DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM 2.OBJEK PENILAIAN KEMBALI 3.KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 4.PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMD 5.T.INDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN 6.MONITORING DAN EVALUASI 7.PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMD 8.PENDANAAN 9.KETENTUAN LAIN-LAIN 10.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kondisi tertentu, berupa perbedaan nilai yang material antara nilai tercatat dan nilai wajarnya, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kembali Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 196 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aset.
7.Unit Kerja adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
8.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah .
9.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
10.Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
11.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Penilai Pemerintah di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat oleh Gubernur serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen .
15.Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.
16.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
17.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
18.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
20.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Penilaian Kembali BMD berupa Aset Tetap.
(2)Penilaian Kembali BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penyediaan data awal;
2. b.inventarisasi;
3. c.penilaian; dan
4. d.penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.

BAB II

OBJEK PENILAIAN KEMBALI

Pasal 3

(1)Objek Penilaian Kembali BMD berupa Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) dilakukan terhadap:
1. a.tanah;
2. b.gedung dan bangunan; dan
3. c.jalan, irigasi dan iaringan, pada Perangkat Daerah sesuai dengan kodefikasi BMD yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
(2)Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.jalan dan jembatan; dan
2. b.bangunan air.
(3)Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMD dilaksanakan terhadap Aset Tetap tersebut pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

a.menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Penilaian Kembali BMD yang menjadi tanggung jawab;
b.melakukan Inventarisasi BMD yang berada pada penguasaannya;
c.melakukan koreksi data dan nilai BMD melalui sistem aplikasi penatausahaan BMD berdasarkan laporan hasil Penilaian BMD;
d.melakukan Rekonsiliasi hasil Penilaian BMD dengan Pengelola Barang; dan
e.melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penilaian Kembali BMD dikoordinasikan oleh Tim Penilai.
(2)Struktur dan susunan keanggotaan serta tugas dan tanggung jawab Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMD

Pasal 6

(1)Dalam Penilaian Kembali BMD, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyediakan data awal BMD yang terdiri atas :
1. a.data BMD yang menjadi objek Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari sistem aplikasi penatausahaan BMD pada masing-masing Pengurus Barang;
2. b.formulir pendataan objek penilaian kembali; dan
3. c.dokumen lain terkait BMD yang diperlukan.
(2)Data awal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.kode barang;
2. b.nama barang;
3. c.nomor urut pendaftaran;
4. d.tanggal perolehan;
5. e.kuantitas;
6. f.harga perolehan;
7. g.akumulasi penyusutan; dan
8. h.nilai buku.
(3)Data awal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.daftar barang pengguna;
2. b.buku barang;
3. c.kartu identitas barang;
4. d.laporan barang pengguna semesteran dan tahunan;
5. e.dokumen kepemilikan BMD;
6. f.dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD; dan
7. g.dokumen lainnya yang diperlukan.
(4)Data awal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang sebelum pelaksanaan Penilaian.

Pasal 7

(1)Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMD melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian BMD.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pengguna Barang dan unsur Pengelola Barang.
(3)Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang terdiri atas:
1. a.Penilai Pemerintah; dan
2. b.Pegawai yang menangani BMD.
(4)Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat meminta bantuan tenaga dari Penilai Independent. untuk menjadi bagian dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk:
1. a.menyusun laporan hasil Penilaian BMD;
2. b.menyampaikan laporan hasil Penilaian BMD kepada Gubernur; dan
3. c.melakukan monitoring atas pelaksanaan :
  1. 1.koreksi data dan nilai BMD hasil Penilaian; dan
  2. 2.rekonsiliasi hasil Penilaian BMD antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.
(6)Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab untuk melakukan pencocokan data awal BMD yang akan dilakukan Penilaian BMD.
(7)Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang bertanggung jawab untuk:
1. a.melakukan pencocokan dan klarifikasi data awal BMD yang akan dilakukan Penilaian BMD;
2. b.mengumpulkan data terkait kebutuhan pengelolaan dan penilaian BMD;
3. c.melakukan Penilaian BMD; dan
4. d.menyusun laporan hasil Penilaian.
(8)Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1)Penilaian BMD dilakukan dengan menggunakan :
1. a.pendekatan data pasar;
2. b.pendekatan biaya; dan/atau
3. c.pendekatan pendapatan.
(2)Penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian Penilaian.
(3)Berdasarkan pertimbangan dalam penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penilaian dilakukan dengan:
1. a.survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali berupa Tanah; dan
2. b.tanpa survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali selain Tanah.

Pasal 9

Pelaksanaan Penilaian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMD.

Pasal 10

Penilaian tidak dilakukan terhadap:

a.BMD yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan dari Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan
b.BMD yang secara fisik tidak ditemukan berdasarkan laporan hasil Inventarisasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017