DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS; TATA KERJA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2109 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
7.Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris, meliputi:
  1. 1.Subbagian Program dan Anggaran;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, meliputi:
  1. 1.Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. 2.Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. d.Bidang Politik Dalam Negeri, meliputi:
  1. 1.Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  2. 2.Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
5. e.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi:
  1. 1.Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  2. 2.Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. f.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, meliputi:
  1. 1.Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  2. 2.Subbidang Penanganan Konflik.
7. g.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.
(2)Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
4. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
7. g.mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
8. h.mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
9. i.mengoordinasikan dan menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
10. j.menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
11. k.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. l.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.meyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
2. b.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
3. c.pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
4. d.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan;
5. e.pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
10. j.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
11. k.mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
12. l.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
13. m.mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
14. n.mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
15. o.mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
16. p.mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
17. q.mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
18. r.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
19. s.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. u.melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
7. g.menghimpun dan menyajikan data dan informasi program, anggaran dan kegiatan Badan;
8. h.menyiapkan bahan dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja;
9. i.mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
10. j.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
11. k.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.melakukan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
7. g.mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
8. h.melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pembukuan pengelolaan keuangan;
10. j.mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
12. l.menyusun realisasi perhitungan anggaran;
13. m.mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
14. n.mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
15. o.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
16. p.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. r.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, serta pengelolaan kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
7. g.melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
8. h.melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
12. l.melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
13. m.mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
14. n.mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
15. o.menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai;
16. p.mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
17. q.menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
18. r.menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
19. s.menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
20. t.menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
21. u.menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
22. v.mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
23. w.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
24. x.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. y.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
26. z.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
1. a.Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
6. f.pelaksanaan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
7. g.merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
9. i.melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
10. j.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
11. k.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. l.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Subbidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi, dan wawasan kebangsaan;
7. g.merumuskan kebijakan di bidang ideologi, dan wawasan kebangsaan;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
9. i.melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaaan;
10. j.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. k.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijkan; dan
13. m.melakukan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…