DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 11 ),

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah;
b.bahwa dalam Peraturan Gubernu r Sulawesi Selatan Nomor I l Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga pcrlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 1 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 - . 2 - tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harrnonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .\846);
8.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, ten tang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );
9.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 3 ten tang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); l I . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 ten tang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia . 4 . Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 5 - 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2 1 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUSE:RNUR TENTANG PE:RUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 1 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1 1 ), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 1 ditambahkan l (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

I I I Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (SJ huruf b dan huruf c disarnpaikan kepada Gubemur melalui Kepala SKPD terkait paling lama l (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagairnana yang dijadwalkan dalam permohonan atau paling lam bat l (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. . 6 .

(2)Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Hibah dilakukan secara bertahap, maka penyampaian pertanggungjawaban penerima Hibah dilakukan paling lama sebelum pencairan/penyaluran tahap berikutnya, dan untuk pertanggungjawaban akhir tanun disarnpaikan kepada Gubernur.
(3)Oalam hal penyarnpaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) clan ayat (2) bagi penerima hi bah yang tidak memenuhi jadwal yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis:
2. b.apabila penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksucl pada huruf a selama 1 5 (lima belas) hari kerja, maka tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima hibah pada tahun-tahun benkutnya sebelum menyampaikan pertanggungjawaban tahun sebelumnya; dan
3. c.sanksi lain sesuai denga,, ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Ketentuan ayat (9) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

( 1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada kelompok belanja dan sub kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(2)Usu! pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diajukan kepada Sekretaris Daerah.
(3)Pengajuan usu! pergeseran antar objek belanja harus mencantumkan alasan yang objektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Pengajuan surat usulan pergeseran sebagaimana yang dimaksud pada ayat {3) harus melampirkan:
1. a.fotokopi kegiatan DPA-SKPD dan/atau DPPA SKPD;
2. b.dokumen lain yang mendukung alasan pergeseran objek belanja dalam jenis belanja yang sama; la po ran
3. c.matriks rencana pergeseran anggaran yang di dalamnya terdapat kondisi DPA/DPPA-SKPD (tertulis dalam DPA/DPPA) dan kondisi DPA/DPPA-SKPD sesuai usulan pergeseran (seharusnya tertulis dalam DPA/DPPA);
4. d.mencantumkan koc\e rekening yang diusulkan pergeseran anggaran adalah kode rekening yang mengalami peru bah an saja, sedangkan yang tidak mengalami perubahan tidak clitampilkan dalam matriks;
5. e.surar pernyataan Kepala SKPD yang memuat alasan usulan pergeseran anggaran, dan bertanggung jawab penuh terhadap risiko akibat pergeseran anggaran yang dimohonkan; dan
6. f.matriks anggaran kas berupa pagu data anggaran kas yang dimohonkan pergeseran anggarannya.
(5)Usu! pergeseran anggaran dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah setelah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufa, hurufb, huruf c, huruf d, dan huruf f.
(6)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan cara membuat surat persetujuan pergeseran objek belanja sebagai dasar pelaksanaan.
(7)Surat persetujuan pergeseran objek be!anja sebagai dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(8)Persetujuan Sekretaris Daerah terhadap pergeseran objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DPA SKPD, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA-SKPD.
(9)Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikecualikan untuk pergeseran pada belanja pegawai. . 8 .

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

( ! ) SKPD yang mengeluarkan rekomendasi wajib melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima Hibah dan Bantuan Sosial bertanggung jawab baik secara moral maupun material dalam penggunaan Hibah dan Bantuan SosiaJ.
(4)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disampaikan kepada Gubemur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
(5)Dalam ha! hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima Hibah dan Bantuan Sosial dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teguran tertulis dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial pada setiap SKPD/Unit Kerja, dilakukan oleh lnspektorat Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.Ketentuan angka 1 , angka 3, angka 5 dan angka 7 Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Ketentuan angka I, angka II, angka Ill dan angka IV Lampiran II diubah sehingga rnenjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di M kassar pada tanggal Pj. G �RNUR SUL,"-'�! SELATAN, Diundangkan di Makassar pada tanggal Pj. SEKRETARIS D RAH PROVINS! SULAWESI L 'AN, AERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR LAMPIRAN I PERATURAN GUBl,RNUR SULAWESI SELATAN NOMOR TP.NTANG PERUJJAI JAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 1 TAHUN 2022 TENTANG n;RATURAN PELAKSANAAN ATAS Pi,;RATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAI !UN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAJ;RAI I
1.FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) KOP SURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMMN �� -�� N O M O R : . NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) ANTARA PEMBER! HIBAH DENGAN PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN . Yang bertandatangan dibawah ini masing-rnasing yaitu :
1.N a m a NIP Jabatan Alamat Dalamjabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak atas nama Gubemur Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Gubernur Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanggal , tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Pemberi Hibah.
2.N a m a Jabatan Alamat Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas bertindak atas nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sesuai Surat Keputusan . Tanggal Ten tang sebagai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut Penerima Hibah. Menyepakati bahwa pada hari ini Tanggal Bulan Tahun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pemberi Hibah menyalurkan Belanja Hibah Tahun Anggaran . . . . . . . . . . kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut: I I - Pasal I TUJUAN PEMBER!AN BELANJA HIBAH Pemberian Belanja Hibah bertujuan untuk:

