DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGAJUAN PSBB; PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR; KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR; HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB; SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan pedoman sebagai acuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 10. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Corona Virus Disease 2019 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
8.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019.
9.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
11.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan tertib pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
2. b.mewujudkan pengambilan kebijakan secara terkoordinasi dalam pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pengajuan PSBB;
b.pelaksanaan PSBB;
c.hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
d.sumber daya penanganan Corona Virus Disease 2019;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.sanksi.

BAB II

PENGAJUAN PSBB

Pasal 4

(1)Pengajuan PSBB oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur.
(2)Konsultasi Pengajuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk surat pengantar paling lama 1 (satu) hari setelah diajukan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 5

(1)Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019, diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota sesuai persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.
(3)Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
1. a.melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat; dan
2. b.menggunakan masker di luar rumah.
(4)Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. b.aktivitas bekerja di tempat kerja;
3. c.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. d.kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. e.kegiatan sosial dan budaya; dan
6. f.pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pasal 6

(1)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
(2)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
(3)Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

Pasal 7

(1)Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
1. a.lembaga pendidikan tinggi;
2. b.lembaga pelatihan;
3. c.lembaga penelitian;
4. d.lembaga pembinaaan; dan
5. e.lembaga sejenisnya.
(2)Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan hanya secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

(1)Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
1. a.memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
2. b.melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
3. c.menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
(2)Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
2. b.menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 9

(1)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
(2)Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib mengganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
(3)Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
1. a.menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
2. b.menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
3. c.mengatur jam kerja;
4. d.melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lokasi dan lingkungan tempat kerja; dan
5. e.menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran.
(4)Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan lingkungan tempat kerja;
2. b.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
3. c.menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

(1)Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
1. a.seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari pimpinan instansi pusatnya;
2. b.kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
3. c.badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. d.pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
  1. 1.kesehatan;
  2. 2.bahan pangan/makanan/minuman;
  3. 3.energi;
  4. 4.komunikasi dan teknologi informasi;
  5. 5.keuangan;
  6. 6.logistik;
  7. 7.perhotelan;
  8. 8.konstruksi;
  9. 9.industri;
  10. 10.pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  11. 11.kebutuhan sehari-hari.
5. e.organisasi kemasyarakatan lokal dan intemasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
(2)Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
1. a.pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
2. b.larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease 2019 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
  1. 1.penderita tekanan darah tinggi;
  2. 2.pengidap penyakit jantung;
  3. 3.pengidap diabetes;
  4. 4.penderita penyakit paru-paru;
  5. 5.penderita kanker;
  6. 6.ibu hamil; dan/atau
  7. 7.usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
3. c.penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di tempat kerja, meliputi:
  1. 1.memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. 2.seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  3. 3.bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  4. 4.menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
  5. 5.melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  6. 6.melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
  7. 7.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  8. 8.menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  9. 9.melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease 2019 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
  10. 10.dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease 2019 telah selesai.
(3)Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
1. a.membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
2. b.menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
3. c.menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
4. d.menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
5. e.memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
6. f.melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
7. g.menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
8. h.melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
9. i.mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
(4)Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
1. a.menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
2. b.membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
3. c.meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
4. d.melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, deman, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
5. e.mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
6. f.mengharuskan cuci tangan dengan sabun; dan/atau
7. g.pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
(5)Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
2. b.pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
  1. 1.menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Corona Virus Disease 2019 di kawasan proyek;
  2. 2.membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. 3.menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  4. 4.menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. 5.mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. 6.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  7. 7.melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. 8.menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease 2019 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau safety morning talk; dan
  9. 9.melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
(6)Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…