DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah, Kelas A (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggai 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Ur.iang- Salinan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat U PT adalah U PT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan a tas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah, Kelas A, yaitu masing- masing;
1. a.UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah l, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu;
2. b.UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah II, berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
3. c.UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah III, berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Dan Kabupaten Barru;
4. d.UPT Penyelenggaraan Pemeliharasm Jalan Dan Jembatan Wilayah JV, berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Dan Kabupaten Takalar;
5. e.UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah V, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng , Dan Kabupaten Wajo; dan
6. f.UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah VI, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelaysurian pada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
4. d.Seksi Informasi Dan Pengendalian; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan, berdasarkan wilayah keija.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan, berdasarkan wilayah keija;
2. b.pelaksanaan teknis pelayanan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan, berdasarkan wilayah keija;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan, berdasarkan wilayah keija;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.menyusun perencanaan teknis pelayanan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
9. i.melaksanakan pelayanan informasi, pengendalian dan pelaporan;
10. j.melaksanakan konsuitasi dengan tembaga pemerintah dan tembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
11. k.menilai kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyusun iaporan hasii pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; mengoordinasikan dan melaksanakan pe\ayanan ketatausahaan;
12. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tataiaksana;
13. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
14. j.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
15. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. q.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Penanganan PemeJiharaan JaJan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Penanganan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. g.melakukan pelayanan teknis penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. h.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. i.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan pe rundang-undangan;
10. j.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan memberikan sara n pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Informasi Dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional informasi dan pengendalian penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi Dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Informasi Dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan teknis bahan informasi dan pengendalian pelaksanaan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. g.menyiapkan bahan informasi penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. h.melakukan pengendalian pelaksanaan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. i.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. j.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Informasi Dan Pengendalian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…