a.Belanja Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah;
b.Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan Dasar Umum; dan
c.Belanja Hibah kepada Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 2

JUMLAH BELANJA HIBAH Pemberian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Lain dan/atau BUMN/BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia berupa uang sebesar Rp <terbilang> dalam rangka .

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBER! HIBAH (!) Pemberi Hibah berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Hibah dari Penerima Hibah.

(2)Pemberi Hibah berkewajiban menyalurkan Belanja Hibah kepada Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH ( I ) Penerima Hibah berhak menerima Belanja Hibah dari Pemberi Hibah.

(2)Penerima Hibah berkewajiban menyampaikan Surat Pemyataan Tanggungjawab, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan bersedia untuk di Audit oleh Aparat Pengawasan Fungsional.
(3)Penerima Hibah berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana Hibah.
(4)Penerima Hibah selaku Obyek Pemeriksaan berkewajiban menyimpan dan bertanggungjawab terhadap dokumen bukti-bukti formal dan materiil pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 5

TATA CARA PENCAIRAN/ PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ( 1 ) Pencairan/Penyaluran Dana dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

(2)Belanja Hibah disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.
(3)Pencairan/Penyaluran belanja hibah dapat diberikan secara bertahap dalam I (satu) tahun anggaran berkenaan. - 12 ·
(4)Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada Pihak Lain.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ( I ) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterirnanya.

(2)Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selarnbat-lambatnya I (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagairnana yang dijadwalkan dalam permohonan.
(3)Dalam haJ laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penerima hibah akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan apabila penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis selama 1 5 (lima belas) hari kerja, maka tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima hibah pada tahun-tahun berikutnya sebelum rnenyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN ( I ) Penerima Hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Gubernur.

(2)Dalam hal terdapat perubahan lingkup kegiatan dan lokasi biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, penerima belanja Hibah dapat mengajukan Perubahan NPHD disertai alasan perubahannya kepada Gubernur.
(3)Usulan perubahan sebagaimana dimaksud Ayat ( I ) hanya dapat disetujui apabila tidak menambah jumlah besaran Belanja Hibah dan tujuan penggunaan Belanja Hibah.
(4)Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga}, lembar pertama clan kedua masing-rnasing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sarna. PENERIMA HIBAH, <Narna lembaga/ organ isasi / yayasan / sarana peribadatan < nama lengkap > <jabatan > PEMBER! HlBAH, a.n. GUBERNUR SULAWESI ELATAN KEPALA SKPD PROV. SULSEL <nama lengkap> <pangkat> <nip>

