DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara perjlanan dinas dalam negeri dan luar negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur: a. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30); b. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1); Diubah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a.Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30);
b.Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1); Diubah sebagai berikut:
1. 1.Setelah ayat (4) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS/PTT, dan unsur sebagai pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD.
(2)Golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara agar… ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
1. a.tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
2. b.tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
3. c.tingkat C untuk Pejabat Administrator, Fungsional Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
4. d.tingkat D untuk Pengawas dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/d;
5. e.tingkat E untuk Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan Golongan III/b; dan
6. f.tingkat F untuk Non Eselon Golongan II, Golongan I, Non PNS/PTT, dan yang disetarakan.
(3)Kedudukan dan standar biaya pelaksanaan SPPD/perjalanan dinas bagi Unsur Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27, dapat diberikan sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Biro masing-masing dengan mempertimbangkan:
1. a.kepentingan dinas;
2. b.tingkat keahlian/keterampilan; dan
3. c.proporsional.
(4)Ajudan yang melakukan perjalanan dinas dengan SPT dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut.
(5)Pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan tertentu, dapat menggunakan tingkatan golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai tugas dan fungsi jabatan yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.

2.Pasal 23A dihapus.
3.Pasal 54A dihapus.
4.Pasal 59A dihapus. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 14 April 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 14 April 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…