persen 15 15 15 15 15 15 15 Dinas Perkebunan 25.10 Tingkat Pengendalian Bencana Tanaman Perkebunan Kategori Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Dinas Perkebunan 25.11 Tingkat Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan Kategori Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Dinas Perkebunan 25.12 Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan Persen 50 50 50 50 50 50 50 Dinas Perkebunan 26 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 26.1 Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi Ha 5,06 6,39 7,74 9,1 10,46 11,81 11,81 Dinas Kehutanan 26.2 Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Hutan Persen 32,79 32,79 35 43 45 48 48 Dinas Kehutanan 26.3 Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan Persen 65 70 70 73 75 78 78 Dinas Kehutanan 27 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral VIII - 29Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 27.1 Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan Persen 20 20 25 25 25 25 25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 27.2 Persentase Desa yang Teraliri Listrik Persen 93,85 94,62 96,15 96,92 98,46 100 100 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 27.3 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persen 97,83 97,96 98,1 98,21 98,32 100 100 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 28 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 28.1 Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri (PDRB) Persen 42 43 45 46 50 52 52 Dinas Transmigrasi 29 Sekretariat Daerah 29.1 Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Umum 29.2 Persentase PengelolaanAdministrasi KebijakanDaerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 29.3 Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat VIII - 30Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 29.4 Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum 29.5 Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 29.6 Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 29.7 Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 30 Sekretariat DPRD 30.1 Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Persen 94,63 95 95 95,5 96 96,5 96,5 Sekretariat DPRD 30.2 Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persen 98,68 98,8 99 99,12 99,33 99,5 99,5 Sekretariat DPRD 31 Keuangan 31.1 Persentase Ketepatan Waktu terhadap Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Persen 85 90 95 97 99 100 100 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah VIII - 31Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 31.2 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP Persen 90 95 100 100 100 100 100 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 31.3 Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 44,31 46 48 50 55 60 60 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 31.4 Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD Persen 102 98 94 96 98 100 100 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 32 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 32.1 Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 14,17 15 17 18 20 22 22 Badan Kepegawaian Daerah 32.2 Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 14,86 16 17 18 20 22 22 Badan Kepegawaian Daerah 32.3 Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 5 5 5 5 5 5 5 Badan Kepegawaian Daerah 32.4 Persentase Tata Kelola Manajemen ASN Persen 55,7 60 70 75 80 85 85 Badan Kepegawaian Daerah 32.5 Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN Poin 7,43 10 10 11 12 13 13 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 33 Penelitian dan Pengembangan 33.1 Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan sebagai Bahan Kebijakan Persen 60 65 75 80 90 100 100 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah VIII - 32Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 34 Penghubung 34.1 Tingkat Layanan Penghubung Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Penghubung Provinsi 35 Inspektorat Daerah 35.1 Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat Daerah 36 Kesatuan Bangsa dan Politik 36.1 Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36.2 Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36.3 Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36.4 Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik VIII - 33Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 No. ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Awal 2021 Perkiraan 2022 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Target Target Target Target
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 36.5 Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kondisi Waspada Nasional, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IX - 1Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–

2026.Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–20126 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tetap memperhatikan kondisi, potensi, masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat. 9.1. Pedoman Transisi Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017– 2022 akan berakhir pada bulan Mei 2022 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak nasional pada tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berfungsi sebagai : a) Pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD; b) Pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan c) Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023– 2026 dapat diubah apabila : a) Hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; c) Terjadi perubahan mendasar; dan d) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR 9.2. Kaidah Pelaksanaan Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023- 2026, yang selanjutnya digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi Sulawesi Barat dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO,AP,MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP :19740112 199311 1 001