2.FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN KOP SURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA::..c.cK�EA�G=--cA�M�AA�N�� . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor Lamp. Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibab Tahun Anggaran . Yth. Bapak Gubemur Sulsel Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di- Tern pat Dengan Hormat, Menunjuk surat kami yang terdahulu tentang , Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Tanggal , dalam rangka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , yang kemudian rnendapat tanggapan dengan pemberian alokasi anggaran dana hibah melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran , maka kami atas nama dimohon kiranya Bapak berkenan mencairkan dana hibah kami tersebut dan terlarnpir Rencana Anggaran Biaya (RAB). Demikianlah permohonan kami, atas bantuan Bapak kami haturkan banyak terima kasih. Ketua, <nama lengkap> Sekretaris, <nama lengkap> - 1 4 -
3.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KOPSURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/ HP /Fax Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja dana hibah, kami sebagai penerima hibah dengan ini menyatakan:
1.Bertanggung jawab baik formal maupun materii\ atas penggunaan belanja hibah yang karni terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2.Akan menggunakan belanja dana hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3.Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya tidak sesuai dengan rencana penggunaan sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia rnenerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dana hibah tersebut diterima.
5.Apabila tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban dimaksud maka penerima hibah siap dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis selama 1 5 (lima belas) hari kerja, maka bersedia untuk tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima hibah pada tahun-tahun berikutnya dan bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <tempat>, <tanggal, bulan, tahun> Saya Yang Menyatakan, 'vlarcrar RplOOOO '---- <nama lengkap> - 1 5 -
4.FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT KOP SURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMAAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon /HP/ Fax Bahwa untuk mernenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah, kami sebagai penerima hibah dengan ini menyatakan bersedia diaudit oleh lembaga auditor yang ber.venang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <ternpat>, <tanggal, bulan, tahun> Saya Yang Menyatakan, I Matcrar L".".'.u ooo I <nama lengkap> · 16 -
5.FORMAT PAKTA JNTEGRITAS KOP SURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMAAN ��- PAKTA INTEGRJTAS Komitmen Penerima Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/HP/Fax Bersama ini menyatakan janji, berkenaan dengan penerimaan Dana Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan .rang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Sela tan.
2.Saya memegang teguh komitrnen, bahwa transparansi akan diterapkan dalarn pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3.88)'8 akan menyediakan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4.Saya bersedia memberikan laporan penggunaan Dana Belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Saya bersedia menerima sanksi berupa teguran tertulis dan apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis selama 1 5 (lima betas) hari kerja, maka bersedia untuk tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima hibah pada tahun-tahun berikutnya dan bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta lntegritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pemyataan janji ini saya buat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <ternpat>, <tanggal, bulan, tahun> Saya Yang Berjanji, �'"" l RplOtk� <nama lengkap> · I 7 ·
6.F'ORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH GANDA UNTUK KEGIATAN YANG SAMA KOPSURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMAAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH GANDA UNTUK KEGIATAN YANG SAMA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon /HP/ Fax Dengan ini menyatakan kesiapan kami bahwa tidak menerima hibah/bantuan lain untuk kegiatan yang sama dengan yang ada dalam pennohonan ini, Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya. <ternpat>, <tanggal, bulan, tahun> Saya Yang Menyatakan, -- Mmcrar RpJOOOO <nama lengkap>
7.FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KOP SURAT LEMBAGA/ OR MAS/ SARA NA KEAGA_:_:M:.:cAA=N"-------- SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYAMPAJKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/HP/Fax 1 . Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah, kami sebagai penerima hibah dengan ini menyatakan bersedia untuk menyampaikan Japoran pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesegera mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pelaksanaan kegiatan.
2.Bahwa kami sebagai penerima hibah bersedia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis selama 1 5 (Iima belas) hari kerja, maka bersedia untuk tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima hibah pada tahun-tahun betikutnya dan bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <tempat>, <tanggal, bulan, tahuri> Saya Yang Menyatakan, Matcrm RplO O(Xl <11ama Jengkap>
8.FORMAT SURAT KUASA KOP SURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMAAN SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah i n i : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/HP/Fax Memberikan kuasa kepada KEPALA SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH selaku BUD dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut: Nomor Rekening melalui <nama bank> Ca bang . an. <nama lembaga/organisasi/yayasan/sarana peribadatan Sejumlah Rp . Terbilang: ( ) Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <tempat>, <tanggal, bulan, tahun> Yang Memberi Kuasa, ,\1atcr:u RplO 000 <nama lengkap>
9.FORMAT SURAT PENGANTAR DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR KOPSURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMAAN . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor Lamp. Perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Hibah Yth. Bapak Gubernur Sulsel Cq. Sekretaris Daerah Prov. Sulsel di Tempat Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah diterimanya dana bantuan hibah sebesar R p . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ), maka bersama ini terlampir kami sampaikan laporan pertanggungjawaban dan bukti bukti pengeluaran dana bantuan penggunaan hibah tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap. Demikianlah surat penyarnpaian ini dibuat, atas bantuan Bapak kami ucapkan ban yak terima kasi h. Ketua, <nama lengkap> Sekretaris, <nama Jengkap> Tembusan: 1 . Kepala Sadan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Arsip. - 21 ·
10.FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KOP SURAT LEMBAGA/ORMAS/SARANA KEAGAMMN

