DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. STANDAR HARGA PEMERINTAH DAERAH 3. KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
13.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Standar Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
6.Satuan Harga adalah Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku di suatu daerah.
9.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
10.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
11.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunnya.
12.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

BAB II

STANDAR HARGA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Standar Harga Pemerintah Daerah meliputi:

a.SSH tercantum dalam Lampiran I;
b.SBU tercantum dalam Lampiran II;
c.HSPK tercantum dalam Lampiran III; dan
d.ASB tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari hasil pendataan harga pasar oleh setiap Perangkat Daerah teknis dan merupakan harga tertinggi.
(2)Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi, pajak, dan pembulatan ke atas dengan ketentuan untuk:
1. a.harga di bawah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibulatkan pada angka puluhan;
2. b.harga antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibulatkan pada angka ratusan; dan
3. c.harga di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibulatkan pada angka ribuan.
(3)Dalam hal terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan/atau terdapat komponen barang dan jasa yang belum tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan penyesuaian Standar Harga Pemerintah Daerah dengan tahapan:
1. a.kepala Perangkat Daerah mengusulkan komponen dan/atau harga satuan kepada tim penyusun standar harga pemerintah daerah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan dokumen pendukung harga;
2. b.tim sebagaimana dimaskud pada huruf a melakukan verifikasi terhadap usulan kepala Perangkat Daerah; dan
3. c.hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti dengan penyusunan penyesuaian standar harga pemerintah daerah.
(4)Penyesuaian Standar Harga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam penyesuaian informasi keuangan daerah dalam SIPD.

Pasal 5

(1)Tim penyusun standar harga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris;
5. e.koordinator; dan
6. f.anggota.
(3)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4)Dalam hal dibutuhkan, susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi perbedaan harga antara ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan belanja mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan mengutamakan harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Juni 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. ZUDAN ARIF FAKRULLOH Diundangkan di Makassar pada tanggal Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI DARMAWAN BINTANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…