DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengajuan, Verifikasi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan pengelola keuangan daerah berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi selain provinsi sulawesi selatan dan kabupaten/kota.
9.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dalam wilayah provinsi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa.
12.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
13.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
17.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
19.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23.Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
24.Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Bantuan Keuangan adalah Dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
27.Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
28.Wilayah adalah wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari wilayah kabupaten, kota, dan desa.
29.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, berdasarkan asas:

a.disiplin anggaran;
b.tertib anggaran;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.keadilan sosial;
e.efektif; dan
f.efisien.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kriteria dan persyaratan serta tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD;
b.bantuan keuangan khusus kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau desa; dan
c.pengendalian, pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan.

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan Khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.
(3)Pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APBD Desa penerima bantuan.
(4)Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak berulang dalam satu tahun anggaran kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Bantuan keuangan yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari kementerian/ Lembaga.

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat

(1)terdiri atas:
1. a.Bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa di dalam wilayahnya.
2. b.Bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada provinsi lainnya, Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;

Pasal 8

(1)Bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan/atau desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
1. a.mendukung visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD; dan
2. b.mendukung program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bukan menjadi kewenangan.
(2)Bantuan keuangan kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
1. a.mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program provinsi; dan
2. b.bantuan dalam rangka penanganan darurat.
(3)Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria:
1. a.surat permohonan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;
2. b.surat keputusan kepala daerah tentang kedaruratan;
3. c.surat pernyataan kepala daerah tentang kedaruratan.

BAB III

PENGAJUAN, VERIFIKASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENYALURAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Kepala Daerah mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Kepala Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Gubernur.
(3)Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.latar belakang masalah;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
5. e.foto dokumentasi; dan
6. f.Rincian Anggaran Belanja (RAB).
(4)Permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.latar belakang masalah;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan; dan
5. e.Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pasal 10

(1)Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan setelah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan/atau Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur.
(2)TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
(3)TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
(4)Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
(5)Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran Bantuan Keuangan Khusus.
(6)Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
(7)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Penganggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…