DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2020

Nomor: 58
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Organisasi dan Tata Kerja 3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Infrastruktur 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2O3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sarna untuk diikutsertakan dalam pengemba,ngan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier melalui berbagai model pengembangan kompetensi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aparatur Sipil Negara Corp orate Uniuersitg Provinsi Sulawesi Selatan ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Mengingat Nomor 151, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2lO2) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun L964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26871;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5033);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OI5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2OL8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l57l; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA CORPORATE UNIVBRSITY PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11.Pejabat pimpinan tinggt adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
12.Pejabat pembina kepegawaian adalah Gubernur.
13.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada kehalian dan keterampilan tertentu.
16.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
17.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
20.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yarlg diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
21.Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
22.ASN Co4porate Uniuersitg dalam hal ini dimaksud adalah ASN Corporate Uniuersitg Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut ASN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangarl kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
23.Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut SIPKA adalah sistem informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengemba.ng€rn kompetensi pegawai ASN yang dikelola secara nasional dan dimanfaatkan oleh setiap instansi pemerintah.
24.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
26.Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan.
27.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengembangan kompetensi ASN.
28.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan penyelenggarakan manajemen ASN
29.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengembangan kompetensi dan membentuk ASN Corpu guna memberikan layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar :
1. a.pengembarlgan kompetensi dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap sehingga dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika ASN sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. b.menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
3. c.memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaa.n masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.organisasi dan tata kerja;
b.pelaks€Lnaan pengembanga"n kompetensi;
c.pemantauan dan evaluasi; dan
d.infrastruktur.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1)Pembina ASN Corpu adalah Gubernur.
(2)Dalam penyelenggaraan tugas Pembina dilaksanakan oleh:
1. a.BKD selaku Instansi Pengendali ASN Corpu yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan ASN Co4pu; dan
2. b.BPSDM selaku instansi Pembina ASN Corpuyang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan ASN Co4pu.

Pasal 5

Pembina mempunyai tugas yang meliputi:

a.men5rusun rencana pengembangan kompetensi tingkat provinsi sulawesi selatan;
b.mengkaji dan menetapkan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi;
c.membina pengelolaan ASN Corpu;
d.melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perLrndang-undangan;
e.mengelola SIPKA; dan
f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembina berfungsi:

a.menetapkan rencana pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural;
b.mengkoordinasikan pen1rusunan rencana pengembangan kompetensi teknis dengan seluruh pengelola;
c.menyampaikan rencana pengembangan kompetensi kepada Gubernur dan mempublikasikannya dalam SIPKA;
d.melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan kompetensi;
e.mengembangkan bentuk pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN;
f.menetapkan kebijakan di bidang pengembang€rn kompetensi;
g.mengkoordinir penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
h.memberikan sosialisasi, asistensi, dan advokasi kepada instansi pemerintah di bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan ASN Corpu;
i.mengkoordinasikan pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, bersama dengan BKD;
j.menetapkan pedoman akreditasi penyelenggaraan pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan struktural, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan fungsional;
k.mengelola dan mengembangkan SIPKA yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN yang dikelola oleh BKD;
1. 1.melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi sosial kultural dan kompetensi manajerial dan menyampaikannnya kepada ketua komite pengarah; m.mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional dengan seluruh pengelola, instansi teknis, dan instansi pembina jabatan fungsional;
n.menJrusun evaluasi pengembangan kompetensi pemerintah provinsi dan mempublikasikannya dalam SIPKA; dan
o.mengembangkan kemitraan dengan lembaga domestik maupun internasional dalam rangka akselerasi pengembangan kompetensi.

Pasal 7

Komite Pengarah terdiri dari:

a.kepala PD, sebagai ketua merangkap anggota;
b.kepala PD yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan daerah, sebagai anggota;
c.kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai anggota; dan
d.kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengarah mempunyai tugas yang meliputi:

a.menetapkan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
b.melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ASN Corpu; dan
c.hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, komite pengarah berwenang:

a.menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
b.merekomendasikan pengalokasian anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c.merekomendasikan jenis dan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi tertentu untuk dikembangkan dan/atau dilaksanakan oleh Penyelenggara.

Pasal 10

Rencana dan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi, serta pedoman akreditasi penyelenggaraan pelatihan berpe doman pada kete ntuan pe raturan pe rundan g-undan gan.

(1)Penyelenggara ASN Corpu terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.penyelaras perencanaan;
3. c.penyelaras manajemen; dan
4. d.penyelenggara pengembangan kompetensi.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh pemimpin tertinggi unit sekretariat instansi Pemerintah Daerah.
(3)Pemimpin tertinggi unit sekretariat di instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah Sekretaris Daerah pada pemerintah daerah provinsi.
(4)Penyelaras perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex-officio oleh pimpinan organisasi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan.
(5)Penyelaras perencanaan bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada ketua dalam hal arah pengembangarl kompetensi instansi terkait dengan perencanaan strategis instansi.
(6)Penyelaras manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat secara ex-officio oleh pemimpin unit organisasi atau unit keda yang bertanggung jawab di bidang manajemen ASN.
(7)Penyelaras manajemen ASN bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada Ketua dalam hal kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Instansi terkait dengan kebijakan dan sistem manajemen ASN instansi.
(8)Penyelenggara pengembang€rn kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat secara ex-officio oleh pemimpin unit organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
(9)Penyelenggara pengembangan kompetensi bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada Ketua dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi instansi.
(10)Dalam rangka men5rusun bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), evaluasi kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan ASN Corpu pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan kualitas subtansi dan teknis pembelajaran.
(11)Penyelaras perencanaan, penyelaras manajemen ASN, dan penyelenggara pengembangan kompetensi bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal Pengelolaan ASN Corpu.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…