DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : TUJUAN DAN JENIS USAHA BUMDesA BAB IV : KELEMBAGAAN BAB V : BAGI HASIL USAHA BAB VI : KERJASAMA BAB VII : PENGELOLAAN BARANG BAB VIII : PENGUATAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 5

Tujuan Pembentukan BUMDes:

a.meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berkeadilan;
b.mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
c.mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir; dan
d.menciptakan lapangan kerja yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. - 1 2 -

(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, dapat berupa perorangan dan/atau badan usaha.
(3)Kerjasama antar 2 (dua} BUMDes atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 19

( 1 ) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 dibuat dalam naskah Perjanjian Kerjasama.

(2)Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
1. a.subyek kerjasama;
2. b.obyek kerjasama;
3. c.jangka waktu;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.pendanaan;
6. f.keadaan memaksa;
7. g.penyelesaian permasalahan; dan
8. h.pengalihan.

Pasal 20

Naskah Perjanjian Kerjasama yang dilakukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat ( 1 ) , disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 4 (empat belas) hari sejak tanggal ditandatangani.

(2)Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris atau Penasihat.

BAB VIII

PENGUATAN

Pasal 22

( 1 ) Penguatan Badan Usaha Milik Desa, dapat berupa;

a.penguatan untuk keterampilan usaha berupa antara lain pengelolaan keuangan, administrasi, dan peningkatan pelayanan;

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…