DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAB III PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS BAB V LARANGAN PERJALANAN DINAS BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Gubernur mempunyai kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
14. 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3);
20. 21.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 149);
21. 22.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 76). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Negeri Sipil adalah meliputi PNS dan CPNS.
11.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12.Personil Lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Unsur Masyarakat Tertentu.
13.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non-PNS adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
14.Unsur masyarakat tertentu adalah setiap orang/ representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan.
15.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
16.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
17.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
18.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
19.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat kedudukan.
20.Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
21.Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22.Tempat tujuan pindah adalah daerah atau kota atau lokasi tempat tujuan pindah.
23.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran
24.Unit Kerja adalah UPTD/UPT/Biro/Kantor pada SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
25.Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
26.Kepala SKPD/Unit Kerja adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
27.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada SKPD/unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
30.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
31.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
32.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
33.Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/Istri Pejabat Negara, Suami/Istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Personil Lainnya yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
34.Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD
35.Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara Lumpsum, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transport Lokal.
36.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
37.Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan II untuk kebutuhan perjalanan dinas.
38.Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
39.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40.Hari adalah hari kalender.
41.Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Unit Kerja dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Unit Kerja dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.
42.Konsultasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing dengan maksud untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau penting menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/Unit Kerja.
43.Koordinasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan/atau dalam daerah pada kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing dengan maksud untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/ Unit Kerja.
44.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak kendaraan operasional/ dinas kantor yang digunakan oleh pelaksana SPPD untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah;
45.Batas tertinggi adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
46.Estimasi adalah perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
47.Biaya Pemeriksaaan Kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk Corona Virus Disease 2019 seperti rapid test, PCR test, swab tes, dll

Pasal 2

Asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi:

a.tertib anggaran;
b.efektif dan efisien;
c.transparan;
d.akuntabilitas;
e.tepat sasaran; dan
f.tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.prinsip dan tujuan perjalanan dinas;
b.jenis perjalanan dinas;
c.pelaksanaan perjalanan dinas;
b.biaya perjalanan dinas;
c.larangan perjalanan dinas;
d.pertanggungjawaban perjalanan dinas;
e.pengendalian dan pengawasan.

