DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016

Nomor: 43
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Setiap kegiatan yang merupakan earmarking Pajak Rokok, harus tepat sasaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besaran alokasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum serta beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755 );

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ta;hun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
11.Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7.Earmarking adalah kebijakan pengalokasian sumber penerimaan tertentu untuk mendanai program dan kegiatan yang ditentukan secara spesifik.

BAB II

KUANO LINGKUP

Pasal 2

(1)Setiap kegiatan yang merupakan earmarking Pajak Rokok, harus tepat sasaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lingkup earmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; dan
2. b.kegiatan penegakan hukum diarahkan pelaksanaannya pada kegiatan yang menunjang peningkatan penerimaan Pajak/Cukai Rokok, penegakan hukum terkait dengan Produk Hukum tentang Pajak/Cukai Rokok, dan larangan merokok di kawasan tertentu;
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikerjasamakan dengan:
1. a.Kepolisian Republik Indonesia;
2. b.Kantor Wilayah Bea dan Cukai; dan
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pemanfaatan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Makassar pada tanggal GUBERNUR SULAWESI SELATAN, TTD Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, TTD Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2016 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN PAJAK ROKOK PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN PAJAK ROKOK A. KETENTUAN UMUM:

1.Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
2.Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi menjadi:

a.Paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan; 1) 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi 95% (sembilan puluh lima perseratus) tersebut diberikan sebagai insentif atas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan pembayaran jasa/retribusi pelayanan kesehatan; 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan sesuai dengan pemanfaatan dana pajak rokok untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
b.Paling banyak 5% (lima perseratus) untuk kegiatan Penegakan Hukum. B. PEMANFAATAN:
1. 1.Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat:
a.Alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat diarahkan penggunaannya untuk: 1) Peningkatan aset daerah, seperti: a) Pengadaan alat kesehatan; b) Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas/ sarana/ prasarana rumah saMt/unit pelayanan kesehatan; dan c) Pembangunan /pemeliharaan smoking area pada SKPD/ Unit Keija Pemerintah Daerah. 2) Kegiatan operasional rumah sakit/unit pelayanan kesehatan, seperti: a) Pembelian obat-obatan; b) Biaya makan minum pasien; c) Pembayaran listrik, air dan telepon; d) Biaya kebersihan/sanitasi; e) Pembayaran honorarium tenaga kesehatan non-PNS. 3) Kegiatan promosi kesehatan, seperti: a) Sosialisasi bahaya dampak rokok, obat-obatan terlarang, dan semua kegiatan yang bersifat edukasi dengan tujuan untuk neninekatan kualitas kesehatan masvarakat: b) Sosialisasi produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu; dan/atau c) Kegiatan peningkatan program kesehatan lainnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat terutama yang menjadi prioritas pemerintah daerah; 4) Bantuan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, seperti pembayaran premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) bagi masyarakat kurang mampu di Sulawesi Selatan yang tidak mendapat fasilitas pengobatan gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Pusat; 5) Koordinasi dan pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah provinsi yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak termasuk dalam hal ini adalah penyusunan produk hukum daerah tentang biaya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (misalnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan), Standar Pelayanan Minimal rumah sakit, Standar Operasional Pelayanan (S.O.P) pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan produk hukum daerah untuk kepentingan Pemerintah D aerah / S KPD.
b.Tidak termasuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada bagian A, angka 2 huruf a adalah Pembayaran honorarium tenaga administrasi, jasa medik (jasa pelayanan kesehatan), dan honorarium kegiatan, kecuali bila honorarium tersebut melekat pada kegiatan yang sumber dananya dari Pajak Rokok.
1. 2.Alokasi Dana kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada bagian A, angka 2 huruf b diarahkan penggunaannya untuk:
a.Mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok, seperti: 1) Pemberantasan cukai dan rokok ilegal yang dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi/ SKPD; 2) Pendataan objek dan subjek Pajak/Cukai Rokok; 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak/Cukai Rokok; dan 4) Penagihan tunggakan/piutang Pajak/Cukai Rokok.
b.Penyusunan dan Penataan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
c.Penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pajak Rokok dan Pemanfaatannya, seperti: 1) Koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan Pajak Rokok; 2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Pajak Rokok; dan 3) Ooerasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum;
d.Penegakan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
e.Peningkatan kualitas aparat penegak hukum Pemerintah Daerah terkait Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Rokok;
1. 3.Kegiatan yang dibiayai dari Pajak Rokok menyebutkan sumber dana Pajak Rokok dalam Rencana Keija dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Keija Provinsi. C. ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI:
2. 1.Untuk ketepatan pemanfaatan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada bagian B, Gubernur melakukan Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok melalui Tim Asistensi yang dibentuk untuk itu.
3. 2.Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari unsur SKPD terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. 3.Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, SKPD dan Unit Kerja Provinsi yang dapat menerima Alokasi' Dana Pajak Rokok sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat mengajukan proposal dan/atau Rencana Keija dan Anggaran kepada Tim Asistensi,
5. 4.Kegiatan yang disetujui Tim akan dimonitor pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitas pencapaian tujuan dan sasarannya.
6. 5.SKPD/Unit Keija Provinsi yang menerima Dana Pajak Rokok tidak serta-merta akan menerima dana kembali pada tahun berikutnya, kecuali berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Prioritas Pemerintah Daerah, efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan dan proposal kegiatan yang diajukan untuk tahun berikutnya. D. PELAPORAN:
7. 1.Setiap SKPD/Unit Keija Provinsi yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari dana Pajak Rokok wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi selaku Wakil Ketua Tim Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
8. 2.Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lambat minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…