a.Latar Belakang;
b.Maksud dan Tujuan;
c.Ruang Lingkup Kegiatan;
d.Realisasi Pelaksana Kegiatan;
e.Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang atau Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Hibah Berupa Barang/Jasa;
f.Daftar Personalia Pelaksana;
g.Dokumentasi/F'oto Kegiatan;
h.Penutup; dan i, Larnpiran-Lampiran. Ketua, Sekretaris, <nama lengkap> <nama lengkap> LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR TENTANG PERUHAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1 1 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PEI.AKSANAAN ATAS PERATURAN OAP.RAH PROVINS! SULAWJ,Sl SELATAN NOMOR 7 TAJ-JUN 2021 TENTANG l'ENGELOLAAN KEUANGAN DAERN-1 L FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH. KOP SURAT SKPD . . . . . . . . . . . . . . , 20xx Norn or Si fat Lampi ran Hal : Usulan perubahan/pergeseran Yth. Sekretaris Daerah (*) Selaku Ketua TAPD Yth. Kepala BKAD selaku PPKD (*) cli Makassar Dengan memperhatikan ketentuan pergesaran anggaran yang tercantum Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang , dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran antar Objek belanja dalam Jenis yang sama/antar Rincian Objek belanja dalam Objek yang sama/antar Sub Rincian Objek belanja dalam Rincian Objek yang sama/Peru bahan atau pergeseran atas uraian belanja dari sub rincian objek belanja (**) pada DPA/DPPA-SKPD (***) Tahun Anggaran 202x, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: 1 . 2 .
1. 3.dst . Berdasarkan ha! tersebut di atas, kami mohon Persetujuan Bapak/lbu untuk dapat menjadi dasar perubahan pada DPA-SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Persetujuan pergeseran antar Objek belanja dalam Jenis yang sama/antar Rincian Objek belanja dalam Objek yang sama/antar Sub Rincian Objek belanja dalam Rincian Objek yang sama/Perubahan atau pergeseran atas uraian belanja sebagaimana terlampir. Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak/lbu diucapkan terima kasih. KEPALA SKPD , Tembusan: 1 . Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
2. 2.Arsip. (*) sesuai kcwcnangan (**) sesuai ketentuan dalam pergeseran anggaran (***) scsuai tahapan APBD • - >:'. w --, Ol 0 z <( o z 0: Ol :::, (J) z <( <( 0: :::, i2 w --, Ol 0 z <( o z 0: x N co 0 N :::, z(J) i2 � w <( --, oco 0 o z z <( <( z z u :::, < z I 0: 0: <( <( i2 .... 0 w 0 --, z co <( 0 z z -c �0: w w (J) (J) w w 0 o 0: 0: w w a.. a.. z z <( <( :::, g >< � � x o --, x x z :::, >< >< >< x .... 0: w z "' (J) -c -c 0: I w !;: a.. -c - E- < z z 0 5 "' (J) < z :::, w (J) z -c (J) ::;; z -c "' :::, w E- <( -c 5:: a.. 0 � z ::;; z 0: -c <( 0 -c <( 0 "' E- w ....l (J) 0 <( "':::, t: 0 0 Ol 0: z 0: w :::, - :::, :::, 0.. "' (J) - - � � � � � x.. .. • • x .. . ! ] � " " .. .. .. - .. � � � � � x • x -a •.., "' .. x .. :: • • Q• .. " .. " • • - li :,: .. -• .. •... " • Q• • li• .. • • • x = .!! (ll .. 0 • .!! • "' .!0: ,!! Q 8 :,: • • a a a a a .• B • "a, .. � � � � � x .!! x a •.., "' .. x .. • • x :: • .. x.. =• " • :,: .• ,;: .. .. • i " •• x .. li x • • x .!! "'•... 0 .!! • •0: .. ,!! Q 8 :,: • • a a a a a - x • " Qa, � • � � 1 � � �:,: � � � � x x x x � x x x x x KOP SURAT SKPD . . . . . . . . . . - . . . . . ' Nomor Si fat Lampiran: - Perihal : Persetujuan perubahan/pergeseran atas uraian sub rincian objek belanja Yth. Kepala SKPD di- Tempat Menindaklanjuti surat Kepala SKPD Nomor: . . tanggal perihal , maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Jbu sebagai berikut: 1 . Bahwa berdasarkan isi surat tersebut di atas, maka bersama ini diajukan perubahan/pergeseran atas uraian sub rincian objek Belanja . . . . ,
3. 2.Usulan perubahan/pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja yang diajukan oleh Kepala SKPD dikarenakan ;
4. 3.Ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor . . . . tentang tercanturn sebagai berikut:
a.Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
b.Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sarna, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
c.Pergeseran an tar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
d.Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan atas persetujuan PA dan PPKD;
e.pergeseran anggaran kas dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
1. 4.Memperhatikan ketentuan pada angka l dan 2 tersebut di atas, maka berdasarkan pertimbangan angka 3 huruf d, maka usulan perubahan/pergeseran atas uraian sub rincian objek belanja Kepala SKPD dapat diproses sesuai dengan keientuan perundang-undangan.
