DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Peraturan tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Intensif Pemungutan Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian daerah sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pajak daerah, perlu melakukan penyesuaian atas jenis pajak daerah yang dibayarkan insentifnya dan penetapan target kinerja tertentu dalam pemberian insentif pajak daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas kerja sama dan kinerja pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah secara langsung, perlu diberikan insentif pajak daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN. Pasall Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan:

a.Nomor 143 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 144);
b.Nomor 86 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 86);
c.Nomor 32 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 32); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . PKB;
1. b.BBNKB;
2. c.dihapus; dan
3. d.Pajak Air Permukaan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Alokasi besaran insentif PKB dan BBNKB diberikan kepada:
1. a.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
2. b.Kepolisian Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus).
(2)Alokasi besaran insentif PKB dan BBNKB yang diberikan kepada Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pembagiannya untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak yang bersangkutan.
(3)Alokasi besaran insentif Pajak Daerah untuk Pihak Lain yang membantu penagihan Pajak Daerah secara langsung, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 3% (tiga perseratus) atas realisasi penerimaan Pajak Daerah yang terbayar karena hasil penagihannya.
(4)Alokasi besaran insentif PKB dan BBNKB yang diberikan kepada Kepolisian Daerah dan Petugas Pelayanan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Kepala Badan.

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemberian insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah paling kurang sebesar:
1. a.200/o (dua puluh perseratus) untuk Triwulan I;
2. b.42% (empat puluh dua perseratus) sampai dengan Triwulan II;
3. c.700/o (tujuh puluh perseratus) sampai dengan Triwulan III; dan
4. d.100% (seratus perseratus) sampai dengan Triwulan IV.
(3)Insentif yang dapat dibagikan hanya insentif yang bersumber dari jenis pajak yang mencapai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan setiap triwulan yang dilakukan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal Triwulan II;
2. b.apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 20% (dua puluh perseratus), insentif tidak diberikan pada Triwulan II;
3. c.apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 42% (empat puluh dua perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk Triwulan II dan insentif Triwulan I yang belum dibayarkan;
4. d.apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 42% (empat puluh dua perseratus) tetapi telah melampaui 20% (dua puluh perseratus), insentif Triwulan II belum dibayarkan pada Triwulan III, tetapi insentif Triwulan I dapat dibayarkan;
5. e.apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada Triwulan IV, termasuk insentif Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
6. f.apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), insentif untuk Triwulan III tidak diberikan pada Triwulan IV tetapi insentif Triwulan I dan Triwulan II dapat dibayarkan;
7. g.apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
(2)Dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. ==... -=.=:-•.~ ~-',f.:;:':g,~~""',- P/l RAf tmt1!!.RMJ·l~E Ditetapkan di Makassar pada tanggal 23 Juni 202 1 Pit. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, AN S DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN, AERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR .?). .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…