DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2020

Nomor: 59
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Komponen Analisis Standar Belanja 3. Penerapan Analisis Standar Belanja 4. Pengendalian dan Pengawasan 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang– Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang–Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6398);
4.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
12.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
13.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam satu tahun anggaran. Yang merupakan kumpulan dari Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
9.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Harga Standar untuk Satu Pokok Kegiatan dan merupakan kumpulan komponen dan Standar Satuan Harga (SSH) memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian.
10.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan, merupakan standar harga komponen terkecil untuk satuan item barang.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
c.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
d.menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4

Ruang lingkup ASB terdiri dari:

a.Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik;
b.ASB Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;
c.ASB Non Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;
d.HSPK, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan kegiatan fisik/konstruksi; dan
e.SSH, memuat standar harga komponen terkecil untuk satuan item barang.

Pasal 5

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berpedoman pada HSPK, SSH, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (e) besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.
(3)SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai referensi dalam menyusun SSH pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
(4)SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)ASB dan HSPK mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

Komponen ASB meliputi:

a.Deskripsi;
b.Pengendalian Belanja;
c.Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost); dan
d.Satuan Pengendali Belanja variabel (Vaiabel Cost).

Pasal 7

(1)Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penjelasan dari ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk kegiatan.
(2)Pengendalian Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
(3)Satuan Pengendali Belanja TeIap (Fixed Cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan nilai tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.
(4)Satuan Pengendali Belanja variabel (Variabel Cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

BAB III

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 8

(1)ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan yang distandarisasikan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 11

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang dan jasa serta alokasi rincian obyek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPD.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…