DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan PengawasanPemerintahProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 untuk: a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kotadan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain; dan b. meningkatkan penjaminanmutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANTAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalahProvinsi Sulawesi Selatan.
2.GubernuradalahGubernur Sulawesi Selatan.
3.Bupati/WalikotaadalahBupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4.SatuanKerjaPerangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota di-Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan PengawasanPemerintahProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 untuk:

a.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kotadan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain; dan b. meningkatkan penjaminanmutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, serta pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 4

(1)Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
1. a.pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
2. b.pelaksanaan pengawasan umum dan pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. c.pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. d.pelaksanaan urusan pemerintahan umumdi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. e.peningkatan kinerja SKPD/Unit KerjalingkupPemerintahProvinsi; dan
6. f.percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
(2)Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1), untuk Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.keuangan dan kinerja; dan
2. b.hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik.

Pasal 6

(1)Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjut, apabila Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) danayat (2) tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan PembinaandanPengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Januari 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 2 TAHUN 2016 TANGGAL : 11 JANUARI 2016 TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016. URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 I. UMUM

a.Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh SKPD, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
b.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yang mengatur bahwa Gubernur mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
c.Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan Otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pelaksanaan otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
d.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. II. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI Uraian Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh InspektoratProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016,meliputi:
a.Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
1. 1.Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain : a) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. b) Reviu RencanaKerjaAnggaran; c) Reviu Laporan Keuangan; d) Reviu LaporanKinerjaInstansiPemerintah; e) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; f) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi; h) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; i) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; j) Tugas Pembantuan dan Dana BantuanKeuangan; dan k) Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.
2. 2.Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi : a) Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) PenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiaptriwulan); 3) Pembangunan Zona Integritas; 4) Pengendalian Gratifikasi; 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan 9) Penguatan AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP). b) Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang- undangan tindak lanjutnya; c) Pemantauantindaklanjuthasilpengawasan.
3. 3.Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : a)Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; b) Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; c) Koordinasi program pengawasan; d) Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenaihal- halyang dianggapstrategis di lingkupPemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
b.Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten/Kota, terdiri atas:
1. 1.Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
2. 2.Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraanpemerintahan daerah yang difokuskan pada : a) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa; b) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial; c) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota; d) Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan e) Penyelesaian batas daerah.
c.Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada:
1. 1.Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral;
2. 2.Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017;
3. 3.Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
4. 4.Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. 5.Kebijakan Daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar;
6. 6.Kepegawaian Daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang Pilkada Tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekruitmen serta pemberhentian dalam jabatan. III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN
7. 1.Inspektorat melakukan pembinaan danpengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
8. 2.Dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan danpengawasan Inspektorat Provinsi memperhatikan hal-halsebagaiberikut:
a.Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pembinaan danpengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan.
b.Pembinaan dan pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.
c.Untuk mewujudkan integritas kebijakan pembinaan danpengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi.
d.Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pembinaan danpengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
e.Inspektur Provinsi dapat bertindak untuk dan atas nama Gubernur didalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam pengusutan atas indikasi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
1. 3.Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Provinsi dapat melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.
2. 4.Dalam upaya melaksanakan peran quality assurance dan konsultan/katalisator, Inspektorat Provinsi melakukan Pendampingan untuk SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan membentuk Tim konsultasi untuk SKPD Provinsi dan Kab/Kota.
3. 5.Inspektorat Provinsi menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Provinsi yang dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi dengan didasarkan atas prinsip keserasian,keterpaduan,menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang- ulang,serta memperhatikan efesiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
4. 6.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
a.Inspektorat Provinsi menyampaikan LHP Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri;
b.Inspektorat Provinsi menyampaikan LHP Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Gubernur;
c.Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Inspektorat Provinsi. IV. PENUTUP Demikianlah uraian kegiatan pembinaan danpengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksaanaan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…