DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM 2.NILAI PEROLEHAN AIR TANAH 3.TATA CARA PENGHITUNGAN NPA 4.KETENTUAN LAIN-LAIN 5.PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah, Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tngkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Indonesia Daerah Tingkat I Negara Juncto Republik Undang- tentang8 Lembaran Nomor 2102) 13 Tahun 1964Undang Nomor Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tetang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulaesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor tentang Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 2009 Pengelolaan Negara 32 Tahun Perlindungan dan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang 6 Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor 9 Tahun 2015 tentan8 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 Nomor 37 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan
8.Nomor 17 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 9 Pengelolaan Kualitas Air dan tentang Pengendalian Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Pencemaran Air (Lembaran Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) sebagainmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 2015Indonesia Tahun Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor Lembaran Daerah Provinsi 4, Tambahan Sulawesi Selatan Nomor 304); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Pemerintahan Daerah unsur penyelenggara Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Air Tanah adalah air yang berada di lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan tanah.
8.Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
9.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai perolehan air tanaha yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
11.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12.Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
13.Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengamblannya.
14.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
15.Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air Tanah adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Sosial/Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan Menengah, Niaga Besar dan Industri Besar.
16.Kualitas Air adalah suatu ukuran kondisi/mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/ atau sumur bor dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.
17.Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya diluar air tanah.
18.Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air atanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
20.Pengendalian kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
21.Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan adalah segala usaha mencakup air tanah untuk menjamin air tanah.
22.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
23.Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan pengeringan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.
24.Luas Selimut Dinding Lahan Dewatering adalah seluruh luas bidang permukaan lahan dewatering.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

(1)Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seleruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air tanah;
2. b.lokasi sumber air tanah; kualitas sumber air tanah; d C. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
3. e.volume air tanah yang diambil; dan tingkat diakibatkan oleh lingkungan pengambilan air tanah kerusakan yang dan/ atau pemanfaatan air tanah.
(2)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan komponen berikut: sumber daya alam; dan peruntukan dan pengelolaan 3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melipud faktor faktor berikut: dalam rupiah ke dalam a. b.
1. a.jenis sumber air tanah;
2. b.lokasi sumber air tanah; dan kualitas air tanah.C. (4 Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b faktor-faktor berikut: peruntukan dan pengelolaan
3. a.tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
4. b.volume air tanah yang diambil dan/ dimanfaatkan; dan C. tingkat diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. atau kerusakan lingkungan yang

Pasal 5

(1)Faktor lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan oleh kriteria berikut: ayat (3) huruf b
1. a.ada sumber air alternatif; atau
2. b.tidak ada sumber air alternatif. kualitas air tanah(2) Faktor dimaksud dalam sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
3. a.kualitas air tanah baik; atau
4. b.kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 6

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan berdasarkan kelompok pemakaiannya sebagai berikut:
1. a.Sosial/Non Niaga, meliputi:
  1. 1.instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI; sarana prasarana pemerintah; dan
  2. 3.jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
2. b.Niaga Kecil, meliputi:
  1. 1.usaha skala rumah tangga;
  2. 2.pemondokan (kos-kosan);
  3. 3.hotel non bintang (losmen/wisma/homestay/ dan sejenisnya);
  4. 4.rumah makan/restoran kecil:
  5. 5.poliklinik/laboratorium/praktik dokter:
  6. 6.bengkel; dan
  7. 7.jenis niaga kecil lainnya yang sejenis.
3. c.Industri Kecil dan Menengah, meliputi:
  1. 1.industri bahan kimia/obat-obatan;
  2. 2.rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
  3. 3.industri perkayuan/furmiture; usaha perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan; dan
  4. 5.jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenis.
4. d.Niaga Besar, meliputi:
  1. 1.hotel berbintang;
  2. 2.rumah Sakit;
  3. 3.apartemen/kondominum/ real estate; night club/bar/cafe/restoran besar;4. perbelanjaan (mal)/pasar pusat swalayan;
  4. 6.usaha kolam taman bermain/wahana air (waterboom); 7. 5. bengkel besar/ service station;
  5. 8.tempat pencucian kendaraan bermotor;
  6. 9.pergudangan;
  7. 10.perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
  8. 11.bank; dan 12.jenis niaga besar lainnya yang sejenis. Industri Besar, meliputi:e.
  9. 1.pabrik es;
  10. 2.gudang pendingin;
  11. 3.industri air minum dalam kemasann;
  12. 4.industri perikanan/pengolahan hasil laut; pabrik/industri skala besar;
  13. 6.bandara/terminal/stasiun/pelabuhan;
  14. 7.pertambangan
  15. 8.pertanian dan peternakan besar; pabrik makanan/minuman; 5. 9
  16. 10.pabrik tekstil dan produk tekstil; dan 11.jenis industri besar lainnya yang sejenis. (21 Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
(3)Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan penggunaan air tanah pada hasil industrinya. memperhatikan persentase

Pasal 7

sumber daya alam sebagaimana

(1)Komponen dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibedakan menjadi 4 peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (empat) kriteria yang memiliki secara eksponensial dari nilai

Pasal 8

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelc volume pengambilan dihitungg pok dan peruntukan yang progresif sebagaim ana secara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dan pengali peruntukan dipakai sebagai komponen faktor persentase pengelolaan.
(3)Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah di masing- masing daerah.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 9

(1)Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
(2)NPA digunakan perhitungan Pajak Air Tanah.
(3)Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. sebagai dasar dalam Pasal 10o penghitungan HDA sebagaimana(1) Unsur dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA. HDA sebagaimana dengan
(2)Penghitungan dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ayat (1) diperoleh rumus

Pasal 11

penghitungan HAB sebagaimana(1) Unsur dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.

(2)Penghitungan pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. sebagaimana diperoleh HAB dimaksud ayat (1) dengan rumus

Pasal 12

(1)Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing sebagai berikut: sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen). yang besarnya ditentukan a.
(2)Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…