DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk Cabang Dinas Pendidikan, masingmasing: (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/10832/Otda Tanggai 15 Desember 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Keija Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Salinan Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan KlasifikasT Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekeijaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk Cabang Dinas Pendidikan, masing- masing:
1. a.Cabang Dinas Wilayah I, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Maros yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Maros dan Kota Makassar bagian utara;
2. b.Cabang Dinas Wilayah II, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Maros dan Kota Makassar bagian selatan;
3. c.Cabang Dinas Wilayah III, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai;
4. d.Cabang Dinas Wilayah IV, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng;
5. e.Cabang Dinas Wilayah V, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba;
6. f.Cabang Dinas Wilayah VI, Kelas A berkedudukan di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. g.Cabang Dinas Wilayah VII, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar;
8. h.Cabang Dinas Wilayah VIII, Kelas A berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah keija pelayanan Kota Parepare, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. i.Cabang Dinas Wilayah IX, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
10. j.Cabang Dinas Wilayah X, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tana Toraja; k. Cabang Dinas Wilayah XI, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah keija pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Toraja Utara; dan
11. k.Cabang Dinas Wilayah XII, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.
(2)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(1)Susunan organisasi Cabang Dinas, terdiri dari:
1. a.Kepala Cabang Dinas;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggi;
4. d.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS CABANG DINAS

Pasal 4

(1)Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemurberdasarkan wilayah kerja.
(2)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi:
1. a.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
2. b.koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
3. c.koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Cabang Dinassebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Cabang Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Cabang Dinas berdasarkan wilayah kerja;
7. e.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
8. f.melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
9. g.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
10. h.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
11. i.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. j.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Cabang Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. k.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yangmempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usahauntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Cabang Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Cabang Dinas;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasikeuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbagianTata Usahadan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggidipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknissebagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan terkait pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter, teknis kelembagaan serta sarana dan prasarana, teknis kurikulum dan penilaian, sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah atas dan fasilitasi pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan masyarakat dan pendidikan tinggi.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggiuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
7. g.melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. j.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggidan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khususdipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknissebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan terkait pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter, teknis kelembagaan serta sarana prasarana, teknis kurikulum dan penilaian, sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan PKPLK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusussebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khususuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
7. g.melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
9. i.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. j.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khususdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsionalpada Cabang Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baikantar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
(2)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masin-masing.
(3)Kepala Cabang Dinas bertanggung)awab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Cabang Dinas, dilaksanakan oleh Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…