DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pengaturan ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ruang Lingkup Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan segera berakhir masa berlakunya, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengaturan Ruang Lingkup Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2 (dua) tahun berikutnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Ruang Lingkup Wilayah Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN RUANG LINGKUP TUGAS INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III, DAN IV PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PERUSDA adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Satuan Organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas / SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dinas / SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Ruang Lingkup Tugas adalah Wilayah Pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Inspektur Wilayah.
11.Unit Kerja adalah Lingkup Kerja yang menyelenggarakan sebagian/beberapa tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

PEMBAGIAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS WILAYAH

Pasal 2

Pembagian tugas Inspektur Pembantu dibagi atas 4 (empat) wilayah, yaitu masing-masing wilayah I, wilayah II, wilayah III, dan wilayah IV.

Pasal 3

Pembagian tugas wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah meliputi:

a.SKPD, PERUSDA, UPTD dan Unit Kerja masing-masing:
1. 1.Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah;
2. 2.Biro Bina Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah;
3. 3.Biro Bina Napza dan HIV AIDS Sekretariat Daerah;
4. 4.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
5. 5.Badan Ketahanan Pangan Daerah;
6. 6.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. 7.Dinas Kehutanan;
8. 8.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. 9.Dinas Kesehatan;
10. 10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. 11.Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah;
12. 12.Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. 13.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
14. 14.Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat;
15. 15.UPTD Unit Transfusi Darah;
16. 16.UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
17. 17.UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetika;
18. 18.UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat; dan
19. 19.UPTD Balai Pelayanan Kesehatan.
b.Kabupaten/Kota masing-masing:
1. 1.Kabupaten Bone;
2. 2.Kabupaten Maros;
3. 3.Kabupaten Tana Toraja;
4. 4.Kabupaten Sidrap;
5. 5.Kabupaten Wajo; dan
6. 6.Kota Palopo.

Pasal 4

Pembagian tugas wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.SKPD dan Unit Kerja masing-masing:
1. 1.Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah;
2. 2.Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
3. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. 5.Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. 7.Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. 8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. 9.Dinas Sosial;
10. 10.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. 11.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. 12.Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
13. 13.Rumah Sakit Umum Haji;
14. 14.Rumah Sakit Khusus Daerah; dan
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja.
b.Kabupaten/Kota masing-masing:
1. 1.Kabupaten Luwu Timur;
2. 2.Kabupaten Luwu Utara;
3. 3.Kabupaten Toraja Utara;
4. 4.Kabupaten Pangkep;
5. 5.Kabupaten Bantaeng; dan
6. 6.Kota Makassar.

Pasal 5

Pembagian tugas wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.SKPD, UPTD dan Unit Kerja masing-masing:
1. 1.Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah;
2. 2.Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah;
3. 3.Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
4. 4.Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
5. 5.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
6. 6.Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. 7.Badan Kepegawaian Daerah;
8. 8.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. 9.Dinas Perkebunan;
10. 10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. 11.Dinas Pemuda dan Olahraga;
12. 12.Dinas Pendapatan Daerah;
13. 13.Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;
14. 14.Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
15. 15.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi; dan
16. 16.UPTD Akper Anging Mammiri.
b.Kabupaten/Kota masing-masing:
1. 1.Kabupaten Gowa;
2. 2.Kabupaten Luwu;
3. 3.Kabupaten Sinjai;
4. 4.Kabupaten Soppeng;
5. 5.Kabupaten Pinrang; dan
6. 6.Kota Parepare.

Pasal 6

Pembagian tugas wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.SKPD dan Unit Kerja masing-masing:
1. 1.Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
2. 2.Biro Bina Kesejahteraan Sekretariat Daerah;
3. 3.Biro Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah;
4. 4.Biro Kerjasama Sekretariat Daerah;
5. 5.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 6.Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. 7.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. 8.Badan Lintas Kabupaten dan Kota;
9. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. 10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. 11.Dinas Pendidikan;
12. 12.Dinas Bina Marga;
13. 13.Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi;
14. 14.Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi; dan
15. 15.Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan.
b.Kabupaten masing-masing:
1. 1.Kabupaten Barru;
2. 2.Kabupaten Takalar;
3. 3.Kabupaten Jeneponto;
4. 4.Kabupaten Bulukumba;
5. 5.Kabupaten Enrekang; dan
6. 6.Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Ruang Lingkup Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar padatanggal 11 Januari 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…