2. 5.Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan/pergeseran atas uraian sub rincian objek belanja dimaksud dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran dan PPKD untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada aplikasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah. Perubahan/pergeseran atas uraian sub rincian objek belanja dimaksud menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan DPA/DPPA-SKPD (*) Tahun Anggaran . . . untuk ditandatangani. Demikian disampaikan , atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. KEPALA SADAN, .............................. Pangkat: . N I P : . (') sesuai dengan tahapan APBD III. PORMAT PERTANGGUNGJAWABAN PERGESERAN ANGGARAN KOPSURAT SKPD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : ( Kepala SKPD ) Berdasarkan Pasal , Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor . Tahun tentang , tercantum bahwa "melampirkan surat pernyataan Kepala SKPD yang memuat alasan terjadinya pergeseran anggaran, dan bertanggung jawab penuh terhadap resiko yang ditimbulkan atas pergeseran anggaran yang dimohonkan"'. Maka dengan ini saya atas nama Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap usu Ian pergeseran anggaran sesuai surat Nomor tanggal . perihal dengan alasan bahwa Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Makassar, KEPALA SKPD I vtatcrar L RplOOUO Pangkat: . NIP . IV. PORMAT PERTIMBANGAN TERTULIS PERGE:SERAN ANGGARAN DARI SKPD SELAKU TAPD BERDASARKAN KEWENANGANNYA A. Pergeseran an tar objek dalam jenis yang sama KOP SURAT NOTA DINAS Yth. Dali Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal Sekretaris Daerah Kepala Badan Kcuangan dan 1\set Dacrah Pertimbangan Persctujuan Pcrgescran Anggaran Menindaklanjuti surat Ke pala SK.PD Nomor. .. Tanggal . . . Perilla! ... , maka dengan ini disampaikan pertimbangan kcpada Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut:
3. 1.Bahwa sebagai persyaratan alas pengajuan usulan pergeseran anggaran scbagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (6) Pera turan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang ... . Usulan pergesernn m1ggaran dapat diproses setelah mendapatkan pertimbangan terrulis dari PPKD sesuai dcngan kewenangannya.
4. 2.Pertimbangan usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan mcrupakan keadaan darurat dan/atau keperluan mcndcsak yang diuraikan scbagai bcrikut:
a.Pergeseran antar objek belanja dalam jcnis yang sama dengan alasan ... (menjelaskan alasan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak} pada sub kegiatan ... dengan kode rekening sebaga.i berikut: ( l) x.x.xx.xx.xx.xxxx belanja ... ; 12) Ost.
b.Ost.
1. 3.Ketentuan Pasal 74 ayat (3) huruf a Peraturan Gubcrnur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang ... , menya takan bahwa Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
2. 4.Mempcrhatikan ura.ian pada angka 1 dan 2 tersebut diatas, ma.ka berdasarkan pertimbangan angka 3, usulan pcrgeseran antar objek belanja pada SKPD ... Prov. Sulsel dapat diproses sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan.
3. 5.Sehubungan dengan hal tersebut, atas pcrkcnan Bapak/Ibu terlampir persetujuan atas pergeseran antar objek yang menjadi satu kesatuan yang tidak tcrpisahkan dengan DPA/DPPA-SKPD {*) ... Prov. Sulsel Tahun J\nggaran ... untuk dit.andatangan.i. Demikian pertirnbangan ini diajukan, atas perkcnan dan persetujuan Bapak/lbu, kami ucapkan tcrima kasih. KEPALA GADAN Pangkat: . NIP . (*) sesuai dengan tahapan APBD B. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama/ Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama KOP SURAT NOTA DINAS Yth. Dari Tembusan Tanggal Nomor Si fat Lampiran Hal Kepala Sadan Kcuangan dan Aset Dacrah Kepala Bidang . . . Pertimbangan Pcrsetujuan Pergeseran Anggaran Menindaklanjuti surat Kepala SKPD ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ... , maka dengan ini disampaikan pertimba.ngan kcpada Bapak/lbu hal-hal sebagal berikut:
4. 1.Bahwa sebagai persyaratan atas pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) /Pasal 79 ayat (5) Pcraturan Oubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun ... tentang ... , Usulan perg,·�enm anggaran dapat diproscs setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Kepala Bidang sesuai dengan kewenangannya.
5. 2.Perlimbangan usu Ian pergescran anggaran yang karni ajukan diuraikan scbagai berikut:
a.Pcrgeseran antar rincian objek bdanja <.lalam objek yang sruna/sub rincian objek belanja dalam rincian objek yang sarna ("*) dengan alasan ... {menietaekan a/asan perubohant pada sub kegiatan ... dengan kodc rekening sebagai benkut:

