DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB III: PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV: PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BAB V: KETENTUAN PERALIHAN BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur memiliki kewenangan untuk pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang dan aset;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 196 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah/Daerah berupa Kendaraan Dinas Perorangan/Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD Sulawesi Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengelola barang milik Daerah.
6.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Bendahara Umum Daerah.
7.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Penguna Barang.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Daftar barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau dengan sebutan lain Buku Induk Inventaris adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
11.Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau dengan sebutan lain Buku Inventaris adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
12.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
13.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
14.Sebab – sebab lain adalah sebab-sebab yang menyebabkan barang milik daerah dihapus dari daftar barang milik daerah antara lain bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, tsunami dan sejenisnya, hilang, hancur, terbakar, tertimbun atau mati.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
16.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
17.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
18.Penilai internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen;
19.Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
20.Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.Kewenangan dan tanggung jawab;
b.Pemusnahan Barang Milik Daerah; dan
c.Penghapusan Barang Milik Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pengelola BMD memiliki kewenangan dan Tanggungjawab:

a.memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pemusnahan;
b.memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan penghapusan;
c.menetapkan Keputusan Pemusnahan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
d.menetapkan Keputusan Penghapusan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
e.mengatur pelaksanaan pemusnahan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
f.menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMD yang berada pada Pengelola; dan
g.mengatur pelaksanaan penghapusan BMD yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.

Pasal 4

(1)Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMD kepada Pengguna Barang.
(2)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
(3)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan penghapusan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
4. d.melaksanakan pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
5. e.melaksanakan penghapusan BMD yang status penggunaannya berada Pengguna Barang dari daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
6. f.menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMD yang berada pada Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada Kuasa Pengguna Barang.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
(4)Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing- masing.

BAB III

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

(1)Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal:
1. a.Barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. b.Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemusnahan BMD sebagaimana ayat (1):
1. a.dilakukan dengan:
  1. 1.dibakar;
  2. 2.dihancurkan;
  3. 3.ditimbun;
  4. 4.ditenggelamkan;
  5. 5.dirobohkan; atau
  6. 6.cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
3. c.dilaporkan kepada Pengelola Barang untuk pemusnahan BMD yang berada pada pengguna barang.

Pasal 7

(1)Pengelola Barang melaksanakan pemusnahan BMD yang berada pada Pengelola Barang.
(2)Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 8

Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah dilibatkan dalam hal pelaksanaan pemusnahan BMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pemusnahan dilakukan terhadap BMD berupa:

a.bangunan; dan/atau
b.selain tanah dan/atau bangunan. yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang

Pasal 10

(1)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD yang akan dilakukan Pemusnahan.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian administratif, meliputi penelitian data dan
2. b.dokumen barang milik daerah; dan
3. c.penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(4)Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BMD tersebut layak dan memenuhi syarat untuk dimusnahkan, Pengelola Barang menetapkan keputusan Pemusnahan BMD.
(5)Berdasarkan keputusan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Pemusnahan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pemusnahan BMD ditetapkan.
(6)Pelaksanaan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
(7)Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…