DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 152 Tahun 2017

Nomor: 152
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) RAD-PG merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pangan dan gizi Daerah untuk periode 2017-2019. (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RAN-PG. (3) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan pangan dan gizi, maka disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2017-2019. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusa t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 251);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Tahun 2017 Nomor 6)
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 3 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5.Rencana Aksi N a sio nal Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 4

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN

Pasal 2

(1)RAD-PG merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pangan dan gizi Daerah untuk periode 2017-2019.
(2)RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RAN-PG.
(3)Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(4)Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Pangan dan Gizi Sebagai Intervensi Pembangunan;
3. c.BAB III Rencana Aksi Multisektor;
4. d.BAB IV Kerangka Pelaksanaan;
5. e.BAB V Pemantauan dan Evaluasi;
6. f.BAB VI Penutup; dan
7. g.Lampiran yang terdiri atas indikator kinerja utama/output dan matriks anggaran indikatif.

Pasal 3

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam 5 (lima) pilar meliputi:

a.perbaikan gizi masyarakat;
b.peningkatan aksebilitas pagan yang beragam;
c.mutu dan keamanan pangan;
d.perilaku hidup bersih dan sehat; dan
e.koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan kegiatan dan instrument sinergi berbagai lembaga di Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan untuk upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh Gubemur.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG diiaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubemur membentuk Tim RAD-PG.
(2)Tim RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
(3)Susunan Tim RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Gubemur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
2. b.perubahan KSPG; dan/atau
3. c.perubahan RAN-PG.
(2)Hasil peninjauan kembali RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Gubemur untuk melakukan perubahan RAD-PG.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dapat dibebankan pada:

a.Anggaran pendapatan dan belanja negara
b.Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 6

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 06 NOVEMBER 2017 GUBERNUR SULAWESI SELATAN TTD DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH. Diundangkan di Makassar Pada tanggal 06 NOVEMBER 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, TTD Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 153

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…