DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I: beberapa ketentuan yang diubah Pasal II: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraruranGubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rum.ah Kaea ProvinsiSulawesi Selatan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pcnurunan Emisi Gas Rumah Kaea Provinsi Sulawesi Selatan, tidak. sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga ;<'' ,,, ' " ' . "ct• b . ' perlu, 1u ah, , · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud GUBERNUR SULAWESI SELATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN, TENTANG PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR .II TA\J,UN IIO�O MengingatMenimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca, perlu aksiyang menyeluruh untuk penurunan emisi gas rumah kaca; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor · 59, tahun 2012 ten tang Rencana Aksi Daerah .. TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN II ten tang Hidup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 1.

Pasal 18

ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Mengingat GUBERNUR SULAWESI SELATAN, NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINS! SULAWESI SELATAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN ' PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR J 1 TA � UN IJb!).O Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektititas pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca, perlu aksi yang menyeluruh untuk penurunan emisi gas rumah kaca; b. bahwa: beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor '59 tahun 2012 ten tang Rencana Aksi Daerah Pcnurunan Emisi Gas Rurnah Kaea Provinsi Sulawesi Selatan, tidak. sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga :- ,,, ' '-_-, � , ,.,, . ' perlu. diubah; . � c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea Provinsi Sulawesi Selatan; Lembaran ten tang Republik Id'J :I.,!:, II ';II :. .:1'I' I' II!II�Ii diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas -: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5939); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomoi' 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Pera.tu ran Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 ten tang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ' , 1 l1, I 1D,I' ten tang Republik diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas ,I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention Climate Change [Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsamengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomol 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GasRumah Kaea; 8. Peraturan Menteri Dala.tn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk -Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalarnNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dala.tn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); .,',, ' MEMUTUSKAN : Pasal I PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESISELATAN NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG RENCANAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSISULAWESISELATAN

Pasal 1

l. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. 6. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di wilayah Provinsi SulawesiSela tan. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan · Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 8. Gas Rurnah Kaea yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yangterkandung dalam atmosfer yang memberi efek rumah kaca terdiridari karbon dioksida (C02). metana (CH,) dan dinitrogen oksida (N20). 9. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentudalam jangka waktu tertentu. 10. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untukpelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak L Ketentuan pasal 1 angka 1 , angka 8, angka 9, angka 10, angka 1 1 , angka 12, angka 13, angka 14, diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut: ' Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012.Nomor 59) diubah sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59Tahun 2012 tentang RencanaAksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah KaeaMenetapkan ·,,:'I'I !!' 'Ii''!',,I'":11.,1.t menjadi yang Pemerintahan '" �� <.,'• ' . ' -. Urusan Pasal I ' MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESISELATAN NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG RENCANAAKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSISULAWESISELATAN penyelenggaraan dalam Pasal l Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi SelatanPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selat.an. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di wilayah Provinsi SulawesiSela tan. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.7.8.5.6.l.2.3.4. kewenangan daerah.Gas Rumah Kaea yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer yang memberi efek rumah kaca terdiri dari karbon dioksida (C02), metana (CH,) dan dinitrogen oksida (N20). Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentudalam jangka waktu tertentu. 10. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea yang l , Ketentuan pasal l angka l , angka 8, angka 9, angka l O, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59Tahun 2012 tentang RencanaAksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea - . Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012.Nomor 59) diubah sebagai berikut: Menetapkan selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untukpelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak '

(3)Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu: [,jii.,,, energi dan transportasi;pengelolaan limbah;kelautan dan perikanan; dan kegiatan pendukung lain. 0 ·. f.c.a. sumber dan potensi penurunan emisi GRK, merupak:an identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumberdan serapan emisi GRK berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral; b. baseline BaU (Business as Usuaij emisi GRK, merupakan e.d. perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-

