DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG MENGATUR DESA BAB III PEMBINAAN KABUPATEN DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA BAB IV PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA (PKAD) BAB V PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA BAB VI PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS BAB VII PEMBIMBING TEKNIS KERJA SAMA DESA BAB VIII INVENTARISASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA BAB IX MEMBINA DAN MENGAWASI PENETAPAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA BAB X MONITORING DAN EVALUASI BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENDANAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan Mengubah Undang-Undang 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggaran dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Bupati adalah Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten atau lembaga APIP lainnya.
11.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Ranperda Kabupaten adalah rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
12.Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Raperbup adalah produk hukum daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Bidang Pemerintahan Desa.
13.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
14.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
15.Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Sulawesi Selatan.
16.Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
17.Pembina Teknis Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
18.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.
20.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
22.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23.Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26.Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan.
27.Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa.
28.Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang selanjutnya disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
29.Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi yang selanjutnya disingkat PKAP adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Provinsi yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Kerja Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu l (satu) tahun.
32.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
33.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai :
1. a.sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap kabupaten dan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
2. b.sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu melaksanakan proses pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Ranperda Kabupaten yang mengatur Desa;
b.pembinaan Kabupaten dalam pemberian alokasi dana Desa;
c.pembinaan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
d.pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e.pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
f.bimbingan teknis kerjasama desa;
g.inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
h.membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa;
i.monitoring dan evaluasi;
j.pengawasan dan pelaporan;
k.penghargaan; dan
l.pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG MENGATUR DESA

Pasal 4

Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten yang mengatur Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten yang mengatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.evaluasi Ranperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa; dan
b.fasilitasi Ranperda Kabupaten dan Ranperbup yang mengatur tentang desa.

Pasal 6

(1)Evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk Ranperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa yang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Ranperda.
(2)Gubernur dapat memberikan persetujuan ataupun menolak terhadap Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyempurnaan dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
(4)Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ranperda tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan.
(5)Tata cara dan mekanisme evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan evaluasi Ranperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan Desa.
(2)Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten tentang pernbentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Fasilitasi terhadap Ranperda Kabupaten, dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Fasilitasi Ranperda bidang Pemerintahan Desa tidak diberlakukan terhadap Ranperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
(3)Ranperbup yang mengatur tentang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan fasilitasi sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Ranperda, dan/atau Ranperbup diterima.
(2)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka:
1. a.Ranperda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten; dan
2. b.Ranperbup dilanjutkan tahap penetapan menjadi Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG MENGATUR DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG MENGATUR DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014