DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK BAB IV TATA CARA PENETAPAN LAHAN, PERSYARATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN PEMBERIAN INSENTIF BAB V TATA CARA PENCEGAHAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BAB VI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI ORGANIK BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 323); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8.Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
9.Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PO adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produktransgenik.
10.Pengembangan Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
11.Pelaksanaan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam pengembangan Pertanian Organik yang dimulai dari perencanaan, operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporannya.
12.Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk nonpangan).
13.Kawasan Organik adalah hamparan sebaran usaha Pertanian Organik yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun prasarana dan sarana.
14.Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh produk Pertanian Organik untuk meningkatkan produksi.
15.Pengendali Hama dan Penyakit adalah zat yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu produk Pertanian Organik.
16.Probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain/inangnya.
17.Sertifikasi adalah pemberian jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.
18.Lembaga Sertifikasi Produk Organik yang selanjutnya disingkat LSPro adalah Lembaga nasional atau asing berkedudukan di Indonesia yang bertanggungjawab untuk menyertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” karena diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia sistem pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
19.Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan Pertanian.
20.Kelompok Tani adalah sekumpulan Petani/Peternak/Perkebunan yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
21.Komoditas adalah produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya.
22.Tanaman adalah sumberdaya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
23.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
24.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebahagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
25.Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
26.Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
27.Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem Pertanian Organik.
28.Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PSPPO adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam produksi Pertanian Organik.
29.Pestisida adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi organisme penggangggu tumbuhan.
30.Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak.
31.Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong kepada para pekerja/orang agar dalam diri mereka timbul semangat besar untuk meningkatkan produkvitas kerjanya dalam organisasi.
32.Subsidi adalah bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
33.Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu kejadian.
34.Rencana Pengembangan adalah target atau sasaran yang diharapkan dicapai dalam pelaksanaan pengembangan Pertanian Organik dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi setiap orang, badan hukum, dan Pemerintah Provinsi dalam PPO;
b.mendukung penyediaan pangan yang aman dan sehat; dan
c.mendorong terciptanya PO terpadu dan berkelanjutan di Provinsi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyusun perencanaan PPO berdasarkan komoditas, lahan, dan PSPPO.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penyusunan rencana PPO terdiri atas:
1. 1.rencana pengembangan;
2. 2.rencana kebutuhan dan penyediaan prasarana dan sarana; dan
3. 3.pelaksanaan PPO.
b.tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan dan pemberian insentif;
c.tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
d.kelembagaan sertifikasi Organik;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pendanaan; dan
g.sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

(1)Rencana PPO dilakukan untuk kelompok komoditas:
1. a.tanaman pangan;
2. b.hortikultura;
3. c.perkebunan;
4. d.peternakan;
5. e.perikanan budidaya;
6. f.hasil hutan bukan kayu; dan
7. g.PO terpadu.
(2)Prioritas PPO dilakukan terhadap komoditas yang produktif dan memiliki nilai ekonomi tinggi dengan memperhatikan potensi yang ada di Provinsi.

Pasal 6

(1)Lahan PPO diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai, daerah sentra produksi dan daerah lain yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai komoditas.
(2)Lahan PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada lahan terpisah dengan pertanian konvensional untuk menjamin keberhasilan.
(3)Lahan PPO sebagai kawasan Organik ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah.

