DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENGATURAN UMUM 3. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 4. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 5. PEMBUKUAN 6. PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA 7. PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 8. PEMERIKSAAN PAJAK 9. KEBERATAN DAN BANDING 10. TATA CARA PEMBERlAN KERlNGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 11. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 12. OPSEN 13. KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA 14. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan g-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan [Lernbaran Negara Republik Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); I I. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 335); MEMUTUSKAN: Menirnbang : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan U ndang-U ndang, dengan tidak v mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 1 1 . Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
12.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
13.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Opsen Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15.Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan yang sah.
16.Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Penye rah an Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya. y
20.Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut Peraturan Daerah.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22.Kantor Bersarna Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
23.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
24.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Daerah.
26.Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan Pajak.
27.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Repu blik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas Kendaraan Bennotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
28.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Registrasi dan ldentifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Repu blik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.
29.Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLW adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
30.Surat Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan/atau melaporkan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 3 1 . Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atau dokumen Jain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB , Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLW .
32.Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen Jain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Jain ke Kas Umum Daerah.
33.Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan alas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran Pajak karena jurnlah kredit Pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37.Pengurangan Pajak adalah pengurangan jumlah Pajak yang harus dibayar.
38.Keringanan Pajak adalah pemberian kesempatan untuk menunda dan/atau mengangsur pembayaran Pajak, baik sebagian atau seluruhnya.
39.Pembebasan Pajak adalah pembebasan dari kewajiban pembayaran pokok Pajak dan/atau sanksi adrninistratif.
40.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB LL

PENGATURAN UMUM

Pasal 2

v Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini adalah:

a.PKB;
b.BBNKB;
c.Op sen PKB; dan
d.Opsen BBNKB.

BAB ILL

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(I) Setiap Wajib Pajak yang berdornisili di Daerah wajib melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

(2)Setiap kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib membayar PKB.
(3)Pemungutan PKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
(4)Selaku pemungut PKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pasal 4

(l) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bennotor.

(2)Masa PKB adalah 12 (dua betas) bulan berturut-turut,

Pasal 5

(!) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.

(2)Pendaftaran dilakukan di UPTB/Kantor Bersama Samsat. v

Pasal 6

(1)Wajib Pajak mendaftarkan dan melaporkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SP3D.
(2)Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru, Wajib Pajak harus melunasi PKB atas kendaraan yang telah dimiliki sebelumnya.
(3)SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan subjek Pajak.
(4)Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
(5)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor lnduk Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor lnduk Berusaha.
(6)Dalam ha! Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD dan SKKP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(7)SP3D disarnpaikan paling lam bat:
1. a.sarnpai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan atau pengesahan STNK;
2. b.30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
3. c.30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor pindah dari luar Daerah;
4. d.30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peru bahan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dalam masa Pajak baik perubahan warna, bentuk /status, fungsi maupun penggantian mesin;
5. e.30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan tentang penghapusan Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor.
6. f.3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk dipakai secara tetap di Daerah.
(8)SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa data elektronik maupun manual.
(9)Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan atau melaporkan objek Pajaknya sarnpai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 o/o (satu persen) per bulan dari Pajak terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(10)Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. \

Pasal 7

(!) Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SKKP, tanpa mengisi SP3D.

(2)Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, janngan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB, Petugas Kepolisian Daerah dan Petugas PT (Persero) Jasa Raharja.
(3)Apabila Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, maka penandatanganan berita acara dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua wajib Pajak yang datang membayar pada hari tersebut.
(5)Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 8

(I) Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah selama Jebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib mendaftarkan dan/ atau melaporkan kendaraannya di UPTB/Kantor Bersama Samsat.

(2)Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terhitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 9

(I) PKB merupakan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda.

