DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEMBENTUKAN; TUGAS DAN FUNGSI; ORGANISASI; PENDANAAN

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PERCEPATAN INVESTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA SULAWESI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan.
8.Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Daerah dan penciptaan nilai tambah.
9.Regional Investor Relations Unit selanjutnya disingkat RIRU adalah upaya bersama antara PD dan Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan ekonomi daerah dan untuk memfasilitasi kebutuhan investor sebagai upaya optimalisasi pengembangan ekonomi daerah.
10.Institute of International Finance adalah asosiasi global dari industri finansial yang bertujuan mendukung kestabilan finansial yang bertujuan mendukung kestabilan finansial secara global dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
11.Bank Dunia merupakan Institusi Keuangan Internasional yang menyediakan pembiayaan, rekomendasi dan penelitian kepada negara berkembang untuk membantu pembangunan ekonomi.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata di Daerah yang didukung oleh RIRU.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata;
2. b.mendorong terbukanya akses pasar bagi pengusaha Daerah termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ Industri Kecil dan Menengah, Nasional dan Internasional melalui perumusan kebijakan/rekomendasi berkaitan dengan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata;
3. c.mendukung kebijakan Gubernur dalam perekonomian daerah;
4. d.membangun persepsi positif atas perekonomian Daerah dan meningkatkan efektivitas hubungan investor dengan meningkatkan akses informasi terintegrasi terkait potensi serta peluang investasi berbasis digital; dan
5. e.menjadi wadah komunikasi efektif dalam rangka percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
(2)Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wadajh yang diberi nama PINISI SULTAN.
(3)Bagan struktur organisasi dan susunan keanggotaan PINISI SULTAN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)PINISI SULTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada DPMPTSP.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah termasuk namun tidak terbatas pada implementasi RPJMD dan fasilitasi program Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kearifan lokal Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
1. a.sebagai investor relations unit yang mendorong investasi dan perdagangan, membuka peluang investasi dan potensi pasar termasuk komoditas unggulan serta mendukung implementasi international best practices sesuai standar International Institute of Finance dan Bank Dunia;
2. b.melakukan kajian, identifikasi dan analisa terhadap potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam rangka peningkatan dan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah;
3. c.menetapkan target terkait peningkatan dan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah secara tahunan, berdasarkan potensi Daerah;
4. d.melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pelaku dan asosiasi usaha, instansi teknis serta stakeholders, terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah;
5. e.melakukan koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi konkrit terhadap pelaksanaan target percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah melalui pertemuan berkala;
7. g.menyusun laporan kerja tim secara berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Forum Percepatan Investasi, Perdagangan Dan Pariwisata Daerah;
8. h.melakukan penyediaan, pemutakhiran berkala dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor, dengan dukungan sinergi dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
9. i.membangun persepsi positif melalui diseminasi program dan kebijakan, serta promosi untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Forum Forum Percepatan Investasi, Perdagangan Dan Pariwisata Daerah, terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Ketua;
3. c.Wakil Ketua;
4. d.Sekretaris I;
5. e.Sekretaris II;
6. f.Tim Kerja meliputi:
  1. 1.Tim Kerja Bidang Perencanaan;
  2. 2.Tim Kerja Bidang Investasi;
  3. 3.Tim Kerja Bidang Perdagangan; dan
  4. 4.Tim Kerja Bidang Pariwisata.
7. g.Sekretariat.
(2)Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi memberikan arahan dalam penetapan kebijakan Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.

Pasal 7

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
1. a.menetapkan Kebijakan Umum Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan; dan
2. b.menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 8

(1)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan;
2. b.melaksanakan tugas harian yang berkaitan dengan kegiatan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan; dan
3. c.menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 9

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris I mempunyai fungsi :
1. a.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris kepada Ketua; dan
2. b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris II mempunyai fungsi:
1. a.menyusun bahan-bahan dalam rangka koordinasi;
2. b.menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Sulawesi Selatan; dan
3. c.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 10

(1)Tim Kerja Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas mengkaji, menyusun, dan memfasilitasi pengembangan ekonomi
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Investasi mempunyai fungsi :
1. a.melakukan formulasi penentuan target dan pengukuran pencapaian target;
2. b.melakukan formulasi strategi pencapaian target berdasarkan hasil kajian bidang-bidang lainnya;
3. c.melakukan agregasi materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah lainnya; dan
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…