DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggal 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Salinan Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekeijaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Diagnosis Dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim;
4. d.Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
2. b.pelaksanaan teknis pelayanan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.melaksanakan perencanaan teknis pelayanan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
9. i.melaksanakan pelayanan teknologi dan informasi bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
10. j.melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
11. k.menilai kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Diagnosis Dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pengamatan, peramalan dan analisis tingkat serangan organime penggangu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI).
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Diagnosis Dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Diagnosis Dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
8. h.mengevaluasi metode pengamatan dan peramalan OPT dan DPI pada tanaman pangan dan hortikultura;
9. i.menyiapkan dan mentabulasi data hasil pengamatan dan pengendalian OPT dan DPI pada tanaman pangan dan hortikultura;
10. j.menyiapkan data luas tanam dan inventarisasi varietas tanaman pangan dan hortikultura;
11. k.melakukan evaluasi dan analisa tingkat serangan OPT dan DPI serta faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT dan DPI;
12. l.melakukan pemetaan daerah sebar OPT dan DPI;
13. m.melakukan surueylance serangan OPT dan DP;
14. n.melakukan peramalan OPT dan DPI;
15. o.menganalisa tingkat kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI tanaman pangan dan hortikultura;
16. p.melakukan penyusunan rekomendasi teknologi pengendalian OPT dan DPI
17. q.melakukan kajian teknologi spesifik lokasi;
18. r.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. s.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Diagnosis Dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. u.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pengendalian OPT/DPI dan pengawasan pupuk dan pestisida.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dampak Perubahan Iklim dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pengendalian OPT/DPI dan pengawasan pupuk dan pestisida;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis sarana dan prasarana;
8. h.melakukan dan mengevaluasi pengendalian OPT dan DPI;
9. i.melakukan kajian spesifik lokasi pengendalian OPT ramah lingkungan;
10. j.melakukan pelayanan pembinaan kelompok tani dalam kegiatan pengendalian OPT dan DPI;
11. k.melakukan pengawasan pupuk dan pestisida yang digunakan dalam pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura;
12. l.melakukan uji efikasi penggunaan pestisida;
13. m.menyediakan peralatan dan sarana pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura;
14. n.melakukan fasilitasi pelayanan pengendalian OPT yang bersifat eksplosi dalam bentuk tindakan gerakan pengendalian OfT dan DPI bagi petani;
15. o.melakukan pelayanan pembinaan teknis Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu Pengendali Hama (RPH);
16. p.melakukan evaluasi hasil pengendalian OPT yang dilaksanakan oleh petani, Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu Pengendali Hama (RPH);
17. q.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. r.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan peru ndang- u ndangan;
19. s.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan/Dam pak Perubahan Iklim dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. t.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…