DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2020

Nomor: 65
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Personil dan Rincian Tugas Petugas Operasional Terminal Penumpang 3. Tata Cara Kerja Sama 4. Standar Operasional Prosedur Terminal Penumpang 5. Sanksi Administratif 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 308);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);
16.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 82);
17.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 128);
18.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128 Tahun 2018 tentang Sewa Barang Milik Daerah, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2018 Nomor 128); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulewesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Bupati/Walokota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengelola barang.
7.Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
11.Kepala Terminal Penumpang adalah Kepala Terminal Penumpang Tipe B UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
12.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga oleh peralatan mekanik berupa mesin-mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17.Terminal Penumpang Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah suatu tempat yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
18.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19.Calon penumpang adalah pengguna jasa terminal yang memiliki tiket.
20.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
21.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orangyang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
24.Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dalam pengelolaan dan pengoperasian terminal.
25.Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang pengelolaan dan pengoperasian terminal.
26.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Terminal Penumpang untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan operasional terminal.
(2)Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mewujudkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan operasional terminal;
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas terminal; dan
3. c.menciptakan penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan Terminal Penumpang di Daerah secara efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.personil dan rincian tugas petugas operasional terminal penumpang;
b.tata cara kerja sama;
c.standar operasional prosedur terminal penumpang; dan
d.sanksi administratif.

BAB II

PERSONIL DAN RINCIAN TUGAS PETUGAS OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

Petugas Operasional Terminal Penumpang terdiri atas:

a.pengawas angkutan dan terminal penumpang;
b.operator terminal penumpang;
c.juru pungut retribusi; dan
d.pengadministrasi umum.

Pasal 5

Penetapan petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 6

Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Pasal 7

Pengawas angkutan dan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pengawasan angkutan dan terminal dengan kegiatan meliputi:

a.menerima dan menginvetarisasi data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum untuk diproses lebih lanjut;
b.mengklasifikasi data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan;
c.mempelajari data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
d.mengidentifikasi data pelanggaran perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
e.mengawasi data pelanggaran data perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, data kendaraan umum yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan, data keterangan pengemudi, data pemilik kendaraan, data perusahaan angkutan umum sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan;
f.mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan;
g.melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 8

Operator Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal dengan kegiatan meliputi:

a.mengendalikan peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut;
b.mengendalikan persiapan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
c.melakukan pemantauan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal;
d.melakukan inspeksi peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
e.mengecek peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
f.mengatur pemeliharaan peralatan pengaturan ketertiban lalu lintas daerah pengawasan terminal dan penyelenggaraan terminal yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 9

Juru Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan retribusi terminal dengan kegiatan meliputi:

a.menerima dan mengumpulkan retribusi dalam lingkup terminal berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya;
b.mengelompokkan retribusi dalam lingkup terminal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan;
c.mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
d.menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan;
e.mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti;
f.menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan;
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 10

Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah petugas yang membantu Kepala Terminal untuk melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum dengan kegiatan meliputi:

a.menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
b.memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
c.mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
d.mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
e.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 11

(1)Subjek kerja sama dalam pengelolaan Terminal Penumpang antara lain:
1. a.Gubernur;
2. b.Walikota/Bupati; dan/atau
3. c.Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, atau Koperasi, atau Yayasan, atau Lembaga/Badan lain yang berbadan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengguna Barang dapat mengusulkan kerjasama kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang sebahagian tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang.
(3)Objek kerja sama penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang berupa:
1. a.penyediaan dan pemanfaatan fasilitas terminal;
2. b.pemeliharaan dan Pembangunan Terminal; dan
3. c.pemanfaatan ruang komersil.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…