Pasal 4

(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.menjadi panduan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri.
2. b.mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas secara maksimal yang mendukung keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Prinsip Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
1. a.selektif, perjalanan dinas hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.ketersediaan dan kesesuaian anggaran, perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/ DPPA-SKPD, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan;
3. c.efisiensi, perjalanan dinas hanya dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
4. d.efektif, perjalanan dinas harus disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD/Unit Kerja;
5. e.akuntabel, pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas harus dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
6. f.menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
(2)Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
(3)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. c.pengumandahan (detasering);
4. c.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. d.menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. e.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. f.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
8. g.mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar/izin belajar yang setara Program Diploma/ Program Sarjana/Program Magister/Program Doktor;
9. h.mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
10. i.menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Personil Lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ketempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
(4)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu.
(5)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, diberikan berdasarkan pertimbangan:
1. a.jenis dan strata pendidikan;
2. b.jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
3. c.proporsional; dan
4. d.kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 5, terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas Biasa;
2. b.Perjalanan Dinas Tetap;
3. c.Perjalanan Dinas Dalam Kota;
4. d.Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
5. e.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
(2)Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat yang sifat dan waktunya secara tetap, misalnya perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan kegiatan sejenisnya.
(4)Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun kurang dari 8 (delapan) jam dan minimal 3 (tiga) jam, berdasarkan surat tugas dan , tidak bersifat rutin yang dilaksanakan, antara lain :
1. a.dalam rangka menghadiri kegiatan pengembangan sumberdaya manusia antara lain seperti : seminar/ workshop/ pelatihan/ sosialisasi/ simposium/ lokakarya/forum group discussion/diseminasi dan kegiatan lainnya yang sejenis;
2. b.perjalanan dinas dalam kota dapat juga dibayarkan untuk kegiatan pengumpulan data, penertiban, pengamanan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan di dalam kota.
3. c.Dalam hal perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pemegang kendaraan dinas, maka pelaksana SPPD tidak dapat diberikan biaya transportasi dalam kota;
(5)Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat/rapat kerja dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota tempat kedudukan pemerintah daerah peserta.
(6)Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat/rapat kerja dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara maupun dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta baik dalam wilayah provinsi maupun diluar wilayah provinsi.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan ST dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah ditandatangani oleh:
1. a.Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon I/Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
3. c.Kepala SKPD/Unit Kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III/ Administrator, pejabat Eselon IV/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan PPPK serta Personil Lainnya.
(3)Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lainnya sesuai ketentuan, maka ST untuk perjalanan dinas Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
(4)Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka ST untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
(5)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka ST untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
(6)Khusus untuk Kepala SKPD/Unit Kerja yang domisili kantornya berada di luar Makassar, maka ST untuk perjalanan dinas masing-masing ditandatangani oleh:
1. a.Kepala SKPD atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala SKPD; dan
2. b.Kepala Unit Kerja atas nama Kepala SKPD bagi Kepala Unit Kerja.
(7)Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.
(8)Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan, serta tujuan perjalanan dinas.
(9)Pengajuan ST untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon III/Administrator dan Pejabat Eselon IV/Pengawas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
(10)Pengajuan ST untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon IV/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan PPPK serta Personil Lainnya dapat dilaksanakan apabila mendampingi Pejabat Eselon III dan mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
(11)Persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dalam bentuk disposisi persetujuan pada Nota Dinas atas maksud perjalanan dinas.
(12)ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.dasar surat tugas
2. b.pelaksana SPPD;
3. c.maksud melaksanakan perjalanan;
4. d.batas waktu dan tempat pelaksanaan perintah/ penugasan;
5. e.pembebanan anggaran perjalanan;
6. f.jenis transportasi yang digunakan; dan
7. g.pemberi perintah tugas.
(13)ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
(14)SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
(15)Format ST dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dan ayat (8), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Setiap pelaksanaan tugas kedinasan diluar kantor/ tempat kerja melewati batas kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Biasa, Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota.
(2)Setiap pelaksanaan tugas kedinasan diluar kantor/ tempat kerja dalam wilayah kota kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (3) huruf b, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dan/atau Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota.
(3)Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), diatur sebagai berikut :
1. a.Jika dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, hanya dibayarkan biaya transportasi dalam kota.
2. b.Jika dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari, akan dibayarkan biaya transportasi dan uang harian.
(4)Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didasari pada ST dari pejabat yang berwenang, sedangkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasari pada ST dan SPPD dari pejabat yang berwenang.
(5)Dalam hal perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transportasi dalam kota.
(6)Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
(7)Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri Undangan untuk mengikuti seminar / workshop / pelatihan / sosialisasi / simposium / lokakarya / forum group discussion/diseminasi dan kegiatan lainnya yang sejenis hanya dapat dibayarkan kepada Pelaksana SPPD sesuai jumlah orang yang diundang sebagaimana tercantum dalam surat undangan.
(8)Perhitungan perjalanan dinas dalam kota 8 (delapan) jam sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung mulai berlangsungnya acara sampai dengan selesai.

Pasal 9

(1)ST dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diberikan kepada PNS dan PPPK diluar SKPD/Unit Kerja pemberi ST sepanjang Pelaksana SPPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD, misalnya pendampingan atau konsultasi atau koordinasi atau fasilitasi.
(2)SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Personil Lainnya sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
(3)Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Unit Kerja masing- masing berdasarkan pertimbangan :
1. a.kepentingan dinas;
2. b.tingkat keahlian/keterampilan; dan
3. c.proporsional.

Pasal 10

(1)Dalam hal tertentu pelaksanaan perjalanan dinas dapat pula diberikan kepada suami/istri pejabat negara dan suami/istri Pimpinan DPRD.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. a.bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
2. b.bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang rangkaian kegiatan/programnya melibatkan/ mengikut sertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…