DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PELAKSANAAN BAB III: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pengganti Undang- Undang Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang Undang;
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
12. 13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
19. 20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
5.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
6.Ruang lingkup RPB memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Panduan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan program, dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi bencana besar.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terkait dan lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan bencana, baik prabencana, saat bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan dari dampak bencana yang terjadi;
b.acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan pencegahan, kedaruratan, dan rehabilitasi bencana di Daerah; dan
c.mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)RPB dilaksanakan melalui sasaran yang meliputi:
1. a.terlaksananya upaya kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi rekonstruksi terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di Daerah untuk dilakukan secara efektif dan optimal;
2. b.meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana; dan
3. c.terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan tetap mengedepankan kondisi budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.
(2)Sasaran RPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RPB.
(3)Isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPB, yaitu:
1. a.wilayah Daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai dan sungai, serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air serta informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota di Daerah terutama pada ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Daerah;
2. b.kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengitegrasikan peran perangkat Daerah terhadap perangkat daerah tingkat kabupaten/kota di Daerah terkait pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan; dan
3. c.kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas.
(4)Dokumen RPB yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Mekanisme monitoring dan pelaksanaan RPB dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah, perangkat daerah terkait, dan lintas sektor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 20 Januari 2022 Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN Diundangkan di Makassar pada tanggal 20 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd. ABDUL HAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MARWAN MANSYUR, S.H., M.H. Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19730914 200003 1 005

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007