Pasal 2

(1)RAD-GRK disusun untukjangka waktu perencanaan sampai dengantahun 2030.
(2)Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang: . � a. pertaruan, petemakan dan perkeburian; b. kehutanan; 13. Mitra Pembangunan adalah organisasi non profit di luar pemerintahan yang membantu dan mendukung pemerintah daerahdalam pelaksanaan RAD-GRK dari segi pendanaan. 14. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non profit di luar pemerintahan yang membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAD-GRK.langsung menurunkan ernisi GRK sesuai dengan target pembangunan daerah. 11. Pernantauan, Evaluasi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut PEPadalah kegiatan untuk mengetahui capaian pelaksanaan mitigasi dan mengukur penurunan emisinya. 12. Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karban yang selanjutnya disebut Pokja PRK adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerahuntuk membantu pelaksanaan koord.inasi antar bidang yang terlibatdalam pelaksanaan RAD-GRK. 2. Ketentuan Pasal 2 ayat
(1), ayat
(2), dan ayat
(3)diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: r" - ,w- -- '"" ·"" =. , "' :N"' ?"· · "' �;;: "' ·"· - " """' "' � -"'' � , ._,_,, ,,.� - -------- - · -- � ..... ...... �- ---, .... � -· . 5 . ''/.\•f'I c . d . e . bid an g y an g t e l ah d i i d e n t ifi kas i d a l am kurun w a k t u tah un 2 0 1 0 - 2 03 0 ; u s u l an r e n c an a ak s i p enurun a n e mi s i GRK, m e r upakan u su l a n k e gi a tan in t i m au p un k e gi a tan p e n d u kung me l i p u t i : ' L u s u l an - u s u l an ak s i mi t i g a s i y an g be rp o t e n s i d a p at m e n u ru n kan e m i s i G R K ; 2 . po t e n s i pe n u ru n an e m i s i G R K u n tu k s e t i a p ak s i a ta u k e l o m po k ak s i m i ti g a s i y an g d i usu l kan ; 3 . p e r ki r a a n b i a y a m it i g a s i . d an b i a y a pe nu ru n an p e r t o n e m i s i G R K un tu k s e ti a p ak s i y an g d i u s u l kan ; d a n 4 . j an g ka w ak t u p e l a k s an aa n s e ti a p ak s i m it i g a s i y a n g d i i d e n t i fi k: a s i . s ka l a p r i o r ita s d a ri u s ul a n - u s ul an a k s i m iti g a s i t e r p i l i h ; d a n p e l ak s a n a d an s um b e r p e nd an a an k egi a ta n u s u l an ak s i mi ti g a s i RAD - G R K '. ' :i,,·''i'.).,'· 3 . D i an tara B A B IV d a n B A B V d i s i s i pkan l (s a tu ) b a b , y a k ni B AB IVA s e h in gg a be r b un y i se b a g a i b e ri ku t : B A B IV A P E M AN T A U AN , E V AL U A S I D AN P E L APO RAN P a s al S A (' (1 ) P e m an t a u an , e v a l u a s i d a n p e l a p o r an d il a k s an a k a n un t u k m e n g e t a h u i ca p a ian p e l aksan a an k egi a tan RA D - G R K .. . (2 ) G u b e rn ur m e ru p akan p e ja b a t pe l ak s an a d a n k oo r d i n a to r pe l a k s an aan P E P RA D - G R K d i wil a y a h p r o v i n s i . (3 ) K e p al a P D ti n gk a t p r o v i n s i b i d an g t e r k ai t m e ru p a k an p e ja b a t p e l a k s a n a k e gi a ta n P