DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN DAN REVITALISASI BAB III PERMODALAN BAB IV KELEMBAGAAN DAN USAHA BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Perberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. 10.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 337); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kecamatan.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan
10.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
11.Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya mewakili penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Koperasi agar tercapai efektivitas dalam proses pembentukan dan pengembangan koperasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan ekstrem, meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mendukung ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi dari Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.satuan tugas;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa serta perangkat kelurahan bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 5

(1)Dalam hal percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi, Gubernur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua
2. b.wakil ketua
3. c.sekretaris
4. d.anggota : : : : Gubernur; sekretaris Daerah; kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan kepala Perangkat Daerah terkait.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
3. c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
1. a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
2. b.tingkat partisipasi anggota;
3. c.volume usaha Koperasi;
4. d.manfaat ekonomi bagi anggota; dan
5. e.kendala yang dihadapi.
(3)Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten/Kota.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 08 Agustus 2025 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, £ ANDI SUDIRMAN SULAIMAN Diundangkan di Makassar pada tanggal 08 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ¢ JUFRI RAHMAN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 14

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025