DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 138 Tahun 2017

Nomor: 138
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 103), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Keija Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 103), diubah sebagai berikut:
1.Diantara huruf k dan huruf 1 ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf kl, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubemur melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan daerah.
(2)Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan 3 dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang koordinasi pelaksaaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan daerah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka koordinasi pelaksaaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan daerah;
4. d.pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi pelaksaaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan keprotokolan terhadap pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Anggota DPRD Provinsi, dan pejabat lainnya yang melaksanakan tugas dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya, serta Provinsi Bali dan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya serta lembaga non pemerintah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya, serta Provinsi Bali dan sekitarnya dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan 4 pemerintahan dan pembangunan Daerah;
9. i.melaksanakan pengelolaan anjungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta;
10. j.melaksanakan pelayanan umum dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi pelaksaaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
11. k.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya, serta Provinsi Bali dan sekitarnya; k1. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah, meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan asrama, serta monitoring dan evaluasi;
12. l.melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan bidang tugas Badan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan daerah;
14. n.menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum. perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Badan;
15. o.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
16. p.menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bah an perumusan kebijakan; dan
18. r.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 2.antara huruf i dan huruf j ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Seksi Pelayanan Dan Protokol dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan fasilitasi pelayanan dan keprotokolan dalam mendukung pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi sesuai lingkup tugas Badan. 5
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Dan Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Dan Protokol untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelayanan dalam rangka menunjang pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta lembaga nonpemerintah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya;
7. g.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi keprotokolan dalam rangka menunjang pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta lembaga nonpemerintah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya;
8. h.melaksanakan pelayanan umum dalam rangka menunjang pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta lembaga nonpemerintah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya;
9. i.melakukan pelayanan akomodasi tamu sesuai prosedur yang telah ditetapkan; il. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah, meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan asrama, serta monitoring dan evaluasi;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
11. k.menilai kineija pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Dan Protokol serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. m.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 6 bidang tugasnya. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 11 September 2017 GUBERNUR SULAWESI SELATAN TTD DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH. Diundangkan di Makassar Pada tanggal 11 September 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TTD Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 139

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…