DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masingmasing: (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggai 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Keija Cabang Dinas Kelautan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah, diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Salinan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri'Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kelautan.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekeijaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masing- masing:
1. a.Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. b.Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
3. c.Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah keija pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
4. d.Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare- Pareyang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
5. e.Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
6. f.Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
7. g.Cabang Dinas Kelautan Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;
(2)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Cabang Dinas, terdiri dari:
1. a.Kepala Cabang Dinas;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan;
4. d.Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), m pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari n Gubemur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS CABANG DINAS

Pasal 4

(1)Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja.
(2)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bviang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan nan Gubernur;
2. b.Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemur;
3. c.koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas can wilayah kerjanya; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Cabang Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Cabang Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Cabang Dinas berdasarkan wilayah kerja;
7. g.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya. berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemur;
9. i.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya;
10. j.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
11. k.menilai kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Cabang Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Cabang Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Cabang Dinas;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kineija pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terkait pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemur;
7. g.melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemur;
8. l.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya;
9. f.mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. g.menilai kineija pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terkait penataan dan pengelolaan kawasan perairan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemur;
7. g.melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubemur;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya;
9. i.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. j.menilai kineija pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baikantar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
(2)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masin-masing.
(3)Kepala Cabang Dinas bertanggung)awab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…