DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

- Pasal yang diubah dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2008 - Tugas Pokok dan Fungsi

Isi peraturan

Pasal 7

( 1 ) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. d.membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
7. g.menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
8. h.melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
9. i.meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut; J . mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
10. k.mengelola pembayaran gaji pegawai;
  1. 1.melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
11. m.melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
12. n.melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
13. o.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
14. p.menyusun realisasi perhitungan anggaran;
15. q.mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
16. r.menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan;
17. s.menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
18. t.melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
19. u.mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan; - 1 1 - BABV BIDANG PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri atas :

a.Sub Bidang Kajian Potensi Penanaman Modal; dan
b.Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pasal 10

(1)Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan penanaman modal untuk mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
1. a.pengoordinasian penanaman, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
2. b.pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
3. c.penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal;
4. d.pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
5. e.pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, melalui peningkatan kemitraan, peningkatan daya saing, penciptaan persaingan usaha yang sehat, serta penyebaran informasi yang seluas luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
6. f.pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat lunak, infrastruktur jaringan dan perangkat keras informasi penanaman modal; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; - 2 1 -

Pasal 22

( 1 ) Bidang Pengendalian dan Pengawa-san dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta penggunaan faeilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi :
1. a.pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
2. b.pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
3. c.penerapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
4. d.pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
5. e.pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penan8J!l modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. d.membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan identifikasi dan pendataan perusahaan PMDN/PMA;
7. g.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PMDN/PMA sesuai ketentuan penanaman modal;
8. h.melakukan pengendalian / pengawasan terhadap pelaksanaan usaha patungan / kemitraan dan perubahan-perubahan status PMDN / PMA;
  1. 1.menyusun Laporan Perkembangan Kegiatan Penanaman Modal PMDN / PMA; J . mengadakan pengendalian terhadap realisasi investasi atas Surat Persetujuan PMDN / PMA yang diterbitkan;
9. k.melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi peru-sahaan PMDN / PMA dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal;

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…