E P RA D - G R K s e s u ai f u n g s i d an k e w e n a ng a n n y a m a s i n g - ma s i n g . (4 ) B u p a ti / W ali k o t a m e ru p a kan p e ja b a t p e l a k s an a d a n k oo r d in a t o r pe lak s an aa n P E P RA D - G RK d i wi l a y a h ka b u p a te n / k o t a . (5 ) K e p al a P D ti ng ka t ka b u p a t e n / ko ta b i d an g te r k ai t m e ru p a k a n p e ja b a t pe l ak s an a k egi a t an P E P RAD - G R K s e s u ai f un g s i d a n k e w e n a ng an n y a m a s i n g - m a s in g . ( 6 ) Pe m a n ta u an d an e v alu a s i d il aku kan d ua k a li dal a m s e t a hun , y ai t u p a d a a kh i r t ri wu l an k e ti g a d an akh ir t r i wu l a n k e e m p a t p a d a tah un b e rj al an . ·.,'itii: I I I 'IIi : P D d e n g an k oo r d in as i P o kj a P RK . ''.,Ii !:1't i•:•"i•,,rill�!,, D i h a p u s . P a s al 7 D o ku m en RAD - G RK , s e ba g ai m ana t e r can tu m d al am Larn p i ran y an g m e ru p akan b a gi an ti d ak t e rp i sahkan dari Pe r a tu ran G u b e m u r i n i . (2 ) ( l ) P a sal 6 ( l ) RAD - G R K d a p a t di k a ji ulan g se c ar a be r k al a s e s u ai d en g an k e bu tu h an d a e r ah s e rta pe r k e m b an g an d in ami k a nas i o nal d an i n t e rn a s i o n al , (2 ) Ka ji ulan g RAD - G R K s e b agaim ana d im ak s u d pa d a a y a t (1 ) dil ak u kan o l e h m a sin g - ma s i n g P D s e rta d ik oo r d in a s ikan d e ngan P o kj a PR K . (3 ) H a s il k a ji u l an g RA D - G R K seb agai man a d i rnak s ud p a d a a y a t (1 ) d il a po r kan o l e h P o kj a P R K k e p a d a K e p al a D a e rah . (7 ) Pe n gumpu l an l a po r an di l a kukan 2 (d u a ) kali yai t u La p o r an A n t ara p a d a mi n ggu ked u a bul an O k to ber dan La p o r an Akh i r p a d a m inggu ked u a b ulan Janu ari tahu n ber iku tn y a . (8 ) Pe m ant a u an , Ev al u a s i d an P e l a po r an d i l ak uk an o l e h m a s i n g - m a sin g , 5 . K e t e n t u an Pa sal 7 ay a t ( 2 ) dih a p u s , s e hin gg a Pa sal 7 be r b u n yi seb a g ai be rik u t : 4 . K e t e n t u an P a sal 6 a y a t (2 ) d an a y at (3 ) d i u b ah, s e hin gg a P a sal 6 b e r b u n y i se b ag ai b e riku t : .' 6 . D i an tara B AB VI d an B AB VI I d is i s i p kan 7 (t u juh ) b ab , y akn i B AB VIA , B AB V I B , B AB VI C , B AB V ID , B AB V l E , B AB V I F d an B AB V I G se hin gg a be r b u n yi s e b a gai be rik u t : BAB VIA ' KOO RD I N AS I KAB UP A TE N / K OTA Pa sal 7 A (1 ) Ka b u p a t e n / k o t a m e n d u k u n g pe l aksanaan RAD - G R K p r o vin s i . (2 ) Pe li b a tan k a b up a t e n / k o ta di k o o r din a s ik an o le h P D y an g m e m b i d an gi u ru s an pe r e n can aan p e m b an gu n an . (3 ) P e m e rin tah Pr o vin s i m e laku kan p e m b in aan k e pad a ka b up a t en / k o ta d alam pe n y u s u n an d an pe i aksan aan RAD - G R K . ,< � -� -'f"f;. �.f'."'} • < Q 'F � ," � _.,._,,,,""' �--,7 � ---a;_ -:,---,, '� :; �� v�� t � / � '.i :, • ••< ·-· � \::·- � ' BABVIB PERGURUAN TINGGI

