DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 2. Kelembagaan 3. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan 4. Pengusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan 5. TATA HUBUNGAN KERJA DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN 6. INFORMASI PELABUHAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Lampiran huruf Y angka 2 Sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan perikanan provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Dinas Perikanan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Wilayah adalah unit kerja teknis yang bertugas mengkoordinir pengelolaan pelabuhan perikanan di wilayah kerjanya.
9.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan / atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
10.Satuan Pelayanan adalah kelompok pelaksana pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan Kepala Satuan Pelayanan sekaligus Sebagai Kepala Pelabuhan.
11.Kepala Satuan Pelayanan selanjutnya disingkat Kasatpel adalah yang mengkoordinir seluruh wilayah Pelabuhan Perikanan.
12.Pengelola Pelabuhan Perikanan adalah Kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
13.Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat menjadi PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang diklasifikasikan kelas D.
14.Rencana Induk Pelabuhan Perikanan adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan.
15.Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan perikanan.
16.Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
17.Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
18.Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.
19.Kapal perikanan adalah perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
20.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 2

(1)Sarana dan prasarana PPI terdiri atas :
1. a.fasilitas pokok;
2. b.fasilitas fungsional; dan
3. c.fasilitas penunjang.
(2)Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.penahan gelombang (breakwater);
2. b.turap (revetment dan groin);
3. c.dermaga;
4. d.jetty;
5. e.kolam pelabuhan;
6. f.alur pelayaran;
7. g.jalan komplek; dan
8. h.drainase; dan
9. i.lahan.
(3)Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tempat pemasaran ikan;
2. b.navigasi pelayaran;
3. c.komunikasi seperti:
  1. 1.telepon;
  2. 2.internet;
  3. 3.radio komunikasi;
  4. 4.rambu-rambu;
  5. 5.lampu suar; dan
  6. 6.menara pengawas.
4. d.air bersih;
5. e.instalasi bahan bakar minyak;
6. f.pabrik es;
7. g.instalasi listrik; dan
8. h.tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti:
  1. 1.dock/slipway;
  2. 2.bengkel dan tempat perbaikan jaring;
  3. 3.tempat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan seperti transit sheed, laboratorium pembinaan mutu, kantor administrasi pelabuhan, dan pos pelayanan terpadu;
  4. 4.transportasi alat-alat angkut ikan;
  5. 5.kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
  6. 6.pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.
(4)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.balai pertemuan nelayan;
2. b.mess operator;
3. c.wisma nelayan;
4. d.fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakus (MCK);
5. e.pertokoan; dan
6. f.pos jaga.
(5)Fasilitas pendukung lainnya pada PPI seperti :
1. a.koperasi;
2. b.perbankkan;
3. c.gerai pelayanan;
4. d.asuransi nelayan; dan
5. e.perumahan nelayan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)PPI berstatus sebagai Instalasi Dinas dibawah kordinasi UPT Pelabuhan.
(2)Instalasi PPI dipimpin oleh Kasatpel.
(3)Kasatpel bertindak dan bertugas sebagai kepala pelabuhan.
(4)Kasatpel diangkat dengan keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala UPT Pelabuhan perikanan wilayah.

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan tugas Kasatpel bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelabuhan Wilayah.
(2)Tugas pokok dan fungsi Kasatpel adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi Pelayanan dan Pengusahaan.
(3)Dalam menjalankan tugas Kasatpel dibantu oleh tenaga ASN yang ditempatkan oleh Dinas.

BAB IV

WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 5

(1)Wilayah Kerja PPI adalah wilayah kerja yang meliputi:
1. a.wilayah kerja daratan yang terdiri atas:
  1. 1.lahan untuk perkantoran;
  2. 2.tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
  3. 3.tempat pemasaran ikan;
  4. 4.suplai air bersih;
  5. 5.suplai es;
  6. 6.suplai bahan bakar minyak;
  7. 7.pos jaga; dan
  8. 8.tempat ibadah.
2. b.wilayah kerja perairan yang terdiri atas:
  1. 1.kolam pelabuhan.
  2. 2.pemecah gelombang (break water).
  3. 3.turap (revetment);
  4. 4.groin;
  5. 5.dermaga; dan
  6. 6.jetty.
(2)Wilayah Pengoperasian PPI meliputi:
1. a.wilayah pengoperasian daratan yang berpengaruh langsung terhadap pengoperasian pelabuhan perikanan digunakan sebagai akses jalan dari dan kepelabuhan, pemukiman nelayan, pasar ikan.
2. b.wilayah pengoperasian pelabuhan yang dipergunakan sebagai alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc.

Pasal 6

(1)Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan permohonan dari UPT Pelabuhan Wilayah melalui Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
1. a.rencana induk PPI; dan
2. b.izin dan penetapan lokasi oleh Gubernur.
(3)Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan jika diperlukan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah penetapan pertama.

BAB V

PENGUSAHAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN

Pasal 7

(1)PPI yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swasta dapat dilakukan pengusahaan.
(2)Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa.
(3)Pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Syahbandar di PPI dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala pelabuhan.
(2)Tugas dan wewenang syahbandar perikanan mengacu pada ketentuan dan pedoman tugas yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN

Pasal 9

(1)Kepala Pelabuhan PPI dalam menjalankan fungsi pelabuhan perikanan didukung oleh instansi/ unit kerja terkait sesuai kewenangannya.
(2)Instansi terkait di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. b.Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia;
3. c.perhubungan;
4. d.aparat pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. e.instansi terkait lain dan lembaga swasta.
(3)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan aktivitas pada area PPI harus berkoordinasi dengan kepala pelabuhan.

BAB VII

INFORMASI PELABUHAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Seluruh pelabuhan PPI menjadi pusat informasi perikanan.
(2)Pusat informasi perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengelolaan;
3. c.penganalisaa;
4. d.penyimpanan;
5. e.pengujian;
6. f.penyebaran data; dan
7. g.informasi pelabuhan.
(3)Pusat informasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g meliputi:
1. a.fasilitas pelabuhan perikanan;
2. b.data operasional harian, bulanan dan tahunan yang meliputi :
  1. 1.frekuesi kunjungan kapal;
  2. 2.produksi dan harga ikan;
  3. 3.alat penangkap ikan logistik;
  4. 4.pemasaran; dan
  5. 5.tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…