DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV KEANGGOTAAN BAB V MASA TUGAS DAN PENGHASILAN BAB VI TATA KERJA DAN TANGGUNG JAWAB BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Tim Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur sesuai pembidangan dan penugasannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Gubernur dapat dibentuk Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim non-Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Tim Ahli khusus; dan
b.Tim Ahli kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas:
1. a.melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
2. b.melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan;
3. c.menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai bidang tugasnya;
4. d.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki tugas:
1. a.melakukan analisis dan kajian atas hasil pengamatan dan pemantauan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai bidang tugasnya;
2. b.menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan hasil analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
3. c.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Ahli dapat:

a.berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah untuk memperoleh data dan informasi pembangunan;
b.berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah; dan
c.menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah, dan rapat pada Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Tim Ahli mempunyai fungsi:
1. a.pengawalan percepatan pembangunan di Daerah; dan
2. b.pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Gubernur.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

(1)Jumlah Tim Ahli terdiri ditetapkan dengan memperhatikan urusan pemerintahan dan kebutuhan serta kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keanggotaan Tim Ahli berasal dari unsur:
1. a.akademisi;
2. b.pakar; dan/atau
3. c.profesional sesuai bidang tugas.
(3)Dalam menjalankan tugas, Tim Ahli dibantu oleh sekretariat.

Pasal 8

(1)Tim Ahli diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli dapat diberikan perjalanan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas.
(3)Anggaran untuk hak keuangan dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah dan/atau sekretariat Daerah.

Pasal 9

Tim Ahli, sekretariat, dan besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Tim Ahli memberikan laporan secara tertulis berupa rekapitulasi kegiatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur secara berkala setiap bulan dan sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014