Pasal 7B

( 1) Perguruan Tinggi dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK menurut kewenangarmya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang secara langsungmaupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK.
(3)· Kegiatan perguruan tinggi yang mendukung pelaksanaan RAD-GRKdapat dilaporkan dalam sistem pelaporan PEP.
(4)Dalam melaksanakan kegiatannya, perguruan tinggi berkoordinasi dengan Pokja PRK.

BAB VIC

MITRA PEMBANGUNAN

Pasal 7C

(1)Mitra pembangunan dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kegiatan yang dapat dilakukan oleh mitra pembangunan adalah kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK, peningkatan kapasitas dan pendampingan . terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. � ·
(3)Dalam melaksanakan kegiatannya, mitra pembangunan berkoordinasi dengan Pokja PRK. BABVIDSWASTAPasal.7D
(1)Pihak swasta dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-ORK menurut kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlak:u.
(2)Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang secara langsungmaupun tidak langsung dapat menurunkan emisi ORK.
(3)Kegiatan swasta yang mendukung pelaksanaan RAD-ORK dapat dilaporkan dalam sistem pelaporan PEP.
(4)Dalam melaksanakan kegiatannya pihak swasta berkocrdinasi dengan Pokja PRK. , 1 ·1 · · •'.I,t I : I,: Pasal 7EBABVIF KERJASAMA :,t::j II ' ! ' ·::,,I ,I' , , I I'I:,,,j:11"' Pasal 7FBABVIE MASYARAKAT
(1)Masyarakat baik sendiri-sendiri maupl.\n berkelompok dan Ormas dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(2)Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang secara langsungmaupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK.
(3)Kegiatan Ormas yang mendukung pelaksanaan RAD-GRK dapat dilaporkan dalam sistem pelaporan PEP.
(4)Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas berkoordinasi dengan PokjaPRK. Pasal 70BABVIG PENDANAAN Pembangunan, Swasta dan Ormas dapat dengan Pemerintah Daerah terkait pendampingan, penelitian, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAE>-GRK.Perguruan Tinggi, Mitra melakukan kerjasama pelaksanaan RAD-GRKKerjasama dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas,
(2)( 1)Pendanaan pelaksanaan RAD-GRK bersumber dari: -, II a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 7. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. " '! 1·I i :I:[ ! I ·1 < I M. NURDIN ABDULLAHGUBERNUR SULAWESI SELATAN, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah ·Provinsi Sulawesi Selatan. .9. Pasal II Ditetapkan di Makassar pada tanggal l'l fE\oRU"'R• .2o.2D SEKRETARIS D RAH PRO NSIS IPL � 'ESISELATAN, Diundangkan di Makassarpada tanggal M fEt;1<uAR1 :lo!<..1, ABD HAYAT BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN LOZO !',en-ta Oe<ev-aL> 100 11 ,,'e LAMPJ:RAN: PERAT'utlNGUBERN1JR SULAWESI SELATANNOMOR : 11 T.i.JJ.I 2,)2tJ TANGGAL 14 r eo rue.r i :.:02v TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERA TURAN GUBERN1JR NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNANEMISI GAS RUMAH KACA PROVINS! SULA WES! SELA TAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI SELA TAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakaog Kaji Ulaog RAD-GRK Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaea (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagaiaktivitas manusia seperti venggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian ciao peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dariradiasi inframerah (panas) dan memantulkan kembah panas yang terperangkap oleh gasrumah kaca dalam atmosfer sehingga mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perubahan ikl im dengan berkomiten untuk menurunkan cmisi gas rumah kaca (GRK) pada tnhun 2020sebesar 26o/o dengan upaya sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional dari koodisi tanpa adanya intervensi aksi mitigas (Business as Urual/BAU). Komitmen tersebut telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No, 61 tahun 201 l 'tentang Rencana Aksi NasionalPenurunan Emisi Gas Rumah Kaea (RAN-GRK), Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No 61 Tahun 2011 bahwa aksi penurunan emisi GRK tidek hanya dilakukan padatingkat pusat saja, ruunun pemerintah provinsi juga dituntut berkontribusi dalam aksi penurunan emisi GRK. Peran serta daerah dalam penurunan GRK tersebut dituangkandalam Rencana Aksi Daerah Penurunan emisr GRK (RAD-GRK) yang merujuk pada ' - dokumen RAN-GRK, Tindak lanjut dari implemcntasi Perpres No, 61 Tahun 201 I adalahdilakukannya penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea diProvinsi Sulawesi Selatan dengan penetapan Peraturan Gubemur No. 59 Tahun 2012. Rencanaaksi yang disusun oleh daerah berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi dalam mengurangi emisi GRK. Dokumen RAD-GRK tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi rencana aksi praktis, terukur danterpadu untuk periode 2010 hingga 2020, Aksi mitigasi yang ditctapkan dalam RAD-GRKdiharapkan sesuai clan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstradan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Pembiayaan aksi mitigasi RAD- ,, I,,,,:" I I,I1! II' ' I,'1:'1,1 -� --- � -�� - � - ---·· � -,, � GRK berasal dari pendanaan pembangunan di Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasra dan 1•,; clana masyarakat. Bantuan intemasional juga ikut berperan dalam pe)aksanaan RAD-GRKrnelalui penyediaan bantuan teknis. Di dalarn dokumen RAD-GRK, ditetapkan lima (5) bidang yang menjadi prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu bidang penggunaan lahan, bidang pertanian,bidang energi, bidang trensportaaiadan bidang pengelolaan limbah serta satu bidang tambahan yaitu bidang kelautan dan pesisir, Untuk mendukung kelima bidang prioritastersebut ditetapkan pula beberapa kegiatan