DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan motor ketentuan lain lain penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
10.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2 0 1 2 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2 0 1 0 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2 0 1 7 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2 0 1 7 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
13.Peraturan Gubernur Sulawesi Sela tan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar wama kuning.
7.Kendaraan Bermotor Listrik Ber basis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
8.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
9.Bea Batik Nam.a Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/ atau penggunaannya. 1 1 . Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaannya.
14.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah surat yang memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
(4)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
6. f.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

( 1 ) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

(2)Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB ILL

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

( 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2019.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the road}, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

( 1 ) NJKBUB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

(2)NJKB untuk Kendaraan Bermotor jenis Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Light Truck, Truck, Tronton dan Tractor Head adalah NJKB harga dasar ( chasiss cabin) yang belum ditambahkan nilai jual ubah bentuk.
(3)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, baik ubah bentuk, fungsi maupun penggantian mesin sehingga menyebabkan perubahan NJKB, dikenakan selisih PKB dan BBN-KB terhitung mulai tanggal terjadinya perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 7

( 1 ) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefi.sien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefi.sien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
5. e.bus nilai koefi.sien sama dengan 1 , 1 (satu koma satu); dan
6. f.light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

( 1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Pribadi KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2)Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Pribadi KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 9

(1)Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan Kendaraan Bermotor BBNKB Angkutan Umum Barang Khusus KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 10

(1)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 11

(1)Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) adalah:
1. a.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
2. b.memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
3. c.memiliki rekomendasi penerbitan STNK angkutan umum orang;
4. d.memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
5. e.memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) adalah:
1. a.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang khusus atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
2. b.memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum barang khusus;
3. c.memiliki rekomendasi penerbitan STNK Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
4. d.memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
5. e.memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(3)Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, dikenakan PKB dan BBNKB kendaraan pribadi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…