(3)x.x.xx.xx.xx.xxxx bclanja ...
(4)Ost.
1. b.Ost.
  1. 3.Kctcntuan Pasal 74 ayat (3) Pcraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... ten tang ... , tercantum sebagai berikut:
2. a.Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
3. b.Pergeseran antar riDcian objek dalam objek yang sama, pergeseran iDi dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
4. c.Pergeseran antar sub riDcian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
5. d.Perubahan atau pergcseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA dan PPKD;
6. e.Pergeseran anggaran kas dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  1. 4.Memperhatikan uraian pada angka I clan 2 tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan angka 3, usulan pergeseran amar rincian objek bclanja dalarn objek yang sama/sub rincian objck belanja dalam rincian objek yang sama (*) pada SKPD Prov. Sulscl termasuk pada kriteria ketentuan angka 3 huruf ... sehingga dapat diproscs scsuai dengan ketentuan pcrundang undangan.
  2. 5.Sehubungan dengan hal tcrsebut, atas perkennn Bapakj[bu terlampir persetujuan atas pergescran an tar rincian objek belanja dalam objek yang sama/sub rincian objek belanja dalam r-incian objek yang sama (*) yang menjadi satu kcsetuan yang tidak terpisahkan dengan DPA/DPPA-SKPD (**) ... Prov. Sulsel Tahun Anggaran 202x untuk ditandatangani. Demikian pertimbangan ini diajukan, atas perkenan dan persetujuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. K:EPALA UlDANG Pangkat: NIP . (*) sesuai ketentuan dalam pcrgcscran anggaran (**) scsuai tahapan APBD V. KRITERIA REKENING BELANJA DALAM APBD CONTOH CONTOH KETERANGAN KODE REKENJNG URAIAN BELANJA
  3. 5.BELANJA DAERAH BELANJA 5.1. BELANJA OPERAS! KI,;LOMPOK BELANJA 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja 5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas Objek Belanja 5.1.02.04.0 I. Belanja Pcrjalanan Dinas Dalam Rincian Objek Belanja Negeri 5.2.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Rincian Objek Bclanja Pcjabat Eselon II Uraian Sub Rincian Objek Belanja Pejabat Eselon Ill Uraian Sub Rincian Objek Belanja VI. LAMPIRAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANGGARAN KAS URUSAN PEMERINTAHAN : XXX ORGANISASI : XXX PROGRAM : XXX KEG!ATAN : XXX ANGGARAN KAS TERTULIS DAlAM DPA-SKPD Kodc Triwulan I Triwulan II Triwulan Ill Triwulan IV Uraian Jumlah Rek. J., '•b MM ,,, M"' Jun, ,Jul, ""' ""' 0" No, DM I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SEHARUSNYA ANGGARAN KAS TERTULIS DALAM DPA-SKPD Kode Triwulan I Triwulan !I Triwulan Ill Triwulan !V Uraian Jumlah Rek. J•• Feb MM Ae• Mo, Jum Juh '"' Sop Ok< Noo DM I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ARUDDIN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 31

Pasal 77

Pasal 83

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 31

Pasal 77

Pasal 83

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021