ayat
(1)ditetapkan oleh Gubemur yang pelaksanaannya dilakukan oleh KepalaDinas berdasarkan usulan tim provinsi.
(2)Usulan data pendukung lndeks 'K' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2(dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K'.
(3)Hal -hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan lndeks "K" sebagai berikut:
., a. harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaanmerupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) SulawesiSelatantermasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan Invoice CPO dan PK pada periode l(satu) minggu sebelumnya; b. apabilaharga CPO dan atau PK terjadi deviasi diatas 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapasawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pernasaran bersama milik badan usaha Ii:',,\I11:,,.i,IIr.,1·ti.,::I,,i1:•' !. I I •• :i ..I,Ii1I�I • I.i I :II l ;:r...1,1'i,·l . ' �'' ·, . . ' -- ,.", . - ' '-" Negara; - '", "-.-�·�·,:. ' .·,,,· - ' --="-�-------=-?.---���. - 7.:"?' .-!i'-;' ---? s:-� � "7'. � ,-.,,----s ·�� -- ,- --.-__ ----����---��--�=-'-�- -�" " __ ,.��---- ,'j • ,· . r • c. perusahaan yang tidak melakukan · . kontrak penjualan CPO dan/ atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakanperusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi; d. apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data; e. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klariftkasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks "K" dengan menggunakan ·indeks "K" rata - rata perusahaan :;ang ikut pada periode yang bersangkutan; f. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan / atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Timditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan; g. perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitraplasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapanIndeks "K" dan duduk sebagai anggota Tim; h. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "I{" harus mempunyai kewenangan ata� ���-a peru sahaan yang bersangku tan; dan i. apabilaterdapat usulan lndeks "K" perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila basil klarifikasi dapat diterirria, maka Tim Provinsi tetap menyertakan Indeks "K" perusahaan terse but dalam perhitungan nil'l..i rata - rata tertimbang Indeks "K"' Provinsi jika tidak memenuhi maka rnenggunakan datarata - rata Indeks "K" Tim Provinsi. BAB III PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA '\ 1