DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PROGRAM DIKLAT BAB V PROGRAM PENGHARGAAN BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penumbuhan wirausaha dari kalangan pemuda saat ini merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sulawesi Seiatan;
b.bahwa dengan membangun jiwa dan semangat berwirausaha bagi kalangan generasi muda merupakan salah satu upaya dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru, baik untuk dirinya sendiri maupun diharapkan mampu memberi kesempatan kerja bagi orang lain; ·
c.bahwa program pengembangan kewirausahaan dimaksud harus diiakukan secara selektif melalui suatu mekanisme yang terstruktur;
d.bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Program Pengembangan Kewirausahaan Sarjana Dan Pemuda Terdidik Di Provinsi Sulawesi Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan Dan Penghargaan Wirausaha Di Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248); 3
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 235);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 1 1 ) ;
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGHARGAAN WIRAUSAHA DI PROVINS! SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
6.Program adalah program pendidikan dan pelatihan kerawirausahan dan program penghargaan kewirausahaan.
7.Program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan selanjutnya disebut Program Diklat adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada calon wirausaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8.Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/ atau memeroleh keuntungan yang lebih besar. 4
9.Program Penghargaan Wirausaha selanjutnya disebut Program Penghargaan adalah pemberian modal kerja kepada Wirausaha untuk membentuk dan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian seseorang dalam kewirausahaan.
10.Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan. 1 1 . Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 1 7 (tujuhbelas) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah mengikuti Program Diklat.
12.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dan koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan dan/ atau membidangi kewirausahaan.
14.Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16.Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang kedudukan dan tugasnya masing-masing di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

a.membentuk dan mengembangkan Wirausaha dengan mendorong dan memfasilitasi pemuda pada setiap desa/kelurahan di Sulawesi Selatan untuk menjadi Wirausaha; dan
b.memberi dorongan maksimal secara integrasi dalam penciptaan wirausaha dengan dukungan dan peranserta masing-masing :
1. 1.Pemerintah;
2. 2.Pemerintah Daerah;
3. 3.Kabupaten/Kota;
4. 4.Perguruan tinggi;
5. 5.Sadan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. 6.Perbankan;
7. 7.Asosiasi; dan
8. 8.Dunia usaha. 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Program wirausaha bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
b.membentuk dan mengembangkan Wirausaha dari kalangan pemuda sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
b.mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif; dan
c.meningkatkan jumlah pemuda yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal dalam menggerakkan perekonomian daerah di Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Sasaran Program wirausaha adalah:

a.meningkatnya kualitas sumberdaya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
b.meningkatnya jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
c.berkembangnya usaha produktif, baik melalui perorangan maupun koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau kelompok yang berbasis sumberdaya !aka!;
d.rneningkatnya produktivitas dan daya saing usaha;
e.berkurangnya pengangguran dan kemiskinan; dan
f.meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Program meliputi:

a.Program Diklat; dan
b.Program Penghargaan.

BAB IV

PROGRAM DIKLAT

Pasal 6

(1)Program Diklat diselenggarakan agar peserta:
1. a.memeroleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
2. b.memiliki sikap mental kreatif, inovatif, profesional;
3. c.bertanggungjawab; 6
4. d.berani menanggung risiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya; dan
5. e.menjadi penggerak utama ekonomi desa/kelurahan.
(2)Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan bagi peserta dalam ha!:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana usaha;
2. b.pendampingan manajemen usaha;
3. c.fasilitasi pemasaran; dan
4. d.dukungan manajemen serta teknologi.

Pasal 7

Peserta Program Diklat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.berpendidikan paling rendah SLTA dan diutamakan lulus program Diploma 3 (D3) atau Strata 1 (S 1);
c.usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
d.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/keterangan domisili pada desa/kelurahan yang diwakili;
e.mengisi formulir biodata dan minat usaha;
f.mengajukan proposal usaha; dan
g.menyediakan tempat usaha tetap dan menempatkan kegiatan usahanya pada desa/kelurahan tempat berdomisili;
h.bersedia tidak menggantungkan hanya bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pernyataan tertulis;
i.usaha bergerak di bidang makanan/minuman yang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama;
j.usaha yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, industri kreatif, kerajinan dan jasa yang bersumberdaya lokal daerah dan berorientasi pasar;
k.melengkapi administrasi usaha dan izin lain yang dibutuhkan;
1. 1.bersedia meningkatkan dan mengembangkan skala usaha; dan
m.mengikuti Program Diklat dan telah memeroleh sertifikat.

Pasal 8

(1)Pemuda calon peserta Program Diklat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, mendaftarkan diri kepada SKPD.
(2)SKPD sebagaimana dimasud pada ayat (1) melakukan seleksi potensi dan kelayakan peserta Program Diklat.
(3)SKPD menyampaikan hasil seleksi dan proposal usaha kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
1. a.penyediaan dana yang bersumber dari APBD;
2. b.pembentukan tim kelompok kerja Program Diklat;
3. c.sosialisasi Program Diklat;
4. d.identifikasi Pemuda yang menjadi sasaran Program Diklat; 7
5. e.koordinasi dan penyelarasan program SKPD yang memiliki Program Diklat atau membidangi Kewirausahaan;
6. f.pelatihan Fasilitator (Training of Facilitator) atau penyediaan Fasilitator penggerak Program Diklat;
7. g.pelatihan Program Diklat mengenai karakteristik Kewirausahaan, tata cara mengelola modal usaha, manajemen keuangan usaha dan manajemen pemasaran;
8. h.pemberian dukungan pascadiklat melalui layanan pendampingan atau tutorial penyusunan rencana usaha dan mentoring Wirausaha;
9. i.dukungan Program pembinaan lanjutan dalam bentuk penghargaan, fasilitasi pemasaran dan mentoring manajemen usaha; dan
10. j.monitoring dan evaluasi oleh masing-masing SKPD pelaksana Program Diklat.
(2)Pelaksanaan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ditetapkan calon Wirausaha baru sebanyak 20 (dua puluh) orang;
2. b.1 (satu) orang dilatih dengan mengikuti diklat Training of Facilitator (ToF);
3. c.19 (sembilan belas) orang direkrut dan difasilitasi oleh Fasilitator dengan Panduan/ Starterkii;
4. d.Fasilitator mendampingi Peserta Program Diklat yang telah mendapat Panduan/ Starterkit selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
5. e.Fasilitator dan Peserta Program Diklat akan membentuk kelompok wirausaha untuk diarahkan menjadi badan usaha koperasi.