(2)Pajak terutang ditetapkan dengan SKKP berdasarkan SP3D dan/atau data base PKB.
(3)Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (!), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKKP atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jurnlah Pajak yang dihitung berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda v dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKKP.
(5)Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak teru tangnya Pajak.
(6)Penetapan PKB dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor atau saatjatuh tempo PKB.
(7)Apabila jumlah Pajak yang terutang dalam SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum dibayarkan.
(8)Bentuk dan isi SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 10

( 1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan PKB.

(2)Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(3)Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan yang menyelenggarakan urusan bidang Dalam Negeri.
(5)Dalam ha! terdapat Kendaraan Bermotor yang belum ditetapkan NJKB-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menetapkan Keputusan Gubernur tentang NJKB sampai dengan ditetapkannya NJKB oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Dalam Negeri.
(6)Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan salah satu atau beberapa faktor, yaitu harga pasar, rata-rata kenaikan harga jual kendaraan di pasaran umum, masukan dari dealer/show room Kendaraan Bermotor, NJKB dari daerah lain dan/atau informasi lain dari sumber yang dapat dipercaya.
(7)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) semata-mata hanya menetapkan NJKB, tidak menetapkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB.
(8)Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
1. a.untuk Kendaraan Bermotor pribadi/Badan sebesar 1°/o (satu persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB; dan
2. b.untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan ¥ - 1 1 - sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial dan keagamaan, lem baga sosial dan keagamaan, pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemetintah Kabupaterr/Kota dan pemetintah desa sebesar 0,5o/o (nol koma lima persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB.
(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Pembayaran PKB dapat dilakukan di:
1. a.kantor UPTB/Kantor Bersama Samsat Induk; dan
2. b.unit Samsat Pembantu (Samsat Unggulan) antara lain:
  1. 1.Samsat Delivery /Samsat Care; Samsat Lorong, Samsat Call Me);
  2. 2.Kedai Samsat;
  3. 3.Samsat Drive Thru;
  4. 4.Samsat Keliling;
  5. 5.Gerai Samsat;dan
  6. 6.Layanan atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepaia Bapencia.
(3)Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui transaksi elektronik, antara lain:
1. a.samsat Elektronik (e-Samsat Sulsel) yang digunakan dalam kerja sama dengan perbankan, agen bank, penyedia jasa pernbayaran lainnya, dan Bapenda Sulsel Mobile; atau
2. b.perbankan, Lembaga keuangan atau pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pemetintah Daerah dalam ha! penyediaan pembayaran PKB ., - ,, .... ua.11 uu1,1'\.u.
(4)Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(5)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {I'll ....1;1 1 ••• ,.,._ .. ; 1 , •• : � ...... �""'I ...._,,c..,-.,...,-.u..,, � a,a ,,v,, ..._,..,,a., ,,H,,,c;u,..., .,.,-.>..._.._.,_..... pembayaran berbasis elektronik.
(6)Tanda bukti pembayaran non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.
(7)SKKP yang telah divalidasi tanda lunas juga berfungsi .,_.,..h,,,,.,..,.; t"'"'�"' h,,t,t; ,... mh.,.,,.,.,..,.,.. Ptl'A ,,,,,,.,,.,. c,<>h ................ b .,.. J ·� ., ?:';> .
(8)Pembayaran PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan .
(9)Besaran PKB yang tercantum dalam SKKP harus dilunasi sekaligus.
(10)PPTTihj:l�TArAn PI<R u,i:1jih rtil&ik11ki::in pAling Iemoet !'.'i::ir1i::i saat pendaftaran atau penyampaian SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan/atau pada tanggaljatuh tempo. ( 1 1 ) Dalam ha! batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) jaru h pada hari lihur AtAlJ hnr-i yAng diliburkan, maka pembayaran PKB dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. ( 12) Dalam ha! Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat ( 1 1 ) , Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1°/o (satu persen) per bulan dari PKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. ( 13) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 12) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BABIV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

(1)Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor merupakan objek BBNKB.
(2)Pemungutan BBNKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
(3)Selaku pemungut BBNKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…