DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. SUBSIDI HARGA PANGAN DAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN 3. MONITORING DAN EVALUASI 4. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 5. PENDANAAN 6. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin keamanan pangan, ketersediaan stok, kelancaran pendistribusian dan stabilitas harga pangan, perlu disusun pedoman dalam pemberian subsidi harga dan fasilitasi distribusi pangan pokok;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Lampiran pembagian urusan pemerintah bidang pangan pada sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Subsidi Harga dan Fasilitasi Distribusi Pangan Pokok Strategis dalam rangka Pengendalian Inflasi; : . 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI HARGA DAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN POKOK STRATEGIS DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
5.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6.Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7.Pangan Pokok Strategis adalah komoditas pangan yang terdiri atas Pangan Pokok dan Pangan Strategis.
8.Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
9.Subsidi Harga Pangan yang selanjutnya disebut Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha/ produsen Pangan Pokok Strategis untuk mengimbangi kenaikan harga pangan yang lebih tinggi.
10.Fasilitasi Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar muat) dan/atau kemasan/packing (termasuk biaya sortasi dan pengemasan), yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengirim baik oleh produsen dan/atau penyedia jasa distribusi untuk disalurkan kepada konsumen dalam rangka pengendalian Inflasi. 1 1 . Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/ gabungan kelompok tani/distributor/pemasok/ pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok Strategis.
12.Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok Strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha pangan.
13.Pelaku Usaha Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku U saha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
14.Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas penunjukan dari Produsen berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Pangan Pokok Strategis. 1 5 . Penyedia Jasa Distribusi adalah perseorangan maupun pelaku usaha yang memiliki izin usaha/ badan hukum untuk melakukan pengiriman atau pendistribusian.
16.Tim Pembina Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Sebuah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengendalikan inflasi di Daerah.
17.Tingkatan Waspada adalah kondisi harga komoditi Pangan Pokok Strategis yang berada di atas harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan antara 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) berbeda setiap komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Tingkatan Tidak Aman adalah kondisi harga komoditi Pangan Pokok Strategis yang berada di atas harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan antara 6% (enam persen) sampai dengan di atas 50% (lima puluh) berbeda setiap komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

( 1 ) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam rangka menjaga stabilisasi harga Pangan dan meningkatkan keterjangkauan Pangan Pokok Strategis.

(2)Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk:
1. a.mengendalikan Inflasi dengan menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok Strategis di tingkat Produsen dan Konsumen; dan
2. b.kemudahan akses dan keterjangkauan Pangan Pokok Strategis bagi Konsumen dengan harga wajar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.Subsidi dan FDP;
b.monitoring dan evaluasi;
c.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d.pendanaan.

BAB II

SUBSIDI HARGA PANGAN DAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 4

( 1) Pengendalian inflasi dilakukan dalam bentuk:

a.pemberian Su bsidi; dan
b.FDP.

(2)Pemberian Subsidi dan FDP diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Pelaku Usaha dan/atau Produsen dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Distributor untuk pemberian Subsidi; dan
2. b.Distributor dan Penyedia Jasa Distribusi untuk FDP.
3. a.beras;
4. b.jagung;
5. c.kedelai;
6. d.bawang;
7. e.cabai;
8. f.daging ayam ras;
9. g.telur ayam ras;
10. h.daging sapi;
11. i.gula konsumsi;
12. j.minyak goreng; dan
13. k.ikan.
(2)Pemberian Subsidi dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

( 1 ) Pemberian Subsidi dilaksanakan di lokasi pasar yang merupakan barometer Inflasi.

(2)Pelaksanaan Subsidi dilakukan pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau terjadi kenaikan Harga.
(3)Pelaksanaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada hari Senin, Selasa, dan/ atau hari lainnya sesuai kebutuhan.
(4)Besaran Subsidi diberikan berdasarkan pergerakan harga pasar pada Tingkatan Waspada dan Tingkatan Tidak Aman dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

FDP dilakukan dengan ketentuan:

a.dilaksanakan berdasarkan pergerakan harga pasar pada Tingkatan Waspada dan Tingkatan Tidak Aman;
b.dilaksanakan dari daerah Produsen ke Konsumen dan/ atau sesuai kebutuhan; dan
c.besaran FDP berdasarkan zonasi dan volume yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Subsidi dan FDP dilakukan oleh TPID dan dapat melibatkan pihak terkait.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

( 1 ) Pelaporan atas pelaksanaan pemberian Subsidi dan FDP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan kepada TPID.

(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan satu kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
(2)Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa kuitansi dan rekapitulasi penjualan.
(3)Pelaku Usaha dan/atau Produsen bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap bukti pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2).
(4)Pelaku Usaha dan/atau Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
4. d.penghentian tetap kegiatan. B AB V PENDANAAN Pasal 1 1 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubemur ini bersumber dari:
5. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
6. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur rm dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 1'-{;;t..li$t� 2 24 Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ZUDAN ARIF FAKRULLOH Diundangkan di Makassar pada tanggal 5 Li:;;ustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI EL TAN, A DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 21

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…