DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM 2.PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA 3.KODE ETIK 4.KOMITE ETIK 5.SEKRETARIAT 6.PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN 7.SANKSI 8.PENDANAAN 9.KETENTUAN LAIN-LAIN 10.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan b. C

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran 2. Tahun 1960 Nomor 151, Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Derag Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068); 28 Tahun 1999 tentangUndang-Undang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Nomor 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perbendaharaan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Tahun 20118. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 tentang Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 15. Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11), Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); MEMUTUSKAN; Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. DI LINGKUNGAN BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara. Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Biro Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat UKPD adalah unit8. kerja atau subordinat PD. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 9.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada PD/UKPD.
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada PD/UKPD.
12.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada PD/UKPD.
13.Peyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah: Pengadaan Barang/Jasa;Pejabat Struktural Bi

b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;dan
c.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. a.
1. 14.Biro Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. 15.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit pelaksana BPBJ dalam pelaksanaan Pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai kewenangan.
3. 16.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Barang/Jasa Pemerintah17. Lembaga selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Kebijakan Pengadaan yang Pemerintah.
4. 18.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. 19.Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6. 20.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
7. 21.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. 22.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. 23.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. 24.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
11. 25.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Barang/Jasa atau pelaksana swakelola. PA/KPA/PPK dengan penyedia
12. 26.Komite Etik Biro Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik BPBJ.
13. 27.Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip sebagai Berikut:
1. a.efisien;
2. b.efektif C. transparan,
3. d.terbuka,
4. e.bersaing; adil/ tidak diskriminatif; dan
5. g.akuntabel.
(2)Makna dari prinip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
1. b.efektif mempunyai makna bahwa bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; C. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan infornmasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
2. d.terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
3. e.bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa; f.adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
  1. 8.akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

(1)Kode Etik bertujuan sebagai pedoman professional individu pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultansi dan jasa lain yang terkait. pengadaan barang/jasa yang bertanggungjawab dalam (2 Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/ jasa dengan melaksanakan antara lain:
1. a.menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia,
2. b.bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan C. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan. 3 Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
3. a.menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, kredibel untuk kepentinganakuntabel dan dan kesejahteraan masyarakat;
4. b.melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan; memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel; bekerja untuk Pemerintah Daerah, pemberi kerja, masyarakat secara menghindari konflik kepentingan;
5. e.membangun reputasi professional pejabat struktural, pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; klien dan professional, patuh dan taat asas serta dan
6. f.menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

(1)Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut: a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
1. b.bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
2. e.manghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa, f c. d. mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa; & menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja cari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; cermat; patut kepada perintah atasan yang sah dan wajar;J. ktidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; m tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
3. n.tidak menyimpang dari prosedur;
4. o.proaktif; dan P. tanggap/responsif. L 2 Setiap pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang: a mengharapkan, meminta dan/atasu menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa; memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di uar kantor baik jam kerja maupun di luar jam kerja;
5. d.menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain; melaksanakan b. C. proses pemilihan penyedia barang/jasa yang e diskriminatif/pilih kasih; mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak PD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan & mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat. Paragraf1 Kedudukan

BAB IV

KOMITE ETIK Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab

Pasal 5

Komite Etik bersifat adhoc komitesebagai pengadaan barang/jasa dan perilaku pejabat pengawas pejabatstruktural, fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. pengelolaa Paragraf2 Tugas

Pasal 6

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Etik berwenang: melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural, fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pengelola pengadaan dan pejabat fungsional pengelola pengadaan; menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, BPPBJ dan jajarannya, PD/UKPD teknis dan/atau masyarakat; mengumnpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima; d mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima; melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural, pengelola pengadaan pengadaan barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; f melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yangditerima; g menilai dan/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat 9tructural, pengelola fungsional pengelola pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan barang/jasa a pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat b e barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pejabat struktural, pejabat pengelola pengadaan pengelola oleh fungsional pengadaan dan barang/jasa. h mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang struktural, fungsional pengelola pengelola pengadaan pengadaan dilakukan oleh pejabat dan pejabatbarang/jasa barang/jasa untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat struktural, pengelola pengadaan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; dan melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. barang/jasa dan pejabat
(2)Laporan Komite Etik kepada Gubernur mengenai orang pribadi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Komite Etik bertanggungjawab atas:

a.terlaksananya pengawasan perilaku pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
b.terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; dan C.terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barangs/jasa. pejabat struktural, pengelola

Pasal 9

(1)Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan;
1. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa;dan 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
  1. 1.Unsur Inspektorat;
  2. 2.Unsur Badan Kepegawaian Daerah;dan
  3. 3.Unsur Biro Hukum; C.

Pasal 10

Masa tugas Komite Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pasal 11

Pengangkatan Keputusan Gubernur. dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik diusulkan oleh Kepala BPPBJ selaku Sekretaris Komite Etik.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…