DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. PENGGUNAAN DBH CHT 2. ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 3. PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditetapkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing- masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7//PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karateristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
11.Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat CHT adalah cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya yang disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN.
13.DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari anggaran transfer kedaerah yang dibagi-bagi kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

(1)Penggunaan DBH CHT diatur untuk mendanai program/kegiatan sebagai berikut :
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan Lingkungan Industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai illegal.
(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
(3)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah.
(4)Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Pasal 3

(1)Gubernur menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4)Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(5)Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

(1)Alokasi DBH CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima dihitung sesuai karakteristik Daerah berdasarkan data:
1. a.realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya; dan
2. b.rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
(2)Gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk Kabupaten/Kota berdasarkan informasi alokasi DBH CHT setiap Provinsi penghasil pada portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
1. a.30% (tiga puluh persen), untuk Provinsi penghasil;
2. b.40% (empat puluh persen), untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh persen), dibagi untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah di provinsi penghasil.
(3)Alokasi DBH CHT untuk Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan variabel:
1. a.penerimaan cukai;
2. b.produksi tembakau;
3. c.persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
4. d.ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.
(4)Perhitungan pembagian DBH CHT untuk Provinsi penghasil, Kabupaten/Kota penghasil, dan Kabupaten/Kota lainnya serta variabel perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Ketentuan mengenai Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH CHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH CHT.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 22 Januari 2021 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Makassar pada tanggal, 22 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd. ABDUL HAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021 NO PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA JUMLAH KETERANGAN I PROVINSI SULAWESI SELATAN 3.819.044.000 Provinsi Penghasil Cukai dan Tembakau II KABUPATEN / KOTA 1 Kota Makassar 3.121.657.000 Penghasil Cukai 2 Kabupaten Soppeng 264.372.000 Penghasil Tembakau 3 Kabupaten Bantaeng 249.814.000 Penghasil Tembakau 4 Kabupaten Barru 187.533.000 Penghasil Tembakau 5 Kabupaten Sinjai 1.121.754.000 Penghasil Tembakau 6 Kabupaten Bone 804.430.000 Penghasil Tembakau 7 Kabupaten Bulukumba 232.064.000 Penghasil Tembakau 8 Kabupaten Jeneponto 180.682.000 Penghasil Tembakau 9 Kabupaten Wajo 199.989.000 Penghasil Tembakau 10 Kabupaten Luwu 178.402.000 Penghasil Tembakau 11 Kabupaten Enrekang 211.822.000 Penghasil Tembakau 12 Kabupaten Pangkep 166.046.000 Bukan Penghasil 13 Kabupaten Tana Toraja 166.046.000 Bukan Penghasil 14 Kabupaten Toraja Utara 166.046.000 Bukan Penghasil 15 Kabupaten Takalar 166.046.000 Bukan Penghasil 16 Kabupaten Luwu Utara 166.046.000 Bukan Penghasil 17 Kabupaten Luwu Timur 166.046.000 Bukan Penghasil 18 Kota Palopo 166.046.000 Bukan Penghasil 19 Kota Parepare 166.046.000 Bukan Penghasil 20 Kabupaten Sidrap 166.046.000 Bukan Penghasil 21 Kabupaten Kep. Selayar 166.046.000 Bukan Penghasil 22 Kabupaten Pinrang 166.046.000 Bukan Penghasil 23 Kabupaten Maros 166.046.000 Bukan Penghasil 24 Kabupaten Gowa 166.046.000 Bukan Penghasil TOTAL 12.730.161.000 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd. M. NURDIN ABDULLAH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…