Pasal 7

(1)Rencana pengembangan kawasan Organik memperhatikan aspek tata ruang, karakteristik lahan dan penerapan teknologi yang sesuai.
(2)Rencana dan target luas PPO untuk masing-masing kelompok komoditas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Setiap unit usaha yang melaksanakan PO, wajib menggunakan Sarana Produksi Organik.
(2)Jenis Sarana Produksi yang dibutuhkan dalam PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Benih Tanaman;
2. b.Benih Hewan;
3. c.Nutrisi;
4. d.Pengendali Hama dan Penyakit;
5. e.inokulan;
6. f.Pakan dan suplemen herbal;
7. g.probiotik; dan
8. h.kandang.
(3)Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:
1. a.wajib merupakan benih yang diproduksi dari PO;
2. b.dalam hal tidak tersedia benih yang diproduksi dari PO, sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
  1. 1.pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis;
  2. 2.benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintetis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintetis;
  3. 3.media benih tidak menggunakan bahan sebagai berikut: a) urea; b) single/double/triple super phosphate; c) amonium sulfat; d) kalium klorida; e) kalium nitrat; f) kalsium nitrat; g) pupuk kimia sintetis lain; h) EDTA chelates i) zat pengatur tumbuh sintetis; j) biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis; dan k) semua produk yang mengandung GMO.
3. c.tidak boleh berasal dari rekaya genetika.
(4)Benih Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
1. a.bibit ternak berasal dari ternak yang dipelihara secara organik atau sesuai dengan sistem pangan organik;
2. b.tidak menggunakan bibit ternak yang berasal dari hasil rekayasa genetika yang dibuktikan dengan sertifikat;
3. c.dalam hal tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pada tahap awal dapat menggunakan bibit ternak nonorganik;
4. d.pengelolaa peternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit secara progresif, menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapetika (termasuk antibiotik) kimia murni, tidak diperkenankan menggunakan pakan ternak yang berasal dari binatang yang sejenis (misal tepung daging, tepung tulang) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.
(5)Nutrisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah unsur Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih diutamakan yang diproduksi sendiri oleh kelompok tani.
(6)Pengendali hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah unsur hayati atau nabati.
(7)Inokulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah inokulan yang diijinkan sesuai kaidah PO.
(8)Pakan dan suplemen herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Pakan Organik dan suplemen herbal yang diberikan kepada ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah kandang dengan sistem pemeliharaan dan pemanfaatan limbah menjadi energi termanfaatkan.
(10)Rencana kebutuhan jenis Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. .

Pasal 9

(1)Jenis prasarana dan Sarana Produksi yang dibutuhkan dalam pengembangan PO meliputi:
1. a.alat, mesin dan bahan prapanen, panen, pascapanen maupun pengolahan hasil dan pengolahan limbah;
2. b.kandang; dan
3. c.kolam.
(2)PSPPO harus terpisah dengan prasarana dan Sarana Produksi untuk pertanian konvensional.
(3)Dalam hal tidak tersedia PSPPO, dapat mempergunakan alat yang sama tetapi telah dilakukan upaya pembersihan/pencucian/perlakuan lainnya untuk mencegah kontaminasi.

Pasal 10

(1)Dinas menjamin ketersediaan PSPPO sesuai kaidah PO.
(2)Penyediaan PSPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara insitu dan/atau mengutamakan produksi lokal.
(3)Dalam hal ketersediaan prasarana dan Sarana Produksi di lokasi (insitu) tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat menggunakan produk luar wilayah maupun import dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan rencana kebutuhan.
(4)PSPPO yang dihasilkan untuk diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan, serta mendapatkan izin edar dari instansi yang berwenang, terkecuali prasarana dan Sarana Produksi yang dihasilkan dan hanya dipergunakan sendiri dan/atau antar petani dalam kelompok PO.
(5)Penyediaan PSPPO dapat melalui:
1. a.hibah/bantuan pemerintah dan/atau lembaga lainnya;
2. b.swadaya petani;
3. c.pinjam pakai;
4. d.sewa; dan
5. e.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dalam penyediaan PSPPO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
(7)Mengutamakan PSPPO bersumber dari potensi lokal yang ada.

Pasal 11

(1)Setiap unit usaha yang melaksanakan budidaya PO wajib menerapkan kaidah PO dalam setiap tahapan proses produksi.
(2)Penerapan PO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikat Organik.
(3)Pembukaan dan pengelolaan lahan PO memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan konservasi lahan dengan tidak melakukan pembakaran dan penggunaan bahan kimia.
(4)Setiap unit usaha yang melakukan budidaya PO wajib menggunakan PSPPO yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5)Setiap unit usaha yang melakukan budi daya PO harus menggunakan sumberdaya air yang bersih dan tidak tercemar.
(6)Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan pengelolaan air.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…