pendukung yang bertujuan untuk memperkuatkerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas dan dukungan penelitian yang relevan. Rencana aksi yang disusun daJam RAD-GRK juga mempertimbangkan prioritas dan ' prinsip-prinsip pembangunan nasional, potensi mitigasi dan kelayakan dalam masing-masing bidang serta sumber pembiayaan. Selain itu juga memperhatikan prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam keseimbangan aspek ekonumi, sosialdan lingkungan. !jII Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan secara dinamis terjadi pada tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitasimplementasi aksi mitigasi emisi GRK yang relevan perlu dilakukan kaji ulang terhadapRAD-GRK. Beberapa ha! yang mendasari kebutuhan kaj i ulang RAD-GRK adalah perubahan tata pemerintahan terkait perubahan iklim termasuk bergabungnya KementerianLingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, diintegrasikannya fungsi DNPI danBadan REDD++ ke dalam KLHK, adanya perubahan kebijakan nasional yang akanberimplikasi terhadap target pennrunan emisi GRK, perubahan metode perhitungan, adanya rekomendasi-rekomendasi hasil pembelajaran pelaksanaan RAD-GRK dan � perkembangan dinamika intemasional yang mengharuskan setiap negara untuk meningk:atkan upaya penanganan isu perubahan iklim. Dalam skala intemasional, pertemuan negara yang tergabung dalam UNFCC COP- 21 menghasilkan dokwnen Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 '[ahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention Oft Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa MengenaiPerubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia untukmenurunkan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) pada tabun 2030 sebesar 29% dengan upayasendiri, clan hingga 41 % dengan bantuan dan kerjasama internasional. Komitmen tersebut diukur dari proyeksi Business as Usual (BAU} Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional-Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan 'I ' II sencena Alesi Dae rah Penurunan Emlsi Ga � Rum ah Kaea Prov. sctset 2030 I 2 III Persetujuan Paris, NOC Indonesia kirnnya perlu ditetapkan secara berkaJa. Pada periodepertarna, target NOC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama intemasional dari kondisi tanpa ada aksi (Business as Usual) pada tahun 2030 yang akan dicapai antara lain melalui bidang penggunaan lahan, bidang energi termasuk transportasi, bidang pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk, d<lp bidang pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Co,iference of Parties (COP). Secara nasional target penurunan emisi pada tahun 7030 berdasarkan NDC adalah sebesar834 juta ton C02eq pad a target unconditional (CM I) dan sebesar I. 081 juta ton CO,eq pada target conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukanberbagai aksi mitigasi pada semua bidang oleh penanggung jawab aksi mitigasi. Target penurunan emisi dibagi ke tiap bidang yaitu bidang penggunaan lahan dengan target penurunan sebesar 17 ,2o/o, bidang energi target penurunan sebesar 11 %, bi dang pertanian target penurunan sebesar 0,32%, bidang industri target penurunan sebesar O, lOOAI, dan target penurunan sebesar 0,38% pada bidang pengelolaan limbah.1.2 MaksudRAD-GRK disusun dengan maksud untuk mertjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD), swasta clan masyarakat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsungdan tidak langsung bisa menunmkan emisi gas rumah kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu RAD-GRK dapat menjadi pengarah dalam prioritas program pembangunansesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dalt,, pengurangan emisi GRK. RAD-GRK dapat mendorong terwujudnya koordinasi para pihak, integrasi program dan sinkronisasi rencana pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan PemerintahKabupaten/Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, mendorong kerjasama dan kemitraan antar Pemerintab Provmsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta parapihak lainnya seperti swasta dan masyarakat dalamrangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. ,.1:,1It'iii I 'I. I II' I-,,,i M. NURDIN ABDULLAH Untuk memastikan pelaksanaan RAD-GRK ini berjalan sesuai yang direncanakan maka Pernantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dilakukan oleh rnasing-masing PerangkatDaerah secara berkala, berjenjang dan tepat waktu. Pelaksanaan PEP dilakukan pula sebagai bahan analisis dalam perumusan masalah dan kendala pelaksanaan untuk menjadiumpan balik perbaikan dalam merespon dinarnika perubahan yang terjadi agar dapat dilakuk.an penyesuaian strategi pelaksanaan aksi mitigasi untuk pencapaian target penurunan emisi ORK di tahun 2030. Dernikian Rencana Aksi Daerah Penurunan Emlfsi Gas Rumah kaca ini disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Aksi ini berisi arahan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung <Japat memuunkan emisi gas rumah kaca dengan target penurunan emisi GRK yang ditetapkan sebesar 5,6% di tahun 2030. Dalampelaksanaannya, pelibatan aktif para pihak dari pemerintah, swasta, sekolah, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, mitra pembangunan serta rnasyarakat dan organisasi mssyarakat dilakukan secara berjejaring dan berkelanjutan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 'II,, 5. PENUTUP Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rum ah Kaea Provinsi Sulawesi Se Iatan merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk turut berpartisipasi dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampakperubahan iklim yang terjadi. =- � -- � ..� ·- · --- -- -- - �� -- ' :-« - � ,, ,=- - � --·«.«.« - ,«.«--- �� , · --·- - -- .. - - - � - �� ---- � -----<_,-"{"- � < < ' 'I1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…