DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, ASAS, DAN SIFAT BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V KEANGGOTAAN BAB VI WEWENANG BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB IX PENDANAAN BAB X SEKRETARIAT DEWAN PENDIDIKAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur

Menetapkan

menetapkan anggota Dewan Pendidikan di tingkat Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. 8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
7.Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9.Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
10.Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewadahi partisipasi, aspirasi, dan prakarsa masyarakat dalam peningkatan mutu, kualitas, dan layanan Pendidikan dan membentuk Dewan Pendidikan.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewadahi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan prakarsa demi melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan;
2. b.meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. c.menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
4. d.mendukung tercapainya visi dan misi pendidikan di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, PERAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Pendidikan berkedudukan sebagai lembaga mandiri yang profesional untuk mendampingi dan menjadi mitra birokrasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menjadi wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pasal 4

Dewan Pendidikan mempunyai peran sebagai berikut:

a.pemberi pertimbangan (advisory) yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai:
1. 1.kebijakan dan program pendidikan;
2. 2.kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; dan
3. 3.hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
b.pendukung (supporting) yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
c.pengontrol (controlling) yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan; dan
d.mediator (mediating) yaitu melakukan kerja sama dengan:
1. 1.masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
2. 2.menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan, pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Pasal 5

Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 6

Dewan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan; dan
b.menyusun rencana kerja tahunan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Persyaratan anggota Dewan Pendidikan:

a.warga negara Indonesia yang memiliki komitmen terhadap pendidikan;
b.pada saat pendaftaran paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
c.tidak atau sedang menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
d.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum tetap, dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) serta obat-obat terlarang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
e.berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat pendaftaran;
f.diutamakan yang berdomisili di Kota Makassar dan sekitarnya;
g.menyerahkan surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
h.berpendidikan strata 1 (satu) atau lebih tinggi; dan
i.dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal paling banyak 13 (tiga belas) orang, yang terdiri atas tokoh yang berasal dari:

a.pakar pendidikan;
b.penyelenggara pendidikan;
c.pengusaha;
d.organisasi profesi;
e.pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
f.pendidikan bertaraf nasional;
g.pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
h.organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 9

(1)Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.wakil sekretaris;
5. e.bendahara; dan
6. f.bidang-bidang bila dianggap perlu.
(2)Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
(3)Pengurus Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipilih oleh Ketua.
(4)Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.

BAB IV

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Dinas terkait membentuk/menetapkan panitia pemilihan untuk melaksanakan seleksi.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 13 (tiga belas) orang terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah melalui unsur perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan unit kerja yang melaksanakan fungsi pendidikan;
2. b.akademisi;
3. c.praktisi di bidang pendidikan, dapat berasal dari pendidik, dan tenaga kependidikan; dan
4. d.pemerhati pendidikan, dapat berasal dari pakar pendidikan, ulama, asosiasi profesi, dunia usaha, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
1. a.organisasi profesi pendidik;
2. b.organisasi profesi lain; atau
3. c.organisasi kemasyarakatan.
(4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)bertugas:
1. a.menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. b.mengumumkan seleksi calon Anggota Dewan Pendidikan di media cetak dan elektronik;
3. c.melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pendidikan;
4. d.menentukan formulasi penilaian;
5. e.melakukan proses seleksi; dan
6. f.mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait untuk ditetapkan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…