DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RISIKO BAB III PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO BAB IV PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO BAB V PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
c.bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang SALINAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang selanjutnya disebut APIP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
7.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan risiko yang terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9.Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KPR adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas terkait pengelolaan risiko terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
10.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
11.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pedoman bagi pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

(1)Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan program dan kegiatannya.
(2)Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pengembangan budaya sadar risiko;
2. b.pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
3. c.penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
(3)Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(2)Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
2. b.internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
3. c.pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
(3)Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
1. a.pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
3. c.penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
4. d.pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

BAB III

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas :
1. a.Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
3. c.Asisten Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan;
4. d.Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
5. e.Gubernur dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai UPR.
(2)Gubernur sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah.
(4)Asisten Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(5)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(6)Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup satuan kerjanya.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pada tingkatan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Gubernur sebagai ketua;
2. b.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
3. c.Inspektur Daerah sebagai pengawas dalam pengelolaan risiko;
4. d.Kepala Dinas atau perangkat daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko (KPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas :

(1)Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
1. a.sosialisasi;
2. b.bimbingan; dan
3. c.supervisi.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah membuat laporan triwulan dan tahunan atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko pada tingkatan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas :

a.tingkatan Pemerintah Daerah;
b.tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi eselon II dan eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

(1)UPR tingkatan Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(2)UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(3)UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
3. c.menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 10

(1)Proses pengelolaan risiko meliputi :
1. a.identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan.
(2)Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4)Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…