DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk wisata dibutuhkan upaya pembangunan industri pariwisata daerah, utamanya dalam bentuk usaha daya tarik wisata dan usaha wisata bahari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Kawasan Destinasi Wisata Bahari di Pulau Lae-Lae Kota Makassar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan SALINAN Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN DESTINASI WISATA BAHARI DI PULAU LAE-LAE KOTA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup,serta pertahanan dan keamanan.
3.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5.Industri Pariwisata Daerah adalah Usaha Pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Daerah.
6.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
8.Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata
9.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10.Usaha wisata bahari yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan pantai.
11.Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut.
12.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Pulau Lae-Lae.
13.Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Lae- Lae.
14.Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
15.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan kawasan destinasi wisata bahari di Pulau Lae-Lae guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor wisata.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan destinasi wisata bahari di Pulau Lae-Lae.

Pasal 3

Batasan ruang pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di perairan laut Makassar dengan posisi koordinat 5°08'14.9"S dan 119°23'35.3"E, dengan luasan sekitar 12,11 ha (dua belas koma sebelas hektar) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar;
b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pembangunan kawasan pariwisata di Pulau Lae-Lae yang meliputi penyediaan fasilitas pariwisata dan penataan Pulau Lae-Lae.
(2)Penyediaan fasilitas pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mewujudkan kawasan pariwisata Pulau Lae-Lae sebagai kawasan destinasi wisata bahari melalui perluasan pantai, pengembangan daya tarik wisata, dan peningkatan amenitas pariwisata.
(3)Penataan Pulau Lae-Lae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengoptimalkan potensi Pulau Lae-Lae sebagai destinasi wisata melalui pembangunan kawasan destinasi wisata bahari.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 5

Pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae meliputi:

a.pembangunan destinasi wisata bahari yang terintegrasi dan berkelanjutan;
b.penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari Pulau Lae- Lae; dan
c.peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

Pembangunan destinasi wisata bahari yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.pembangunan kampung wisata dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata alam dan wisata buatan; dan
b.peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata di Pulau Lae-Lae.

Pasal 7

(1)Pembangunan kampung wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.penyusunan rencana pengembangan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae;
2. b.pengembangan potensi daya tarik wisata alam dan wisata buatan; dan
3. c.penyediaan fasilitas pariwisata Pulau Lae-Lae.
(2)Peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.pembangunan dan peningkatan kualitas dan kondisi jalan;
2. b.pembuatan jalur pejalan kaki, jalan setapak, jalur sepeda, dan tempat parkir; dan
3. c.pembangunan sistem jaringan utilitas.

Pasal 8

(1)Pembangunan sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pembangunan jaringan air minum;
2. b.pengelolaan air limbah;
3. c.pengelolaan persampahan;
4. d.penyediaan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
5. e.penyediaan jaringan telekomunikasi; dan
6. f.penyediaan jalur evakuasi bencana.
(2)Pembangunan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan non-perpipaan yang terdiri atas:
1. a.penyediaan fasilitas air siap minum;
2. b.pengolahan air laut melalui proses desalinasi dengan teknologi membrane (sea water reverse osmosis); dan
3. c.pembangunan bak penampungan air hujan.
(3)Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang terdiri atas:
1. a.subsistem pelayanan dan pengumpulan; dan
2. b.subsistem pengolahan terpusat skala perumahan.
(4)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.sistem pengelolaan sampah lingkungan yang berbasiskan prinsip pendaurulangan, penggunaan kembali dan pengurangan sampah (recycling, reuse dan reduce);
2. b.tempat penampungan sementara; dan
3. c.fasilitas perahu pangangkut sampah yang dioperasikan di pesisir kawasan wisata maupun pesisir Pulau Lae-Lae.
(5)Penyediaan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan.
(6)Penyediaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pembangunan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang dilengkapi dengan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik.
(7)Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pembangunan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara.

Pasal 9

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari Pulau Lae-Lae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.perluasan kawasan pantai;
b.pengembangan daya tarik wisata; dan
c.peningkatan amenitas pariwisata.

Pasal 10

(1)Perluasan kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara pembuatan anjungan dan pelebaran pantai dengan cara pengurugan dengan pasir.
(2)Pembuatan anjungan dan pelebaran pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembuatan anjungan dan pelebaran pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diajukan permohonan izin ke Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…