DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2020

Nomor: 66
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Penugasan Perusda dalam Penyelenggaraan SPAM 3. Pelaksanaan Pengelola SPAM 4. Tarif dan Iuran Pengelolaan SPAM 5. Pelaporan 6. Hibah kepada Perusahaan Daerah Pengelola SPAM 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Pendanaan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kawasan Perkotaan Mamminasata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesdia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH PERUSAHAAN DAERAH PADA KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan perkotaan yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, ait tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
7.Air Minum adalah air yang memenuhi pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum mulai dari pipa pengambilan air baku, IPA dan jaringan distribusi utama.
10.Unit Kerja adalah uniyersitas yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan SPAM.
11.Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup penerimaan, pelatihan, penempatan, promosi dan mutasi, dan pemberhentian pegawai.
12.Tata Kelola Kelembagaan yang baik adalah mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk pengembangan kelembagaan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah menugaskan Perusda dalam penyelenggaraan SPAM pada Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.penugasan Perusda dalam penyelenggaraan SPAM;
b.pelaksanaan penyelenggaraan SPAM;
c.pembiayaan, tarif, retribusi, iuran penyelenggaraan SPAM dan bagi hasil; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENUGASAN PERUSDA DALAM PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 4

(1)Penugasan dalam penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan; dan
4. d.evaluasi.
(2)Penugasan Perusda dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:
1. a.operasi dan pemeliharaan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia; dan
3. c.pengembangan kelembagaan.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a yang dilakukan pada operasi dan pemeliharaan meliputi:
1. a.perencanaan kapasitas dan kualitas air baku yang diolah dan air minum yang didistribusikan;
2. b.perencanaan biaya operasional kegiatan;
3. c.perencanaan kebutuhan zat kimia;
4. d.inventari kerusakan sarana dan prasarana;
5. e.pengukuran dan perencanaan teknis serta rencana anggaran biaya; dan
6. f.penyusunan Prosedur Operasi Standar.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi :
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan;
3. c.manajemen mutu; dan
4. d.pemanfaatan.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c yang dilakukan dalam operasi dan pemeliharaan meliputi:
1. a.pendataan kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja; dan
2. b.pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan dalam operasi dan pemeliharaan meliputi:
1. a.evaluasi teknis; dan
2. b.evaluasi pelayanan air minum.

Pasal 6

(1)Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup program dan kegiatan menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
(2)Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup kegiatan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air (IPA), peralatan mekanikal dan elektrikal, laboratorium dan jaringan distribusi.
(3)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a mencakup kegiatan rutin, berkala dan perbaikan darurat untuk menjamin operasional berjalan optimal terhadap sarana dan prasarana SPAM.
(4)Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola SPAM jaringan perpipaan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.
(5)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum curah kepada pelanggan oleh unit pengelola SPAM.
(6)Dalam hal pemeliharaan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum curah, unit pengelola SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.

Pasal 7

(1)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompoten di bidang Pengelolaan SPAM.
(2)Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
1. a.rencana strategis bisnis;
2. b.rencana bisnis; dan
3. c.rencana bisnis anggaran.
(4)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b yang yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
1. a.manajemen mutu; dan
2. b.pemanfaatan.
(5)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
1. a.pendataan kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja; dan
2. b.pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
(6)Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalamm Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
1. a.evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
2. b.evaluasi pelayanan air minum.

Pasal 8

(1)Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
(2)Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
1. a.rencana bisnis;
2. b.rencana startegi bisnis; dan
3. b.rencana bisnis anggaran.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
1. a.manajemen mutu; dan
2. b.pemanfaatan.
(4)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
1. a.pendataan kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja; dan
2. b.pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
(5)Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf d yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
1. a.evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
2. b.evaluasi pelayanan air minum.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLA SPAM

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM, Perusda berkewajiban untuk:

a.menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
c.memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
d.memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
e.menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
f.berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengelola SPAM, Perusda berhak:

a.menerima pembayaraqn jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
b.menetapkan dan mengenakan denda terhadap pelanggan atas keterlambatanpembayaran tagihan;
c.memperoleh kuantitas dan kualitas air baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin (surat izin pengembalian air baku) yang dimiliki; dan
d.menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 11

(1)Laporan penyelenggaraan SPAM dibuat secara transparan dan akuntabel.
(2)Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…