DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGANGGARAN BAB IV PENGGUNAAN BAB V PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

(1)Biaya Penunjang Operasional KDH dan WKDH dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah dan KDH/WKDH, rincian objek belanja operasional KDH/WKDH dan sub rincian objek belanja operasional KDH/WKDH.
(2)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling sedikit Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari pendapatan asli Daerah.
(3)Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Biro Umum atau sebutan lainnya.

Pasal 3

(1)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH.
(2)Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) oleh KDH dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh WKDH.

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional KDH dan WKDH menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
(2)Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
2. b.ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
3. c.rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP- LS); dan
4. d.kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani KDH dan WKDH.
(4)Pembayaran Biaya Penunjang Operasional di bulan Desember bagi KDH/WKDH dapat dibayarkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya setelah realisasi penerimaan pendapatan asli Daerah ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 134) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Maret 2025 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ¢ ANDI SUDIRMAN SULAIMAN Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, £ JUFRI RAHMAN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…