BAB V

PROGRAM PENGHARGAAN

Pasal 10

(1)Penerima Program Penghargaan dalam bentuk modal wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.kelompok usaha ekonomi produktif yang telah mengikuti Program Diklat;
2. b.ketua/pendamping telah mengikuti Training of Facilitator {ToF) dari Program Diklat;
3. c.memiliki pendamping tetap yang bersertifikat ToF dari Program Diklat dan seluruh anggotanya telah memiliki Staterkit/Buku Panduan;
4. d.telah membentuk kelompok usaha atau badan hukum koperasi;
5. e.memiliki anggota kelompok yang aktif paling rendah 20 (dua puluh) orang dan berdomisili dalam wilayah desa/kelurahan yang sama;
6. f.pelaku usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. g.diutamakan usaha mikro dan kecil yang memiliki tenaga kerja paling rendah 1 (satu) orang;
8. h.usaha mikro dan kecil memiliki tempat usaha/ alamat tetap;
  1. 1.usaha mikro dan kecil yang akan memeroleh bantuan didasarkan atas kelayakan usaha; 8
9. j.usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, makanan/minuman, industri kreatif, kerajinan danjasa;
10. k.usaha mikro dan kecil yang menerima bantuan hanya diperuntukan untuk modal usaha; I. produk usaha mikro dan kecil yang berbahan baku lokal dan memiliki prospek pasar;
11. m.pelaku usaha mikro dan kecil bersedia membuat pernyataan untuk pengembangan skala usaha;
12. n.wirausaha belum pernah menerima bantuan modal untuk kegiatan yang sama dan dari sumber dana yang sama;
13. o.wirausaha memiliki rekening bank atas nama kelompok usaha/perusahaan;
14. p.diutamakan wirausaha yang telah melakukan pencatatan/ administrasi usaha;
15. q.membuat Pakta Integritas untuk menerima Program Penghargaan; dan
16. r.menyusun Proposal Bisnis Plan sebagai bahan perlombaan untuk dikirim kepada Pokja Kabupaten/Kota dan Provinsi yang memenuhi unsur / aspek: 1 . ide Bisnis yang inspiratif, inovatif/kreatif, dan diutamakan produk unggulan daerah;
  1. 2.manfaat dan dampak yang memiliki unsur ramah lingkungan, menggunakan bahan baku lokal, dan menciptakan lapangan kerja; dan
  2. 3.kelayakan yang memiliki unsur: tersedia pasar, tersedia sumberdaya manusia pendukung, tersedia sarana prasarana usaha, dan analisa keuangan yang layak.
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, sesuai kedudukannya masing-masing bertugas melakukan penyebarluasan program, rekruitmen dan seleksi calon peserta program, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan Program.
(3)Keanggotaan Pokja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud antara lain pada ayat (1) huruf r, diusulkan oleh Kabupaten/Kota masing-masing kepada SKPD yang membidangi Program Kewirausahaan untuk ditetapkan personilnya.
(4)Bisnis Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, diajukan oleh Kelompok Wirausaha yang akan diverifikasi dan diseleksi kelayakannya oleh Pokja Kabupaten/Kota.
(5)Penerima Program Penghargaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Independen yang terdiri atas unsur:
1. a.praktisi usaha;
2. b.akademisi; dan
3. c.pemerhati kewirausahaan.
(6)Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 9
(1)Program Penghargaan diberikan dalam bentuk uang sebagai modal bagi pengembangan usaha bagi Wirausaha.
(2)Jumlah uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Nilai uang yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah).

Pasal 12

Tatacara pemberian Program Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 , se bagai beriku t:

a.kelompok wirausaha mengajukan proposal usaha yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas/SKPD sebagai Penanggungjawab Program.
b.proposal usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu disampaikan untuk diverifikasi dan diseleksi kelayakannya oleh Pokja Kabu paten/ Kota;
c.proposal tersebut direkap oleh Pokja Kabupaten/Kota dan ditandangani surat pengantamya oleh Bupati/Walikota masing-masing untuk disampaikan kepada Gubemur sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d.proposal yang diterima oleh Kepala Dinas/SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Tim Independen untuk diverifikasi;
e.basil verfikasi Tim Independen disampaikan kepada Kepala Dinas/SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan Rekomendasi;
f.rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan bahan usulan penetapan Kelompok wirausaha calon penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur;
g.pencairan bantuan dimaksud akan ditransfer melalui rekening atas nama Kelompok Wirausaha calon penerima bantuan yang bersangkutan pada Bank Sulselbar atau bank pemerintah yang ditunjuk untuk itu.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…