DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

ETIKA DAN SASARAN PPDB; PELAKSANAAN PPDB TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN; JALUR PENDAFTARAN; PERSYARATAN; PELAKSANAAN PPDB; SELEKSI; DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PESERTA DIDIK; PENGUMUMAN HASIL SELEKSI; BIAYA; PENDAFTARAN ULANG; MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH; PERPINDAHAN PESERTA DIDIK; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
11.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14.Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/sederajat.
16.Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah
17.Remot Area adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

a.koordinasi yang optimal antara Dinas, satuan pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB setiap Tahun Ajaran Baru; dan
b.keseragaman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberi pedoman kepada calon peserta didik baru dan/atau masyarakat untuk memilih jalur pendaftaran dan satuan pendidikan dalam Pelaksanaan PPDB setiap Tahun Ajaran Baru; dan
b.menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB;

Pasal 4

(1)Pedoman PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.non diskriminatif, yaitu menerima peserta didik baru tanpa membeda- bedakan calon peserta didik baru berdasarkan karakteristik etnis, ras, jenis kelamin, agama, aliran politik, kondisi fisik dan status sosial ekonomi;
2. b.objektif, yaitu menerima peserta didik baru tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu;
3. c.transparan, yaitu penerimaan peserta didik baru secara terbuka, tidak terbatas pada orang tertentu, dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
4. d.akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik baru yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam prosedur maupun hasil; dan
5. e.berkeadilan, yaitu penerimaan peserta didik baru yang memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan pilihannya.
(2)Non diskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi satuan pendidikan yang khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau kelompok agama tertentu.

BAB II

ETIKA DAN SASARAN PPDB

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan PPDB harus mematuhi etika yang meliputi:
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan penyelenggaraan PPDB;
2. b.mengutamakan integritas, profesionalisme dan kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam PPDB;
3. c.menghindari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan golongan atau kepentingan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. d.tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk menerima sesuatu berupa materi maupun non materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB; dan
5. e.menjaga nama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi, dan Aparat Sipil Negara dalam pelaksanaan PPDB.
(2)Sasaran PPDB terdiri atas :
1. a.Penerimaan Peserta Didik Baru SMA;
2. b.Penerimaan Peserta Didik Baru SMK; dan
3. c.Penerimaan Peserta Didik Baru SLB.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan PPDB pada tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a.mengumumkan daya tampung pada satuan pendidikan masing-masing berdasarkan keputusan Kepala Dinas;
b.menyusun pembagian zona wilayah PPDB dengan melibatkan Kepala UPT satuan pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan daya tampung satuan pendidikan dalam zona wilayah masing-masing;
c.menyampaikan informasi proses pendaftaran, hasil seleksi calon peserta didik baru melalui laman website https://ppdb.sulselprov.go.id, dan/atau papan pengumuman di satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah serta melalui laman website https://ppdb.sulselprov.go.id selama proses PPDB berlangsung;
d.mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan masing-masing melalui laman website https://ppdb.sulselprov.go.id dan papan pengumuman satuan pendidikan;
e.melakukan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan masing-masing;
f.satuan pendidikan membuat laporan pelaksanaan PPDB dan menyampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas; dan
g.daya tampung setiap satuan pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

JALUR PENDAFTARAN

Pasal 7

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(5)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbagi atas jalur prestasi akademik paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, dan jalur prestasi non akademik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
(6)Jalur pendaftaran dikecualikan untuk:
1. a.Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. b.SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Satuan Pendidikan Kerja Sama;
4. d.Satuan Pendidikan Berasrama; dan
5. e.Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

(1)Seleksi calon peserta didik baru pada SMA Negeri Boarding School menggunakan kriteria berdasarkan akumulasi nilai semester I sampai dengan semester V dengan kuota berdasarkan ketersediaan daya tampung asrama pada satuan pendidikan Boarding School yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
(2)Seleksi calon peserta didik baru pada SMA Negeri Keberbakatan Olahraga, melaksanakan seleksi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bersangkutan dengan melibatkan penilaian pelatih dan atau atlet.

Pasal 9

(1)Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan.
(2)Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan penilaian psikolog.

Pasal 10

(1)Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB.
(2)Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK dengan mempertimbangkan akumulasi nilai semester I sampai dengan V.
(3)Selain mempertimbangkan akumulasi nilai semester I sampai dengan V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau;
2. b.hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
(4)Dalam hal hasil akumulasi nilai semester I sampai dengan V dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
(2)Jalur zonasi termasuk didalamnya kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3)Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4)Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan diverifikasi oleh panitia PPDB satuan pendidikan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan domisili tersebut.
(5)Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…