DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 123 Tahun 2017

Nomor: 123
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan SALINAN Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 639);
7.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9.Kendaraan bermotor u bah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
11.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokkan :

a.Kendaraan Bermotor selain Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
b.Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

a.mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
b.mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
c.mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
d.mobil roda tiga;
e.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
f.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

(1)Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan H PU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama Bulan Desember Tahun 2016.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
2. b.Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB untuk kendaraan bermotor jenis pick up, light truck dan truck sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini adalah NJKB harga dasar (chasis cabin) yang belum ditambahkan nilai jual ubah bentuk.
(3)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
5. e.Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
6. f.Pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
7. g.Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
8. h.Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
9. i.Light Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
10. j.Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diberikan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diberikan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 9

(1)Persyaratan untuk mendapatkan pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah :
1. a.kendaraan angkutan umum orang atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang,
2. b.memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang/Izin Trayek/Kartu Pengawasan/Pengendalian; dan
3. c.memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Persyaratan untuk mendapatkan pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah :
1. a.kendaraan bermotor angkutan umum barang atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
2. b.memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku
3. c.Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan (SITU SIUP) bergerak di bidang angkutan umum barang dan/atau orang.
(3)Apabila persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan PKB dan BBN-KB kendaraan pribadi sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari dasar pengenaan sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 10

(1)Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang untuk pendaftaran baru, mutasi masuk dan perubahan status dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) untuk dapat memperoleh pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Kendaraan bermotor angkutan umum yang akan melakukan perubahan status menjadi kendaraan pribadi, dikenakan selisih pembayaran PKB dari Plat Kuning (umum) ke Plat Hitam (pribadi) terhitung mulai tanggai ditetapkan sampai dengan tanggai jatuh tempo berikutnya

Pasal 11

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan H PU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2016.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…